Gibran, korban Kleptokrasi

Sore itu, kafe sebuah hotel di kawasan Sudirman tidak terlalu ramai. Suara mesin espresso dan denting sendok yang sesekali beradu dengan cangkir terdengar di antara percakapan para tamu. Di balik dinding kaca, kendaraan bergerak perlahan, terjebak kemacetan Jakarta yang seolah tidak mengenal waktu. Saya baru saja menyelesaikan pertemuan dengan Akhiat, sahabat lama yang sudah puluhan tahun berkecimpung dalam perdagangan komoditas, properti, dan pembiayaan investasi.

Setelah Akhiat berpamitan, seorang wanita yang sejak tadi duduk di meja seberang mendekati saya. Usianya mungkin awal tiga puluhan. Ia mengenakan blus sederhana dan celana panjang berwarna gelap. Penampilannya rapi, tetapi sorot matanya memperlihatkan kelelahan. Bukan sekadar kelelahan fisik, melainkan kegelisahan seseorang yang sudah terlalu lama berusaha menemukan jalan keluar dari kesulitan hidup.

“Maaf, Pak. Tadi itu Pak Akhiat?” tanyanya sopan.

Saya mengangguk sambil tersenyum.

“Bapak kenal baik dengan beliau? Saya perhatikan tadi Bapak berbicara santai sekali. Seperti sahabat lama.”

“Memang sahabat lama. Sudah puluhan tahun kami berteman.”

Saya menunjuk kursi di hadapan saya.

“Duduk saja kalau mau ngobrol.”

“Terima kasih, Pak.”

Ia duduk dengan sedikit canggung, kemudian merapikan tas di pangkuannya.

“Pak, boleh saya bertanya?”

“Silakan.”

“Menurut Bapak, peluang bisnis yang bagus sekarang itu apa?”

Saya memperhatikannya. Nada suaranya bukan sekadar penasaran. Ada kegelisahan yang berusaha disembunyikan di balik pertanyaan sederhana itu.

Saya tersenyum tipis.

“Kamu tahu, ada orang mendapatkan uang dari kendaraan tanpa harus memiliki kendaraannya.”

“Siapa, Pak?”

“Platform ojek online. Mereka membangun two-sided marketplace yang mempertemukan pengemudi dengan pelanggan. Nilai bisnisnya bukan terutama pada kepemilikan kendaraan, melainkan pada kemampuan mengelola jaringan, transaksi, dan permintaan.”

Ia mengangguk.

“Ada juga orang mendapatkan uang dari bini orang.”

Ia terkejut. “Maksud Bapak?”

“Karaoke,” jawab saya sambil tertawa kecil. “Orang datang membawa istrinya untuk bernyanyi. Pemilik karaoke memperoleh pendapatan dari penyewaan ruangan dan layanan.”

Ia ikut tertawa.

“Artinya, jangan selalu menganggap bisnis harus dimulai dengan kepemilikan aset fisik. Dalam ekonomi modern, ada model asset-light business, ketika perusahaan menciptakan nilai melalui sistem, jaringan, teknologi, dan pengelolaan transaksi.”

Ia terdiam beberapa saat.

“Lalu bisnis apa yang bisa saya kerjakan, Pak?”

Saya menyeruput kopi.

“Andaikan seseorang memberikan kamu tanah dua hektare. Apa yang akan kamu lakukan?”

“Kalau ada modal, banyak, Pak.”

Saya tertawa kecil.

“Baik. Sekarang saya kasih uangnya juga. Mau bangun apa?”

“Hotel, mungkin. Atau apartemen.”

Saya menggeleng pelan.

“Itu belum menjawab pertanyaan tentang bisnis.”

Ia mengerutkan kening.

“Maksud Bapak?”

“Itu baru capital expenditure, atau CapEx. Kamu menjelaskan apa yang ingin dibangun, tetapi belum menjelaskan business model-nya. Siapa pelangganmu? Apa kebutuhan mereka? Berapa willingness to pay-nya? Bagaimana struktur pendapatan dan biaya operasionalnya? Berapa tingkat pengembalian investasi yang realistis?”

Saya mengaduk kopi perlahan.

“Kamu selalu memulai dari uang, bukan dari value creation.”

Ia mulai menyimak lebih serius.

“Tanah itu tidak harus langsung dibangun. Tanah bisa digunakan untuk menciptakan aktivitas ekonomi terlebih dahulu.”

“Aktivitas seperti apa?”

