Seusai rapat di London, saya menyempatkan diri bertemu dengan Suci dan Monice, dua anggota shadow team Ale Capital. Kami memilih Notes Coffee di Crossrail Place, Canary Wharf—sebuah kafe yang terjepit di antara gedung-gedung kaca, bank investasi, kantor hukum, dan orang-orang yang berjalan cepat seolah keterlambatan lima menit dapat mengguncang kapitalisme dunia.

Di luar jendela, manusia berlalu-lalang membawa tas kerja dan wajah serius. Di kawasan itu, hampir semuanya mempunyai harga: waktu, risiko, informasi, bahkan kegagalan. Hanya hati manusia yang tetap sulit dimasukkan ke dalam laporan keuangan.

Suci datang membawa buku mengenai Sutan Sjahrir. Monice, seperti biasa, membawa tablet berisi laporan investasi. Satu membawa sejarah manusia, yang lain membawa harga masa depan.

Setelah memesan kopi, Suci memandang saya sambil tersenyum. “Kalau mengingat Anda, saya sering teringat kepada Sjahrir.” Katanya dalam bahasa inggris. Dia merasa leluasa berbicara soal personal dalam bahasa asing.

Saya tertawa. “Kamu terlalu tinggi menilai saya.”

“Bukan soal kedudukan atau jasa,” katanya. “Anda dan Sjahrir sama-sama berasal dari Minangkabau. Sama-sama tumbuh di tengah kebudayaan yang mengenal surau, perantauan, perdebatan, dan harga diri. Namun pandangan hidup kalian tidak selalu sama.”

“Maksud kamu?”

“Sjahrir seorang sosialis humanis. Tetapi dalam urusan cinta, hidupnya memperlihatkan bahwa manusia yang mampu menyusun gagasan tentang pembebasan bangsa belum tentu mampu membebaskan dirinya dari kerumitan perasaan.”

Monice tertawa kecil. “Filsafat biasanya berhenti bekerja ketika cinta mulai mengambil keputusan.”

Suci membuka bukunya. “Ketika belajar di Belanda, Sjahrir bersahabat dengan Salomon—atau Sal—Tas, seorang wartawan dan aktivis sosial-demokrat. Tas menerima Sjahrir tinggal di apartemennya. Padahal rumah itu sudah dihuni istrinya, Maria Johanna Duchâteau, dua anak mereka yang masih kecil, serta Judith van Wamel, sahabat Maria.”

“Sesak sekali,” kata Monice.

“Sesak secara ruang,” jawab Suci, “tetapi rupanya masih tersedia tempat bagi persoalan baru.”

Saya menahan senyum.

“Pada waktu itu,” lanjut Suci, “hubungan Tas dan Maria memang sedang renggang. Tas sendiri kemudian mempunyai kedekatan dengan Judith. Di tengah keadaan itulah tumbuh hubungan antara Sjahrir dan Maria. Jadi, bukan sekadar Sjahrir datang lalu merampas istri sahabatnya. Hubungan keempat orang itu jauh lebih rumit daripada cerita moral yang hanya menyediakan seorang penjahat dan seorang korban.”

Monice menyesap kopinya. “Namun tetap saja ironis. Mereka berbicara tentang sosialisme, tetapi akhirnya harus berunding mengenai sesuatu yang paling pribadi: cinta.”

“Dan tanpa bantuan negara,” kata saya.

Keduanya tertawa.

“Mungkin itulah perundingan paling sulit yang pernah dihadapi Sjahrir,” lanjut saya. “Dalam diplomasi politik, para pihak dapat menyusun batas wilayah. Dalam percintaan, orang bahkan tidak tahu di mana wilayahnya berakhir dan perasaan orang lain dimulai.”

“Tas akhirnya merelakan Maria?” tanya Monice.

“Lebih tepat dikatakan,” jawab Suci, “Tas dan Maria mengakhiri hubungan yang memang telah retak. Setelah itu Maria memilih Sjahrir, sedangkan Tas melanjutkan hidupnya bersama Judith. Tidak ada manusia yang benar-benar ‘diserahkan’ seperti barang. Maria bukan aset yang dapat dialihkan melalui berita acara.”

Monice tersenyum. “Syukurlah. Kalau tidak, kisah sosialisme itu malah berubah menjadi transaksi merger dan akuisisi.”

“Tidak ada due diligence?” tanya saya.

“Ada,” jawab Monice cepat. “Hanya saja semua pihak gagal mengungkap kewajiban emosional dalam laporan.”

Kami tertawa. Beberapa orang di meja sebelah menoleh, lalu kembali menatap laptop mereka. Barangkali mereka sedang mengurus transaksi bernilai jutaan pound dan tidak mempunyai waktu untuk memikirkan orang-orang sosialis yang jatuh cinta hampir satu abad lalu.

Namun wajah Suci segera kembali serius. “Sjahrir kemudian menikahi Maria secara Islam di Medan pada 1936. Ia menerima Maria bersama kedua anaknya. Bagi saya, itu menunjukkan bahwa cintanya bukan sekadar keinginan memiliki seorang perempuan. Ia juga bersedia menerima kehidupan yang telah menyertai perempuan itu.”

“Cinta yang dewasa tidak memilih seseorang dalam keadaan kosong,” kata saya. “Ia menerima sejarah, luka, dan tanggung jawab yang melekat pada orang tersebut.”

Monice mengangguk. “Jadi Sjahrir tidak merasa harga dirinya berkurang karena mengasuh anak yang secara biologis bukan anaknya?”

