Sore itu kafe di bilangan Sudirman tidak terlalu ramai. Saya memilih meja di area merokok sambil membaca berita melalui telepon genggam. Sesekali pandangan saya beralih ke jalan di luar. Jakarta bergerak seperti biasa—tergesa-gesa, penuh suara, tetapi sering tidak mengetahui ke mana sebenarnya ia sedang menuju.

Seorang anak muda menghampiri meja saya. Namanya Burhan, seorang mahasiswa yang selama ini mengenal saya melalui tulisan-tulisan di blog. Beberapa kali ia meninggalkan komentar dan mengirim pertanyaan tentang bisnis, sains, serta ekonomi. Hari itu merupakan pertemuan pertama kami.

“Maaf, Pak,” katanya sambil tersenyum. “Saya Burhan. Boleh saya duduk?”

Saya mempersilahkannya. Setelah percakapan pembuka, ia langsung mengutarakan kegelisahannya. “Menurut Bapak, bisnis apa yang pasarnya besar?” tanyanya. “Saya bercita-cita menjadi pengusaha, tetapi bingung harus mulai dari mana.”

Saya tidak segera menjawab. Saya mengambil cangkir kopi, lalu menunjuk dinding kaca besar di hadapan kami. “Lihat kaca itu.”

Ia mengikuti arah telunjuk saya. “Ada apa dengan kaca itu?”

“Tanpa soda ash, sebagian besar kaca komersial seperti itu akan sulit dibuat secara ekonomis dengan kualitas yang dibutuhkan industri.”

“Soda ash?” Ia mengerutkan kening. “Apa itu?”

“Itulah masalah pertama kamu.”

“Maksud Bapak?”

“Kamu ingin mencari pasar besar, tetapi belum terbiasa memperhatikan benda-benda yang setiap hari berada di sekelilingmu. Kita lebih mengenal merek kopi, telepon genggam, mobil, dan pakaian daripada bahan dasar yang memungkinkan semua industri itu bekerja,” kata saya sambil tersenyum. “Ini soda ash, nama kimianya natrium karbonat.”

“Apa kegunaannya?”

“Penggunaan terbesarnya adalah industri kaca—kaca bangunan, botol, wadah, kaca otomotif, dan kaca khusus untuk panel surya. Soda ash juga dipakai dalam deterjen, bahan kimia, sodium silicate, pulp dan kertas, pengolahan air, metalurgi, serta berbagai proses industri lainnya.”

“Termasuk keramik?”

“Dalam beberapa formulasi badan keramik dan glasir, soda ash dapat dipakai sebagai sumber natrium atau pengatur sifat proses. Tetapi jangan mengatakan semua keramik pasti membutuhkannya. Dalam industri, ketepatan kalimat sama pentingnya dengan ketepatan angka.”

Ia tersenyum agak malu. “Jadi pasar soda ash sangat luas?”

“Luas, tetapi jangan buru-buru menyimpulkan bahwa pasar luas otomatis berarti bisnis yang mudah.”

Saya meletakkan telepon di atas meja. “Pernah membaca Madilog?”

“Tan Malaka?”

Saya mengangguk.

“Pernah mendengar, tetapi belum selesai membacanya.”

“Kalau ingin menjadi pengusaha, selesaikan. Bukan karena Tan Malaka mengajarkan cara berdagang, tetapi karena ia mengajarkan cara membaca kenyataan.”

Saya kembali menunjuk dinding kaca. “Dalam dimensi Madilog, kita mulai dari materialisme. Kita tidak memulai dari angan-angan tentang laba, melainkan dari benda yang benar-benar ada: kaca, deterjen, garam, batu kapur, energi, pabrik, pelabuhan, dan permintaan industri.”

Saya menulis kata pertama pada selembar tisu: MATERIALISME—APA BENDA DAN KEBUTUHAN NYATANYA?

“Soda ash sintetis dapat dibuat melalui proses Solvay,” lanjut saya. “Bahan utamanya larutan garam pekat atau brine dan batu kapur. Amonia membantu reaksi, tetapi sebagian besar dipulihkan dan digunakan kembali di dalam siklus proses. Jadi jangan menyederhanakannya menjadi sekadar mencampur air laut, batu kapur, dan amonia.”

“Bukankah air laut mengandung garam?”

“Benar, tetapi air laut biasa terlalu encer dan mengandung berbagai pengotor. Industri membutuhkan brine dengan konsentrasi dan kemurnian tertentu. Di situlah ilmu bekerja: pemurnian, karbonasi, presipitasi, filtrasi, kalsinasi, pemulihan amonia, pengendalian energi, serta pengelolaan produk samping.”

“Kelihatannya sederhana,” katanya.

“Semua persamaan kimia terlihat sederhana setelah ilmuwan menghabiskan puluhan tahun menemukan cara menjalankannya secara aman dan ekonomis.”

Ia tertawa. “Garam dan batu kapur murah, lalu berubah menjadi barang bernilai lebih tinggi.”

“Itulah hilirisasi yang sesungguhnya. Nilai tambah tidak muncul karena pidato atau perubahan nama kelembagaan. Nilai tambah lahir ketika ilmu pengetahuan, teknologi, energi, modal, dan manajemen mengubah bahan sederhana menjadi produk yang dibutuhkan pasar.”

Saya kemudian menulis kata kedua: DIALEKTIKA—PERUBAHAN APA YANG TERJADI DAN KONTRADIKSI APA YANG MUNCUL?

“Dalam dialektika, garam tidak kita lihat hanya sebagai garam. Melalui proses fisika dan kimia, sifat serta nilai ekonominya berubah. Namun setiap perubahan menciptakan persoalan baru.”

“Misalnya?”

“Proses sintetis membutuhkan panas dan energi dalam jumlah besar. Jika energinya mahal, biaya produksi naik. Jika berasal dari bahan bakar berkarbon tinggi, emisinya besar. Prosesnya juga menghasilkan kalsium klorida dan residu yang harus dikelola. Jadi bahan baku murah belum tentu menghasilkan produk murah.”

“Dialektika juga terlihat dalam struktur industri Indonesia,” lanjut saya. “Kita mempunyai garis pantai panjang, sumber garam, batu kapur, pasar kaca, deterjen, dan industri kimia. Namun sampai 2025 Indonesia masih mengimpor sekitar satu juta ton soda ash per tahun.”

Ia tampak terkejut. “Masih seratus persen impor?”

“Secara historis, kebutuhan komersial kita memang praktis dipenuhi impor. Tetapi kalimat itu harus diberi keterangan waktu. Pabrik soda ash pertama sedang dibangun di Bontang dan ditargetkan mulai beroperasi komersial pada akhir 2027. Kapasitas awalnya sekitar tiga ratus ribu ton per tahun. Jadi beberapa tahun lagi kita tidak boleh lagi mengatakan Indonesia seratus persen impor.”

“Berarti peluangnya mulai tertutup?”

“Tidak. Hadirnya pabrik justru dapat membuka ekosistem baru. Tetapi bentuk peluangnya berubah. Itulah dialektika, keadaan hari ini tidak boleh dianggap tetap.”