“Kalau kamu langsung membangun hotel, kamu mengeluarkan modal besar untuk menciptakan ruang. Padahal ruang yang mahal dibangun belum tentu mempunyai nilai komersial apabila tidak ada permintaan.”

Saya mencondongkan badan.

“Pertanyaannya harus diubah. Bukan bangunan apa yang bisa kamu dirikan di atas tanah itu, melainkan aktivitas ekonomi apa yang membuat orang mempunyai alasan untuk datang ke sana setiap hari.”

“Contohnya, Pak?”

“Misalnya lahan dua hektare itu mempunyai akses jalan yang baik dan berada dekat kawasan permukiman atau industri. Kamu bisa memulai dengan fasilitas sederhana. Gudang kecil, workshop, kios kontainer, pusat distribusi lokal, tempat pelatihan, atau fasilitas usaha bagi UMKM.”

“Jadi tidak langsung membangun hotel?”

“Belum tentu. Kita harus melakukan market assessment dan feasibility study. Bisa jadi kawasan itu lebih membutuhkan pusat logistik daripada hotel. Bisa juga membutuhkan fasilitas perdagangan atau kuliner.”

Saya berhenti sebentar.

“Yang penting, kamu menciptakan economic traffic. Tetapi traffic saja tidak cukup. Harus ada transaction conversion yang menghasilkan pendapatan.”

“Setelah ada orang datang, bagaimana?”

“Kamu mulai mengukur aktivitasnya. Berapa pengunjung setiap hari, berapa transaksi, berapa tingkat hunian ruang usaha, berapa pendapatan penyewa, dan berapa biaya operasional.”

“Untuk apa datanya?”

“Untuk menguji product-market fit dan membuktikan adanya commercial viability. Setelah model bisnisnya terbukti, barulah kamu mengembangkan fasilitas permanen secara bertahap.”

“Dengan modal sendiri?”

“Bisa melalui retained earnings, kemitraan, atau pembiayaan yang disesuaikan dengan kemampuan arus kas. Utang bukan sesuatu yang salah. Yang berbahaya adalah menggunakan financial leverage terlalu besar sebelum permintaan pasar dan kemampuan membayar terbukti.”

Ia terlihat mulai memahami.

“Jadi investor datang setelah bisnisnya berjalan?”

“Investor yang rasional lebih tertarik kepada bisnis yang mempunyai validated demand, arus kas terukur, dan risiko yang dapat dianalisis. Tanah kosong hanya menawarkan potensi. Aktivitas ekonomi yang terbukti memberikan dasar valuasi.”

“Kenapa prosesnya lama sekali, Pak?”

Saya tersenyum.

“Karena bisnis membutuhkan akal sehat, disiplin, dan kesabaran. Kalau kamu hanya berharap harga aset naik tanpa memahami sumber permintaannya, itu lebih dekat kepada spekulasi.”

Saya menatap keluar jendela.

“Properti sangat dipengaruhi market cycle. Tetapi kalau kamu berhasil membangun ekosistem kegiatan ekonomi yang terus menghasilkan transaksi, nilai properti bisa didukung oleh arus kas yang lebih berkelanjutan.”

“Seperti platform ekonomi?”

“Ya. Tetapi jangan salah mengartikan platform sebagai monopoli. Keunggulan platform terletak pada kemampuan menghubungkan banyak pelaku ekonomi. Kalau ekosistemnya semakin bermanfaat ketika jumlah penggunanya bertambah, itu disebut network effects.”

Ia menarik napas panjang.

“Jadi kalau saya mendapat tanah dua hektare…”

Saya memotong pelan. “Jangan langsung memikirkan bangunan apa yang akan kamu dirikan.”

Saya diam sejenak.

“Pikirkan kebiasaan ekonomi baru apa yang bisa kamu ciptakan di atasnya. Kalau aktivitas terbentuk dan arus kasnya sehat, pengembangan bangunan akan mempunyai dasar pembiayaan yang lebih kuat.”

Ia terdiam cukup lama.

Saya tidak menyela. Ada saatnya seseorang membutuhkan keheningan untuk memahami kekeliruan dalam cara berpikirnya sendiri.

“Pak, sebenarnya tadi saya ingin meminta Bapak mempertemukan saya dengan Pak Akhiat.”

“Oh, begitu. Ada urusan apa?”

“Saya mau menawarkan tanah milik orang lain. Luasnya cukup besar. Kalau berhasil terjual, saya mendapat komisi.”

“Memangnya kamu broker properti?”

