Risa tiba di Jakarta menjelang malam. Hujan baru saja berhenti, meninggalkan pantulan lampu pada permukaan jalan yang basah. Dari balik jendela safehouse, Jakarta tampak seperti kota yang tidak pernah benar-benar tidur. Jutaan orang bergerak mengejar kehidupan, sementara kekuasaan bekerja dalam senyap—sering kali tanpa diketahui oleh mereka yang harus menanggung akibatnya.

Ketika saya memasuki ruang baca, Risa sudah duduk di sofa. Di atas meja terbuka beberapa buku tentang Soekarno, laporan ekonomi lama, salinan Deklarasi Ekonomi 1963, dan pidato Trisakti. Semua buku itu diambilnya dari perpustakaan kecil di ruang baca safehouse.

“Kamu tertarik kepada buku-buku itu?” tanya saya.

Risa tersenyum.

“ Gimana kalau kita makan malam di Kota Tua.” Kata saya.

Risa berwajah ceria. Langsung berdiri. Kami pergi ke restoran yang ada di kota tua Jakarta.

“ Tahun 2005 kurs 1 RMB /Yuan sama dengan Rp. 1000. Kini sudah diatas Rp, 2000. Dalam jumlah penduduk, Cina 5 kali dari Indonesia. Namun China bergerak ke depan dan kita ke belakang. “ Kata Risa. “ Apa yang salah dengan negeri kita Ale ? Bukankah tujuan kita merdeka adalah untuk mencapai kemakmuran? tanya Risa.

“Risa,” kata saya ketika usai pesan menua makan “ada sesuatu yang sering dilupakan orang ketika membicarakan kelahiran Indonesia.”

Risa meletakkan sendoknya. “Apa itu?”

“Ketika kemerdekaan diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, yang lahir adalah sebuah negara dan komunitas politik baru bernama Indonesia. Namun manusia yang menghuni wilayahnya bukanlah masyarakat tanpa sejarah. Mereka telah hidup selama berabad-abad, membangun kerajaan, nagari, desa, subak, banjar, marga, pesantren, jaringan perdagangan, serta berbagai lembaga adat dan keagamaan.”

“Jadi, yang baru bukan masyarakatnya?”

“Yang relatif baru adalah kesadaran bahwa semua masyarakat yang berbeda itu merupakan bagian dari satu bangsa dengan negara yang sama. Benedict Anderson menyebut bangsa sebagai imagined political community—komunitas politik yang dibayangkan. Bukan berarti bangsa itu palsu, melainkan karena sebagian besar anggotanya tidak akan pernah saling mengenal, tetapi di dalam pikiran mereka hidup perasaan sebagai bagian dari persekutuan yang sama. Gagasan itu dijelaskan Anderson dalam Imagined Communities. “

“Namun kesadaran sebagai Indonesia sudah tumbuh sebelum 1945.”

“Tentu. Kebangkitan nasional, pers, organisasi modern, pendidikan, bahasa Melayu yang berkembang menjadi bahasa Indonesia, serta Sumpah Pemuda 1928 telah membangun imajinasi kebangsaan itu. Proklamasi bukan menciptakan bangsa dari ruang kosong. Proklamasi memberikan negara berdaulat kepada kesadaran kebangsaan yang telah lama tumbuh.”

Risa memandang ke luar jendela. Bangunan-bangunan tua peninggalan kolonial berdiri di bawah cahaya lampu, seolah menjadi saksi dari percakapan kami. “Berarti masyarakat Nusantara telah mempunyai modal sosial sebelum negara Indonesia lahir?”

“Ya. Mereka memahami cara mengorganisasi kehidupan melalui adat, agama, hubungan kekerabatan, dan kerja bersama. Gotong royong, musyawarah, rasa malu hidup dari belas kasihan, penghormatan kepada kerja keras, serta kewajiban menolong anggota komunitas merupakan bagian dari modal sosial itu. “

“ Robert Putnam menyebut modal sosial sebagai jaringan, norma, dan kepercayaan yang memudahkan koordinasi dan kerja sama.” Kata Risa.

“Benar. Salah satu kalimatnya yang terkenal adalah, trust lubricates social life—kepercayaan melumasi kehidupan sosial. Tanpa kepercayaan, setiap transaksi membutuhkan pengawasan, jaminan, dan biaya yang lebih besar. Sebaliknya, masyarakat yang memiliki kepercayaan dapat bekerja sama dengan biaya lebih rendah.”

“Kalau begitu, gotong royong mempunyai nilai ekonomi?”

“Sangat besar. Gotong royong bukan sekadar tradisi membersihkan kampung. Ia adalah kemampuan melakukan tindakan kolektif. Petani dapat mengelola pengairan, nelayan membuat aturan wilayah tangkap, masyarakat menjaga hutan adat, dan pedagang membangun jaringan kepercayaan tanpa selalu menunggu negara.”

“Seperti yang kemudian diteliti Elinor Ostrom?”

“Ya. Ostrom membuktikan bahwa masyarakat lokal dalam kondisi tertentu mampu mengatur sumber daya bersama tanpa harus selalu diserahkan sepenuhnya kepada negara atau pasar. Yang mereka perlukan adalah aturan yang dipahami bersama, batas hak yang jelas, mekanisme pengawasan, dan sanksi yang disepakati.”

Risa mengangguk, tetapi kemudian mengerutkan kening. “Namun jangan-jangan kita terlalu meromantisasi adat. Tidak semua adat demokratis. Sebagian juga hierarkis dan menempatkan perempuan atau kelompok tertentu dalam posisi yang tidak setara.”

“Itu benar. Modal sosial tidak selalu menghasilkan kebaikan. Ikatan kelompok yang kuat dapat melahirkan solidaritas, tetapi juga nepotisme, tekanan sosial, dan penolakan kepada orang luar. Gotong royong dapat menjadi kerja sama sukarela, tetapi dalam kekuasaan yang tidak sehat juga dapat berubah menjadi kewajiban yang dipaksakan.”

“Jadi, adat tidak boleh diletakkan di atas kritik.”

“Tidak. Kearifan lokal bukan berarti semua kebiasaan lama harus dipertahankan. Yang sesuai dengan kemanusiaan, keadilan, dan kebebasan perlu dikembangkan. Yang menindas harus ditinggalkan.”

“Lalu apa yang dilakukan kolonialisme terhadap masyarakat itu?”

“Kolonialisme tidak membuat masyarakat Nusantara menjadi bodoh. Kalimat seperti itu merendahkan pengetahuan yang telah mereka bangun selama berabad-abad. Yang dilakukan kolonialisme adalah membatasi akses mayoritas pribumi terhadap pendidikan modern, teknologi, modal, hukum yang setara, dan jaringan ekonomi global.”

“Sekolah memang dibangun pemerintah kolonial.”

“Ya, terutama setelah Politik Etis pada awal abad ke-20. Namun aksesnya terbatas dan berlapis menurut status sosial serta ras. Pendidikan kolonial tidak dirancang terutama untuk membebaskan rakyat, melainkan untuk memenuhi kebutuhan administrasi dan ekonomi kolonial. Walaupun demikian, dari ruang terbatas itulah lahir kaum terdidik yang kemudian menentang kolonialisme.”

“Soekarno, Hatta, Sjahrir, Agus Salim, Tan Malaka, dan banyak tokoh lain.”

“Benar. Mereka menggunakan pengetahuan modern yang diperoleh melalui sistem kolonial untuk membongkar legitimasi kolonialisme itu sendiri. Inilah ironi sejarah: pendidikan yang semula dibuka untuk membantu administrasi kolonial justru melahirkan generasi yang menuntut kemerdekaan.”

Pelayan datang membawa kopi. Saya menunggu sampai ia meninggalkan meja.

“Kolonialisme juga memecah masyarakat berdasarkan fungsi ekonominya,” lanjut saya. “J.S. Furnivall menggambarkan Hindia Belanda sebagai plural society, kelompok-kelompok berbeda hidup berdampingan, tetapi sering kali hanya bertemu di pasar. Kalimatnya terkenal, they mix but do not combine, mereka bercampur, tetapi tidak menyatu.”