Ia memperhatikan tulisan di atas tisu. “Berapa harga soda ash sekarang?”

“Pada Juni 2026, salah satu rujukan harga menempatkan pasar Indonesia sekitar USD245 per ton. Dengan kurs sekitar Rp18.000 per dolar, nilainya kurang lebih Rp4,4 juta per ton. Setelah memperhitungkan mutu, kemasan, pelabuhan, penyimpanan, distribusi, serta persyaratan kontrak, harga yang diterima pembeli dapat berbeda.”

“Jadi sekitar lima juta rupiah per ton masih masuk akal?”

“Sebagai pembulatan harga domestik tertentu, mungkin. Tetapi dalam proposal bisnis, jangan menulis ‘sekitar lima juta’ tanpa menjelaskan apakah itu harga FOB, CIF, di pelabuhan, atau sampai gudang pembeli.”

Saya menambahkan kata ketiga: LOGIKA—APAKAH KESIMPULANNYA DIDUKUNG BUKTI?

“Kamu melihat Indonesia mengimpor satu juta ton dan harga sekitar USD245 per ton. Lalu kamu menyimpulkan nilai pasarnya kira-kira USD245 juta per tahun. Secara aritmetika benar,” kata saya.

“Bukankah itu berarti peluangnya besar?”

“Belum tentu. Kamu masih harus bertanya, berapa investasi pabriknya, siapa pemasok teknologi, berapa biaya energi, bagaimana kualitas garam, di mana batu kapurnya, bagaimana mengelola produk samping, siapa pembeli tetapnya, dan bagaimana menghadapi produsen berbasis trona yang mempunyai biaya serta jejak karbon lebih rendah.”

Ia terdiam. “Jadi data pasar belum cukup.”

“Data pasar hanyalah pintu masuk. Peluang bisnis baru ada apabila kamu mempunyai keunggulan dalam struktur biaya, teknologi, lokasi, kontrak, atau jaringan distribusi.”

“Permintaan global soda ash memang besar,” lanjut saya. “Namun angka yang lebih dapat dipertanggungjawabkan untuk 2025 berada di kisaran akhir enam puluhan juta ton, bukan hampir seratus juta ton. Jangan membesarkan angka hanya untuk membuat proposal terlihat menarik. Investor yang serius akan memeriksa sumbernya.”

“Kalau begitu, saya tidak mungkin membangun pabrik soda ash. Modalnya terlalu besar.”

“Siapa yang mengatakan kamu harus membangun pabrik utama?”

Ia memandang saya. “Bukankah kita sedang membicarakan bisnis soda ash?”

“Kamu masih berpikir bahwa memasuki sebuah industri berarti harus memiliki pabrik terbesar di tengah ekosistemnya. Itu cara berpikir yang membuat banyak orang tidak pernah memulai.”

Saya menulis beberapa kemungkinan usaha: pemurnian dan pengelolaan brine; pengangkutan serta pengolahan batu kapur; pergudangan dan distribusi bahan kimia; laboratorium pengujian mutu; jasa pemeliharaan peralatan;  pengelolaan produk samping; produksi sodium silicate; pengumpulan dan daur ulang kaca; perangkat efisiensi energi;  sistem pengolahan air dan limbah;  pemasok kemasan serta jasa logistik khusus.

“Pabrik soda ash hanyalah pusat dari sebuah ekosistem,” kata saya. “Di sekelilingnya terdapat puluhan bisnis yang lebih kecil, lebih khusus, dan mungkin lebih cocok dengan kemampuan kamu.”

Matanya mulai berbinar.

“Jadi saya harus mencari bagian rantai nilai yang belum efisien?”

“Tepat. Jangan mengejar produk akhirnya. Petakan seluruh rantai nilainya. Dan di dalam setiap masalah yang dapat kamu selesaikan secara lebih murah, lebih cepat, lebih aman, atau lebih bersih, terdapat peluang bisnis.”

Burhan memandang dinding kaca, kemudian melihat cangkir kopi di tangannya. Benda-benda yang beberapa menit sebelumnya tampak biasa kini seolah mempunyai sejarah berbeda. Di balik kaca terdapat tambang batu kapur, kolam garam, tungku, reaktor, kapal, gudang, laboratorium, pembiayaan, dan ribuan pekerja.

“Ternyata kunci sukses itu sains dan kekayaan literasi,” katanya. “Bukan hanya perut diganjal makan bergizi, sementara otak dijejali TikTok dan YouTube.”

Saya tersenyum. “TikTok dan YouTube juga bukan musuh. Keduanya hanya alat. Masalahnya muncul ketika algoritma menentukan seluruh pengetahuanmu, sementara kamu kehilangan kesabaran membaca buku, memeriksa data, dan memahami proses.”

“Jadi tubuh membutuhkan gizi dan akal membutuhkan literasi?”

“Benar. Tetapi keduanya masih belum cukup.”

“Apa lagi?”

“Karakter. Kamu harus jujur kepada data, berani mengakui bahwa asumsi awalmu salah, dan disiplin membedakan fakta dari harapan.”

Saya menunjuk tiga kata yang telah ditulis di atas tisu. “Itulah Madilog, bertolak dari kenyataan, membaca perubahan dan pertentangannya, lalu menguji kesimpulan dengan bukti.”

Ia mengangguk perlahan. “Sekarang saya mengerti mengapa Bapak tidak langsung menjawab bisnis apa yang pasarnya besar.”

“Sebab pertanyaanmu sejak awal kurang tepat.”

“Apa pertanyaan yang seharusnya?”

Saya meneguk kopi yang mulai dingin. “Bukan ‘pasar apa yang paling besar’, melainkan ‘masalah nyata apa yang cukup saya pahami dan sanggup saya selesaikan lebih baik daripada orang lain’.”

Burhan melihat kembali rangkaian rantai nilai di atas tisu. Ia mengambil gambar tulisan tersebut dengan telepon genggamnya.

Ia bertanya, “Jadi peluang itu tidak perlu dikejar?”

“Peluang dibaca,” jawab saya. “Dan untuk membacanya, kamu memerlukan sains, data, keberanian, serta akal yang merdeka dari keinginan untuk cepat kaya.”

“Saya paham, Pak,” kata Burhan. “Saya juga mulai mengerti dari tulisan-tulisan Bapak mengapa sebuah bisnis dapat bertahan puluhan tahun, bahkan berkembang sampai ke Tiongkok. Rupanya cara berpikirnya berakar pada Madilog.”

“Madilog bukan resep untuk cepat kaya,” jawab saya. “Ia hanya melatih kita agar tidak membangun keputusan di atas khayalan. Dalam bisnis, kejernihan seperti itu sering lebih berharga daripada keberanian yang tidak terukur.”

Madilog dan Ekonomi

Beberapa waktu kemudian, Burhan menghubungi saya. Ia telah membaca Madilog dan ingin melanjutkan percakapan kami. Saya menyanggupinya. Kami bertemu di sebuah kedai kopi yang menghadap jalan besar Jakarta. Menjelang sore, langit berwarna kelabu. Kendaraan bergerak lambat seperti barisan panjang manusia yang pulang dari pekerjaan tanpa pernah benar-benar tahu apakah penghasilan bulan itu cukup untuk membawa keluarga mereka sampai ke bulan berikutnya.