“Bukan, Pak. Saya sedang mencoba apa saja.”

Ia menunduk.

“Saya bangkrut. Usaha saya gagal. Sekarang saya berharap dari transaksi tanah itu bisa mendapatkan fee untuk modal usaha lagi.”

Saya mendengarkan tanpa menyela.

“Tetapi setelah mendengar penjelasan Bapak, saya baru sadar. Selama ini saya selalu berpikir bagaimana mendapatkan uang lebih dulu, baru mencari bisnisnya.”

Ia tersenyum getir.

“Saya tidak pernah benar-benar memikirkan bagaimana menciptakan nilai bagi pelanggan.”

“Kegagalan bisa terjadi karena banyak faktor,” kata saya. “Tetapi kalau kamu sudah menemukan kekeliruan dalam cara berpikir, itu modal pembelajaran yang tidak kecil.”

“Jadi saya harus mulai dari mana?”

“Dari sesuatu yang kamu pahami. Pelajari masalah yang benar-benar dihadapi orang. Cari solusi yang bersedia mereka bayar. Mulai dari skala yang sanggup kamu kelola.”

Saya menatapnya.

“Dan satu lagi. Jangan menganggap kedekatan dengan orang kaya sebagai business model.”

Ia terdiam.

“Kalau kamu ingin menjual tanah kepada Akhiat, pelajari dulu tanah itu. Legalitasnya, tata ruangnya, aksesnya, potensi pemanfaatannya, dan siapa pembeli yang membutuhkan. Jangan sekadar membawa nama pemilik tanah lalu berharap mendapat komisi.”

“Baik, Pak.”

“Kalau kamu mempunyai investment proposition yang kuat, orang seperti Akhiat akan bersedia mendengarkan. Bukan karena kamu mengenal saya, tetapi karena kamu membawa peluang yang mempunyai nilai ekonomi.”

Matanya mulai berbinar.

“Terima kasih, Pak. Saya benar-benar mendapat pelajaran sore ini.”

Saya tersenyum.

“Semoga bermanfaat.”

Saya memanggil pelayan.

“Bill, ya. Sekalian meja Ibu ini.”

Wanita itu segera menggeleng. “Jangan, Pak. Biar saya bayar sendiri.”

“Tidak apa-apa. Anggap saja saya yang mengundang kamu minum kopi.”

Ia berdiri ketika saya hendak pergi.

“Terima kasih banyak, Pak.”

Saya mengangguk dan berjalan menuju lobi.

***

Namun, sebelum sampai di pintu keluar, saya mendengar seseorang memanggil. “Ale!”

Saya menoleh. Ternyata Akhiat kembali masuk ke kafe.

“Lupa sesuatu?” tanya saya.

“Bukan. Tadi ada telepon. Urusan selesai, jadi saya balik. Mau lanjut ngobrol sebentar?”

Saya tertawa kecil.

“Dasar orang tua. Baru berpisah sudah mencari teman lagi.”

Kami kembali duduk di meja yang sama. Akhiat memperhatikan wanita yang baru saja meninggalkan kafe. “Siapa itu?”

“Orang yang sedang mencari jalan keluar dari kebangkrutan.”

“Dia mau apa?”

“Awalnya mau menjual tanah kepada kamu.”

Akhiat tertawa.

“Wah, sudah biasa. Banyak orang mendekati saya karena menganggap saya punya uang.”

“Coba kamu perhatikan dirimu sendiri,” kata saya. “Ke mana-mana naik Maybach. Tinggal di kawasan elite, di rumah yang harganya lebih dari USD 5 juta. Kamu juga investor di dua gedung apartemen mewah. Nama dan fotomu terpampang dalam brosur pemasaran. Wajar saja kalau kamu menjadi target para sales dan pencari peluang.”

Akhiat mengangguk sambil nyengir kuda.

“Beda dengan kamu,” katanya. “Tidak punya aksesori pengusaha. Tinggal di kawasan komunal, berpakaian biasa, dan tidak pernah mempertontonkan simbol kekayaan. Orang berinteraksi denganmu bukan karena atribut kapitalis, melainkan karena hubungan personal yang lebih sosialis.”

Saya tertawa.

“Jangan salah. Saya tetap kapitalis. Hanya saja, saya tidak merasa perlu mempertontonkan kapital kepada orang lain.”

“Nah, itu bedanya,” sahut Akhiat. “Kamu kapitalis dalam struktur kepemilikan, tetapi sosialis dalam pergaulan.”