“Justru di situlah nilai kemanusiaannya,” jawab saya. “Feodalisme selalu sibuk dengan darah, garis keturunan, dan kemurnian nama keluarga. Humanisme bertanya dengan cara berbeda: siapa yang membutuhkan kasih sayang dan siapa yang bersedia bertanggung jawab?”

Suci memandang saya. “Mungkin itulah sosialisme Sjahrir dalam bentuk paling pribadi.”

“Bisa jadi. Sosialisme tidak selalu harus muncul dalam pidato tentang buruh dan alat produksi. Kadang-kadang ia hadir ketika seorang manusia menerima manusia lain tanpa mengukur nilai dirinya dari darah, kelas, dan asal-usul.”

Monice meletakkan cangkirnya. “Tetapi hubungan Sjahrir dan Maria akhirnya juga tidak bertahan.”

“Bukan hanya karena cinta mereka melemah,” jawab Suci. “Kolonialisme ikut masuk ke dalam rumah tangga mereka. Pernikahan itu menghadapi persoalan pengakuan hukum. Maria kemudian dipulangkan ke Belanda, sedangkan Sjahrir menjalani penjara, pembuangan, revolusi, dan perjuangan kemerdekaan. Jarak geografis akhirnya diperpanjang oleh sejarah.”

“Negara kolonial ternyata bukan hanya mengatur tanah dan perdagangan,” kata Monice. “Ia juga ikut menentukan cinta siapa yang sah.”

“Itulah sifat kekuasaan yang berlebihan,” jawab saya. “Ia tidak puas mengatur pajak, pelabuhan, dan perkebunan. Ia ingin menentukan identitas, perkawinan, bahkan batas-batas kehidupan pribadi manusia.”

Saya memandang gedung-gedung tinggi di seberang jendela. “Kapitalisme dapat mengubah hampir semua hal menjadi komoditas. Feodalisme mengubah manusia menjadi silsilah. Fasisme mengubah manusia menjadi alat negara. Sementara birokrasi kolonial mempunyai bakat yang lebih istimewa: mengubah cinta menjadi masalah administrasi.”

Suci tersenyum getir. “Maka kisah itu sebenarnya bukan ironi sosialisme,” katanya. “Ia adalah ironi kemanusiaan. Orang-orang yang memperjuangkan dunia baru tetap membawa kelemahan dunia lama di dalam dirinya.”

“Benar,” jawab saya. “Seorang sosialis dapat cemburu. Seorang demokrat dapat bersikap posesif. Seorang pejuang kemerdekaan dapat gagal memahami kebebasan orang yang dicintainya. Ideologi dapat mendidik pikiran, tetapi tidak otomatis menyucikan watak.”

Monice menyandarkan tubuhnya. “Lalu bagaimana Anda melihat sikap Tas?”

“Saya tidak tahu seluruh isi hatinya. Sejarah hanya meninggalkan surat, ingatan, dan kesaksian yang selalu tidak lengkap. Namun apabila ia sungguh menerima kenyataan tanpa menjadikan Maria sebagai miliknya, di situlah ada pelajaran penting. Mencintai seseorang tidak selalu berarti mempertahankannya dengan paksa.”

“Tas seorang komunis yang pragmatis?” tanya Monice.

“Bukan,” koreksi Suci. “Ia lebih tepat disebut sosialis atau sosial-demokrat Belanda, bukan komunis. Dan sikapnya tidak harus dibaca sebagai pragmatisme. Bisa jadi ia hanya memahami sesuatu yang sering gagal dipahami manusia: perkawinan memberikan tanggung jawab, tetapi tidak memberikan hak milik atas jiwa orang lain.”

Saya mengangguk.

“Cinta bukan nasionalisasi,” kata saya. “Kita tidak dapat mengambil alih seluruh hati seseorang hanya karena pernah menandatangani akad dengannya.”

Monice tertawa. “Dan tidak ada saham pengendali?”

“Tidak ada. Dalam hubungan yang sehat, masing-masing hanya memiliki saham atas dirinya sendiri. Yang dapat dibangun bersama adalah kepercayaan.”

“Kalau kepercayaan hilang?”

“Tidak ada bank sentral yang dapat menyediakan likuiditas darurat.”

Kali ini Suci tertawa cukup keras.

“Pak,” kata Monice, “Anda mengubah tragedi cinta menjadi pelajaran keuangan.”

“Karena manusia modern sering baru memahami penderitaan setelah diterjemahkan menjadi risiko.”

Pelayan datang mengangkat cangkir kosong kami. Di luar, hujan tipis mulai turun di atas Canary Wharf. Orang-orang membuka payung tanpa menghentikan langkah. London terbiasa melihat kerajaan datang dan pergi, ideologi tumbuh dan runtuh, serta manusia mengulangi kesalahan yang sama dengan istilah yang lebih modern.

Suci menutup bukunya. “Jadi apa pelajaran moral dari kisah mereka?”

Saya berpikir sejenak.

“Bahwa manusia tidak pernah sepenuhnya sama dengan ideologi yang dibelanya. Kita dapat berbicara tentang kebebasan di mimbar, tetapi ujian sesungguhnya datang ketika orang yang kita cintai memilih jalan yang tidak melibatkan kita. Kita dapat menentang feodalisme dalam politik, tetapi diam-diam bersikap seperti bangsawan di rumah—merasa pasangan, anak, dan keluarga adalah milik yang wajib tunduk.”

Monice menatap hujan di balik kaca. “Dan sosialisme?”