“Karena struktur ekonominya dibagi berdasarkan ras?”

“Secara umum, Eropa berada di lapisan atas kekuasaan dan perusahaan modern. Kelompok Timur Asing, terutama Tionghoa, banyak ditempatkan sebagai perantara perdagangan. Mayoritas pribumi berada dalam pertanian, perkebunan, dan ekonomi rakyat. Pembagian itu tidak sepenuhnya kaku, tetapi cukup kuat untuk menciptakan jarak ekonomi dan sosial.”

“Jadi, kolonialisme bukan hanya mengambil sumber daya.”

“Kolonialisme juga membentuk hukum, pendidikan, kepemilikan tanah, perpajakan, dan perdagangan agar surplus ekonomi mengalir ke pusat kekuasaan kolonial. Masyarakat boleh bekerja keras, tetapi tidak mempunyai akses yang setara terhadap modal, teknologi, dan pasar.”

“Namun masyarakat Nusantara juga tidak sepenuhnya terisolasi sebelum kedatangan Barat.”

“Tidak. Denys Lombard menggambarkan Jawa dan Nusantara sebagai ruang silang budaya—lapisan India, Tiongkok, Islam, Asia Tenggara, dan Eropa bertemu serta membentuk peradaban. Jadi, kita bukan masyarakat tertutup yang baru mengenal dunia setelah dijajah. Sejak lama Nusantara merupakan bagian dari jaringan perdagangan dan pertukaran pengetahuan.”

“Lalu apa tugas pertama negara setelah merdeka?”

“Pendidikan. Kemerdekaan politik harus diikuti kemerdekaan berpikir. Negara harus membuka akses seluas-luasnya kepada ilmu pengetahuan agar rakyat tidak hanya menjadi tenaga kerja dan pemasok bahan mentah.”

“Pendidikan untuk meningkatkan produktivitas?”

“Bukan hanya itu. Amartya Sen mengingatkan bahwa pembangunan harus dipahami sebagai perluasan kebebasan nyata yang dinikmati manusia. Pendidikan memang meningkatkan produktivitas, tetapi maknanya lebih besar, pendidikan memperluas pilihan hidup, kemampuan mengambil keputusan, dan keberanian mengoreksi kekuasaan.”

“Jadi, rakyat tidak boleh hanya dianggap sebagai human capital?”

“Ya. Manusia bukan sekadar faktor produksi. Pendidikan bukan hanya membuat seseorang lebih berguna bagi pabrik atau pasar. Pendidikan membuat manusia mempunyai kemampuan menentukan kehidupan yang dianggapnya bernilai.”

“Itu sejalan dengan Soedjatmoko.”

“Benar. Soedjatmoko selalu menempatkan dimensi manusia dalam pusat pembangunan. Baginya, pembangunan membutuhkan manusia yang bebas berpikir, mampu belajar, kreatif menghadapi perubahan, dan memiliki kepercayaan kepada dirinya sendiri. Sebuah bangsa tidak akan maju hanya dengan mengimpor mesin apabila manusianya takut bertanya dan dilarang berbeda pendapat.”

“Artinya, modal sosial yang sudah hidup dalam kebudayaan harus dipertemukan dengan ilmu pengetahuan modern.”

“Itulah yang seharusnya dilakukan negara merdeka. Kepercayaan, gotong royong, jaringan komunitas, serta pengetahuan lokal tidak cukup hanya dipuji sebagai warisan budaya. Semuanya harus diubah menjadi kapasitas ekonomi melalui pendidikan, riset, koperasi, teknologi, akses pembiayaan, dan hubungan dengan pasar.”

“Dikapitalisasi?”

“Saya lebih suka menyebutnya ditransformasikan. Kalau dikapitalisasi tanpa etika, kebudayaan hanya akan dijadikan komoditas. Namun jika ditransformasikan dengan benar, modal sosial dapat melahirkan lembaga ekonomi yang produktif tanpa menghancurkan nilai kebersamaan.”

“Seperti koperasi yang dibayangkan Mohammad Hatta?”

“Ya. Hatta tidak melihat koperasi sekadar sebagai badan usaha kecil. Koperasi merupakan sekolah demokrasi ekonomi. Rakyat tidak hanya menjadi pekerja atau konsumen, tetapi ikut memiliki, menentukan keputusan, dan menerima manfaat. Semangat Pasal 33 UUD 1945 adalah kemakmuran masyarakat, bukan kemakmuran orang seorang.”

“Namun koperasi kita sering menjadi lemah dan bergantung kepada bantuan pemerintah.”

“Karena bentuk hukumnya diambil, tetapi budayanya tidak dibangun. Koperasi tanpa disiplin, profesionalisme, transparansi, dan kemampuan teknologi hanya menjadi nama. Gotong royong tidak boleh dijadikan alasan untuk menolak meritokrasi.”

“Bukankah gotong royong dan meritokrasi bertentangan?”

“Tidak. Gotong royong menentukan bahwa kita maju bersama. Meritokrasi memastikan setiap tanggung jawab diberikan kepada orang yang mampu menjalankannya. Tanpa gotong royong, meritokrasi dapat berubah menjadi individualisme. Tanpa meritokrasi, gotong royong dapat berubah menjadi perlindungan terhadap ketidakmampuan.”

Risa tersenyum. “Jadi, demokrasi diperlukan untuk menjaga keduanya?”

“Ya. Kalau pada masa kolonial hukum dibuat terutama untuk menjaga ketertiban dan kepentingan eksploitasi, negara merdeka harus membangun hukum yang menjamin kesetaraan warga, akses terhadap pendidikan, modal, sumber daya, dan kesempatan ekonomi.”

“Apakah demokrasi otomatis menjamin semua itu?”

“Tidak. Demokrasi hanya menyediakan mekanisme agar kekuasaan dapat diawasi dan diganti. Transparansi, meritokrasi, dan keadilan tidak lahir otomatis dari pemilu. Semuanya harus dibangun melalui institusi.”

“Kalau biaya politik mahal?”

“Demokrasi dapat dibeli oleh pemilik modal. Hak pilih tetap berada di tangan rakyat, tetapi pilihan yang tersedia telah disaring oleh mereka yang membiayai politik.”

“Lalu sumber daya negara kembali dikuasai segelintir orang.”

“Ya. Secara formal rakyat berdaulat, tetapi secara ekonomi mereka tetap berada di luar ruang tempat keputusan penting dibuat.”

***

Risa menyesap kopinya. “Bagaimana dengan Soekarno? Berapa lama sebenarnya ia mempunyai kekuasaan penuh untuk membangun ekonomi?”

“Soekarno menjadi presiden sejak 1945. Namun pada masa revolusi dan Demokrasi Parlementer, kekuasaan pemerintahan sehari-hari lebih banyak dijalankan oleh perdana menteri dan kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen. Pengaruh langsung Soekarno terhadap pemerintahan mulai menguat setelah krisis politik 1957 dan menjadi sangat dominan setelah Dekrit 5 Juli 1959.”

“Jadi, bukan 1955 sampai 1965?”

“Bukan. Pemilu 1955 justru menandai puncak Demokrasi Parlementer. Periode kekuasaan Soekarno yang paling terpusat adalah masa Demokrasi Terpimpin, dari 1959 sampai keruntuhan politiknya setelah 1965.”

“Dalam waktu itu ia tidak sempat membangun fondasi ekonomi?”

“Pemerintahannya tetap mempunyai program ekonomi , diantaranya nasionalisasi perusahaan Belanda, pembangunan industri dasar, Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana, dan Deklarasi Ekonomi 1963. Masalahnya bukan tidak adanya program, melainkan politik, konflik ideologi, operasi militer, lemahnya administrasi, serta krisis fiskal yang membuat program itu tidak berjalan konsisten.”

“Lalu Soeharto mempunyai waktu tiga puluh dua tahun.”