“Kapitalisme itu sistem ekonomi, bukan gaya hidup. Begitu pula sosialisme bukan sekadar hidup sederhana dan bergaul dengan rakyat kecil. Orang bisa memiliki modal besar tanpa menjadikan kekayaannya sebagai identitas sosial.”

Akhiat mengangguk.

“Tetapi ada konsekuensinya, Ale. Orang mendekati saya karena tahu saya kaya. Sementara orang mendekatimu karena tidak tahu siapa kamu sebenarnya.”

“Justru itu menarik,” jawab saya. “Kamu harus menyaring kepentingan orang sebelum mengenal pribadinya. Sedangkan saya bisa mengenal pribadi seseorang sebelum dia mengetahui manfaat ekonomi yang mungkin diperolehnya dari saya.”

Saya menyeruput kopi.

“Dalam sosiologi, apa yang kamu lakukan dapat dikaitkan dengan conspicuous consumption, istilah yang dipopulerkan Thorstein Veblen. Konsumsi bukan semata untuk memenuhi kebutuhan, tetapi juga untuk memperlihatkan status sosial. Maybach dan rumah mewahmu menjadi simbol yang dibaca orang sebagai representasi kekayaan dan pengaruh.”

Akhiat tertawa.

“Jadi saya korban conspicuous consumption?”

“Bukan korban. Kamu sendiri yang memilihnya. Hanya saja, jangan heran kalau setiap orang yang mengajakmu minum kopi akhirnya mengeluarkan proposal. Entah proposal bisnis, kegiatan sosial, atau kepentingan politik.”

Kami tertawa bersama.

“Tetapi ada aspek lain yang lebih menarik,” lanjut saya. “Pierre Bourdieu membedakan economic capital, social capital, dan cultural capital. Kekayaanmu adalah modal ekonomi. Jaringan pergaulanmu merupakan modal sosial. Sementara pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan memahami lingkungan merupakan bagian dari modal budaya.”

“Dan semuanya bisa saling dikonversi?”

“Dalam batas tertentu. Modal ekonomi bisa memperluas jaringan sosial. Sebaliknya, jaringan sosial dapat membuka peluang ekonomi. Masalah muncul ketika hubungan itu tidak lagi menghasilkan value creation, melainkan hanya memberikan preferential access.”

Akhiat meletakkan cangkirnya.

“Seperti hubungan pengusaha dengan elite politik?”

“Ya. Hubungan dunia usaha dan pemerintah sebenarnya wajar, bahkan diperlukan dalam pembangunan. Tetapi ketika kedekatan politik lebih menentukan akses terhadap konsesi, lisensi, proyek, dan pembiayaan daripada kompetensi, ekonomi berisiko terjebak dalam crony capitalism.”

Akhiat tersenyum sambil menggelengkan kepala. “Kamu sedang menyindir saya, Ale? Kamu kan tahu, bisnis saya tidak mungkin berkembang sebesar sekarang tanpa koneksi dengan elite politik. Dalam bisnis, political networking itu penting.”

Saya ikut tersenyum.

“Saya tidak sedang mengadili kamu. Tetapi coba bayangkan, kalau semua pengusaha kaya lebih sibuk membangun koneksi politik daripada membangun industri, siapa yang akan melakukan riset, mengembangkan teknologi, dan meningkatkan produktivitas?”

Akhiat terdiam sejenak.

“Memangnya salah kalau pengusaha mempunyai koneksi politik?”

“Tidak. Yang salah adalah ketika koneksi itu menghasilkan hak istimewa yang menyingkirkan persaingan sehat. Dalam ekonomi politik, itulah salah satu bentuk rent-seeking, ketika keuntungan diperoleh dengan memengaruhi distribusi sumber daya atau kebijakan, bukan dengan meningkatkan nilai tambah.”

“Tetapi kenyataannya, Ale, mengurus koneksi politik sering lebih menguntungkan daripada membangun pabrik.”

“Ada benarnya, terutama di negara yang kaya sumber daya alam atau resource-rich countries. Ketika kekayaan dapat diperoleh melalui penguasaan konsesi tambang, perkebunan, minyak, dan gas, sebagian pengusaha lebih tertarik membangun hubungan dengan pemegang kekuasaan daripada mengembangkan industri berbasis teknologi.”

Saya menyeruput kopi.