“Sosialisme kehilangan makna apabila hanya mengatur kepemilikan pabrik, tetapi tidak mengajarkan penghormatan kepada manusia. Keadilan bukan sekadar membagi kekayaan. Keadilan juga berarti tidak memperlakukan orang lain sebagai benda, warisan, alat politik, atau pelengkap kebahagiaan kita.”

“Lalu cinta?” tanya Suci.

“Cinta yang bermoral bukanlah keberhasilan memiliki seseorang. Ia adalah keberanian menjaga martabatnya, termasuk ketika ia tidak lagi memilih kita.” Jawab saya.

Kami terdiam.

Monice memecah keheningan. Ia menunjuk satu halaman laporan di tablet nya. “B, saya masih belum memahami sesuatu. Pemerintah mengatakan BPI Danantara ini dibentuk untuk mengelola kekayaan negara secara profesional. Secara teori, bukankah itu sejalan dengan sosialisme?”

Saya tidak segera menjawab. Saya memandang deretan angka yang disorotnya: aset, utang, dividen, obligasi, dan nilai perusahaan. Semuanya tampak meyakinkan, tetapi angka selalu hanya menjelaskan apa yang dapat dihitung. Ia tidak otomatis menerangkan siapa yang berkuasa dan siapa yang dikorbankan.

“BPI Danantara yang dibentuk pada masa pemerintahan Prabowo,” kata saya, “tidak dengan sendirinya merupakan antitesis sosialisme Sjahrir. Kepemilikan negara bukanlah lawan sosialisme. Namun Danantara dapat berubah menjadi antitesisnya apabila pemusatan aset negara juga memusatkan kekuasaan ekonomi, menutup pengawasan publik, dan hanya mengalirkan manfaat kepada lingkaran elite.”

Monice mengangkat wajah dari laporannya. “Bukankah Danantara secara resmi dibentuk untuk mengelola kekayaan negara bagi kemakmuran rakyat?”

“Itulah tujuan normatifnya. Undang-undangnya pun berbicara tentang demokrasi ekonomi, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, dan tata kelola yang baik. Namun Sjahrir akan meminta kita membedakan antara tujuan yang tertulis dan kekuasaan yang benar-benar bekerja. Negara dapat memiliki aset atas nama rakyat, sementara keputusan tetap dikuasai segelintir orang. Kepemilikan publik tanpa kendali publik hanyalah sentralisasi administratif.”

“Namun Soemitro Djojohadikoesoemo adalah anggota PSI dan ayah Prabowo,” kata Suci. “Bukankah pemikiran ekonomi Prabowo dapat dianggap sebagai kelanjutan sosialisme ayahnya?”

“ Bahkan posisi Soemitro sendiri perlu dibaca dengan hati-hati. Ia memang tokoh PSI, tetapi pemikirannya lebih kuat sebagai ekonom pembangunan, industrialis, dan teknokrat daripada sebagai perumus sosialisme demokratis seperti Sjahrir. Ia mendukung peranan negara, industrialisasi, koperasi, dan perlindungan terhadap usaha nasional. Namun ia juga terbuka terhadap investasi asing dan mekanisme pasar. Karena itu, tidak tepat menyamakan seluruh pemikiran Soemitro dengan sosialisme Sjahrir.”

“Jadi sosialisme Sjahrir bukan sekadar negara menguasai perusahaan?”

“Bukan. Inti sosialisme Sjahrir adalah pembebasan manusia. Karena itu ia bersifat antifasis, antifeodal, demokratis, dan antitotalitarian. Ia menolak kekuasaan yang menganggap manusia hanya sebagai alat bagi negara, partai, bangsa, ataupun pemimpin.”

Saya berhenti sebentar, kemudian melanjutkan. “Feodalisme meninggikan manusia karena keturunan. Fasisme meninggikannya karena ras, bangsa, ideologi, atau kedekatan dengan kekuasaan. Totalitarianisme menyempurnakan keduanya dengan memusatkan kebenaran pada satu pusat kekuasaan. Ketiganya bertemu pada keyakinan yang sama, bahwa sebagian manusia berhak memerintah tanpa batas, sedangkan yang lain cukup patuh.”

“Lalu bagaimana Sjahrir akan menilai Danantara?” tanya Monice.

“Ia barangkali tidak akan memulainya dengan pertanyaan tentang berapa triliun aset yang dikelola. Ia akan bertanya, siapakah yang memilih pengurusnya, siapakah yang mengawasi keputusannya, kepada siapa keuntungan mengalir, dan siapakah yang menanggung kerugian apabila investasinya gagal?”

“Kalau keuntungan dinikmati elite, tetapi kerugian akhirnya dibebankan kepada negara?”

“Danantara akan menjadi sosialisme bagi elite dan kapitalisme risiko bagi rakyat.”

Suci terdiam.

Saya menutup laporan itu perlahan. “Jadi persoalannya bukan apakah Danantara berbentuk badan milik negara. Persoalannya adalah apakah konsentrasi aset tersebut disertai desentralisasi pengawasan, keterbukaan informasi, meritokrasi, audit independen, dan hak masyarakat untuk menggugat. Tanpa semua itu, BPI Danantara dapat berubah menjadi negara di dalam negara—terlalu besar untuk diperiksa, terlalu dekat dengan kekuasaan untuk disentuh, tetapi terlalu penting untuk dibiarkan gagal.”

“Dan itu bertentangan dengan Sjahrir?”