Burhan sudah duduk di sudut ruangan ketika saya datang. Di atas meja terdapat dua cangkir kopi, beberapa buku kuliah, dan sebuah buku tua dengan sampul yang mulai terkelupas. Saya mengenalinya bahkan sebelum membaca judulnya: Madilog.

Berbeda dari pertemuan pertama, kali ini ia tidak datang hanya untuk mencari jawaban tentang bisnis yang menguntungkan. Catatan kecil memenuhi pinggir halaman bukunya. Ia tampak seperti mahasiswa yang baru menemukan bahwa ilmu bukan sekadar bahan ujian, melainkan cara untuk mempertanyakan dunia.

“Saya sedang belajar menjadi tidak mudah percaya,” katanya setelah kami berjabat tangan.

Saya menarik kursi di hadapannya. “Itu awal yang baik, asalkan keraguanmu juga diarahkan kepada pendapatmu sendiri.”

Burhan tertawa kecil. “Selama kuliah, saya terbiasa mencari jawaban yang paling aman untuk mendapat nilai. Setelah membaca Madilog, saya justru merasa harus belajar mengajukan pertanyaan yang benar.”

Ia menepuk pelan sampul Madilog. “Itulah sebabnya saya membaca Tan Malaka.”

“Untuk bekal menjadi pengusaha?”

“Untuk belajar merdeka berpikir,” jawabnya.

Kami tertawa. Pelayan datang membawa air mineral dan menambahkan kopi ke dalam cangkir saya. Dari kaca kedai terlihat seorang pengemudi ojek daring berteduh di bawah pohon. Ia masih mengenakan jas hujan meskipun hujan belum turun.

Burhan membuka halaman yang telah diberi tanda. “Menurut Bapak, apa yang paling penting dari Madilog?”

Saya tidak segera menjawab. Madilog—Materialisme, Dialektika, Logika—bukan buku ringan yang dapat diselesaikan dengan beberapa kutipan. Tan Malaka menulisnya ketika bangsa ini masih berada di bawah kolonialisme. Namun penjajahan yang ia lawan bukan hanya penjajahan atas tanah. Ia juga melawan penjajahan atas cara berpikir,  kecenderungan menjelaskan kenyataan dengan takhayul, slogan, dan kepercayaan tanpa pembuktian.

“Keberanian untuk tunduk kepada kenyataan,” jawab saya akhirnya. “Bukan memaksa kenyataan tunduk kepada keinginan kita. Kerangka yang kita pakai untuk membaca soda ash itu juga dapat dipakai untuk membaca ekonomi, mulai dari fakta material, ikuti perubahan dan pertentangannya, lalu uji hubungan sebab-akibatnya.”

Burhan tersenyum. “Kalau begitu, kebijakan ekonomi kita seharusnya dibaca dengan Madilog.”

“Memang seharusnya begitu.”

Ia menutup buku tersebut, lalu bersandar. “Coba Bapak gunakan Madilog untuk membaca keadaan moneter kita sekarang.”

Saya memandang ke luar kaca. Seorang perempuan menjajakan tisu kepada pengendara yang berhenti di lampu merah. Di belakangnya berdiri gedung bank dengan layar digital besar yang menawarkan kredit hanya dalam beberapa sentuhan.

“Mulai dari materialismenya,” kata saya. “Jangan mulai dari pidato tentang pertumbuhan delapan persen. Mulailah dari struktur pembiayaan yang benar-benar tersedia.”

Saya mengambil selembar tisu dan menuliskan tiga angka: 37 persen, 43 persen, dan 5 persen.

Burhan mengerutkan kening. “Apa itu?”

“Rasio kredit perbankan terhadap PDB Indonesia sekitar tiga puluh enam sampai tiga puluh tujuh persen. Rasio uang beredar luas atau M2 terhadap PDB hanya sekitar empat puluh dua sampai empat puluh tiga persen. Sementara pertumbuhan ekonomi kita bertahun-tahun berada di sekitar lima persen.”

Burhan mengambil tisu itu. “Jauh dibandingkan ASEAN?”

“Sangat jauh. Kredit sektor swasta terhadap PDB Malaysia berada di atas seratus persen. Thailand sekitar seratus empat puluh persen. Vietnam sudah lebih dari seratus dua puluh persen, bahkan menurut perhitungan IMF mencapai sekitar seratus tiga puluh enam persen pada 2024. Singapura juga sangat tinggi, meskipun tidak bisa dibandingkan secara polos karena ia merupakan pusat keuangan internasional.”

Burhan menatap angka-angka tersebut agak lama. “Padahal Indonesia ekonomi terbesar di ASEAN.”

“Besar bukan berarti dalam,” jawab saya. “Laut yang luas dapat saja dangkal.”

Ia tersenyum mendengar perumpamaan itu. Saya menjelaskan bahwa PDB menggambarkan nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian. Kredit menunjukkan seberapa jauh sistem keuangan dapat memindahkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan uang kepada pihak yang memerlukan modal. Sementara M2 menggambarkan luasnya likuiditas finansial—uang kartal, giro, tabungan, deposito, dan instrumen likuid lain—yang berada dalam sistem ekonomi.

Jika PDB besar tetapi kredit dan M2 kecil, maka mesin ekonomi berputar dengan pelumas yang terbatas.

“Artinya bank kita tidak punya uang?” tanya Burhan.

“Tidak sesederhana itu. Bank mungkin mempunyai likuiditas, tetapi tidak semuanya berubah menjadi kredit produktif. Sebagian masuk ke surat berharga pemerintah. Sebagian besar kredit hanya mengalir kepada debitur yang sudah mapan. Banyak UMKM tidak mempunyai agunan, laporan keuangan, atau kepastian kontrak. Akibatnya, mereka dianggap berisiko tinggi dan dikenai bunga mahal.”

“Padahal mereka yang paling membutuhkan modal.”

“Itulah dialektikanya. Orang miskin membutuhkan kredit karena tidak mempunyai modal, tetapi bank menolak mereka karena mereka tidak mempunyai modal. Perusahaan besar mendapatkan bunga murah karena dianggap aman, lalu menjadi semakin besar. Usaha kecil membayar bunga tinggi karena dianggap berisiko, lalu semakin sulit naik kelas.”

Burhan terdiam.

“Jadi sistem keuangan dapat memperlebar ketimpangan?” tanyanya Burhan kemudian.

“Jika tidak dikoreksi oleh kebijakan, tentu. Uang tidak mempunyai moralnya sendiri. Moral uang ditentukan oleh aturan yang mengarahkan ke mana ia mengalir.”

Di luar, hujan mulai turun. Pengemudi ojek tadi membuka telepon genggamnya, mungkin menunggu pesanan baru. Saya membayangkan sepeda motornya dibeli dengan kredit berbunga tinggi, sementara perusahaan besar dapat memperoleh pinjaman sindikasi dengan bunga satu digit. Keduanya sama-sama disebut debitur, tetapi hidup di dalam dunia harga uang yang berbeda.