“Model seperti itu tidak selalu menarik di negara yang miskin sumber daya alam. Di sana, kekayaan lebih banyak harus diciptakan melalui produktivitas, perdagangan, jasa, dan inovasi. Tentu praktik rent-seeking tetap bisa terjadi melalui monopoli, pengadaan, atau regulasi. Tetapi peluang memperoleh rente langsung dari kekayaan alam jauh lebih terbatas.”

Akhiat mengangguk.

“Tetapi bagaimanapun, kekayaan sumber daya alam itu berkah. Dan kita sedang berbicara dalam konteks negara yang kaya SDA.”

“Benar. Kekayaan alam merupakan natural endowment, anugerah ekonomi yang dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan. Itu bisa kita lihat Norwegia, Kanada, Australia. Tetapi dalam kondisi kelembagaan yang lemah, anugerah itu justru bisa berubah menjadi kutukan. Dalam literatur ekonomi pembangunan, fenomena ini dikenal sebagai resource curse.”

“Kutukan? Bukankah semakin kaya sumber daya alam, semakin besar peluang negara menjadi makmur?”

“Secara teoritis, ya. Tetapi kekayaan alam juga menciptakan peluang memperoleh keuntungan tanpa harus meningkatkan produktivitas. Ketika keserakahan tidak dikendalikan oleh hukum dan institusi, kekayaan itu dapat menjadi semacam toksin peradaban. Bukan karena sumber daya alamnya berbahaya, melainkan karena perilaku manusia dan struktur insentif yang terbentuk di sekitarnya.”

Akhiat meletakkan cangkir.

“Mengapa bisa begitu?”

“Menurut saya, ada empat implikasi negatif yang saling berkaitan. Pertama, rendahnya penghargaan terhadap pembangunan manusia. Kedua, melemahnya kreativitas dan inovasi berbasis sains. Ketiga, terhambatnya transformasi ekonomi. Keempat, tidak berjalannya meritokrasi.”

“Coba jelaskan satu per satu.”

Saya menyandarkan tubuh ke kursi.

“Pertama, human capital development. Dalam ekonomi modern, sumber kekayaan jangka panjang bukan semata-mata tanah, tambang, atau minyak, melainkan kualitas manusia. Pendidikan, kesehatan, keterampilan, dan kemampuan beradaptasi terhadap teknologi menentukan produktivitas suatu bangsa.”

“Lalu apa hubungannya dengan kekayaan SDA?”

“Ketika negara terlalu bergantung pada penerimaan komoditas, elite dapat tergoda menganggap penguasaan sumber daya lebih penting daripada pembangunan manusia. Mereka membutuhkan konsesi dan akses pasar, tetapi tidak selalu merasa perlu membangun ekosistem pendidikan, riset, dan keterampilan yang kuat.”

“Padahal tambang juga membutuhkan insinyur dan tenaga ahli.”

“Tentu. Industri ekstraktif tetap memerlukan tenaga profesional. Persoalannya adalah apakah keuntungan dari sektor itu digunakan untuk membangun kapasitas manusia secara luas, atau hanya untuk mempertahankan kegiatan ekstraksi dan membagikan rente kepada kelompok tertentu.”

Saya menatap Akhiat.

“Bayangkan sebuah negara menghasilkan miliaran dolar dari ekspor mineral, tetapi sebagian besar masyarakatnya tetap bekerja dengan produktivitas rendah. Negara itu kaya secara geologis, tetapi belum tentu kaya secara intelektual.”

“Jadi yang gagal bukan eksploitasi sumber daya alamnya?”

“Benar. Yang gagal adalah konversi natural capital menjadi human capital. Kekayaan yang seharusnya membiayai peningkatan kualitas manusia justru habis untuk konsumsi, patronase, atau proyek yang manfaat produktifnya terbatas.”

Saya berhenti sebentar.

“Sumber daya alam bisa habis. Tetapi manusia yang terdidik mampu menciptakan sumber kekayaan baru bahkan setelah tambang terakhir ditutup.”

“Implikasi kedua?” tanya Akhiat.

“Lemahnya insentif terhadap science-based innovation. Dalam ekonomi produktif, perusahaan harus bersaing melalui teknologi, efisiensi, kualitas, dan pengembangan produk. Mereka membutuhkan research and development, atau R&D.”

“Tetapi kalau keuntungan dari komoditas sudah besar?”

“Sebagian pelaku usaha mungkin merasa tidak perlu mengambil risiko mengembangkan teknologi. Mengapa menghabiskan waktu sepuluh tahun membangun paten, kalau memperoleh konsesi tambang bisa menghasilkan keuntungan lebih cepat?”