“Itulah yang ditentang Sjahrir. Bukan negara yang kuat, melainkan negara yang kekuatannya tidak dibatasi. Baginya, kekuasaan ekonomi yang terpusat tanpa demokrasi dapat melahirkan feodalisme baru. Para bangsawan tidak lagi memakai gelar kebangsawanan. Mereka mengenakan jas, duduk sebagai komisaris, menguasai alokasi modal, dan berbicara atas nama kepentingan nasional.”

Saya memandang mereka bergantian. “Sejarah sering bergerak dengan ironi. Anak dapat mewarisi nama besar ayahnya, tetapi tidak otomatis mewarisi disiplin pemikirannya. Pemerintah dapat mewarisi istilah ekonomi kerakyatan, tetapi belum tentu menjalankan semangatnya. Sebab gagasan tidak diwariskan melalui darah ataupun slogan. Ia hanya hidup melalui institusi, keteladanan, dan kesediaan penguasa membatasi dirinya.”

“Itu tergantung pada apa yang kamu maksud dengan sosialisme,” lanjut saya. “Kalau sosialisme hanya diartikan sebagai pemindahan kepemilikan dari swasta kepada negara, jawabannya mungkin iya. Tetapi bagi Sjahrir, sosialisme tidak sesederhana pergantian nama pemilik.”

Suci membuka bukunya. “Karena Sjahrir menempatkan manusia sebagai pusat perjuangan?”

“Benar. Sosialisme demokratis Sjahrir berangkat dari martabat manusia. Negara, partai, dan organisasi ekonomi hanyalah alat. Begitu alat itu menginjak kebebasan manusia, ia telah mengkhianati tujuan sosialisme, sekalipun seluruh asetnya tercatat atas nama negara.”

Monice mengernyit. “Namun negara secara hukum mewakili rakyat.”

“Secara konstitusional, iya. Tetapi hukum kepemilikan tidak selalu sama dengan kenyataan kekuasaan. Negara dapat menjadi pemilik formal, sementara kendali ekonominya berada di tangan sekelompok elite.”

Saya mengambil pena dan menulis lima pertanyaan di atas kertas: Siapa pemiliknya secara hukum?
 Siapa yang sesungguhnya mengendalikan keputusan?
Siapa yang menikmati keuntungan?
 Siapa yang menanggung risiko?
 Siapa yang dapat menggugat ketika terjadi penyimpangan?


“Lima pertanyaan ini,” kata saya, “sering memberikan jawaban yang lebih jujur daripada slogan.”

Suci memperhatikan tulisan itu. “Jadi kepemilikan negara belum tentu merupakan kepemilikan sosial?”

“Tepat. Kepemilikan sosial baru memiliki arti apabila kekayaan tersebut dikelola untuk memperluas kemampuan hidup rakyat—pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang bermartabat, lingkungan yang terjaga, dan kesempatan ekonomi yang lebih adil. Kalau keuntungan hanya berputar di antara pejabat, pengurus partai, bankir, kontraktor, dan kelompok bisnis tertentu, negara hanya menggantikan pemilik lama dengan pemilik baru.”

Monice menyandarkan tubuhnya. “Itu seperti kapitalisme, tetapi menggunakan seragam negara.”

“Bahkan dapat lebih buruk,” jawab saya. “Kapitalis swasta setidaknya tidak selalu dapat mengatasnamakan rakyat. Elite yang menguasai perusahaan negara dapat mengambil laba atas nama pembangunan, berutang atas nama negara, merusak lingkungan atas nama kepentingan nasional, lalu meminta rakyat menanggung kerugiannya.”

Ruangan menjadi hening. Di luar, air hujan masih menetes dari tepi atap. Suci menutup bukunya. “B, tadi Anda mengatakan bahwa kita harus memahami Sjahrir melalui dialektika. Apa maksudnya? Apakah sekadar tesis, antitesis, kemudian sintesis?”

“Tidak sesederhana rumus itu. Dialektika adalah cara melihat kontradiksi yang hidup di dalam suatu kenyataan. Ia meminta kita tidak berhenti pada nama, melainkan memeriksa hubungan-hubungan yang tersembunyi di baliknya.”

Saya menunjuk laporan BPI Danantara. “Coba kita lihat secara dialektis. Pemerintah membentuk perusahaan negara untuk melawan dominasi modal swasta. Itu tampak sebagai kemajuan. Namun setelah tumbuh besar, perusahaan negara melahirkan birokrasi, direksi, komisaris, jaringan pemasok, dan pusat pembiayaan baru. Jika tidak diawasi, struktur tersebut dapat membentuk kelas penguasa sendiri.”

“Jadi alat pembebasan dapat berubah menjadi alat penindasan?” tanya Monice.

“Itulah kontradiksinya. Nasionalisasi memang dapat mengakhiri penguasaan asing. Namun nasionalisasi tidak otomatis mengakhiri eksploitasi. Penindasan dapat berganti bahasa tanpa mengubah sifatnya. Dahulu ia berbicara dalam bahasa kolonialisme. Sekarang ia dapat berbicara dalam bahasa nasionalisme, pembangunan, bahkan sosialisme.”

Monice memandang saya sejenak. “Kalau begitu, bagaimana dengan China? Bukankah di sana kekuasaan negara juga sangat terpusat, tetapi pembangunan ekonominya berhasil?”

“China merupakan tesis yang berbeda,” jawab saya. “Ia memperlihatkan bahwa sosialisme negara tidak selalu berakhir dalam stagnasi. Sejak reformasi dan keterbukaan pada akhir 1970-an, negara mempertahankan kendali atas sektor-sektor strategis, tetapi pada saat yang sama memberi ruang kepada pasar, modal swasta, investasi asing, kompetisi industri, serta prakarsa pemerintah daerah. Ia tidak menghapus pasar. Ia menempatkan pasar di dalam tujuan pembangunan negara.”