“Ya. Soeharto membangun stabilitas makroekonomi, pertanian, infrastruktur, pendidikan dasar, dan industri. Kemiskinan turun tajam. Namun sentralisasi politik membatasi kebebasan berpikir, sementara industrialisasi belum sepenuhnya menghasilkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pertumbuhan terlalu lama bergantung pada sumber daya alam, modal asing, utang, lisensi teknologi, dan hubungan antara bisnis dengan kekuasaan.”

“Bagaimana dengan era Reformasi?”

“Reformasi berhasil membangun demokrasi elektoral, kebebasan pers, desentralisasi, independensi sejumlah lembaga, serta mekanisme pengawasan yang jauh lebih terbuka. Itu pencapaian besar dan tidak boleh dihapus.”

“Tetapi transformasi ekonominya belum selesai.”

“Benar. Reformasi memecah kekuasaan yang sebelumnya terpusat, tetapi tidak sepenuhnya memutus hubungan antara modal dan politik. Oligarki nasional berkembang berdampingan dengan oligarki daerah. Pendidikan meluas, tetapi kualitas dan kebebasan berpikir belum merata. Ekonomi tumbuh, tetapi riset, industri berteknologi tinggi, dan produktivitas belum menjadi pusat pembangunan.”

Risa terdiam sejenak. “Jadi, ketiga zaman itu gagal mengubah modal sosial menjadi kekuatan ekonomi?”

“Tidak sepenuhnya gagal. Kata itu terlalu mutlak. Setiap zaman meninggalkan kemajuan sekaligus persoalan. Soekarno membangun kesadaran kebangsaan dan keberanian politik. Soeharto membangun stabilitas, infrastruktur, dan kemampuan administratif. Reformasi membangun kebebasan serta pembatasan kekuasaan.”

“Lalu apa yang tidak berhasil mereka satukan?”

“Kedaulatan, pembangunan, dan kebebasan.”

“Soekarno mengutamakan kedaulatan.”

“Soeharto mengutamakan pembangunan dan stabilitas.”

“Reformasi mengutamakan kebebasan dan pembatasan kekuasaan.”

“Namun kita belum sepenuhnya menyatukan ketiganya menjadi satu sistem yang menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan.”

Risa memandang meja-meja di sekitar kami. Restoran mulai dipenuhi pengunjung muda. Mereka tertawa, mengambil foto, dan berbicara tentang kehidupan yang mungkin tidak pernah mereka hubungkan dengan sejarah gedung tua yang menaungi mereka.

“Itulah masalah kita,” kata saya. “Politik terlalu sering menjauhkan kebutuhan rakyat dari agenda kekuasaan. Rakyat membutuhkan pendidikan bermutu, pekerjaan, kepastian hukum, akses modal, dan kesempatan untuk tumbuh. Namun elite lebih sering sibuk mempertahankan kekuasaan, membagi jabatan, menguasai konsesi, dan memenangkan pemilu berikutnya.”

“Berarti masalah Indonesia bukan kekurangan modal sosial?”

“Bukan. Kita mempunyai gotong royong, jaringan keluarga, komunitas agama, adat, dan kemampuan bertahan menghadapi krisis. Yang tidak pernah selesai adalah menghubungkan modal sosial itu dengan pengetahuan modern, hukum yang adil, meritokrasi, teknologi, dan pembiayaan.”

“Kalau hubungan itu berhasil dibangun?”

“Rakyat tidak lagi hanya menjadi objek pembangunan. Mereka menjadi pemilik pengetahuan, pelaku produksi, pengambil keputusan, dan penerima utama manfaat pembangunan.”

Saya memandang gedung-gedung tua di luar jendela. Dahulu, dari kawasan itu, perusahaan kolonial mengatur perdagangan dan mengirim kekayaan Nusantara ke negeri yang jauh. Kemerdekaan telah mengganti bendera dan pemerintahan. Namun tugas sejarah yang lebih berat belum sepenuhnya selesai, mengubah masyarakat yang kaya kebudayaan menjadi bangsa yang menguasai pengetahuan; mengubah gotong royong menjadi kekuatan produksi; serta mengubah demokrasi dari sekadar hak memilih menjadi kemampuan rakyat menentukan masa depannya sendiri.

Sebab suatu bangsa tidak menjadi maju hanya karena rakyatnya rajin bekerja. Ia menjadi maju ketika kerja keras rakyat dipertemukan dengan ilmu pengetahuan, modal, teknologi, hukum yang adil, dan negara yang dapat dipercaya. Tanpa itu, modal sosial hanya menjadi tenaga bertahan hidup—kuat menghadapi penderitaan, tetapi tidak pernah diberi kesempatan mengubah struktur yang terus menciptakan penderitaan.

***

Risa mengaduk kopinya perlahan. “Ale, saya masih belum memperoleh gambaran yang konkret. Katamu Indonesia mempunyai modal sosial berupa gotong royong, adat, agama, dan jaringan perantauan. Namun bagaimana semua itu dapat berubah menjadi kekuatan ekonomi?”

“Baiklah,” kata saya. “Kita belajar dari China. Bukan untuk meniru sistem politiknya, melainkan memahami bagaimana mereka mengubah hubungan sosial menjadi kemampuan produksi.”

“Mulai dari mana?”

“Dari keluarga.”

Risa mengangkat wajahnya. “Bukankah keluarga justru sering menjadi sumber nepotisme?”

“Bisa. Namun pada tahap awal pembangunan, keluarga juga dapat menjadi sumber kepercayaan, modal, tenaga kerja, dan perlindungan ketika institusi formal belum bekerja dengan baik.”

“Contohnya?”

“Bayangkan seorang penduduk Wenzhou pada awal reformasi Deng Xiaoping. Dia ingin membuat sepatu, tetapi tidak mempunyai akses kepada kredit bank. Hak milik swasta belum sepenuhnya terlindungi. Hukum kontrak juga belum kokoh. Lalu dari mana dia memperoleh modal?”

“Dari keluarga?”

“Ya. Saudara memberikan pinjaman. Paman menyediakan ruangan. Sepupu membantu menjual. Kerabat yang tinggal di kota lain mencari pembeli. Mereka berani mengambil risiko karena saling mengenal.”

“Tanpa agunan?”

“Agunannya adalah reputasi. Kalau dia berbuat curang, bukan hanya satu pemberi pinjaman yang hilang. Seluruh jaringan keluarga dan komunitas akan berhenti mempercayainya.”

“Jadi, nama baik mempunyai nilai ekonomi.”

“Benar. Dalam masyarakat seperti itu, reputasi berfungsi sebagai collateral. Itulah bentuk konkret modal sosial.”

“Namun satu keluarga tidak mungkin membangun industri besar.”

“Karena itu modal sosial tidak berhenti pada keluarga. Ia berkembang menjadi jaringan produksi. Satu bengkel membuat sol sepatu. Bengkel lain membuat tali. Ada yang mengerjakan jahitan, kemasan, mesin sederhana, dan distribusi.”

“Mereka membagi pekerjaan?”

“Ya. Masing-masing kecil, tetapi bersama-sama membentuk klaster industri. Mereka saling bersaing mendapatkan pembeli, tetapi juga saling membutuhkan untuk memenuhi pesanan.”

“Bagaimana jika salah satu pemasok terlambat?”

“Reputasinya jatuh. Pesanan berikutnya diberikan kepada pemasok lain. Di situlah kepercayaan bertemu disiplin pasar.”

“Jadi, modal sosial bukan berarti saling memaafkan karena masih saudara?”

“Bukan. Kalau hubungan keluarga digunakan untuk melindungi orang yang tidak kompeten, itu bukan modal sosial produktif. Itu nepotisme. Modal sosial baru mempunyai nilai apabila kepercayaan menurunkan biaya transaksi dan meningkatkan kemampuan memenuhi kewajiban.”

Risa mengambil buku catatannya. “Lalu di mana peran negara?”

“Pemerintah lokal melihat kegiatan ekonomi yang tumbuh itu. Mereka membangun jalan, listrik, pasar grosir, kawasan industri, sekolah kejuruan, dan akses menuju pelabuhan.”