Akhiat tertawa kecil.

“Ya, saya tahu cara berpikir seperti itu.”

“Itulah yang disebut rent-seeking incentives. Masalahnya bukan karena bisnis tambang tidak produktif. Banyak perusahaan pertambangan justru sangat inovatif. Masalah muncul ketika keuntungan lebih ditentukan oleh hak istimewa daripada keunggulan teknologi.”

“Akibatnya?”

“Terjadi innovation disincentive. Modal yang seharusnya masuk ke laboratorium, universitas, pengembangan mesin, dan industri manufaktur justru diarahkan untuk memperoleh atau mempertahankan akses politik.”

Saya melanjutkan.

“Dalam jangka panjang, negara bisa menjadi eksportir bahan mentah yang besar, tetapi tetap menjadi importir teknologi, mesin, perangkat lunak, dan produk industri bernilai tambah tinggi.”

“Jadi kaya sumber daya alam, tetapi miskin intellectual property?”

“Persis. Negara menguasai apa yang tersedia di bawah tanah, tetapi tidak cukup mengembangkan apa yang seharusnya tumbuh di dalam kepala manusianya.”

Akhiat tersenyum mendengar kalimat itu.

“Sekarang yang ketiga. Kamu tadi menyebut tidak ada transformasi.”

“Ya. Lebih tepatnya, structural economic transformation terhambat. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan membutuhkan perpindahan bertahap dari kegiatan bernilai tambah rendah menuju kegiatan dengan produktivitas lebih tinggi.”

“Seperti dari pertambangan ke manufaktur?”

“Tidak harus meninggalkan pertambangan. Justru kekayaan SDA dapat menjadi fondasi industrialisasi. Tetapi negara harus mampu membangun rantai nilai, dari ekstraksi menuju pengolahan, manufaktur lanjutan, teknologi, logistik, hingga jasa berbasis pengetahuan.”

“Bukankah membangun smelter sudah termasuk hilirisasi?”

“Ya, tetapi hilirisasi tidak otomatis sama dengan transformasi ekonomi yang menyeluruh. Smelter merupakan salah satu tahap pengolahan. Transformasi yang lebih dalam terjadi ketika negara juga menguasai teknologi proses, rekayasa mesin, bahan kimia khusus, desain produk, dan kemampuan menciptakan pasar industri baru.”

Saya melanjutkan.

“Kalau sebuah negara hanya mengekspor mineral yang sudah diproses, tetapi seluruh mesin, teknologi, dan keahlian kritisnya masih bergantung pada impor, nilai tambah memang meningkat, tetapi kemampuan industrinya belum tentu berkembang sebanding.”

“Lalu apa yang membuat negara kaya SDA sulit bertransformasi?”

“Salah satunya adalah Dutch disease. Ketika ekspor komoditas menghasilkan arus devisa besar, nilai tukar riil dapat menguat dan membuat sektor manufaktur nonkomoditas kurang kompetitif. Selain itu, ketergantungan fiskal pada komoditas dapat membuat pemerintah enggan melakukan diversifikasi ekonomi.”

“Apalagi ketika harga komoditas sedang tinggi.”

“Benar. Pada masa commodity boom, penerimaan meningkat dan semua terlihat baik. Tetapi ketika harga jatuh, kelemahan struktur ekonomi baru terasa. Penerimaan negara menurun, investasi tertahan, dan lapangan kerja ikut tertekan.”

Saya menatapnya.

“Transformasi ekonomi bukan sekadar mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi. Transformasi sejati terjadi ketika suatu bangsa berubah dari pengguna teknologi menjadi pencipta teknologi.”

Akhiat mengangguk.

“Sekarang yang keempat. Mengapa kekayaan SDA bisa merusak meritokrasi?”

“Karena ketika akses terhadap sumber daya lebih menentukan kekayaan daripada kompetensi, sistem penghargaan dalam masyarakat ikut berubah.”

“Maksudmu orang yang dekat dengan penguasa lebih cepat kaya daripada orang pintar?”

“Dalam sistem patronase yang kuat, risiko itu memang ada. Orang yang menguasai jaringan politik bisa memperoleh konsesi, proyek PPP, quota impor pangan atau perlindungan pasar. Sementara orang yang mempunyai kemampuan teknis dan inovasi belum tentu mendapatkan kesempatan yang sama.”

“Jadi yang menentukan bukan merit, melainkan connection?”