Suci menatap saya. “Jadi China bukan sosialisme dalam pengertian lama?”

“China lebih tepat dipahami sebagai negara pembangunan yang dipimpin partai, dengan campuran kepemilikan negara, mekanisme pasar, dan disiplin perencanaan jangka panjang. Negara mengarahkan kredit, infrastruktur, pendidikan, teknologi, dan industrialisasi. Perusahaan negara dipakai untuk menjaga sektor strategis, sedangkan perusahaan swasta diberi ruang untuk menciptakan produksi, lapangan kerja, dan inovasi.”

“Apakah itu yang Anda maksud dengan emansipasi publik dalam proses produksi?” tanya Monice.

“Ya, tetapi emansipasi di sini terutama bersifat material dan produktif, bukan sepenuhnya politis. Ratusan juta orang keluar dari kemiskinan, memperoleh akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, listrik, transportasi, industri, dan pekerjaan modern. Petani yang dahulu terkurung dalam ekonomi subsisten masuk ke dalam jaringan produksi nasional dan global. Dalam pengertian Amartya Sen, kemampuan nyata mereka untuk memilih dan menjalani kehidupan menjadi lebih luas.”

Saya berhenti sejenak sebelum melanjutkan.

“Namun kita tidak boleh mengubah keberhasilan itu menjadi pemujaan. Mengatakan bahwa kekuasaan China dijaga hanya untuk kepentingan rakyat luas adalah klaim normatif, bukan fakta yang bebas dari perdebatan. China tidak menjalankan demokrasi liberal ala Barat. Partai Komunis mengendalikan negara, birokrasi, aparat hukum, dan perusahaan negara. Ruang oposisi politik, kebebasan pers, organisasi buruh independen, serta hak untuk menggugat kekuasaan juga jauh lebih terbatas.”

“Tetapi aturan ditegakkan dengan tegas,” kata Suci.

“Benar. Salah satu kekuatan China adalah kapasitas negara: kemampuan mengubah keputusan politik menjadi pelaksanaan. Target industri diterjemahkan menjadi riset, pembiayaan, kawasan produksi, pelabuhan, jaringan kereta, dan sumber daya manusia. Pejabat serta pimpinan perusahaan negara dapat dihukum keras ketika melanggar disiplin. Akan tetapi, ketegasan penegakan aturan tidak selalu identik dengan supremasi hukum. Kita perlu membedakan rule of law—hukum yang juga membatasi penguasa—dari rule by law, ketika hukum terutama dipakai sebagai instrumen untuk melaksanakan kehendak penguasa.”

Monice mengangguk perlahan. “Jadi keberhasilan China bukan karena negara sekadar kuat?”

“Bukan. Banyak negara memiliki pemerintahan kuat, tetapi rakyatnya tetap miskin. China berhasil karena kekuatan negara selama beberapa dasawarsa dipertemukan dengan kapasitas birokrasi, investasi pada manusia, infrastruktur, industrialisasi, eksperimen kebijakan, dan ukuran keberhasilan yang konkret. Kekuasaan tidak cukup hanya memerintah. Ia harus mampu menghasilkan.”

“Lalu apa hubungannya dengan BPI Danantara?” tanya Suci.

“BPI Danantara tidak dapat meniru China hanya dengan mengumpulkan aset negara dalam satu pusat kendali. Yang perlu dipelajari bukan besarnya kekuasaan, melainkan disiplin kelembagaannya. Sasaran industri yang jelas, direksi yang kompeten, evaluasi berbasis hasil, investasi dalam teknologi, rantai pasok yang dalam, dan keberanian menghukum penyimpangan. Jika Indonesia hanya meniru sentralisasinya tanpa membangun kapasitas, meritokrasi, dan pertanggungjawaban, kita tidak sedang meniru keberhasilan China. Kita hanya sedang memperbesar ruang bagi oligarki.”

Suci merapatkan buku Sjahrir ke dadanya. “Jadi China adalah tesis bahwa negara yang terpusat dapat menciptakan emansipasi ekonomi. Sjahrir mengingatkan bahwa emansipasi ekonomi tanpa kebebasan politik tetap menyimpan bahaya. Sedangkan BPI Danantara menjadi ujian, apakah kekayaan negara sungguh dipakai untuk memperluas martabat rakyat atau hanya membangun pusat kekuasaan baru.”

“Tepat,” jawab saya. “Dialektika tidak meminta kita memilih satu model lalu menyembahnya. Ia meminta kita mengambil pelajaran dari keberhasilan, mengenali kontradiksi, dan menolak menyalin kelemahannya. Dari China kita belajar tentang kapasitas negara dan disiplin pembangunan. Dari Sjahrir kita belajar bahwa negara, betapapun berhasilnya, tetap tidak boleh menghapus manusia sebagai pribadi yang merdeka.”

Suci mengangguk perlahan. “Seperti peringatan Robert Michels tentang hukum besi oligarki?”

“Ya. Michels melihat bahwa organisasi besar cenderung memusatkan pengetahuan dan kewenangan pada segelintir pemimpin. Anggota biasa semakin jauh dari pusat keputusan, sementara pengurus menguasai informasi, jaringan, dan prosedur. Pada akhirnya organisasi yang dibentuk untuk melayani banyak orang dapat dikuasai oleh sedikit orang.”