“Berarti pemerintah tidak menciptakan pengusaha dari nol.”

“Tidak. Masyarakat sudah mempunyai energi. Negara membangun saluran agar energi itu berubah menjadi produksi yang lebih besar.”

“Seperti air dan turbin?”

“Ya. Modal sosial adalah airnya. Pengetahuan dan organisasi adalah turbinnya. Infrastruktur, hukum, dan kebijakan negara adalah salurannya. Tanpa air, turbin tidak bergerak. Tanpa turbin dan saluran, air hanya mengalir tanpa menghasilkan tenaga.”

Risa menulis analogi itu. “Apakah itu juga terjadi pada Township and Village Enterprises?”

“Benar. Pada 1980-an, perusahaan kota kecil dan desa menjadi salah satu mesin awal industrialisasi China. Pemerintah lokal menyediakan lahan, izin, koneksi, dan terkadang akses kredit. Masyarakat menyediakan tenaga kerja, pengetahuan lokal, serta hubungan kepercayaan.”

“Apakah perusahaan itu benar-benar milik desa?”

“Bentuknya bermacam-macam. Sebagian dimiliki kolektif, sebagian dikelola seperti perusahaan swasta tetapi memakai payung kolektif. Struktur kepemilikan sering sengaja dibuat lentur karena kepemilikan swasta ketika itu masih sensitif secara politik.”

“Mengapa pemerintah lokal mau membantu?”

“Karena mereka memperoleh pendapatan, pekerjaan, dan kenaikan kinerja wilayah. Setelah desentralisasi fiskal pada masa reformasi, pejabat lokal mempunyai insentif mendorong kegiatan ekonomi.”

“Jadi, kepentingan pejabat dan pengusaha dibuat searah.”

“Pada tahap tertentu, ya. Pemerintah lokal tidak hanya menjadi pemberi izin. Ia bertindak seperti fasilitator pembangunan.”

“Namun hubungan dekat itu dapat melahirkan korupsi.”

“Tentu. Kalau tidak dibatasi hukum, hubungan pemerintah dan pengusaha dapat berubah dari koordinasi menjadi kolusi. Modal sosial mempunyai dua wajah, yaitu mempercepat kerja sama atau mempercepat pembagian rente.”

“Apa pembeda keduanya?”

“Nilai yang dihasilkan. Kalau hubungan itu melahirkan teknologi, produksi, ekspor, pekerjaan, dan pajak, ia mempunyai fungsi pembangunan. Kalau hanya melahirkan konsesi, monopoli, dan keuntungan karena kedekatan, itu rente.”

“Berarti hubungan informal tidak selalu buruk.”

“Tidak. Dalam ekonomi yang sedang tumbuh, aturan formal sering tertinggal. Hubungan informal dapat menutup kekosongan. Namun semakin besar ekonominya, hubungan informal harus perlahan digantikan atau dilengkapi hukum yang transparan.”

“Kalau tidak?”

“Guanxi berubah menjadi kronisme.”

Risa berhenti menulis. “Jelaskan guanxi.”

“Guanxi adalah jaringan hubungan pribadi yang melahirkan kepercayaan dan kewajiban timbal balik. Hubungan itu dapat berasal dari keluarga, sekolah, daerah asal, tempat kerja, atau pengalaman bersama.”

“Seperti jaringan alumni dan kedaerahan di Indonesia?”

“Hampir sama. Bedanya bukan pada bentuknya, melainkan bagaimana jaringan itu digunakan. Di China, guanxi banyak digunakan untuk memperoleh informasi pasar, menemukan pemasok, mendapatkan modal, merekrut pekerja, dan membuka jalur distribusi.”

“Di Indonesia?”

“Sering kali jaringan yang sama digunakan untuk memperoleh jabatan, memenangkan tender, mendapatkan izin, atau menghindari hukum.”

Risa tersenyum pahit. “Jadi, modal sosial kita lebih banyak dikapitalisasi untuk rente.”

“Tidak selalu, tetapi kecenderungan itu ada. Jaringan sosial tidak diarahkan kepada penciptaan kemampuan, melainkan akses kepada kekuasaan.”

“Padahal sama-sama memakai koneksi.”

“Ya. Koneksi yang menghubungkan produsen dengan teknologi menciptakan nilai. Koneksi yang menghubungkan pengusaha dengan pejabat untuk menutup persaingan mengambil nilai dari orang lain.”

“Lalu bagaimana diaspora China berperan?”

“Ketika China membuka Shenzhen, Zhuhai, Xiamen, dan kawasan ekonomi khusus lainnya, investor asing masih ragu kepada hukum serta birokrasi China. Namun pengusaha Hong Kong, Taiwan, dan diaspora China mempunyai hubungan keluarga, bahasa, serta budaya dengan masyarakat setempat.”

“Kepercayaan itu mengurangi risiko.”

“Benar. Mereka berani masuk lebih awal. Mereka membawa modal, mesin, standar produksi, jaringan pembeli, serta pengetahuan tentang pasar dunia.”

“Pemerintah China sengaja menggunakan diaspora?”

“Ya. Diaspora diperlakukan bukan hanya sebagai sumber remitansi, tetapi sebagai jembatan menuju modal, teknologi, dan pasar global.”

“Indonesia juga mempunyai diaspora yang berhasil.”

“Namun kita lebih sering membanggakan keberhasilan mereka sebagai individu daripada menghubungkan mereka dengan ekosistem produksi di dalam negeri.”

“Seharusnya bagaimana?”

“Seorang ahli material Indonesia yang bekerja di Jepang harus dihubungkan dengan universitas dan industri nasional. Pengusaha Indonesia di Eropa dapat menjadi pintu pasar bagi produk lokal. Profesional yang bekerja di pusat keuangan dunia dapat membantu perusahaan Indonesia memahami pembiayaan global.”

“Bukan hanya diminta pulang?”

“Tidak semua harus pulang. Yang dibutuhkan adalah sirkulasi pengetahuan. Mereka dapat tinggal di luar negeri, tetapi jaringan dan kemampuannya tetap terhubung dengan pembangunan Indonesia.”

Risa menuliskan sebuah rangkaian: Keterampilan → kepercayaan → organisasi → pengetahuan → pembiayaan → produksi → pasar. “Apakah ini yang dilakukan China?”

“Dalam banyak klaster industri, ya. Yiwu berkembang sebagai pusat perdagangan barang kecil. Wenzhou tumbuh melalui jaringan pengusaha keluarga. Zhejiang dan Guangdong berkembang melalui hubungan antara pengusaha lokal, diaspora, pemasok, pemerintah daerah, dan pasar ekspor.”

“Jadi, keberhasilan China bukan hanya karena upah murah.”

“Upah murah memberi keuntungan pada tahap awal. Tetapi banyak negara mempunyai tenaga kerja murah dan tidak menjadi pusat manufaktur dunia.”

“Apa perbedaannya?”

“China membangun ekosistem. Pembeli tidak hanya menemukan satu pabrik. Ia menemukan pemasok bahan, komponen, cetakan, mesin, kemasan, logistik, tenaga kerja, dan pelabuhan dalam satu jaringan.”

“Modal sosial membuat jaringan itu bekerja?”

“Ya, terutama pada tahap awal. Namun ketika skala membesar, modal sosial harus ditopang institusi formal: standar mutu, kontrak, pembiayaan bank, perlindungan hak, dan sistem logistik.”

“Artinya kepercayaan pribadi tidak cukup untuk mengelola industri besar.”

“Benar. Keluarga dapat memulai usaha, tetapi perusahaan besar membutuhkan profesionalisme. Kalau seluruh jabatan penting hanya diberikan kepada kerabat, pertumbuhan akan berhenti.”

“Jadi, modal sosial juga harus berkembang.”

“Dari bonding menuju bridging.”

“Apa maksudnya?”

“Bonding social capital mengikat orang dalam kelompok yang sama—keluarga, etnis, agama, atau daerah. Ia kuat untuk memulai karena tingkat kepercayaannya tinggi.”

“Namun lingkarannya sempit.”