“Ya. Itulah kegagalan merit-based allocation. Modal, jabatan, dan kesempatan ekonomi tidak selalu diberikan kepada pihak yang paling kompeten, tetapi kepada pihak yang mempunyai kedekatan dengan pusat kekuasaan.”

Saya menyeruput kopi.

“Dampaknya bisa menjalar ke seluruh organisasi, bukan hanya korporasi swasta, tetapi juga pemerintahan, birokrasi, dan BUMN. Ketika tata kelola lebih menghargai loyalitas daripada kompetensi, promosi jabatan berisiko ditentukan oleh hubungan personal, bukan professional merit. Kritik dianggap ancaman, sementara kepatuhan menjadi ukuran keberhasilan.”

Akhiat mengangguk.

“Makanya, jangan heran kalau pengangkatan komisaris dan direksi BUMN sering menimbulkan pertanyaan mengenai kompetensi serta kedekatan politik. Begitu pula pengisian jabatan menteri yang mempertimbangkan representasi partai koalisi. Pola patronase seperti ini juga berisiko menjalar hingga pemerintahan daerah. Ketika meritokrasi melemah, nepotisme semakin sulit dicegah.”

Ia berhenti sejenak.

“Bahkan pencalonan Gibran, putra Presiden Jokowi, sebagai wakil presiden dalam Pilpres 2024 bisa dilihat sebagai puncak gunung es dari persoalan tersebut.”

Saya menatapnya.

“Maksud kamu?”

“Dalam pandangan saya, kontroversi pencalonan Gibran memperlihatkan persoalan yang lebih mendasar, yaitu hubungan antara dinasti politik, kekuasaan, dan kualitas institusi demokrasi. Secara prosedural, kita mempunyai mekanisme pemilihan yang demokratis. Namun, ketika independensi institusi, kesetaraan kesempatan politik, dan prinsip rule of law dipertanyakan, muncul gejala yang dalam literatur politik dapat dikaitkan dengan flawed democracy atau demokrasi yang cacat. Artinya, pemilu tetap berlangsung dan rakyat tetap memberikan suara, tetapi kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh hasil pemungutan suara, melainkan juga oleh integritas proses, independensi lembaga negara, serta kemampuan hukum membatasi penyalahgunaan kekuasaan.”

“Jadi kamu menganggap itu persoalan meritokrasi?”

“Lebih luas daripada itu, Ale. Ini menyangkut institutional integrity. Demokrasi memberikan legitimasi melalui suara rakyat, sedangkan meritokrasi menuntut agar kompetensi dan kelayakan memperoleh tempat dalam proses pengisian jabatan. Keduanya tidak identik, tetapi sama-sama penting bagi kualitas bangsa.”

Akhiat menyeruput kopinya.

“Kalau mekanisme demokrasi terlalu mudah dipengaruhi oleh kekuatan modal, hubungan keluarga, dan patronase politik, kita menghadapi risiko elite capture. Menurut saya kita sudah masuk ke kleptokrasi. Kewenangan negara disalahgunakan secara sistematis untuk memperkaya jaringan penguasa.”

Saya mengangguk perlahan.

“Jadi menurutmu, Gibran korban dari adanya kleptokrasi. Sehingga UU dan aturan mudah diatur begitu saja lewat amar keputusan MK.”

“ Dia korban karena dia ada di dalam system yang memungkinkan kleptokrasi berkembang terus”

Saya meletakkan cangkir.

“Dengan kata lain, demokrasi hanya formalitas saja. “

Akhiat mengangguk.

“Benar, Ale. Sebab pemilu menentukan siapa yang memperoleh mandat rakyat, tetapi kualitas institusilah yang menentukan bagaimana mandat itu digunakan. Setelah pemilu kita tahu budaya asal bapak senang mengalahkan professional accountability, organisasi kehilangan mekanisme koreksi. Orang yang kompeten bisa tersingkir, memilih diam, atau pergi mencari lingkungan yang lebih menghargai kemampuannya.”

“Berarti terjadi brain drain?” Tanya saya.

Akhiat terdiam.

“Jadi negara kehilangan produktivitas tanpa harus kehilangan penduduknya?” lanjut saya.

Akhiat menyandarkan tubuhnya. “Kalau saya perhatikan, empat persoalan itu saling berhubungan.” Katanya. “Memang. Rendahnya investasi pada manusia melemahkan inovasi. Lemahnya inovasi menghambat transformasi ekonomi. Dan ketika meritokrasi tidak berjalan, orang-orang yang seharusnya memimpin perubahan justru tidak mendapatkan kesempatan.”