“Apakah oligarki tidak dapat dihindari?”

“Tidak seharusnya kita memperlakukan teori sebagai takdir. Kecenderungan oligarkis dapat dilawan dengan pembatasan masa jabatan, transparansi, partisipasi, pengawasan independen, pembagian kewenangan, dan hak masyarakat untuk menggugat keputusan. Filsafat politik tidak hanya menjelaskan mengapa manusia gagal. Ia juga menolong kita merancang institusi agar kegagalan itu tidak menjadi permanen.”

Monice kembali melihat laporan. “Kalau direksi dan komisaris dipilih berdasarkan kedekatan politik, apakah itu termasuk oligarki?”

“Itu lebih dekat kepada patrimonialisme. Max Weber membedakan kekuasaan rasional-legal dari kekuasaan patrimonial. Dalam sistem rasional-legal, jabatan dijalankan berdasarkan aturan, kompetensi, dan tanggung jawab institusional. Dalam patrimonialisme, lembaga publik diperlakukan seperti perpanjangan rumah tangga penguasa.”

“Negara berubah menjadi keluarga besar?”

“Bukan keluarga dalam arti kasih sayang,” jawab saya. “Melainkan keluarga dalam arti hubungan patron dan pengikut. Jabatan diberikan sebagai hadiah. Kontrak menjadi balas jasa. Kesetiaan kepada orang mengalahkan kepatuhan kepada hukum.”

Suci tersenyum pahit. “Lalu mereka tetap menyebutnya profesionalisme.”

“Bahasa adalah benteng pertama kekuasaan.”

Suci menatap saya. “Itu terdengar seperti Gramsci.”

“Tepat. Gramsci menjelaskan bahwa kekuasaan tidak bertahan hanya melalui paksaan. Ia juga bertahan melalui persetujuan. Elite menciptakan bahasa yang membuat kepentingannya terlihat sebagai kepentingan semua orang.”

Saya mengambil laporan itu dan membaca beberapa istilah yang dicetak tebal: kepentingan strategis nasional, transformasi ekonomi, kedaulatan sumber daya, dan penciptaan nilai.

“Tidak ada yang salah dengan istilah-istilah ini,” kata saya. “Masalahnya muncul ketika kata-kata tersebut digunakan untuk menghentikan pertanyaan.”

“Misalnya?” tanya Monice.

“Ketika masyarakat bertanya mengapa tanahnya diambil, mereka dijawab, demi kepentingan nasional. Ketika buruh bertanya mengapa upahnya rendah, mereka dijawab: demi daya saing. Ketika publik mempertanyakan utang, mereka dijawab: demi ekspansi strategis. Ketika wartawan meminta transparansi, mereka dituduh mengganggu stabilitas.”

“Jadi bahasa pembangunan dapat menjadi alat hegemoni?”

“Ya. Kekuasaan paling sempurna bukanlah ketika rakyat dipaksa diam, melainkan ketika rakyat menggunakan bahasa penguasa untuk membenarkan penderitaannya sendiri.”

Suci memandang halaman buku Sjahrir. “Bukankah itu yang ditakuti Sjahrir dari fasisme?”

“Fasisme bagi Sjahrir bukan sekadar pemerintahan yang memakai seragam militer. Ia adalah kecenderungan yang menenggelamkan akal perseorangan ke dalam kerumunan, mengganti nalar dengan pemujaan, serta menjadikan bangsa, negara, atau pemimpin sebagai sesuatu yang tidak boleh dikritik.”

Saya berhenti sejenak. “Karena itu antifasisme Sjahrir juga merupakan disiplin moral. Ia menolak gagasan bahwa tujuan besar membenarkan segala cara. Kemerdekaan yang diperoleh dengan merendahkan martabat manusia hanya akan melahirkan penjara dengan bendera yang berbeda.”

Monice menatap saya serius. “Artinya negara dapat menjadi fasis meskipun mengadakan pemilu?”

“Pemilu adalah unsur penting demokrasi, tetapi demokrasi bukan hanya pemungutan suara. Demokrasi memerlukan kebebasan berpikir, hukum yang tidak tunduk kepada penguasa, pers yang merdeka, perlindungan minoritas, dan hak warga untuk mengatakan bahwa negara telah berbuat salah.”

Monice membuka bagian laporan tentang pembiayaan. “BPI Danantara ini menerbitkan obligasi. Sebagian dijamin oleh arus kas perusahaan negara. Namun jika gagal, pemerintah kemungkinan akan turun tangan.”

“Itulah yang disebut moral hazard,” kata saya. “Pengelola memperoleh ruang mengambil risiko karena meyakini kerugiannya tidak akan sepenuhnya mereka tanggung.”

“Keuntungannya dinikmati pengurus dan mitra bisnis, tetapi kerugiannya diserahkan kepada rakyat?”tanya Monice

“Ya. Dalam teori prinsipal–agen, rakyat adalah prinsipal, sedangkan pemerintah dan pengurus perusahaan negara adalah agen. Masalah muncul ketika agen memiliki informasi yang jauh lebih banyak daripada rakyat, sementara mekanisme pengawasannya lemah.”

Suci menyela. “Namun rantainya panjang. Rakyat memberikan mandat kepada parlemen dan pemerintah. Pemerintah menunjuk pengurus holding. Holding menunjuk direksi anak perusahaan. Anak perusahaan menunjuk mitra dan kontraktor.”

“Semakin panjang rantai mandat,” jawab saya, “semakin mudah tanggung jawab menghilang. Ketika terjadi kegagalan, setiap tingkat menunjuk tingkat lainnya.”