“Karena itu perlu bridging social capital, kemampuan bekerja dengan orang yang berbeda. Perusahaan harus berani merekrut insinyur dari luar keluarga, bekerja dengan investor asing, menerima standar internasional, dan menjual kepada pasar yang tidak mengenal hubungan personal.”

“Lalu linking social capital?”

“Itu kemampuan menghubungkan masyarakat dengan lembaga yang mempunyai kekuasaan dan sumber daya: pemerintah, bank, universitas, dan pasar global.”

“Kalau tiga jenis modal sosial itu terhubung?”

“Keluarga memberi kepercayaan awal. Jaringan yang lebih luas membawa pengetahuan dan profesionalisme. Hubungan kelembagaan membuka akses kepada modal, teknologi, serta pasar.”

“Dan kalau hanya bonding?”

“Masyarakat menjadi kompak ke dalam, tetapi sulit berkembang keluar. Solidaritasnya kuat, meritokrasinya lemah.”

“Seperti banyak organisasi kita.”

Saya tersenyum. “Kamu yang mengatakan.”

Risa tertawa kecil. “Tetapi China juga membatasi masyarakat sipil.”

“Benar. Pada masa Mao, organisasi independen hampir seluruhnya dibubarkan atau diserap ke dalam struktur partai-negara. Setelah reformasi ekonomi, negara memberi ruang kepada asosiasi bisnis, organisasi profesi, yayasan, dan NGO.”

“Namun mereka tetap diawasi.”

“Ya. Organisasi diperbolehkan membantu pendidikan, kemiskinan, kesehatan, dan lingkungan. Tetapi ruang untuk menantang kekuasaan politik tetap sempit.”

“Apakah itu kelemahan model China?”

“Itu salah satunya. Negara memperoleh kemampuan mengarahkan masyarakat, tetapi dapat kehilangan mekanisme koreksi. Modal sosial yang terlalu tunduk kepada negara dapat berubah menjadi kepatuhan, bukan kreativitas.”

“Padahal inovasi membutuhkan kebebasan berpikir.”

“Benar. Kita dapat memerintahkan orang membangun jalan, tetapi tidak dapat memerintahkan lahirnya gagasan baru. Kreativitas tumbuh ketika manusia berani mempertanyakan apa yang dianggap benar.”

“Jadi, Indonesia tidak perlu meniru otoritarianismenya.”

“Tidak. Kita perlu belajar dari kemampuan China menghubungkan masyarakat, pendidikan, industri, pembiayaan, dan pasar. Namun kita harus melakukannya dalam demokrasi.”

“Apakah mungkin?”

“Seharusnya lebih mungkin. Demokrasi memberi kebebasan berpikir dan ruang koreksi. Masalahnya, kebebasan itu harus disertai kapasitas negara dan arah pembangunan.”

“Indonesia mempunyai kebebasan, tetapi energinya tercerai-berai.”

“Ya. Kita hebat mengorganisasi bantuan saat bencana, membangun rumah ibadah, mengadakan pesta adat, dan mengumpulkan sumbangan. Itu bukti bahwa modal sosial kita kuat.”

“Tetapi setelah bencana selesai, organisasi ikut bubar.”

“Itulah masalahnya. Solidaritas kita bersifat episodik. Ia muncul ketika ada musibah, tetapi belum selalu berubah menjadi institusi yang bertahan lama.”

“China mengubahnya menjadi pabrik dan jaringan pasar.”

“Dalam banyak kasus, ya. Kita mengumpulkan uang untuk membantu tetangga yang sakit. Itu mulia. Namun mengapa jaringan kepercayaan yang sama tidak digunakan untuk membangun asuransi komunitas, koperasi produksi, dana riset, atau perusahaan bersama?”

“Karena kita memperlakukan gotong royong sebagai urusan sosial, bukan modal pembangunan.”

“Tepat. Padahal ekonomi sendiri adalah kerja sama manusia. Pabrik tidak dapat berjalan tanpa kepercayaan, disiplin, pembagian kerja, dan kesediaan menunda kepentingan pribadi.”

Risa membaca kembali catatannya. “Jadi, apa definisi modal sosial yang paling konkret?”

“Modal sosial adalah kemampuan sekelompok manusia mengubah kepercayaan menjadi kerja bersama yang produktif.”

“Kalau hanya saling percaya?”

“Itu baru hubungan sosial.”

“Kalau bekerja sama, tetapi hanya untuk menguasai tender?”

“Itu jaringan rente.”

“Kalau bekerja sama untuk menciptakan produk, teknologi, dan pasar?”

“Itulah modal sosial produktif.”

Risa tersenyum. “Satu pertanyaan terakhir. Apa yang paling penting kita pelajari dari China?”

“China tidak menunggu rakyatnya mempunyai banyak uang untuk memulai. Mereka memulai dari sesuatu yang sudah ada: keluarga, disiplin, jaringan perantauan, keterampilan, dan kepercayaan. Negara kemudian menghubungkannya dengan infrastruktur, pendidikan, teknologi, modal, serta pasar.”

“Dan apa yang tidak boleh kita tiru?”

“Ketika kedekatan dengan kekuasaan menggantikan hukum, ketika kritik dianggap ancaman, dan ketika manusia hanya diperlakukan sebagai alat mencapai target negara.”

Risa menutup buku catatannya. “Berarti pembangunan memerlukan negara yang kuat dan masyarakat yang merdeka.”

“Ya. Negara yang lemah tidak mampu mengubah modal sosial menjadi kapasitas nasional. Namun negara yang terlalu dominan dapat menghancurkan kreativitas masyarakat.”

Di luar restoran, hujan telah berhenti. Orang-orang kembali berjalan melintasi halaman Kota Tua. Mereka datang dari berbagai daerah, agama, dan kelas sosial, tetapi untuk sesaat bergerak menuju arah yang sama.

“Indonesia sebenarnya mempunyai bahan dasarnya,” kata Risa.

“Sangat kaya.”

“Lalu apa yang kurang?”

“Kita belum memiliki arsitektur yang menghubungkan semuanya.”

“Arsitektur seperti apa?”

Saya mengambil penanya dan menulis pada serbet: Kebudayaan melahirkan kepercayaan.
Kepercayaan melahirkan organisasi.
Organisasi menyerap pengetahuan.
Pengetahuan menciptakan teknologi.
Teknologi meningkatkan produksi.
Produksi yang dikuasai rakyat melahirkan kemandirian.

Risa membaca tulisan itu perlahan. “Kalau politik masuk di tengah rangkaian?”

“Politik seharusnya menjaga agar rangkaian itu bekerja.”

“Dan kalau politik justru menguasainya?”

“Kepercayaan berubah menjadi loyalitas, organisasi menjadi alat kekuasaan, modal menjadi rente, dan sumber daya alam kembali menjadi kutukan.”

Malam semakin larut. Gedung-gedung tua peninggalan kolonial masih berdiri mengelilingi kami. Dahulu, kolonialisme menghubungkan modal, teknologi, hukum, kapal, dan kekuasaan untuk mengalirkan kekayaan Nusantara ke luar negeri. Negara merdeka seharusnya membangun jaringan yang bekerja ke arah sebaliknya: menghubungkan kebudayaan, pengetahuan, teknologi, dan pasar untuk mengembalikan kemakmuran kepada rakyat.

Sebab bangsa yang kaya modal sosial tidak cukup hanya dikenal sebagai bangsa yang ramah dan gemar bergotong royong. Modal sosial baru mempunyai arti ekonomi ketika rakyat mampu bekerja bersama untuk menciptakan sesuatu yang bernilai—bukan hanya bagi kelompoknya, tetapi bagi seluruh bangsa.

***

Risa mengangguk. “Sekarang berikan contoh paling sederhana tentang bagaimana modal sosial dapat berubah menjadi industri.”

“Baik.” Saya tersenyum tipis. “Saya akan menggunakan pengalaman saya sendiri.”