Burhan memutar cangkirnya perlahan. “Kalau kredit kita rendah, bukankah itu berarti kita lebih aman?”

“Sebagian benar. Rasio rendah berarti Indonesia belum mengalami leverage sebesar Thailand atau Vietnam. Tetapi terlalu rendah juga bukan prestasi. Tubuh yang tidak demam belum tentu sehat; bisa saja kekurangan darah.”

Saya menjelaskan bahwa tingginya rasio kredit memiliki dua wajah. Malaysia memperlihatkan manfaat kedalaman sistem keuangan: bank, pasar obligasi, sukuk, dana pensiun, dan investor institusional mampu menghimpun tabungan nasional dan menyalurkannya kembali sebagai pembiayaan. Singapura memperlihatkan kekuatan pusat keuangan global, tempat uang dari berbagai negara dihimpun, dikelola, dan diputar kembali.

Thailand memperlihatkan sisi sebaliknya. Utang rumah tangganya masih sekitar 87 persen PDB pada 2025. Sebagian pendapatan masyarakat habis untuk membayar cicilan sehingga konsumsi melemah dan pertumbuhan tertahan. Vietnam memakai kredit sebagai bahan bakar industrialisasi, ekspor, dan pembangunan properti. Namun ketika kredit tumbuh jauh lebih cepat daripada kemampuan debitur menghasilkan arus kas, pembiayaan dapat berubah menjadi gelembung.

“Jadi kredit tinggi belum tentu produktif,” kata Burhan.

“Benar. Madilog tidak mengajarkan kita menyembah angka. Ia mengajarkan kita menyelidiki hubungan di balik angka.”

Saya menggambar dua jalur. Jalur pertama: kredit menuju investasi, produksi, pendapatan, lalu kemampuan membayar. Jalur kedua: kredit menuju spekulasi aset, kenaikan harga, agunan semu, lalu kredit baru.

“Angka pertumbuhan kreditnya dapat tampak sama,” kata saya, “tetapi yang pertama menciptakan kapasitas, sedangkan yang kedua membangun ilusi kekayaan.”

“Lalu apa hubungannya dengan fiskal?” tanya Burhan.

“Moneter menentukan harga dan ketersediaan uang; fiskal menentukan penerimaan, belanja, defisit, dan utang pemerintah. Keduanya bertemu pada kolam dana yang sama. Ketika pemerintah memperbesar penerbitan obligasi, bank dapat memilih surat utang negara yang lebih aman daripada kredit usaha. Namun defisit tidak selalu buruk. Jika dipakai untuk pelabuhan, listrik, pendidikan, kesehatan, teknologi, dan infrastruktur produktif, utang dapat memperbesar kapasitas ekonomi. Jika dipakai untuk proyek tanpa manfaat yang jelas, ia hanya memindahkan konsumsi hari ini menjadi beban masa depan.”

Burhan menghela napas. “Jadi yang dinilai bukan hanya besar defisit.”

“Benar. Ukur ke mana setiap rupiah pergi, siapa yang menerima manfaat, produktivitas apa yang bertambah, dan siapa yang kelak membayar. Penyerapan anggaran bukan hasil akhir.”

Hujan turun semakin deras. Suara air memukul kaca, membuat kedai terasa terpisah dari kota. Namun di balik kaca itu kehidupan tetap berlangsung. Pengemudi ojek masih menunggu. Penjual tisu masih berjalan dari satu kendaraan ke kendaraan lain. Mereka tidak berbicara tentang M2, rasio kredit, atau defisit primer. Tetapi keputusan yang dibuat atas nama istilah-istilah itulah yang menentukan mahalnya cicilan mereka, tersedianya pekerjaan, serta harga beras yang dibawa pulang.

“Kalau begitu,” kata Burhan, “apa yang harus dilakukan Indonesia?”

“Jangan mengejar rasio kredit seratus persen hanya demi terlihat sejajar dengan negara lain. Kita harus memperdalam sistem keuangan secara bertahap. Dari sekitar tiga puluh tujuh persen menuju lima puluh atau enam puluh persen PDB lebih dahulu.”

“Caranya?”

“Perbaiki informasi kredit. Pastikan kepastian hukum. Bentuk ekosistem agar UMKM terhubung dengan perusahaan besar sebagai offtaker. Perkuat koperasi yang benar, bukan koperasi sebagai kendaraan politik. Kembangkan pasar obligasi korporasi, sekuritisasi, modal ventura, dana pensiun, dan pembiayaan berbasis proyek. Kredit harus mengikuti arus kas dan produktivitas, bukan hanya agunan.”

“Bagaimana dengan M2?”

“Meningkatkan pendapatan dan tabungan masyarakat. Memperluas akses keuangan. Mengurangi ekonomi tunai dan informal. Membangun kepercayaan agar orang bersedia menyimpan uang di dalam sistem domestik. Tetapi semua itu tidak mungkin terjadi jika hukum mudah dibeli dan kebijakan berubah mengikuti kepentingan oligarki.”

Burhan menatap buku Madilog di hadapannya. “Tan Malaka menulis tentang kemerdekaan berpikir. Ternyata hampir satu abad kemudian, kita masih kesulitan membedakan kebijakan ekonomi dengan mantra.”

“Karena mantra selalu lebih mudah daripada data,” jawab saya. “Mantra hanya membutuhkan keyakinan. Data menuntut tanggung jawab.”

Ia memasukkan buku itu ke dalam tas. Kopinya telah dingin, tetapi tidak disentuh lagi. “Saya jadi takut menjadi pengusaha,” katanya.

“Mengapa?”

“Sebelum bertemu Bapak, saya mengira keberanian mengambil risiko dan kemampuan mencari modal sudah cukup. Sekarang saya sadar bahwa keputusan bisnis dapat memengaruhi pekerja, konsumen, lingkungan, dan masa depan orang lain.”

Saya memandang mahasiswa di hadapan saya itu. Usianya masih muda, tetapi kegelisahannya telah bergerak melampaui pertanyaan tentang laba. Barangkali pendidikan memang dimulai pada saat seseorang menyadari bahwa pengetahuan memberinya tanggung jawab, bukan sekadar keunggulan.

“Jangan biarkan rasa takut menghentikan cita-citamu,” kata saya. “Gunakan rasa takut itu untuk menghitung risiko, menjaga integritas, dan memastikan usahamu menyelesaikan masalah nyata.”

Burhan berdiri dan mengenakan jaketnya. Hujan belum berhenti. Sebelum melangkah keluar, ia menoleh. “Kalau Tan Malaka hidup sekarang, menurut Bapak apa yang pertama kali dia tanyakan kepada pemerintah?”

Saya ikut berdiri. “Mungkin dia tidak akan bertanya berapa persen ekonomi tumbuh.”

“Lalu?”

“Dia akan bertanya, pertumbuhan itu menjadi milik siapa?”