“Dan ketika berhasil?”

“Semua orang mengaku berjasa.”

Monice tertawa pendek, tetapi wajahnya tetap serius. “Apakah itu sudah dapat disebut state capture?”

“Tidak setiap salah urus adalah state capture. Kita harus berhati-hati memakai istilah akademis. Korupsi biasa terjadi ketika seseorang melanggar aturan demi keuntungan pribadi. State capture terjadi ketika kelompok berkepentingan mampu membentuk aturan, kebijakan, pengangkatan, atau penegakan hukum agar sejak awal menguntungkan mereka.”

“Jadi mereka tidak lagi sekadar melanggar hukum?”

“Mereka memengaruhi pembuatan hukum. Mereka menempatkan orang pada lembaga pengawas, membiayai partai, mengendalikan perizinan, dan membentuk narasi publik. Akhirnya kepentingan mereka tampak legal karena hukum telah dirancang untuk melindungi mereka.”

Suci menambahkan, “Lalu negara tetap terlihat utuh dari luar.”

“Benar. Gedung parlemen masih berdiri. Pengadilan masih bersidang. Pemilu tetap diselenggarakan. Laporan keuangan tetap diterbitkan. Namun keputusan penting sudah bergerak mengikuti kepentingan jaringan tertentu.”

“Demokrasi tinggal prosedur,” kata Monice.

“Sedangkan substansinya telah dianeksasi.”

Suci memandang saya penuh rasa ingin tahu. “Kalau begitu, apakah solusinya mengembalikan semuanya kepada pasar?”

“Tidak. Itu hanya memindahkan dogma. Pasar dapat mengoordinasikan kegiatan ekonomi, tetapi ia tidak memiliki hati nurani. Pasar mengetahui harga, bukan martabat. Sementara negara memiliki mandat moral, tetapi dapat berubah menjadi alat dominasi.”

“Jadi kita harus memilih yang mana?”

“Kita tidak harus memilih antara negara yang mahakuasa dan pasar yang mahakuasa. Keduanya harus tunduk kepada kepentingan manusia.”

Saya lalu menjelaskan pemikiran Karl Polanyi: ekonomi tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Ia selalu tertanam dalam masyarakat, hukum, kebudayaan, dan hubungan kekuasaan. Ketika tanah, tenaga kerja, dan alam diperlakukan semata-mata sebagai komoditas, masyarakat akan mengalami kerusakan.

“Sumber daya alam,” kata saya, “bukan hanya barang di dalam neraca. Di dalamnya terdapat kehidupan masyarakat, sungai, hutan, sejarah, dan masa depan generasi yang belum lahir.”

Monice menunjuk angka valuasi aset. “Namun dalam laporan ini semuanya dihitung sebagai nilai ekonomi.”

“Akuntansi memang memerlukan angka. Yang berbahaya adalah ketika sesuatu yang tidak tercatat dianggap tidak bernilai. Kerusakan sungai mungkin tidak langsung mengurangi laba perusahaan. Hilangnya ruang hidup masyarakat mungkin tidak muncul sebagai kewajiban. Tetapi penderitaan itu nyata.”

“Lalu bagaimana mengukur keberhasilan?” tanya Suci.

“Amartya Sen mengajarkan bahwa pembangunan seharusnya dinilai dari perluasan kemampuan manusia untuk menjalani kehidupan yang mereka anggap bernilai. Jadi kita tidak cukup bertanya berapa besar laba perusahaan negara. Kita harus bertanya apakah rakyat menjadi lebih sehat, lebih terdidik, lebih bebas, dan lebih mampu menentukan masa depannya.”

Monice mengangguk. “Kalau aset negara bertambah, tetapi rakyat kehilangan tanah, pekerjaan, dan kebebasan, berarti pembangunan itu gagal?”

“Setidaknya kita tidak dapat menyebutnya kemajuan tanpa mengingkari manusia yang membayar ongkosnya.”

Suci kembali membuka buku Sjahrir. “Sekarang saya memahami mengapa Anda mengatakan sosialisme harus disiplin terhadap manifesto.”

“Manifesto bukan kitab suci yang membekukan pikiran,” jawab saya. “Ia adalah perjanjian moral yang mengingatkan gerakan kepada tujuan awalnya. Disiplin terhadap manifesto berarti setiap keputusan harus diuji terhadap prinsipnya.”

“Prinsip apa?”

“Bahwa manusia tidak boleh dikorbankan demi kebesaran organisasi. Kekuasaan harus dapat diperiksa. Kebebasan politik tidak boleh ditunda dengan alasan pembangunan. Keadilan sosial tidak boleh dijadikan dalih untuk menciptakan elite baru.”

Monice menutup laporan. “Kalau begitu, ketika partai sosialis menguasai negara lalu membagi perusahaan negara kepada kadernya, ia bukan sedang menjalankan sosialisme.”

“Ia sedang membangun oligarki dengan kosakata sosialisme.”

“Dan ketika BPI Danantara mengatakan kekayaan dikelola untuk rakyat, tetapi masyarakat tidak mengetahui keputusan investasinya?”

“Itu bukan kepemilikan sosial. Itu kepemilikan administratif yang miskin pertanggungjawaban.”

“Apabila kerugiannya ditanggung APBN?”

“Rakyat menjadi penanggung risiko tanpa memperoleh hak untuk menentukan.”

“Apabila direksinya dipilih berdasarkan loyalitas?”

“Perusahaan negara berubah menjadi istana ekonomi.”