Risa meletakkan kedua tangannya di atas meja dan menunggu. “Selama hampir dua puluh tahun berbisnis di Indonesia, yang paling sering saya temui justru kegagalan demi kegagalan. Bahkan keluarga besar tidak sepenuhnya mendukung. Dalam pandangan mereka, pedagang menempati kelas sosial kedua. Mereka lebih menghormati orang yang menjadi pegawai negeri karena dianggap memiliki kedudukan, penghasilan tetap, dan masa depan yang pasti.”

“Padahal keluargamu juga bagian dari modal sosial.”

“Seharusnya begitu. Namun modal sosial hanya bekerja jika di dalamnya terdapat kepercayaan terhadap pilihan hidup seseorang. Kalau keluarga justru memandang rendah profesinya, jaringan keluarga tidak menjadi energi. Ia berubah menjadi beban psikologis.”

“Mungkin mereka takut kamu gagal.”

“Bisa jadi. Namun rasa takut sering disamarkan sebagai nasihat. Orang diminta memilih jalan aman, bukan karena jalan itu paling benar, tetapi karena kegagalan dianggap mempermalukan keluarga.”

Risa mengangguk perlahan. “Masalahnya bukan hanya keluarga,” lanjut saya. “Modal sosial masyarakat lapisan bawah juga dipenggal oleh monopoli yang memperoleh perlindungan kekuasaan. Pedagang kecil memang mempunyai kepercayaan, jaringan, dan semangat bekerja. Namun mereka sulit berkembang karena akses kepada bahan baku, pembiayaan, izin, dan pasar dikuasai kelompok yang dekat dengan penguasa.”

“Jadi, masyarakat mempunyai modal sosial, tetapi tidak memiliki akses kepada struktur ekonomi.”

“Benar. Gotong royong dapat membantu seseorang memulai usaha, tetapi tidak cukup untuk menembus pasar yang dijaga monopoli. Dalam sistem seperti itu, kualitas produk sering kalah oleh kedekatan politik. Orang tidak bertanya apa yang mampu kamu hasilkan. Mereka bertanya siapa yang kamu kenal.”

“Itu juga jaringan sosial.”

“Ya, tetapi bukan modal sosial produktif. Itu jaringan rente. Modal sosial produktif membuka kerja sama untuk menciptakan nilai. Jaringan rente menutup persaingan untuk mengambil nilai.”

Saya terdiam sejenak. Kenangan tentang masa lalu datang seperti bayangan panjang di atas meja makan.

“Tahun 2004 saya mulai berbisnis di China. Saya datang dengan penguasaan pasar global dan pengetahuan tentang produk. Saya tahu produk apa yang dibutuhkan pembeli, bagaimana standar mutunya, dan ke mana produk itu harus dijual.”

“Tetapi kamu tidak mempunyai pabrik.”

“Tidak. Saya juga tidak mempunyai jaringan pemasok, akses pembiayaan lokal, ataupun hubungan dengan pemerintah daerah. Pengetahuan tentang produk dan pasar saja tidak cukup.”

“Lalu kamu bertemu Wenny dan Yang Min.”

Saya mengangguk.

“Saya tidak mungkin membangun usaha di China tanpa mereka. Wenny dan Yang Min adalah warga negara China sekaligus mitra saya dalam bisnis maklon. Mereka menjadi jembatan yang menghubungkan pengetahuan pasar yang saya miliki dengan ekosistem produksi di China.”

“Artinya mereka memberimu akses kepada modal sosial lokal.”

“Tepat. Melalui hubungan keluarga, klan, pertemanan, dan alumni, mereka mengenal pemilik pabrik, pemasok bahan baku, perusahaan logistik, teknisi, serta orang-orang yang memahami birokrasi lokal.”

“Semua kesulitan kemudian menjadi mudah?”

“Lebih mudah, tetapi bukan berarti tanpa kerja keras. Jaringan hanya membuka pintu. Setelah pintu terbuka, kami tetap harus membuktikan kualitas, memenuhi tenggat waktu, dan membayar kewajiban.”

“Kalau gagal memenuhi pesanan?”

“Bukan hanya reputasi saya yang rusak. Nama Wenny dan Yang Min juga ikut dipertaruhkan. Karena itulah modal sosial melahirkan tanggung jawab. Mereka memberikan kepercayaan kepada saya, sementara saya wajib menjaga kehormatan mereka di hadapan jaringan yang telah membantu kami.”

“Jadi, kepercayaan itu bukan hadiah gratis.”

“Tidak pernah. Kepercayaan adalah utang moral yang dibayar dengan konsistensi.”

Saya menyesap kopi. “Ketika pesanan datang, Wenny dan Yang Min tidak kesulitan mencari pabrik yang bersedia melakukan produksi maklon. Mereka juga dapat menghubungi pemasok bahan baku yang mau memberikan syarat pembayaran lebih lentur.”

“Karena pemasok mengenal mereka?”

“Ya. Pemasok mungkin belum mengenal saya, tetapi mengenal keluarga atau jaringan mereka. Kepercayaan yang telah dibangun bertahun-tahun dipinjamkan kepada usaha baru kami.”

“Itulah bentuk konkret modal sosial.”

“Benar. Saya membawa product knowledge dan akses pasar global. Wenny serta Yang Min membawa jaringan kepercayaan lokal. Pabrik menyediakan kapasitas produksi. Pemasok memberikan bahan baku. Perusahaan logistik mengirimkan barang. Masing-masing tidak mempunyai seluruh kemampuan, tetapi bersama-sama kami dapat menyelesaikan pesanan.”

“Berarti industri lahir bukan hanya dari kepemilikan pabrik.”

“Industri lahir dari kemampuan mengorganisasi banyak pihak menuju satu standar dan tujuan yang sama.”

“Lalu usaha maklon itu berkembang?”

“Ya. Pada awalnya kami hanya mencari pabrik yang mampu memproduksi barang sesuai pesanan. Namun dari setiap proses produksi, kami mengumpulkan pengetahuan. Kami mempelajari karakter bahan baku, biaya, teknologi, risiko kualitas, pola permintaan, dan kelemahan setiap pemasok.”

“Dari sana kalian menjadi agregator?”

“Benar. Kami tidak lagi hanya mempertemukan pesanan dengan pabrik. Kami mulai mengendalikan rantai pasok, menentukan spesifikasi, memilih bahan baku, mengatur pembiayaan, menjaga mutu, mengoordinasikan produksi, dan memastikan pengiriman.”

“Nilai tambahnya berpindah kepada kalian.”

“Karena kami tidak lagi menjual akses kepada pabrik. Kami menjual kepastian.”

“Kepastian kualitas, volume, harga, dan waktu?”

“Ya. Pembeli global tidak terlalu peduli siapa pemilik mesin. Mereka membutuhkan produk yang tepat, dalam jumlah yang tepat, dengan mutu yang konsisten, dan tiba pada waktunya.”

Risa tersenyum. “Dari maklon, menjadi agregator, lalu berkembang menjadi investment holding lintas yurisdiksi.”

“Perjalanan itu terjadi ketika modal sosial lokal China mulai terhubung dengan modal sosial global. Jaringan pabrik dan pemasok di China kami hubungkan dengan pembeli, bank, perusahaan asuransi, investor, lembaga riset, dan pasar modal di berbagai negara.”

“Ekosistem industri bertemu dengan ekosistem keuangan.”

“Benar. Industri membutuhkan pembiayaan. Pembiayaan membutuhkan kepercayaan. Kepercayaan membutuhkan transparansi, rekam jejak, dan kepastian hukum. Semakin luas bisnis berkembang, hubungan pribadi tidak lagi cukup.”

“Jadi, guanxi harus berubah menjadi institusi.”

“Ya. Pada tahap awal, kepercayaan melekat pada Wenny dan Yang Min. Namun holding lintas negara tidak boleh bergantung kepada dua orang. Kepercayaan personal harus ditransformasikan menjadi sistem: kontrak, tata kelola, audit, manajemen risiko, standar mutu, dan kepatuhan.”

“Kalau tidak, perusahaan akan berhenti sebagai bisnis keluarga.”