Burhan tersenyum. Kami kemudian berjalan menembus hujan, meninggalkan dua cangkir kopi dan selembar tisu penuh angka di atas meja. Di luar, kota menyala oleh lampu-lampu bank, pusat perbelanjaan, dan gedung pemerintahan. Uang berputar di antara semuanya, tetapi tidak pernah mengalir dengan kecepatan yang sama kepada setiap manusia.

Mungkinkah Burhan akan memahami inti Madilog, bahwa bangsa tidak menjadi merdeka hanya karena mampu mencetak uang dan menyusun anggaran. Bangsa menjadi merdeka ketika kebijakan dibuat berdasarkan kenyataan, diuji melalui pertentangan akibatnya, dan dipertanggungjawabkan dengan logika—agar uang negara tidak berhenti sebagai angka, tetapi berubah menjadi martabat bagi rakyatnya.

Ketika Fiskal Kehilangan Madilog

Empat bulan berlalu sejak pertemuan terakhir saya dengan Burhan. Musim telah berganti, tetapi Jakarta tetap mempunyai cara sendiri menyamarkan perubahan. Gedung-gedung masih berdiri di tempat yang sama. Kendaraan masih memenuhi jalan. Kedai kopi tempat kami dahulu membicarakan Tan Malaka masih ramai oleh orang-orang yang menatap layar telepon sambil mengeluhkan keadaan negara.

Namun sore itu Burhan tidak membawa Madilog. Ia datang dengan selembar koran yang dilipat di bawah lengannya. Begitu duduk, ia meletakkan koran itu di atas meja dan menunjuk sebuah berita pada halaman depan. “Mengapa sampai Gubernur Bank Indonesia mengundurkan diri?” tanyanya. “Padahal masa jabatannya masih sekitar dua tahun lagi.”

Saya membaca sekilas judul berita itu. Bank Indonesia telah mengumumkan bahwa Perry Warjiyo mengundurkan diri secara sukarela karena alasan pribadi. Deputi Gubernur Senior kemudian ditetapkan sebagai pejabat sementara.

Saya melipat kembali koran tersebut. “Saya tidak mau berspekulasi mengenai alasan dia mundur.”

Burhan menatap saya. “Bapak tidak curiga?”

“Curiga bukan data. Dugaan bukan kesimpulan. Kalau kita membicarakan Madilog, kita tidak boleh meninggalkannya ketika berhadapan dengan berita politik.”

“Jadi kita menerima begitu saja alasan pribadi itu?”

“Kita terima sebagai keterangan resmi. Selebihnya, kita katakan belum tahu. Mengisi ruang kosong dengan imajinasi mungkin menarik untuk percakapan warung kopi, tetapi tidak berguna untuk memahami keadaan negara.”

Burhan bersandar. Ia tampak kurang puas, tetapi tidak membantah.

“Saya lebih tertarik membahas kerumitan keadaan moneter yang ditinggalkannya,” lanjut saya. “Bank sentral harus menghadapi tekanan global, sementara kebijakan fiskal tidak mampu ber-Madilog. Politik kekuasaan terlalu dominan. Keinginan mendahului kemampuan, slogan mendahului angka, dan anggaran diperlakukan sebagai alat mempertahankan dukungan.”

Pelayan datang membawa kopi. Burhan menunggu sampai pelayan menjauh sebelum kembali berbicara.

“Maksudmu gubernur bank sentral mana pun akan menghadapi masalah yang sama?”

“Ya. Kita terlalu suka mempersonalisasi masalah struktural, seolah-olah semua selesai jika orangnya diganti. Padahal siapa pun yang duduk di kursi Gubernur Bank Indonesia harus menghadapi persamaan yang sama: rupiah melemah, arus modal mudah berubah, transaksi berjalan defisit, kebutuhan pembiayaan APBN meningkat, sementara kedalaman sistem keuangan domestik masih rendah.”

Saya mengambil pulpen, tetapi tidak menemukan tisu kosong seperti pada pertemuan sebelumnya. Burhan mendorong bagian belakang koran ke arah saya.

“Tulis di sini,” katanya.

Saya menuliskan beberapa angka

Burhan membaca angka-angka itu perlahan. “Kelihatannya seperti lima masalah yang terpisah.”

“Justru di situlah gunanya dialektika. Angka-angka itu saling berhubungan.”

Saya menarik sebuah garis di antara rasio M2 dan defisit APBN. “Mulai dari uang beredar. Rasio M2 terhadap PDB Indonesia hanya sekitar empat puluh tiga persen. Di Malaysia sudah sekitar seratus dua puluh persen. Thailand sekitar seratus empat puluh persen. Vietnam juga berada di atas seratus tiga puluh persen. Singapura lebih tinggi lagi, walaupun kedudukannya sebagai pusat keuangan global membuat perbandingannya tidak sepenuhnya setara.”

“Artinya uang di Indonesia terlalu sedikit?”

“Bukan berarti masyarakat kekurangan lembaran rupiah. Seperti yang pernah kita bahas, rasio itu menunjukkan bahwa basis tabungan finansial dan proses monetisasi ekonomi kita masih dangkal.”

Burhan memandang ke arah kasir. Beberapa anak muda membayar kopi menggunakan telepon genggam. “Bukankah pembayaran digital sudah sangat luas?”

“Digitalisasi pembayaran hanya mengubah cara uang berpindah. Ia tidak otomatis menambah tabungan atau modal. Memindahkan seratus ribu rupiah melalui aplikasi tetap seratus ribu rupiah. Teknologi dapat meningkatkan kecepatan sirkulasi, tetapi tidak dengan sendirinya meningkatkan kekayaan finansial masyarakat.”

“Lalu mengapa M2 kita rendah?”

“Karena pendapatan sebagian besar masyarakat habis untuk konsumsi. Ekonomi informal masih besar. Kekayaan lebih banyak disimpan dalam tanah, rumah, emas, kendaraan, atau kas di luar sistem. Tabungan juga terkonsentrasi pada kelompok kecil. Selain itu, kepercayaan kepada sistem dan kepastian hukum belum cukup kuat untuk mengubah seluruh kekayaan masyarakat menjadi modal keuangan jangka panjang.”

Saya menambahkan sebuah rangkaian pada koran.

“Kalau basis uang domestik dangkal,” kata saya, “negara dan sektor swasta berebut sumber pembiayaan yang sama.”

“Bank, dana pensiun, dan perusahaan asuransi?”

“Ya. Pemerintah menerbitkan surat utang untuk menutup defisit. Perusahaan membutuhkan kredit untuk investasi. Rumah tangga membutuhkan pembiayaan rumah dan kendaraan. Tetapi kolam dananya tidak cukup dalam.”

“Bukankah Bank Indonesia dapat menambah likuiditas?”

“Bisa. Namun bank sentral tidak dapat mencetak kepercayaan, produktivitas, dan devisa.”

Burhan tersenyum tipis. “Itu kalimat yang bagus.”

“Itu materialisme,” jawab saya. “Rupiah dapat diciptakan secara administratif, tetapi barang, teknologi, minyak, mesin, dan dolar tidak muncul karena keputusan rapat.”