“Apabila kritik dianggap mengganggu kepentingan nasional?”

“Nasionalisme telah berubah menjadi tirai.”

Suci menatap kami bergantian. “Jadi sosialisme tanpa demokrasi akan berubah menjadi birokrasi kekuasaan?”

“Ya. Sebagaimana pasar tanpa keadilan dapat berubah menjadi pelelangan martabat.”

Monice menggeser laporan ke tengah meja. “Kalau Ale Capital diminta ikut membiayai BPI Danantara ini, apa yang harus kita periksa?”

Saya kembali menulis: pemisahan fungsi negara sebagai pemilik, regulator, dan pembuat kebijakan;
 proses pengangkatan direksi dan komisaris;
 keterbukaan transaksi dengan pihak terafiliasi;
 audit yang benar-benar independen;
 kewajiban pelayanan publik yang dihitung secara transparan;
 batas utang dan mekanisme penanganan kerugian;
hak masyarakat terdampak;
 perlindungan terhadap pelapor;
 mekanisme gugatan dan pengawasan parlemen;
 penerima manfaat akhir dari setiap transaksi.


“Kalau semua itu tidak ada?” tanya Monice.

“Kita tidak masuk.”

“Meskipun keuntungannya tinggi?”

“Keuntungan yang lahir dari tata kelola buruk hanyalah risiko yang belum menampakkan wajahnya.”

Suci tersenyum. “Itu keputusan bisnis atau keputusan moral?”

“Keduanya. Etika dan manajemen risiko tidak selalu berlawanan. Institusi yang korup menciptakan informasi palsu, biaya tersembunyi, konflik kepentingan, dan kewajiban yang suatu hari akan meledak. Menolak ikut bukan hanya tindakan bermoral. Itu juga tindakan rasional.”

Monice menutup komputernya. “Sekarang saya mengerti. Masalahnya bukan apakah negara mempunyai perusahaan. Masalahnya adalah apakah perusahaan itu sungguh-sungguh berada di bawah kendali publik.”

“Benar. Negara bukan makhluk suci. Ia adalah susunan manusia, kewenangan, aturan, dan kepentingan. Karena itu negara harus diawasi justru ketika ia mengaku sedang bertindak atas nama rakyat.”

Suci berdiri dan berjalan menuju jendela. Kota telah kembali terang setelah hujan. “Mungkin,” katanya, “pengkhianatan terbesar terhadap Sjahrir bukan ketika orang menolak sosialisme.”

“Lalu apa?”

“Ketika orang mengucapkan sosialisme untuk membenarkan kekuasaan yang tidak demokratis.”

Saya mengangguk. “Sjahrir memahami bahwa kemerdekaan politik tidak berarti banyak apabila manusia tetap dikuasai oleh ketakutan, kebodohan, dan pemujaan kepada kekuasaan. Ia menginginkan sosialisme yang lahir dari pendidikan, kesadaran, kebebasan berpikir, dan penghormatan terhadap manusia.”

Monice memasukkan laporan ke dalam tasnya. “Jadi pertanyaan terakhirnya tetap sama, siapa yang berkuasa, siapa yang menikmati, dan siapa yang membayar?”

“Tambahkan satu lagi,” kata saya.

“Apa?”

“Siapa yang masih berani berkata tidak ketika seluruh ruangan telah memilih untuk diam.”

Mereka terdiam. Saya memandang buku Sjahrir yang masih terbuka di atas meja. Pada akhirnya, kekuasaan selalu berusaha menjadikan dirinya tujuan. Ia meminta manusia melupakan alasan mengapa negara didirikan, mengapa kemerdekaan diperjuangkan, dan mengapa kekayaan bersama harus dijaga.

Karena itu sosialisme memerlukan kebebasan agar tidak berubah menjadi administrasi kepatuhan. Demokrasi memerlukan keadilan agar tidak menjadi pasar suara. Negara memerlukan hukum agar tidak menjadi kartel yang memiliki bendera. Sementara kekuasaan memerlukan akal sehat dan hati nurani agar tidak mengira bahwa segala sesuatu yang legal dengan sendirinya adil.

Di luar, awan perlahan tersingkap. Suci mematikan lampu ruangan. Sebelum kami keluar, ia menoleh sekali lagi ke arah buku di atas meja. “Manifesto itu belum mati,” katanya.

“Tidak,” jawab saya. “Ia hanya menunggu orang-orang yang cukup jujur untuk membacanya—dan cukup berani untuk tidak mengkhianatinya.”

Kami meninggalkan kafe ketika malam mulai turun di antara gedung-gedung Canary Wharf. Di balik dinding kaca, para trader masih menghitung nilai perusahaan, menentukan harga aset, serta memperdebatkan siapa yang berhak menguasai apa. Namun percakapan kami sore itu meninggalkan pertanyaan yang tidak mungkin dijawab oleh neraca mana pun, sampai di manakah hak manusia untuk memiliki?

Di tengah pusat keuangan London—tempat kepemilikan dirumuskan sampai ke angka di belakang koma—kisah Sjahrir, Maria, Tas, dan Judith mengingatkan kami bahwa tidak semua yang dekat dengan kita menjadi milik kita. Ada manusia yang hadir untuk dicintai, tetapi tidak untuk dikuasai. Barangkali itulah sosialisme yang paling sederhana sekaligus paling sulit, yaitu  mengakui bahwa setiap manusia setara dan merdeka menentukan hidupnya, bahkan ketika pengakuan itu mengharuskan kita melepaskan sesuatu yang pada saat bersamaan sangat kita inginkan.