“Atau runtuh ketika orang yang menjadi pusat jaringan tidak ada lagi.”

Risa mengangguk dalam-dalam. “Sekarang saya mengerti,” katanya. “Modal sosial bukan sekadar memiliki banyak kenalan. Ia adalah kemampuan menghubungkan orang-orang yang berbeda agar bersedia bekerja sama dan mempertaruhkan reputasinya untuk tujuan yang sama.”

“Tepat.”

“Dan negara maju mampu mengubah modal sosial lokal menjadi jaringan global.”

“Ya. Modal sosial menjadi magnet yang menarik kemitraan setara, kolaborasi, dan sinergi. Namun itu hanya terjadi jika jaringan tersebut ditopang kompetensi. Tidak ada perusahaan global yang mau bekerja sama hanya karena kita ramah atau mempunyai hubungan pribadi.”

“Kepercayaan membuka pintu.”

“Kompetensi membuat kita tetap berada di dalam ruangan.”

“Integritas membuat hubungan itu bertahan.”

Saya tersenyum. “Sekarang kamu sudah memahami keseluruhannya.”

Risa menatap saya beberapa saat. “Makanya kamu sangat memperhatikan para stakeholder di holding.”

“Karena perusahaan tidak tumbuh hanya dari modal pemegang saham. Ada pekerja yang memberikan waktu dan pikirannya. Ada pemasok yang mempercayakan barang. Ada bank dan investor yang memberikan pembiayaan. Ada pembeli yang mempertaruhkan reputasi mereknya. Ada masyarakat yang menyediakan ruang sosial. Ada pula alam yang menyediakan sumber daya.”

“Karena itu visi holding adalah berkembang bersama stakeholder.”

“Ya. Bukan sekadar membesarkan perusahaan, tetapi membangun ekosistem yang membuat setiap pihak tumbuh bersama.”

“Dengan prinsip equality, honesty, dan integration?” Kata Risa, maklum dia Wakil Chairman Holding kini.

“Kesetaraan memastikan tidak ada pihak diperlakukan hanya sebagai alat. Kejujuran menjaga kepercayaan. Integrasi menyatukan kemampuan yang berbeda menjadi satu ekosistem.”

“Lalu prinsip people, planet, dan profit yang diterapkan Holding.” Kata Risa tersenyum.

“Profit diperlukan agar perusahaan bertahan dan berkembang. Tetapi laba tidak boleh diperoleh dengan merusak manusia dan alam. People memastikan pertumbuhan memperkuat martabat serta kemampuan manusia. Planet memastikan kegiatan hari ini tidak menghancurkan sumber kehidupan generasi berikutnya.”

“Jadi, laba bukan musuh moral.”

“Bukan. Laba adalah bukti bahwa perusahaan menciptakan nilai secara efisien. Ia menjadi masalah ketika diperoleh dengan memindahkan seluruh biaya kepada pekerja, masyarakat, negara, atau lingkungan.”

“Kalau perusahaan untung karena upah ditekan, pajak dihindari, pemasok dipaksa, dan lingkungan dirusak?”

“Itu bukan penciptaan nilai. Itu pemindahan beban.”

Risa terdiam sejenak. “Sekarang saya memahami mengapa stakeholder bagimu bukan sekadar istilah dalam laporan tahunan.”

“Karena holding itu sendiri lahir dari kepercayaan banyak orang. Saya datang ke China dengan pengetahuan tentang produk dan pasar, tetapi tanpa pabrik, modal besar, atau jaringan lokal. Wenny dan Yang Min meminjamkan modal sosial mereka kepada saya. Pemilik pabrik memberikan kapasitas. Pemasok memberikan kepercayaan. Pembeli global memberikan pesanan.”

“Tidak ada seorang pun yang membangun semuanya sendirian.”

“Benar. Mitos terbesar dalam bisnis adalah kisah tentang seorang manusia yang berhasil seorang diri. Di balik setiap keberhasilan selalu ada jaringan manusia yang bekerja, percaya, mengambil risiko, dan sering kali tidak disebut namanya.”

Risa tersenyum. “Makanya kamu tidak pernah menganggap holding itu sepenuhnya milikmu.”

“Saya hanya salah satu orang yang diberi amanah menjaganya.”

Di luar restoran, kawasan Kota Tua semakin sepi. Gedung-gedung kolonial berdiri dalam diam. Dahulu, dari tempat itu, kekuasaan mengorganisasi modal, hukum, kapal, dan perdagangan untuk mengalirkan kekayaan Nusantara kepada segelintir orang. Saya membangun holding dengan logika sebaliknya, menghubungkan pengetahuan, modal, teknologi, pasar, dan kepercayaan agar semakin banyak orang memperoleh kesempatan untuk tumbuh. Sebab modal sosial tidak lahir dari banyaknya orang yang kita kenal. Ia lahir dari banyaknya orang yang bersedia bekerja bersama karena percaya bahwa keberhasilan kita tidak akan dibangun di atas kerugian mereka.

Penutup

Dalam kendaraan menuju hotel di kawasan Thamrin, Risa duduk di samping saya. Jakarta telah melewati tengah malam, tetapi jalanan belum sepenuhnya lengang. Cahaya gedung bertingkat jatuh pada kaca kendaraan, lalu menghilang setiap kali kami melewati bayang-bayang pepohonan. Saya memandang wajah Risa. Perempuan itu telah melewati perjalanan yang begitu panjang, tetapi matanya masih menyimpan kepedihan yang sama seperti puluhan tahun lalu.

“Risa,” kata saya, “kamu masih ingat kejadian tahun 1984?”

Risa menoleh. Tatapannya mendadak redup. “Ketika saya dipukuli preman?”

Saya mengangguk.

“Waktu itu kamu berdagang kaki lima di depan tempat hiburan malam. Kamu dipukuli karena tidak mau membayar uang keamanan. Padahal mereka tidak pernah memberikan keamanan apa pun. Mereka hanya menjual rasa takut.”

Risa memalingkan wajah ke jendela.

“Saya datang ke rumah sakit,” lanjut saya. “Kepalamu diperban. Wajahmu lebam. Bibirmu pecah. Melihat keadaanmu, rasanya saya ingin mencari dan memburu preman-preman itu.”

“Mengapa tidak kamu lakukan?”

“Karena saya sadar, membalas kekerasan dengan kekerasan hanya akan membuat saya menjadi bagian dari kebiadaban yang sama.”

Saya kembali memandang jalanan.

“Itulah harga kehidupan ketika modal sosial berubah menjadi kekuatan yang merusak. Jaringan pertemanan tidak digunakan untuk bekerja sama menciptakan nilai, tetapi untuk mengorganisasi ketakutan. Solidaritas kelompok berubah menjadi pemerasan. Keberanian tidak dipakai untuk melindungi yang lemah, tetapi untuk memangsa mereka.”

Risa diam.

“Orang-orang miskin yang tercerabut dari pendidikan, pekerjaan, dan akar kebudayaannya mudah kehilangan batas moral,” lanjut saya. “Bukan karena kemiskinan otomatis membuat manusia jahat, melainkan karena kehidupan yang terus-menerus mempermalukan manusia dapat merusak rasa hormatnya kepada diri sendiri dan orang lain.”

“Mereka kemudian mencari kehormatan melalui ketakutan yang mereka ciptakan.”

“Ya. Ketika seseorang tidak mempunyai pengetahuan, pekerjaan, ataupun kedudukan yang membuatnya dihormati, kekerasan dapat menjadi jalan tercepat untuk merasa berkuasa.”

“Tetapi itu bukan alasan untuk menganiaya orang yang lebih lemah.”

“Tentu tidak. Mereka tetap bertanggung jawab atas kekerasan yang dilakukan. Namun negara juga tidak dapat melepaskan tanggung jawab. Negara yang gagal menghadirkan pendidikan, pekerjaan, dan hukum sebenarnya sedang membiarkan kekerasan tumbuh menjadi institusi bayangan.”

Risa mengusap sudut matanya.

“Pemerintahan otoriter terlihat sangat kuat terhadap orang yang berbeda pendapat,” kata saya. “Namun sering kali lemah menghadapi preman yang menganiaya pedagang kecil. Bahkan dalam keadaan tertentu, preman justru dipelihara sebagai perpanjangan tangan kekuasaan.”

“Negara keras kepada pembangkang, tetapi lunak kepada pelaku kekerasan yang berguna bagi kekuasaan.”

“Itulah ironi stabilitas. Jalanan terlihat tertib, demonstrasi dapat dibungkam, dan rakyat diminta diam. Namun di gang-gang sempit, pasar, terminal, serta tempat hiburan, orang miskin harus membeli keamanan dari kelompok yang menciptakan ancaman itu sendiri.”

Risa menarik napas panjang.

“Tahun 2010 saya bertemu denganmu kembali,” kata saya. “Keadaanmu ketika itu sangat memprihatinkan. Selama hampir sepuluh tahun kamu bekerja sebagai tenaga kerja migran di Hong Kong.”

“Sebagian gaji saya habis untuk membayar agen dan biaya penempatan,” jawab Risa lirih. “Sisanya harus saya kirim kepada keluarga di Kalimantan.”

“Setelah kontrak demi kontrak selesai, kehidupanmu tidak banyak beranjak dari keadaan ketika pertama kali datang. Kamu bekerja keras di negeri orang, tetapi hasil kerja itu tidak pernah cukup untuk membangun pijakan bagi dirimu sendiri.”

“Saya tidak mempunyai pilihan.”

“Itulah yang paling menyakitkan. Banyak perempuan Indonesia menjadi buruh migran bukan karena tidak mencintai negerinya. Mereka pergi karena negeri sendiri tidak menyediakan ruang yang cukup untuk hidup bermartabat.”

Risa menundukkan kepala.

“Mereka meninggalkan anak, suami, orang tua, dan kampung halaman. Di negeri orang mereka merawat keluarga lain, sementara keluarganya sendiri tumbuh tanpa kehadirannya.”

“Bukankah bekerja di luar negeri juga pilihan ekonomi?”

“Tentu. Migrasi tenaga kerja bukan sesuatu yang salah. Ia dapat memperluas pengalaman, pendapatan, dan kemampuan. Yang menjadi persoalan adalah ketika seseorang pergi bukan karena memilih kesempatan terbaik, melainkan karena semua pilihan di negerinya telah tertutup.”

Risa menggigit bibirnya. Air mata mulai menggenang di kedua matanya.

“Negeri ini diberi Tuhan sumber daya alam yang melimpah,” kata saya. “Tanah subur, laut luas, hutan, minyak, gas, mineral, dan keanekaragaman hayati. Namun kekayaan itu tidak otomatis berubah menjadi kemakmuran.”

“Karena kekayaan alam tidak mempunyai moral.”

“Benar. Moral berada pada manusia yang mengelolanya. Di tangan negara yang berpengetahuan dan berintegritas, sumber daya menjadi sekolah, teknologi, industri, serta kesejahteraan. Di tangan kekuasaan yang rakus, ia berubah menjadi konsesi, korupsi, konflik, perampasan tanah, dan penindasan atas nama stabilitas.”

“Itulah kutukan sumber daya alam?”

“Sumber dayanya tidak pernah menjadi kutukan. Yang menjadi kutukan adalah kekuasaan tanpa hukum, modal tanpa tanggung jawab, dan pembangunan tanpa manusia.”

Air mata Risa jatuh. Ia tidak segera menghapusnya. Saya merangkul pundaknya.

“Namun lihatlah dirimu sekarang,” kata saya pelan. “Kamu sudah menjadi wakil ketua MNC Holding. Sejak bergabung dengan holding pada 2010, kamu bertransformasi dari seorang perempuan yang merasa dikalahkan kehidupan menjadi seseorang yang ikut menentukan arah kehidupan banyak orang.”

Risa menggeleng. “Saya tidak menjadi pemenang karena jabatan itu, Ale.”

“Lalu karena apa?”

“Karena untuk pertama kalinya saya tidak lagi melihat kemiskinan sebagai identitas saya. Saya memahami bahwa keadaan dapat mengalahkan seseorang untuk sementara, tetapi tidak berhak menentukan nilai dirinya.”

Saya menatapnya.

“Kamu yang mengajarkan itu kepada saya,” lanjut Risa. “Kamu tidak melihat saya sebagai bekas TKW yang patut dikasihani. Kamu memberikan tanggung jawab, menuntut saya belajar, dan memperlakukan saya sebagai manusia yang mampu mengambil keputusan.”

“Saya hanya membuka pintu.”

“Tidak semua orang miskin membutuhkan belas kasihan. Banyak dari mereka hanya membutuhkan pintu yang tidak dikunci dari dalam.”

Kalimat itu membuat saya terdiam.

“Sekarang saya bisa beristirahat dalam kesederhanaan,” kata saya kemudian. “Holding telah berada di tangan orang-orang yang memahami visi dan amanahnya. Saya tidak lagi membutuhkan semua atribut yang dahulu dianggap sebagai ukuran keberhasilan.”

“Kamu lelah?”

“Bukan lelah. Saya hanya merasa perjalanan saya sudah cukup jauh.”

Risa menggenggam tangan saya. “Kadang-kadang saya berpikir,” kata saya, “andaikan kita tetap bertahan di Indonesia, entah bagaimana masa tua kita sekarang.”

“Mungkin saya tetap menjadi pedagang kaki lima.”

“Mungkin.”

“Mungkin saya kembali dipukuli hanya karena tidak mempunyai uang untuk membeli perlindungan.”

Saya tidak menjawab.

“Atau mungkin saya masih berpindah dari satu rumah majikan ke rumah yang lain.”

Saya mengangguk pelan.

“Tetapi jangan salahkan Indonesia sepenuhnya, Ale,” kata Risa. “Negeri ini juga melahirkan kita. Dari kemiskinannya kita belajar bertahan. Dari ketidakadilannya kita belajar menghargai hukum. Dari kegagalan negara kita memahami betapa berharganya amanah.”

Saya mengeratkan rangkulan.

Kendaraan kembali bergerak menyusuri Jalan Thamrin. Di luar, gedung-gedung tinggi berdiri sebagai simbol kemajuan. Namun di bawah cahaya gemerlapnya masih terdapat pengemudi ojek yang menunggu penumpang, pedagang kecil yang membereskan dagangan, petugas kebersihan yang menyapu jalan, serta perempuan-perempuan yang mungkin sedang menyiapkan keberangkatan untuk bekerja di negeri orang. Mereka bukan manusia yang kekurangan kerja keras. Mereka hanya terlalu sering hidup dalam sistem yang tidak mampu mengubah kerja keras menjadi kesempatan.

Risa mengangkat wajahnya. “Apakah kamu menyesal pernah dilahirkan miskin?”

Saya menatap lampu-lampu Jakarta yang bergerak mundur di balik jendela. “Tidak,” jawab saya. “Saya hanya menyesal karena di negeri sekaya ini, kemiskinan terlalu sering dianggap sebagai takdir.”

Kami turun dari kendaraan dan berjalan menuju lobi. Di belakang kami, Jakarta terus menyala—sebuah kota yang menyimpan kemewahan dan kemiskinan dalam satu pemandangan. Kami tidak tahu apakah negeri ini kelak benar-benar mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Namun kami telah belajar satu hal, kemandirian suatu bangsa tidak dimulai dari banyaknya kekayaan yang dikuasai negara, melainkan dari hadirnya sistem yang menjaga agar manusia kecil tidak perlu kehilangan martabat hanya untuk bertahan hidup.

Sebab inti pembangunan bukan gedung, jalan, modal, atau angka pertumbuhan. Inti pembangunan adalah manusia. Dan ukuran tertinggi sebuah negara bukanlah seberapa keras ia menuntut rakyat mencintainya, melainkan seberapa sungguh-sungguh ia menjaga agar tidak seorang pun dari rakyatnya kehilangan kemanusiaan hanya untuk dapat hidup di dalamnya.