Saya menjelaskan bahwa tambahan likuiditas dalam ekonomi dengan kapasitas produksi terbatas dapat mengalir ke konsumsi, impor, properti, saham, atau valuta asing. Jika uang bertambah lebih cepat daripada kemampuan ekonomi memproduksi barang dan jasa, akibatnya bukan selalu pertumbuhan. Bisa muncul inflasi, kenaikan harga aset, atau tekanan terhadap kurs.

Saya menulis satu kalimat lagi: likuiditas bertambah tidak berarti produksi otomatis bertambah. Hubungan itu hanya terjadi jika ada proyek layak, kepastian hukum, tenaga kerja terampil, bahan baku, teknologi, infrastruktur, dan pasar.

“Jadi problem kita bukan hanya jumlah uang,” kata Burhan.

“Tetapi kualitas saluran tempat uang itu mengalir.”

Saya kemudian menunjuk angka minus USD227,6 miliar. “Sekarang lihat Posisi Investasi Internasional.”

“Artinya investasi kita rugi dua ratus dua puluh tujuh miliar dolar?”

“Bukan. Ini salah pengertian yang sering terjadi.”

Saya menjelaskan bahwa Posisi Investasi Internasional, atau PII, merupakan neraca stok aset dan kewajiban finansial suatu negara terhadap dunia luar. Pada akhir triwulan I-2026, penduduk Indonesia memiliki aset finansial luar negeri sekitar USD556,7 miliar. Sementara pihak asing mempunyai klaim finansial atas Indonesia sekitar USD784,3 miliar.

“Jadi Indonesia berada dalam posisi kewajiban neto,” kata Burhan.

“Benar. Dunia luar mempunyai klaim atas Indonesia lebih besar daripada klaim kita atas dunia luar.”

“Apakah itu berbahaya?”

“ Semua negara berkembang wajar menerima modal dari luar untuk membiayai pembangunan. Investasi asing langsung dapat membangun pabrik, menciptakan lapangan kerja, membawa teknologi, dan memperluas ekspor. Masalahnya bukan sekadar posisi negatif. Kita harus melihat bentuk kewajibannya, jangka waktunya, mata uangnya, dan kemampuan aset tersebut menghasilkan devisa.”

“Konkritnya untuk Indonesia ?  ” tanya Burhan.

“ Ya, karena  posisi negatif tetap berarti bahwa sebagian pendapatan yang dihasilkan di Indonesia harus mengalir ke luar negeri dalam bentuk dividen, bunga, kupon, royalti, atau laba yang direpatriasi. Itulah yang muncul dalam neraca pendapatan primer,” kata saya. “Kita dapat mencatat surplus perdagangan barang, tetapi transaksi berjalan tetap defisit karena pembayaran pendapatan investasi ke luar negeri besar.”

Burhan menunjuk angka berikutnya. “Bukankah neraca perdagangan kita juga sudah defisit?”

“Untuk Mei 2026, benar. Neraca perdagangan bulanan defisit sekitar USD1,61 miliar, terutama karena defisit migas. Tetapi secara kumulatif Januari sampai Mei masih surplus sekitar USD4,03 miliar. Kita harus membedakan data bulanan dari data kumulatif.”

“Lagi-lagi Madilog?”

“Logika paling dasar. Jangan memilih satu bulan untuk menciptakan kesimpulan satu tahun.”

Saya menggambar tiga kotak bertingkat: neraca perdagangan berada di dalam transaksi berjalan, dan transaksi berjalan menjadi bagian dari neraca pembayaran.

“Neraca perdagangan hanya mencatat ekspor dan impor barang. Transaksi berjalan lebih luas: barang, jasa, pendapatan primer, dan transfer. Neraca pembayaran lebih luas lagi karena mencakup transaksi modal dan finansial serta perubahan cadangan devisa.”

Burhan mengangguk. “Jadi surplus perdagangan tidak menjamin neraca pembayaran surplus.”

“Tepat. Pada triwulan I-2026, transaksi berjalan defisit sekitar USD4 miliar atau 1,1 persen PDB. Setelah memperhitungkan transaksi modal dan finansial yang juga defisit sekitar USD4,9 miliar serta komponen lain, keseluruhan Neraca Pembayaran Indonesia mencatat defisit USD9,1 miliar.”

“Padahal investasi langsung dan portofolio masih masuk.”

“Masuk, tetapi ada pembayaran pinjaman luar negeri yang jatuh tempo, penempatan aset penduduk di luar negeri, kebutuhan impor, pembayaran bunga, dividen, jasa, dan tekanan global. Arus masuk pada satu pintu dapat habis keluar melalui pintu lain.”

Saya menuliskan rangkaian berikut: defisit transaksi berjalan ditambah arus modal keluar meningkatkan permintaan dolar, menekan rupiah, mendorong intervensi BI, dan dapat mengurangi cadangan devisa.

Pada akhir Juni 2026, cadangan devisa berada sekitar USD145,6 miliar, lebih rendah daripada USD148,2 miliar pada akhir Maret. Rupiah bergerak di sekitar Rp18.000 per dolar, sementara BI-Rate telah berada pada 5,75 persen.

“Di sinilah bank sentral terjepit,” kata saya.

“Antara menaikkan bunga dan mendorong pertumbuhan?”

“Lebih rumit. Bank sentral ingin menjaga rupiah dan menarik modal asing. Untuk itu, suku bunga dan imbal hasil instrumen rupiah harus cukup menarik. Tetapi bunga tinggi menahan kredit, meningkatkan biaya modal, menekan harga obligasi, dan memperlambat ekonomi.”

“Kalau bunga diturunkan?”

“Selisih imbal hasil terhadap dolar menyempit. Modal dapat keluar. Rupiah tertekan. Harga impor naik. Inflasi dapat meningkat.”

Burhan menghela napas. “Apa pun pilihannya salah.”

“Bukan salah. Setiap pilihan mempunyai harga. Dialektika mengajarkan bahwa kebijakan tidak pernah datang tanpa kontradiksi.”

Saya menggambar segitiga dan menuliskan tiga hal pada setiap sudutnya: Kurs stabil. Arus modal bebas. Kebijakan moneter independen. “Dalam teori ekonomi internasional, ini dikenal sebagai trilema moneter. Negara sulit mempertahankan ketiganya sekaligus secara sempurna. Jika arus modal bebas dan kita ingin menjaga kurs, ruang menentukan suku bunga sendiri menjadi terbatas. Kebijakan bank sentral harus memperhitungkan Federal Reserve, yield US Treasury, harga minyak, perang, dan persepsi investor global.”

“Padahal pejabat politik hanya menuntut bunga murah.”

“Itulah masalah ketika politik tidak ber-Madilog. Mereka hanya menyebut tujuan, tetapi menolak membicarakan konsekuensi.”

 “Bagaimana dengan fiskal?” tanya Burhan

“Pada semester pertama 2026, APBN defisit Rp196,5 triliun atau sekitar 0,76 persen PDB. Angka itu masih terkendali. Namun proyeksi akhir tahun melebar menjadi sekitar Rp734,3 triliun atau 2,85 persen PDB.”

“Masih di bawah batas tiga persen.”

“Secara hukum, ya. Tetapi Madilog tidak berhenti pada batas hukum. Kita harus melihat kualitas defisit, kebutuhan pembiayaan, biaya bunga, risiko kurs, dan tekanan subsidi energi.”

Saya menjelaskan bahwa ketika rupiah melemah dan harga minyak dunia naik, beban fiskal datang dari berbagai arah. Subsidi dan kompensasi energi meningkat. Pembayaran utang valas menjadi lebih mahal dalam rupiah. Yield surat utang naik karena investor meminta premi risiko lebih tinggi. Pada saat bersamaan, daya beli melemah dan pemerintah dituntut menambah bantuan.

“Fiskal ingin ekspansif untuk menjaga dukungan politik,” kata saya. “Moneter harus lebih ketat untuk menjaga rupiah. Satu kaki menekan gas, kaki lain menginjak rem.”

“Bukankah koordinasi fiskal dan moneter dapat menyelesaikannya?”

“Koordinasi diperlukan. Tetapi koordinasi tidak boleh berarti bank sentral menyerahkan independensinya untuk membiayai keinginan politik.”

“Di mana batasnya?”

“Ketika kebijakan moneter tidak lagi dibuat berdasarkan stabilitas harga, nilai tukar, dan sistem keuangan, melainkan berdasarkan kebutuhan pemerintah mendapatkan pembiayaan murah, kita memasuki risiko dominasi fiskal.”

Burhan terdiam.

Saya melanjutkan, “Dominasi fiskal bukan hanya ketika bank sentral mencetak uang untuk pemerintah. Ia juga dapat muncul secara halus berupa tekanan agar bunga diturunkan meskipun rupiah rapuh, dorongan menyerap surat utang, perubahan aturan demi memperbesar ruang pembiayaan, atau penggunaan cadangan institusi publik untuk menopang program yang secara fiskal tidak layak.”

“Jadi, menurut Bapak, fiskal kehilangan Madilog ketika keputusan dimulai dari keinginan politik, bukan kemampuan material?”

“Tepat.”

Saya merangkum kerangka kami dalam tiga pertanyaan: berapa penerimaan riil, devisa, tabungan, dan kapasitas produksi yang tersedia; bagaimana kurs, inflasi, bunga, impor, serta arus modal akan bereaksi; dan apakah hasil yang dijanjikan benar-benar mengikuti sebab yang diciptakan?

Burhan membacanya berulang kali. “Jadi target pertumbuhan delapan persen harus diuji dari kebutuhan investasinya, dampaknya terhadap sektor eksternal, dan bukti bahwa proyek yang dipilih benar-benar menaikkan produktivitas—bukan sekadar membesarkan PDB melalui utang.”

“Tepat.”

Saya tersenyum. “Kamu mulai siap berpikir sebagai pengusaha.”

Ia tertawa, tetapi tawa itu segera berhenti.

Di luar kedai, layar besar pada gedung seberang menampilkan berita tentang pergantian kepemimpinan Bank Indonesia. Foto gubernur lama berganti dengan wajah pejabat sementara. Orang-orang di trotoar tidak banyak memperhatikannya. Mereka lebih sibuk menghindari hujan dan mencari kendaraan untuk pulang.

“Kasihan juga siapa pun yang menggantikannya,” kata Burhan.

“Mengapa?”

“Dia harus menjaga rupiah dengan cadangan devisa yang terbatas, menjaga pertumbuhan dengan bunga yang tidak bisa terlalu rendah, dan menjaga bank tetap sehat ketika pemerintah membutuhkan semakin banyak pembiayaan.”

Saya mengangguk. “Lebih berat lagi, dia harus bekerja di tengah politik yang menganggap setiap batas ekonomi sebagai bentuk ketidakloyalan.”

Burhan menatap saya. “Apakah Bapak sedang mengatakan pengunduran diri itu berkaitan dengan tekanan politik?”

“Saya sudah bilang, saya tidak mau berspekulasi.”

“Namun Bapak juga mengatakan politik kekuasaan terlalu dominan.”

“Itu penilaian terhadap sistem, bukan tuduhan mengenai alasan seseorang mundur. Madilog mengajarkan kita membedakan fakta, analisis, dan dugaan. Ketiganya tidak boleh dicampur hanya karena kita ingin sebuah cerita terdengar meyakinkan.”

Hujan mulai turun. Burhan melipat koran yang telah penuh oleh angka dan diagram, lalu memasukkannya ke dalam tas. Empat bulan sebelumnya kami berbicara tentang uang yang tidak cukup dalam membiayai produksi. Kini kami berbicara tentang negara yang harus membayar semakin banyak kewajiban dengan kolam uang domestik yang masih dangkal.

Sebelum meninggalkan kedai, Burhan berhenti di depan pintu. “Sekarang saya mengerti,” katanya. “Masalah moneter bukan hanya berapa banyak uang beredar.”

“Lalu?”

“Masalahnya adalah apakah negara masih mampu membedakan uang dari kekayaan, utang dari pendapatan, dan kekuasaan dari kemampuan.”

Saya tersenyum.

“Itulah Madilog.”

Kami berjalan keluar. Di atas kota, hujan jatuh tanpa memilih atap rumah orang kaya atau orang miskin. Namun akibat kebijakan tidak pernah terbagi seadil hujan. Orang kaya dapat memindahkan uangnya ke dolar, emas, atau luar negeri. Orang miskin menghadapi pelemahan rupiah melalui harga beras, ongkos kendaraan, cicilan, dan berkurangnya lapangan kerja.

Negara dapat menyebut defisit sebagai terkendali. Bank sentral dapat menyebut neraca pembayaran tetap terjaga. Pasar dapat menyebut rupiah sedang mencari keseimbangan baru. Semua istilah itu mungkin benar menurut ukuran masing-masing. Namun Madilog memaksa kami mengajukan pertanyaan yang lebih sederhana: di balik setiap istilah, kenyataan material siapa yang sedang dikorbankan?

Sebab krisis tidak selalu dimulai ketika cadangan devisa habis atau bank-bank berhenti beroperasi. Krisis sering dimulai jauh sebelumnya—ketika kekuasaan tidak lagi bersedia diuji oleh data, ketika anggaran kehilangan hubungan dengan produktivitas, dan ketika logika dianggap sebagai hambatan bagi kehendak politik.

Hidup Berakal, Mati Beriman

Presiden pernah mengatakan bahwa ilmu ekonomi itu tidak sulit. Dalam batas tertentu, pernyataan tersebut benar. Bahkan sesungguhnya tidak ada ilmu di dunia ini yang tidak bisa dipelajari. Kesulitan terbesar justru muncul ketika manusia tidak lagi bebas menggunakan akalnya. Pengetahuan dapat dipelajari, tetapi kejernihan berpikir memerlukan keberanian. Sebelum berhadapan dengan angka dan kenyataan, manusia sering kali telah dikalahkan oleh perasaan subjektif.

Karena itu, tidak semua orang terpelajar otomatis menjadi orang yang berakal. Gelar akademis dapat membuktikan bahwa seseorang pernah menjalani pendidikan, tetapi tidak menjamin bahwa ia bersedia menerima kenyataan yang bertentangan dengan keinginannya. Seseorang dapat menguasai teori ekonomi, tetapi tetap menolak data ketika data tersebut mengganggu kepentingan politiknya. Ia dapat berbicara tentang pertumbuhan, tetapi tidak mau bertanya siapa yang menikmati pertumbuhan itu. Ia dapat membanggakan besarnya anggaran, tetapi menghindari pertanyaan tentang produktivitas, sumber pembiayaan, dan beban yang diwariskan kepada generasi berikutnya.

Di sinilah Madilog memperoleh relevansinya. Tan Malaka tidak menulis Madilog hanya sebagai kumpulan teori mengenai materialisme, dialektika, dan logika. Ia sedang menawarkan disiplin berpikir kepada sebuah bangsa yang terlalu lama hidup di bawah kekuasaan kolonial, feodalisme, takhayul, serta kepatuhan kepada otoritas.

Dalam Bab VII, Tan Malaka menulis, “Madilog ialah cara berpikir… buat mencari akibat, yang berdiri atas bukti yang cukup banyaknya.” Kalimat tersebut mengandung prinsip yang sederhana sekaligus berat bahwa sebuah kesimpulan harus berdiri di atas bukti. Ia tidak boleh dibangun hanya dari prasangka, keinginan, rasa takut, atau perintah penguasa.

Percakapan kami tentang soda ash, kredit, M2, neraca pembayaran, dan APBN menunjukkan cara kerja disiplin itu. Kenyataan material harus diperiksa terlebih dahulu; perubahan dan pertentangan akibat kebijakan harus diikuti; lalu hubungan sebab-akibatnya diuji. Dengan cara itu, target politik tidak dibiarkan memaksa angka untuk membenarkannya, dan keberhasilan tidak diukur hanya dari uang yang telah dibelanjakan.

Tan Malaka menghendaki pikiran yang tidak mudah ditundukkan oleh slogan. Dalam Bab I Madilog, ia menekankan perlunya memakai “pikiran yang jernih, hati berani dan jujur.” Tiga hal itu tidak dapat dipisahkan. Pikiran tanpa keberanian akan tunduk kepada kekuasaan. Keberanian tanpa kejujuran berubah menjadi fanatisme. Kejujuran tanpa kejernihan dapat tersesat oleh niat baik yang tidak memahami akibat.

Akal yang Dikalahkan Perasaan

Perasaan bukanlah musuh manusia. Tanpa perasaan, ilmu akan kehilangan kemanusiaan. Namun perasaan tidak boleh mengambil alih pekerjaan akal. Masalah muncul ketika rasa cinta kepada pemimpin membuat seseorang menolak fakta; ketika kebanggaan terhadap kelompok membuat kritik dianggap sebagai pengkhianatan; atau ketika ketakutan kehilangan jabatan membuat seorang terpelajar membenarkan keputusan yang diketahuinya keliru.

Pada saat itulah pengetahuan berhenti menjadi cahaya. Ia berubah menjadi alat pembenaran. Orang seperti itu mungkin tetap pandai berbicara. Ia dapat menyusun presentasi, mengutip teori, dan memenuhi pidatonya dengan istilah akademis. Namun akalnya tidak lagi bekerja mencari kebenaran. Akalnya hanya bekerja mencari alasan untuk membela kesimpulan yang telah ditetapkan oleh perasaan dan kepentingannya. Ia gagal ber-Madilog.

Kegagalan ber-Madilog bukan sekadar kesalahan intelektual. Dalam kebijakan publik, kesalahan berpikir mempunyai korban nyata. Angka yang dimanipulasi dapat berubah menjadi kemiskinan. Proyek yang dibangun tanpa perhitungan dapat menjadi utang. Kredit yang diarahkan kepada spekulasi dapat menciptakan gelembung. Defisit yang tidak meningkatkan produktivitas dapat menjadi pajak bagi anak-anak yang bahkan belum lahir. Kekeliruan seorang individu mungkin hanya merugikan dirinya. Namun kekeliruan orang berkuasa dapat mengubah nasib jutaan manusia.

Madilog sebagai Obor

Tan Malaka pada dasarnya mengajak bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berakal. Bukan bangsa yang kehilangan iman, tradisi, atau rasa kemanusiaannya, melainkan bangsa yang berani memeriksa kenyataan sebelum mengambil keputusan.

Madilog dapat diibaratkan sebagai obor di tengah kegelapan. Obor tidak memindahkan kita secara otomatis menuju tujuan. Ia menerangi jalan agar kita mengetahui di mana sedang berdiri, ke mana harus melangkah, dan jurang mana yang harus dihindari.

Namun obor itu tetap harus dipegang oleh manusia yang jujur. Pengetahuan tidak akan menyelamatkan bangsa apabila digunakan untuk melayani kekuasaan. Data tidak akan menghasilkan kebijakan yang benar apabila kesimpulannya sudah ditentukan sebelum penelitian dimulai. Pendidikan tidak akan mencerdaskan kehidupan bangsa apabila hanya melahirkan manusia yang pandai menyesuaikan diri dengan kehendak penguasa.

Akal dan Iman

Dalam Islam, akal bukan lawan dari iman. Akal merupakan amanah yang memungkinkan manusia membaca tanda-tanda Tuhan, membedakan yang benar dari yang semu, dan mempertimbangkan akibat dari perbuatannya.

Iman tanpa penggunaan akal mudah berubah menjadi kepatuhan buta. Sebaliknya, akal tanpa tujuan moral dapat berubah menjadi alat keserakahan. Ilmu dapat menciptakan obat, tetapi juga senjata. Ilmu ekonomi dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan, tetapi dapat pula dipakai untuk menyusun rente yang menguntungkan segelintir orang.

Karena itu, akal dan iman harus berjalan bersama. Akal menerangi jalan; iman menentukan tujuan. Akal bertanya apakah kebijakan itu masuk akal; iman bertanya apakah kebijakan itu adil. Akal menghitung manfaat dan biaya; iman mengingatkan bahwa di balik setiap angka terdapat manusia.

Apabila bangsa Indonesia mampu ber-Madilog, pengetahuan tidak akan berhenti pada kemampuan menghafal teori. Ia akan membentuk manusia yang berani memeriksa fakta, menerima kritik, mengakui kesalahan, dan mengubah keputusan ketika kenyataan membuktikan bahwa jalan yang ditempuh keliru.

Pada akhirnya, tujuan pendidikan bukan sekadar melahirkan manusia pandai. Pendidikan seharusnya melahirkan manusia yang merdeka dari ketakutan, fanatisme, dan kepentingan sempit—manusia yang menggunakan pengetahuannya untuk menjaga kehidupan dan martabat sesamanya. Dengan cara itulah pengetahuan memperoleh makna tertingginya: mencerdaskan manusia untuk hidup berakal dan menuntunnya pulang dalam keadaan beriman.