Saya meletakkan cangkir.

“Negara yang sehat membutuhkan pengusaha yang memperoleh kekayaan karena menciptakan nilai, bukan karena membeli pengaruh. Negara juga membutuhkan pejabat yang dihormati karena pengabdiannya, bukan karena kewenangannya dapat diperdagangkan.”

Akhiat tersenyum tipis. “Kalau begitu, masalah oligarki bukan semata-mata siapa yang berkuasa.”

“Benar. Yang harus diperhatikan adalah bagaimana kekuasaan diperoleh, siapa yang membiayainya, untuk kepentingan siapa kewenangan digunakan, dan apakah hukum mampu membatasi penyalahgunaannya.”

Sore semakin gelap. Lampu-lampu gedung mulai menyala di sepanjang Jalan Sudirman. Saya teringat wanita yang tadi datang mencari akses kepada Akhiat. Ia berharap mendapatkan komisi dari penjualan tanah untuk memulai kembali kehidupannya. Tetapi setelah kami berbicara, ia mulai memahami pentingnya menciptakan nilai ekonomi.

Saya memandang Akhiat. “Tadi saya menasihati wanita itu agar jangan menggantungkan masa depannya pada kedekatan dengan orang kaya.”

“Lalu?”

“Sekarang kita justru membicarakan sistem politik yang berisiko memberikan penghargaan lebih besar kepada orang-orang yang pandai membangun kedekatan dengan pemilik modal.”

Akhiat terdiam.

“Itulah paradoksnya,” lanjut saya. “Kepada rakyat kecil kita mengajarkan kerja keras, inovasi, dan kompetensi. Tetapi apabila pada tingkat elite political access lebih menentukan keuntungan daripada produktivitas, pesan moral itu kehilangan konsistensinya.”

Saya menghabiskan kopi.

“Karena itu, reformasi ekonomi tidak cukup hanya dengan mengganti pengusaha yang memperoleh konsesi. Reformasi politik juga tidak cukup dengan mengganti pejabat. Yang harus berubah adalah aturan permainan dan sistem insentifnya.”

Akhiat menatap saya.

“Jadi kesimpulanmu, Ale?”

Saya berdiri. “Kapitalisme membutuhkan pasar yang kompetitif. Demokrasi membutuhkan institusi yang akuntabel. Keduanya membutuhkan rule of law. Tanpa itu, modal dapat menjadi alat membeli pengaruh, sementara kekuasaan menjadi instrumen memperoleh keuntungan privat.”

Saya berhenti sebentar. “Negara tidak selalu gagal karena kekurangan orang pintar. Negara dapat gagal ketika sistem kekuasaannya membuat kecerdasan tidak relevan, integritas menjadi beban, dan kedekatan politik lebih berharga daripada kompetensi.”

Kami berjalan meninggalkan kafe. Di luar, Jakarta tetap sibuk. Para pekerja pulang dari kantor, pedagang menjalankan usahanya, dan kendaraan pengangkut barang bergerak menuju kawasan industri. Mereka semua menjadi bagian dari proses penciptaan nilai ekonomi melalui pekerjaan sehari-hari.

Saya kembali teringat wanita yang bangkrut tadi. Ia masih harus berjuang membangun kembali kehidupannya, tanpa jaminan keberhasilan dan tanpa hak istimewa. Sementara itu, dalam sistem ekonomi yang terdistorsi oleh patronase, sebagian orang justru dapat memperoleh keuntungan besar hanya karena mempunyai akses terhadap kekuasaan.

Di situlah letak ketidakadilannya. Rakyat dituntut bekerja keras untuk menciptakan nilai, sementara mereka yang memiliki akses istimewa berpotensi memperoleh kekayaan dengan mengendalikan distribusi nilai yang diciptakan orang lain.

Dan saya percaya, kemajuan sebuah bangsa pada akhirnya tidak ditentukan oleh seberapa banyak orang yang berhasil menguasai sumber daya negara, melainkan oleh seberapa besar kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk menciptakan nilai melalui pengetahuan, kerja keras, dan persaingan yang adil. Sebab kemakmuran yang berkelanjutan lahir dari produktivitas, bukan dari kedekatan dengan kekuasaan.


Eksplorasi konten lain dari Berpikir dan bertindak

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Tinggalkan Balasan

Eksplorasi konten lain dari Berpikir dan bertindak

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca