Percakapan Sore Hari

Saya mengenal Leni tahun 1993. Saat itu saya bisnis UKM setelah bangkrut tahun 1990. Saya bertemu Leni di kantor seorang teman. Sore hari. Jam kerja sudah selesai. Pegawai mulai pulang. Gedung kantor perlahan kehilangan suara mesin tik, dering telepon, dan langkah orang terburu-buru. Tetapi di salah satu ruangan, beberapa orang masih duduk melingkar. Ada kopi, rokok, dan obrolan yang tampaknya tidak penting. Saya ikut duduk.

Awalnya saya hanya mendengar. Diskusi itu tampak kosong. Mereka bicara tentang siapa dekat dengan siapa, proyek mana yang akan turun, pejabat mana yang sedang naik daun, siapa yang mulai kehilangan akses, bank mana yang sedang agresif menyalurkan kredit, dan konglomerat mana yang mulai mendapat perhatian istana. Bagi orang luar, itu hanya gosip kantor. Bagi saya, itu informasi A1.

Masalahnya, begitu informasi masuk ke kepala orang yang tidak disiplin berpikir, ia berubah menjadi rumor. Data yang sebenarnya tajam menjadi kabur karena dicampur asumsi, prasangka, dan kepentingan masing-masing. Orang sering tidak mampu membedakan antara fakta, sinyal, tafsir, dan khayalan.

Saya tidak banyak bicara. Hanya sesekali menimpali. Tetapi ketika saya bicara, saya mencoba menarik garis. Mana fakta. Mana kemungkinan. Mana kepentingan politik. Mana kepentingan bisnis. Mana kebijakan yang tampak teknokratis, tetapi sebenarnya keputusan politik.

Mungkin karena itu Leni memperhatikan saya. Ia duduk tidak jauh dari saya. Wajahnya tenang. Matanya tajam. Ia tidak terlalu banyak bicara, tetapi saya tahu ia mendengar dengan serius. Usianya terlalu matang, tetapi cara ia menyerap percakapan menunjukkan bahwa ia bukan perempuan yang mudah terpukau oleh suara keras. Ketika seseorang berkata bahwa negara sedang kuat karena proyek pembangunan bergerak cepat, saya menanggapi pelan.

“Negara memang tampak kuat ketika kredit mudah, proyek lancar, dan pengusaha dekat dengan kekuasaan. Tetapi kekuatan yang terlalu bergantung kepada akses selalu punya batas. Begitu ruang moneter menyempit, semua orang akan tahu mana bisnis yang benar-benar produktif dan mana yang hanya hidup dari fasilitas.”

Ruangan sempat hening. Leni menatap saya lebih lama.

Setelah itu, entah bagaimana, kami sering bertemu. Kadang di kantor teman. Kadang di acara kecil. Kadang di lobi hotel. Kadang kalau ada seminar, dia undang saya. Leni bukan tipe perempuan yang mudah didekati dengan basa-basi. Ia lebih tertarik pada percakapan yang punya isi. Mungkin karena usianya 10 tahun lebih tua dari saya. Dan saya, entah karena sedang muda atau sedang sombong, senang bicara tentang hal-hal yang orang lain anggap terlalu berat untuk sore hari.

Jakarta tahun 1993 punya wajah yang berbeda. Gedung-gedung tinggi mulai tumbuh, tetapi udara politik masih dikendalikan dari satu pusat. Orang bicara pembangunan dengan penuh percaya diri. Jalan tol dibangun. Properti naik. Bank-bank agresif. Konglomerat tumbuh seperti pohon besar yang mendapat pupuk dari negara. Di permukaan, semuanya tampak bergerak ke depan. Tetapi saya selalu merasa ada sesuatu yang tidak sehat di bawahnya.

“Menurut kamu,” tanya Leni, “Orde Baru ini sebenarnya memakai mazhab ekonomi apa?” katanya saat kami bertemu Café Hotel Sahid. Sore itu tidak terlalu ramai. Beberapa meja diisi pejabat, pengusaha, dan orang-orang yang bicara dengan suara rendah tetapi tertawa keras. Asap rokok menggantung di udara. Pelayan bergerak dengan jas putih. Dari kaca besar, Jakarta tampak sibuk, seperti kota yang sedang percaya bahwa masa depan bisa dibangun hanya dengan proyek dan utang.

“Orde Baru itu campuran antara teknokrasi, developmental state, dan patronase politik. Di atas kertas, ia bicara pembangunan, stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan. Dalam praktik, negara menjadi pengarah utama alokasi sumber daya.”

“Melalui APBN?”

“APBN salah satunya. Tetapi yang lebih penting adalah sistem perbankan dan kredit.”

Leni mencondongkan tubuh.

Saya melanjutkan, “ Bank Indonesia menjadi kasis pemerintah. Presiden dan pemerintah punya pengaruh besar terhadap arah moneter dan perbankan. Jadi BI bukan sekadar bank sentral yang menjaga inflasi dan kurs. BI juga menjadi instrumen pembangunan.”

“Maksudnya?”

“BI ikut mengarahkan kredit bank. Kredit tidak sepenuhnya bergerak berdasarkan risiko pasar. Ada kredit program. Ada arahan sektoral. Ada prioritas pembangunan sesuai GBHN. Negara menentukan sektor mana yang dianggap strategis, lalu perbankan didorong untuk membiayai.”

“Itu buruk?”

“Tidak selalu. Dalam tahap awal pembangunan, negara memang sering perlu mengarahkan kredit. Kalau dibiarkan sepenuhnya kepada pasar, bank cenderung memilih sektor yang cepat untung, bukan sektor yang penting bagi industrialisasi. Jepang, Korea, Taiwan, semua punya sejarah credit guidance.”

“Lalu masalahnya di mana?”

“Masalahnya pada governance.”

Leni diam.

Saya menatap cangkir kopi di depan saya.

“Kalau negara kuat, perbankan patuh, dan pengusaha membutuhkan akses, maka bank sentral dan bank-bank pemerintah menjadi pusat lobi. Pengusaha besar datang bukan hanya membawa proposal bisnis, tetapi membawa kedekatan politik. Fasilitas kredit menjadi semacam tiket masuk ke pertumbuhan. Siapa yang dekat dengan pusat kekuasaan, dia lebih mudah mendapat dana murah, izin, proteksi, dan proyek.”

Leni mengangguk pelan. “Jadi pembangunan bergerak cepat, tetapi moral hazard membesar.”

“Tepat.”

Saya senang mendengar ia menangkap maksud saya.

“Ketika kredit diarahkan oleh negara, seharusnya disiplin proyek dan akuntabilitas harus lebih kuat. Tetapi kalau pengawasan lemah dan kekuasaan terlalu personal, kredit berubah menjadi fasilitas bagi kelompok dekat istana. Bank memberi kredit bukan karena kelayakan ekonomi semata, tetapi karena sinyal politik.”

“Dan dari situ lahir KKN seperti gaungnya Amin Rais” Kata Leni.

“Ya. Korupsi, kolusi, nepotisme bukan hanya soal orang mengambil uang negara. KKN juga terjadi ketika kebijakan publik dipakai untuk memperkaya jaringan privat. Penguasa memberi akses. Pengusaha memberi dukungan. Keduanya saling membutuhkan.”

Leni menatap saya lama. “Kamu berani sekali bicara begitu.”

“Saya bicara di café, bukan di seminar.”

“Itu tetap berani.”

“Tidak. Yang berani itu menulisnya di koran.”

Ia tersenyum, tetapi matanya tetap serius.

Saya melanjutkan, “Di Orde Baru, pengusaha besar bukan entitas yang sepenuhnya berdiri di luar kekuasaan. Banyak dari mereka menjadi bagian dari ekosistem istana. Mereka tumbuh bersama proyek negara, konsesi, izin impor, kredit bank, proteksi tarif, monopoli, dan hubungan keluarga.”

“Keluarga Soeharto?”

Saya diam sebentar, lalu mengangguk. “Pada akhirnya keluarga penguasa juga masuk ke bisnis. Kalau keluarga penguasa menjadi pelaku ekonomi, maka batas antara negara, kebijakan, dan kepentingan privat semakin kabur. Pengusaha lain akan menyesuaikan diri. Mereka tahu, untuk tumbuh besar, tidak cukup punya produk. Harus punya akses.”

Leni menyandarkan tubuhnya. “Jadi menurut kamu, ekonomi ini rapuh?”

“Tidak kelihatan rapuh sekarang. Justru terlihat kuat. Itu bahayanya.”

“Kenapa?”

“Karena kredit masih mengalir. Bank masih ekspansif. Proyek masih berjalan. Kurs masih dijaga. Investor masih percaya. Selama ruang moneter masih cukup luas, semua kelemahan bisa ditutup dengan likuiditas.”

“Dan kalau ruang moneter menyempit?”

Saya menatapnya. “Di situlah masalahnya.”

Pelayan datang mengisi ulang tehnya. Saya menunggu sampai ia pergi.  “Kalau suatu hari pemerintah tidak lagi bebas memperluas kredit, kalau tekanan eksternal meningkat, kalau kurs harus dipertahankan dengan biaya besar, kalau bank mulai terbebani kredit bermasalah, maka mesin pembangunan ini akan kehilangan oli. Saat itu kita baru tahu berapa banyak bisnis yang sebenarnya tidak sehat.”

Leni terdiam.

Saya melanjutkan, “Sistem ini bisa bertahan selama tiga hal masih ada, stabilitas politik, likuiditas perbankan, dan kepercayaan terhadap mata uang. Kalau salah satunya retak, yang lain ikut tertekan. Kalau ketiganya retak bersamaan, sulit bagi pemerintah bertahan hanya dengan komando.”

“Menurut kamu itu bisa terjadi?”

“Bisa.”

“Kapan?”

Saya tersenyum tipis. “Saya bukan dukun.”

“Tapi kamu punya feeling.”

“Feeling saya mengatakan, tidak ada sistem yang bisa terus ekspansi dengan moral hazard terlalu besar. Cepat atau lambat, pasar akan memaksa disiplin. Kalau disiplin tidak datang dari dalam, ia akan datang dari krisis.”

Leni memandang keluar jendela. Di luar, Jakarta sore mulai berubah warna. Lampu-lampu jalan menyala. Mobil bergerak padat. Dari kejauhan, kota itu tampak sedang tumbuh. Tetapi bagi saya, pertumbuhan itu seperti bangunan tinggi yang fondasinya mulai diberi beban terlalu berat.

“Kamu pesimis,” kata Leni.

“Tidak. Saya realistis.”

“Apa bedanya?”

“Pesimis melihat gelap dan berhenti. Realis melihat gelap lalu mencari sumbernya.”

Ia menatap saya lagi. Kali ini dengan senyum yang berbeda. “Mungkin itu yang membuat saya tertarik bicara dengan kamu.”

“Apa?”

“Kamu tidak hanya mengulang rumor. Kamu membedahnya.”

Saya tertawa kecil. “Rumor itu bahan mentah. Kalau tidak dianalisis, ia hanya racun. Kalau dianalisis dengan disiplin, kadang ia menjadi sinyal.”

“Dan sinyal itu bisa jadi uang?”

“Bisa.”

“Bisa juga jadi bahaya?”

“Lebih sering begitu.”

Leni tersenyum. Sore itu percakapan kami berlangsung lama. Dari ekonomi, kami bergeser ke politik. Dari politik ke kekuasaan. Dari kekuasaan ke manusia. Saya berkata kepada Leni bahwa negara sering jatuh bukan karena kekurangan orang pintar, tetapi karena orang pintar terlalu lama membenarkan kehendak penguasa. Ia mengangguk. Katanya, kekuasaan selalu punya cara membuat orang waras merasa bersalah bila tidak ikut bertepuk tangan.

Saya mulai menyukai cara Leni berpikir. Ia tidak banyak menyela, tetapi setiap pertanyaannya punya arah. Ia tidak mudah terpukau oleh istilah ekonomi. Ia juga tidak takut mendengar kalimat yang tidak nyaman. Di depannya, saya merasa bisa bicara lebih tajam tanpa harus pura-pura menjadi sopan.

Ketika malam turun, café mulai lebih ramai. Beberapa tamu datang dengan setelan jas. Di meja lain, seorang pengusaha tertawa keras bersama dua pejabat. Di sudut ruangan, seorang wanita muda menunggu seseorang yang belum datang. Jakarta terus memainkan teaternya. Kami memutuskan menyudahi pertemuan itu.

Malam Jakarta dimulai. Lampu-lampu kota menyala seperti janji pembangunan yang terlalu percaya diri. Saya belum tahu, empat tahun kemudian badai akan datang. Saya belum tahu, banyak konglomerat yang hari itu tampak tak tersentuh akan berlari mencari perlindungan. Saya belum tahu, bank-bank yang agresif memberi kredit akan menyimpan luka dalam neracanya. Saya belum tahu, rupiah yang tampak terkendali akan kelak dipaksa pasar membuka harga sebenarnya. Saya hanya tahu satu hal: Leni benar. Kita bergerak. Tetapi mungkin kita tidak ke mana-mana.

Busa Bir dan Puisi tentang Tuhan.

Menjelang Pemilu 1996, Jakarta seperti panggung besar yang sudah diatur lampunya. Spanduk mulai dipasang. Wajah-wajah politisi tersenyum di baliho. Bahasa pembangunan kembali diulang seperti mantra. Stabilitas menjadi kata suci. Pertumbuhan menjadi dalil. Kesetiaan kepada kekuasaan menjadi syarat untuk tetap aman dalam jaringan bisnis.

Di permukaan, semuanya tampak tertib. Tetapi di bawah meja, orang-orang mulai menghitung ulang posisi. Pejabat menghitung loyalitas. Pengusaha menghitung akses. Banker menghitung risiko. Aktivis menghitung kemungkinan ditangkap. Sementara rakyat, seperti biasa, diminta percaya bahwa masa depan sudah disiapkan oleh mereka yang duduk lebih tinggi.

Pada masa itu, saya semakin sering bertemu Leni. Kadang bila relasinya kalangan pengusaha besar entertain dia ketempat hiburan malam, saya diajaknya pergi sama sama. Di ruang karaoke yang terlalu bising untuk percakapan serius, tetapi justru di situlah banyak rahasia keluar dari mulut orang mabuk kekuasaan. Mereka sering bicara tentang politik, ekonomi, proyek, bank, dan kelakarnya manusia yang terlalu yakin dirinya penting.

Tetapi ada satu hal yang sering membuat Leni tertawa, saya suka bicara agama. Bukan dalam cara ustaz. Bukan dengan wajah tegang dan jari menunjuk. Saya bicara agama seperti orang tersesat yang masih percaya ada cahaya. Kadang sambil memegang gelas. Kadang dengan rokok menyala. Kadang di tempat yang sama sekali tidak pantas untuk membahas Tuhan.

“Aku heran,” katanya, “ Kadang kamu terkesan naif dan urakan. Kamu mengajariku berpuisi tentang Tuhan, sementara bulir bir terserak di seputar bibirmu.” Saat itu kami sedang bersantai di café Kawasan Thamrin.

Saya tertawa. Leni ikut tertawa, lalu mengelap bibir saya dengan tisu.  “Lihat. Persis begitu. Kamu bicara tentang Tuhan dengan mulut seperti anak nakal baru keluar dari bar.”

“Setidaknya Tuhan tahu saya tidak sedang berpura-pura suci.”

“Itu alasan paling nyaman bagi pendosa.”

“Manusia mana yang bukan pendosa?”

Leni tersenyum. “Nah, mulai lagi.”

Saya menyalakan rokok. “Mulai apa?”

“Khotbah tengah malam.”

“Saya tidak berkhotbah.”

“Tidak. Kamu lebih berbahaya dari orang berkhotbah. Orang berkhotbah membuat orang takut. Kamu membuat orang berpikir. Itu dibenci oleh rezim “

Saya diam sebentar. Leni menyandarkan tubuhnya. Cahaya lounge jatuh lembut di wajahnya. Di luar, Jakarta malam masih bergerak. Tetapi di sudut itu, waktu seperti lebih lambat. “Kamu sangat moderat memandang agama,” kata Leni. “Namun tentu bukan ateis. Kamu juga bukan tipe pria penggoda, tapi anehnya mudah membuat wanita pasrah.”

Saya tertawa kecil. “Itu pujian atau tuduhan?”

“Dua-duanya.”

“Wanita pasrah bukan karena saya menggoda. Mungkin karena mereka lelah melawan dunia.”

“Dan kamu memberi mereka tempat bersandar?”

“Tidak selalu. Kadang saya hanya memberi kalimat yang membuat mereka lupa sebentar bahwa hidupnya berat.”

Leni menatap saya lama. “Aku membayangkan kamu seperti Abunawas,” katanya. “Hedonis yang berputar arah menjadi sufi, lalu membuat syair menggetarkan seperti Al-I’tiraf.”

Saya tersenyum.

“Atau seperti Sutardji Calzoum Bachri,” lanjutnya, “yang bersyair tentang Tuhan…”

Ia berhenti sebentar, menatap gelas saya, lalu tertawa. “Dengan mulut penuh busa bir.”

Saya ikut tertawa. “Kamu kejam.”

“Aku realistis.”

“Jangan pakai kata-kataku untuk menyerangku.”

“Enak saja. Kata-katamu sudah jadi milik publik begitu keluar dari mulutmu.”

Saya mengangkat gelas. “Kalau begitu, semoga publik memaafkan mulut saya.” Leni menggeleng, tetapi senyumnya tidak hilang.

Malam itu percakapan kami bergeser dari politik ke Tuhan. Bagi Leni, mungkin itu lucu. Bagi saya, justru keduanya tidak pernah benar-benar terpisah. Politik bicara tentang kekuasaan manusia atas manusia. Agama seharusnya mengingatkan manusia bahwa tidak ada kekuasaan yang absolut kecuali Tuhan. Tetapi dalam sejarah, dua hal itu sering bercampur dengan cara yang paling berbahaya.

“Bagiku,” kata saya pelan, “agama adalah metodologi mendekati Tuhan. Bukan tujuan.”

Leni menatap saya. “Jelaskan.”

“Agama memberi jalan. Memberi bahasa. Memberi ritus. Memberi disiplin. Tetapi tujuan akhirnya bukan agama itu sendiri. Tujuannya Tuhan. Kalau manusia berhenti pada agama sebagai identitas, ia bisa lupa kepada Tuhan sebagai sumber kasih.”

Leni diam.

Saya melanjutkan, “Setiap orang diberi hati oleh Tuhan untuk menentukan bagaimana ia mendekati-Nya. Di situlah keadilan Tuhan. Karena manusia berbeda latar, luka, akal, pengalaman, dan jalan hidup. Tidak semua orang bisa sampai kepada Tuhan lewat pintu yang sama.”

“Bahaya kalimatmu.”

“Kenapa?”

“Karena orang yang suka menyeragamkan agama akan marah.”

“Biarkan.”

“Kamu tidak takut?”

“Saya lebih takut agama berubah menjadi lembaga politik.”

Leni menatap saya lebih serius. Saya mematikan rokok di asbak. “Kalau agama diseragamkan menjadi institusi politik, ia kehilangan ruang heningnya. Agama lalu menjadi alat mengukur orang. Siapa paling benar. Siapa paling murni. Siapa paling layak bicara atas nama Tuhan. Dari situ lahir pengadilan manusia atas hati manusia lain.”

“Menurutmu agama tidak perlu lembaga?”

“Lembaga boleh ada untuk pendidikan, pelayanan, dan keteraturan sosial. Tapi jangan sampai lembaga merasa menjadi pemilik Tuhan. Agama yang paling dalam adalah ruang hening antara manusia dan Tuhan. Tidak ada mediasi di situ.”

“Tidak ada ulama?”

“Ulama memberi ilmu. Guru memberi jalan. Tradisi memberi peta. Tapi langkah terakhir tetap milik hati manusia. Tidak ada orang bisa menggantikan tanggung jawab batin kita di hadapan Tuhan.”

Leni menyipitkan mata. “Kamu kadang seperti Kang Jalal,” katanya. “Suka teologi makrifat lewat cinta. Itu Syiah.”

Saya tersenyum. “Setidaknya mencintai lebih baik daripada membenci karena alasan agama.”

Leni diam.

“Apalagi bertikai dalam debat fikih dan syariah yang sulit didapat kata sepakat,” lanjut saya. “Bukan berarti fikih tidak penting. Fikih menjaga tertib lahiriah. Syariah memberi jalan sosial. Tapi tanpa cinta, semua hukum bisa menjadi cambuk. Tanpa kasih, semua dalil bisa menjadi batu.”

Leni memainkan gelasnya. “Kalau begitu, apa inti agama menurutmu?”

“Menundukkan ego.”

“Itu saja?”

“Itu yang paling sulit.”

“Bukan ibadah?”

“Ibadah adalah latihan menundukkan ego. Puasa melatih kita tidak diperbudak nafsu. Shalat melatih kita mengingat bahwa kita bukan pusat semesta. Zakat melatih kita mengakui bahwa harta bukan sepenuhnya milik kita. Haji melatih kita menjadi kecil di antara jutaan manusia yang sama-sama mencari ampun.”

“Dan cinta?”

“Cinta adalah ujian apakah semua ibadah itu berhasil.”

Leni menatap saya lama.

“Maksudmu?”

“Kalau ibadah membuat kita merasa lebih tinggi dari orang lain, mungkin yang tumbuh bukan iman, tapi ego spiritual. Kalau ilmu agama membuat kita mudah menghina, mungkin yang bertambah bukan cahaya, tapi kesombongan. Kalau kita rajin menyebut nama Tuhan tetapi hati penuh kebencian, kita mungkin sedang memakai Tuhan untuk membenarkan luka kita sendiri.”

Leni tidak menjawab. Saya tahu ia sedang berpikir.

Di meja lain, beberapa orang tertawa keras. Seorang penyanyi lounge menyanyikan lagu lama dengan suara serak. Jakarta malam tetap berdenyut dengan cara yang kotor dan indah sekaligus.

“Lalu,” kata Leni akhirnya, “bagaimana dengan orang seperti kamu?”

“Orang seperti saya?”

“Ya. Orang yang bicara Tuhan sambil minum bir. Orang yang bicara cinta ilahi, tapi hidupnya penuh kontradiksi.”

Saya tertawa pelan. “Itu pertanyaan yang tepat.”

“Jawab.”

“Saya tidak pernah mengaku suci,” kata saya pelan. “Saya hanya manusia yang terus berjalan. Saya tetap sujud kepada Tuhan lima kali sehari. Tetapi saya juga tahu diri saya penuh cacat. Kadang saya minum bir. Kadang saya makan babi. Kadang saya masuk karaoke, menyentuh perempuan pemandu lagu, menerima ciuman dari wanita yang bukan mahram. Di hadapan Tuhan, itu dosa. Saya tidak akan membantahnya.”

Saya berhenti sebentar.

“Tetapi saya juga percaya Tuhan Maha Pengampun. Ampunan-Nya jauh lebih besar daripada dosa manusia. Yang saya takutkan bukan hanya dosa saya kepada Tuhan, karena kepada-Nya saya bisa menangis dan memohon ampun. Yang paling saya takutkan adalah dosa kepada manusia. Sebab Tuhan tidak akan menghapus kezaliman saya kepada orang lain sebelum orang itu memaafkan saya.”

Saya menatap Leni.

“Karena itu, sebisa mungkin saya menjaga satu hal, jangan merugikan manusia. Jangan korup. Jangan menipu. Jangan berkhianat. Jangan mengambil hak orang. Saya mungkin buruk dalam banyak hal, tetapi saya tidak ingin menjadi manusia yang membuat orang lain hancur lalu bersembunyi di balik doa.”

Leni terdiam, mungkin itu menyinggungnya sebagai anggota DPR. Ia menunduk. “Sulit.”

“Sangat sulit.”

“Apalagi kalau hidup di Jakarta.”

“Apalagi menjelang Pemilu.”

Ia tertawa kecil, tetapi suaranya tidak selepas tadi. Saya memandangnya. Leni selalu tampak kuat. Cerdas. Tajam. Tidak mudah dibodohi. Tetapi malam itu saya melihat sisi lain darinya,  perempuan yang ingin percaya bahwa agama tidak harus menjadi alat ketakutan, bahwa Tuhan tidak sejauh institusi, dan bahwa cinta tidak selalu harus tunduk pada bahasa kepemilikan.

“Menurutmu,” tanya Leni, “Tuhan lebih dekat kepada orang yang taat atau orang yang cinta?”

“Saya pikir taat tanpa cinta bisa menjadi kering. Cinta tanpa disiplin bisa menjadi liar. Yang ideal adalah taat karena cinta, dan cinta yang mau dididik oleh ketaatan.”

“Aku suka cara kamu melihat Tuhan,” katanya.

Saya diam.

Leni melanjutkan, “Orang yang terlalu rapi dalam agama kadang membuatku takut. Seolah mereka sudah punya daftar siapa yang masuk surga dan siapa yang harus disingkirkan. Kamu tidak begitu. Kamu seperti orang yang berdiri di depan pintu rumah Tuhan, tapi belum berani masuk karena masih sadar sepatumu kotor.”

Saya tertawa pelan. “Kalimatmu lebih bagus dari kalimat saya.”

“Catat. Nanti kamu pakai untuk menggoda perempuan lain.”

“Saya bukan penggoda.”

“Bukan. Tapi kamu membuat orang merasa sedang dipahami. Itu lebih berbahaya daripada menggoda. Apalagi bagi wanita dewasa seperti aku.”

Saya menatapnya. Ada jeda yang tiba-tiba tumbuh di antara kami. Bukan jeda kosong. Jeda yang penuh kemungkinan.

Di luar lounge, Jakarta memasuki malam yang lebih dalam. Di layar televisi kecil dekat bar, berita politik menampilkan pejabat bicara tentang stabilitas nasional dan persiapan Pemilu. Wajah-wajah di layar tampak yakin. Kata-katanya rapi. Tetapi saya tahu, di balik semua itu, banyak orang sedang menata posisi, yang mudah mereka khianati.

Reformasi yang Kehilangan Arah

Tahun 1999, Soeharto sudah tumbang. Orde Baru runtuh dengan cara yang dulu hanya kami bayangkan dalam percakapan sore di café Hotel Sahid. Rupiah jatuh. Bank-bank ambruk. Konglomerat yang dulu tampak tak tersentuh mendadak menjadi debitur bermasalah. Negara yang selama puluhan tahun bicara stabilitas akhirnya dipaksa mengakui bahwa di balik stabilitas itu ada fondasi rapuh: utang valas, kredit kroni, moral hazard, dan ekonomi yang terlalu lama hidup dari proteksi kekuasaan.

Jakarta berubah. Bukan hanya secara politik, tetapi juga secara psikologis. Orang-orang yang dulu berbisik kini berteriak reformasi. Mereka yang dulu tunduk mulai bicara demokrasi. Mereka yang dulu menikmati kedekatan dengan kekuasaan tiba-tiba memakai bahasa transparansi. Banyak yang benar-benar ingin berubah. Tetapi tidak sedikit pula yang hanya mengganti kostum.

Leni tetap menjadi kader partai. Partainya tidak lagi menjadi penguasa parlemen seperti masa lalu. Namun mesin politiknya masih hidup. Struktur organisasinya masih kuat. Jaringan lamanya belum putus. Mereka memang kehilangan mahkota, tetapi tidak kehilangan akses sepenuhnya.

Leni semakin sibuk. Ia sering menjadi mediator bagi pengusaha yang ingin memenangkan lelang aset di BPPN. Ia juga membantu pengusaha lama menyelesaikan kredit macet melalui restrukturisasi, negosiasi, atau skema penyelesaian kewajiban kepada negara.

BPPN menjadi arena baru. Di sana berkumpul utang lama, aset sitaan, bank yang diselamatkan, debitur besar, konsultan asing, lawyer, banker, politisi, dan broker kekuasaan baru. Semua orang bicara pemulihan aset negara. Semua orang bicara transparansi. Semua orang bicara reformasi tata kelola. Tetapi di belakang itu, banyak yang tetap menghitung peluang membeli aset murah dari puing krisis. Reformasi melahirkan bahasa baru. Tetapi nafsu lama belum mati.

Dalam kesibukan itu, Leni perlahan menjauh dari hidup saya. Atau mungkin saya juga menjauh darinya. Ia sibuk dengan partai, BPPN, pengusaha, dan rapat-rapat panjang. Saya sendiri lebih banyak berada di Singapura untuk urusan bisnis. Kadang hubungan berhenti bukan karena ada luka besar. Kadang ia hanya kalah oleh jadwal, kota, ambisi, dan kesibukan yang masing-masing kami anggap penting.

Sampai suatu sore, saya bertemu Leni secara kebetulan di Orchard Road, Singapura. Saya baru keluar dari sebuah gedung perkantoran setelah meeting dengan banker. Cuaca Singapura panas, tetapi tertib. Jalanan bersih. Orang-orang berjalan cepat. Toko-toko mewah memamerkan barang dengan cara yang membuat konsumsi terasa seperti peradaban. Saya melihat Leni berdiri di dekat sebuah butik, berbicara dengan seseorang melalui telepon. Ia mengenakan blazer gelap dan membawa tas kerja. Wajahnya lebih matang. Lebih tegas. Ada kelelahan yang tidak ia punya dulu, tetapi juga ada rasa percaya diri yang lebih keras. Saya berhenti beberapa langkah darinya.

Ketika ia menutup telepon dan menoleh, mata kami bertemu. Ia terdiam. Lalu tersenyum. “Kamu,” katanya.

“Saya kira reformasi sudah membuatmu lupa kepada orang lama.”

Ia tertawa kecil. “Kamu juga menghilang ke Singapura.”

“Saya tidak menghilang. Saya hanya mencari tempat yang tidak terlalu sering berteriak demokrasi sambil memburu rente.”

Leni menggeleng. “Masih sinis.”

“Masih realistis.”

Kami akhirnya duduk di sebuah café di Orchard. Dari kaca, orang-orang berlalu lalang membawa kantong belanja. Singapura tampak seperti kota yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Rapi. Efisien. Tenang. Sangat berbeda dengan Jakarta yang sedang ribut mencari bentuk baru.

Awalnya kami bicara ringan. Tentang teman lama. Tentang Jakarta setelah Soeharto. Tentang partainya. Tentang bisnis saya. Tentang orang-orang yang dulu tampak berkuasa kini datang sebagai pemohon restrukturisasi.

“Kamu sibuk sekali sekarang,” kata saya.

“Negara sedang membongkar reruntuhan,” jawab Leni. “Banyak orang butuh jembatan.”

“Jembatan atau calo?”

Ia menatap saya tajam.

Saya tersenyum. “Maaf. Lidah saya belum ikut reformasi.”

“Tidak semua mediasi itu calo.”

“Saya tahu. Tetapi di negeri kita, batas antara mediasi dan rente sering hanya setipis kartu nama.”

Leni tidak langsung membantah. Ia mengaduk kopinya perlahan. “BPPN memang rumit,” katanya. “Ada aset negara yang harus dipulihkan. Ada debitur yang harus diselesaikan. Ada bank yang sudah runtuh. Ada pengusaha yang sebenarnya masih punya aset produktif, tetapi terseret krisis. Kalau semuanya diperlakukan sebagai penjahat, ekonomi tidak jalan.”

“Saya setuju.”

“Lalu kenapa kamu sinis?”

“Karena banyak orang yang dulu ikut merusak sistem sekarang datang dengan proposal penyelamatan.”

Leni tersenyum pahit.

“Reformasi tidak bisa memilih rakyatnya,” katanya. “Tapi apakah Soeharto salah total? Di mana sebenarnya letak kesalahannya?”

Saya diam sebentar. Pertanyaan itu tidak bisa dijawab dengan slogan. Terlalu banyak orang setelah 1998 merasa cukup mengatakan Orde Baru salah, lalu selesai. Padahal sejarah tidak pernah sesederhana itu. Kesalahan besar sebuah rezim sering bercampur dengan capaian besar yang tidak bisa dihapus begitu saja.

“Dulu,” kata saya mulai bicara, “ketika kita memproklamasikan kemerdekaan, Hatta memperkenalkan gagasan ekonomi Pancasila. Secara moral, gagasan itu indah. Ia berangkat dari kritik terhadap kapitalisme klasik Adam Smith yang berkali-kali melahirkan krisis, ketimpangan, dan dominasi modal. Ekonomi Pancasila ingin meletakkan manusia, gotong royong, dan keadilan sosial sebagai dasar pembangunan.”

“Tapi?” tanya Leni.

“Tapi secara akademis, konsep itu belum menjadi sistem ekonomi operasional yang jelas. Ia kuat sebagai filsafat, tetapi lemah sebagai desain kebijakan. Ia cocok dengan budaya Indonesia yang hidup dalam pola patron-client, komunitas, dan gotong royong. Namun bagaimana menerjemahkannya menjadi sistem fiskal, moneter, industri, perdagangan, dan perbankan? Itu belum selesai.”

Leni mendengar dengan serius.

“Setelah merdeka, sampai akhir 1960-an, kita juga tidak sempat membangun ekonomi secara terstruktur. Kita baru memperoleh pengakuan internasional secara formal pada 1950. Setelah itu, negeri ini sibuk menghadapi pemberontakan demi pemberontakan, ketegangan ideologi, demokrasi parlementer yang rapuh, lalu puncaknya tragedi 1965.”

“Lalu Orde Baru?”

“Orde Baru berdiri secara politik pada 1966. Tetapi legitimasi elektoral baru benar-benar dikonsolidasikan setelah Pemilu 1971. Pada saat itulah para ekonom yang sebelumnya banyak belajar di luar negeri kembali memainkan peran. Salah satunya Soemitro Djojohadikusumo, yang kemudian dikenal sebagai salah satu arsitek ekonomi Orde Baru.”

Saya menyesap kopi.

“Pak Harto bertanya kepada para ekonom itu: apakah kita tetap menerapkan ekonomi Pancasila? Jawabannya tentu ya. Tetapi dalam praktik makro, yang dipakai adalah pendekatan Keynesian-developmentalist. Negara harus hadir. Negara memimpin pembangunan. Negara mengarahkan kredit, investasi, infrastruktur, pangan, industri dasar, dan stabilitas.”

“Karena Soemitro sosialis?” tanya Leni.

“Secara intelektual, Soemitro memang dekat dengan semangat sosial-demokrat. Ia percaya negara harus hadir dalam pembangunan. Pak Harto sendiri tidak terlalu peduli apakah itu Keynes, Rostow, atau teori siapa. Yang penting baginya, pendekatan itu bisa dibungkus sebagai ekonomi Pancasila dan bisa dijalankan secara strategis.”

“Strategis seperti militer,” kata Leni.

“Ya. Pak Harto perwira militer. Ia terbiasa berpikir dalam tahapan, sasaran, sumber daya terbatas, dan kemenangan jangka panjang. Pertanyaannya sederhana: bagaimana mencapai tujuan Pancasila, sementara SDM masih tradisional dan modal sangat terbatas?”

“Jawaban Soemitro?”

“Pembangunan bertahap lima tahunan. Repelita.”

Saya menyandarkan tubuh.

“Secara konseptual, Repelita banyak dipengaruhi gagasan W.W. Rostow tentang tahapan pertumbuhan ekonomi. Negara berkembang tidak bisa langsung melompat menjadi negara industri maju. Ia harus melalui tahap-tahap: membangun sektor tradisional, memperkuat prasyarat take off, masuk industrialisasi, lalu menuju konsumsi massal.”

Leni mengangguk.

“Tahap pertama,” kata saya, “fokus membangun ekonomi rakyat dengan target swasembada pangan. Mayoritas penduduk masih bekerja di sektor pertanian dan nelayan. Maka negara harus memimpin pembangunan pertanian, irigasi, pupuk, bibit, penyuluhan, koperasi, dan stabilisasi harga. Pangan adalah fondasi.”

“Tahap kedua?”

“Sambil mengejar swasembada, negara membangun industri hulu: pabrik pupuk, petrokimia, baja, kilang minyak, dan infrastruktur energi. Tujuannya agar sektor pertanian tidak bergantung penuh pada impor input dan agar transportasi produk pertanian lebih efisien.”

“Tahap ketiga?”

“Modernisasi jaringan perdagangan dan distribusi. BUMN niaga seperti Panca Niaga, Kerta Niaga, dan lembaga semacam Bulog diperkuat. Negara ingin mengendalikan pasokan, menjaga harga, mengelola ekspor-impor komoditas, dan memastikan kebutuhan pokok tidak sepenuhnya dikuasai pasar liar.”

“Tahap keempat?”

“Ketika sektor pertanian dianggap cukup kuat, investasi swasta dan asing mulai dibuka lebih luas untuk industri substitusi impor. Sektor perbankan diperkuat agar bisa menjadi sumber pembiayaan industrialisasi.”

“Tahap kelima?”

“Industri berorientasi ekspor. Setelah basis pangan, industri dasar, perdagangan, dan perbankan terbentuk, Indonesia diharapkan bisa take off.”

Leni menatap saya. “Dan menurutmu itu berhasil?”

“Sebagian besar berhasil pada fase awal. Tahun 1984 kita berhasil mencapai swasembada beras. Pertanian menjadi lebih tangguh. Jaringan koperasi dan Bulog memainkan peran penting sebagai penyangga pasar. Industri dasar dibangun. Pertamina direvitalisasi. Kilang minyak, pabrik pupuk, petrokimia, baja, dan industri strategis mulai tumbuh.”

“Tapi ongkosnya mahal.”

“Sangat mahal. Negara membutuhkan dana besar. Sementara penerimaan pajak rendah dan devisa terbatas. Maka ketergantungan terhadap utang luar negeri melalui pinjaman bilateral dan multilateral menjadi besar.”

“Tidak ada free lunch.”

“Betul. Utang itu membawa trade off. Sebagian berupa konsesi kepada asing untuk mengeksploitasi sumber daya alam. Masalahnya, eksploitasi SDA itu tidak cukup kuat mendorong tumbuhnya industri domestik. Nilai tambah banyak mengalir keluar. Bagi hasil SDA tidak cukup signifikan untuk menutup kebutuhan pembiayaan industrialisasi.”

Leni diam.

“Di sinilah tekanan mulai muncul,” lanjut saya. “Memasuki Repelita V dan VI, Pak Harto melonggarkan sektor keuangan. Pembukaan bank baru dipermudah. Bank-bank diberi akses berutang ke luar negeri. Ada jaminan dan backstop dari sistem yang membuat banyak pelaku merasa aman mengambil risiko.”

“Lalu utang luar negeri membesar.”

“Dalam waktu singkat, utang luar negeri swasta dan perbankan melonjak. Ketika kewajiban valas lebih besar daripada cadangan devisa, rupiah menjadi rentan. Begitu kepercayaan hilang, kurs jatuh. Dampaknya sistemik. Krismon terjadi.”

“Tapi rakyat?”

“Nah, ini menarik. Krisis itu menghantam negara, perbankan, konglomerat, dan kelas kota. Tetapi sebagian rakyat di sektor pertanian justru mendapat keuntungan dari kenaikan harga komoditas. Petani kopi, lada, cengkeh, dan komoditas ekspor lain menikmati harga yang melonjak karena rupiah melemah. Banyak orang kaya baru justru lahir dari desa. Yang krisis sebenarnya pemerintah dan sistem keuangan, bukan seluruh rakyat.”

Saya berhenti sejenak. Leni menatap saya, asyik menyimak. “Apa yang bisa kita pelajari dari Orde Baru?” kara saya retorik

Ia tidak menjawab.

“Sederhana. Selama negara memimpin pembangunan dengan disiplin Keynesian-developmentalist, hasilnya ada. Tetapi begitu kebebasan ekonomi diserahkan terlalu cepat kepada dunia usaha tanpa governance kuat, hanya sekitar sepuluh tahun saja moral hazard, KKN, dan ekspansi utang tidak terkendali. Puncaknya krismon.”

“Jadi menurutmu, kalau Pak Harto tetap mempertahankan sistem ekonomi Keynesian, Indonesia bisa lebih hebat dari China?”

“Bisa saja. Kita punya modal sosial, pertanian, SDA, pasar besar, dan posisi strategis. Tapi itu mensyaratkan hukum kuat, elite disiplin, dan bisnis tidak merampok negara dari dalam.”

“Jadi yang salah bukan teorinya?”

“Tidak ada yang salah dengan Keynes, ketika negara kuat diperlukan untuk mengarahkan pembangunan. Tidak ada yang salah dengan strategi pembangunan bertahap. Dalam pembangunan, selalu ada hal yang dikorbankan. Yang salah adalah attitude elite dan pelaku ekonomi. Program negara yang seharusnya untuk kepentingan nasional berubah menjadi kendaraan kepentingan pribadi.”

Leni mengangguk. “Benar,” katanya. “Tapi reformasi bisa memilih arsitekturnya.”

Saya menatapnya.

“Nah, mulai lagi,” katanya. “Arsitektur apa?”

“Arsitektur politik-ekonomi.”

Leni tersenyum. “Aku yakin reformasi akan mengoreksi kesalahan Orde Baru.”

“Saya tidak seyakin kamu.”

“Kenapa?”

“Karena saya mulai membaca beberapa rancangan undang-undang. RUU Migas. RUU Perbendaharaan Negara. RUU Pemilu. Arah besarnya membuat saya khawatir.”

Leni mengangkat alis. “RUU Pemilu membuatmu khawatir?”

“Ya.”

“Bukankah itu inti reformasi? Pemilu lebih terbuka, partai lebih bebas, rakyat memilih.”

“Demokrasi prosedural memang perlu. Tetapi demokrasi yang hanya berhenti pada prosedur bisa melahirkan elite baru. Pemilu bisa bebas, tetapi kalau dibiayai modal besar, kandidat akhirnya bergantung kepada pemilik uang. Partai menjadi kendaraan transaksi. Negara berubah dari istana tunggal menjadi pasar kekuasaan yang lebih ramai.”

Leni diam.

Saya melanjutkan, “Kita mungkin akan mengganti sentralisasi Orde Baru dengan desentralisasi. Dulu akses terpusat di satu istana. Nanti akses tersebar ke banyak partai, banyak fraksi, banyak kepala daerah, dan banyak broker. Kelihatannya demokratis, tetapi sumber daya negara tetap diperebutkan oleh modal.”

“Setidaknya ada koreksi publik.”

“Ada. Tetapi publik butuh institusi kuat. Kalau hukum lemah, demokrasi hanya menjadi ritual lima tahunan untuk melegitimasi siapa yang boleh mengendalikan rente.”

Leni menyesap kopinya. “Bagaimana dengan RUU Migas?” tanyanya.

“Itu lebih serius.”

“Kenapa?”

“Saya melihat kecenderungan menyerahkan pengelolaan sumber daya alam terlalu jauh kepada mekanisme pasar dan modal. Kita bicara liberalisasi, efisiensi, kompetisi, investasi asing. Semua kata itu tidak salah. Tetapi kalau desainnya tidak hati-hati, negara kehilangan kendali atas sektor strategis.”

“Bukankah Orde Baru juga dikritik karena negara terlalu dominan?”

“Yang salah bukan negara dominan. Yang salah adalah negara dominan tetapi dikuasai patronase. Jangan salah diagnosis. Kalau penyakitnya KKN, obatnya bukan membuat negara lemah. Obatnya adalah memperkuat institusi, hukum, transparansi, dan akuntabilitas.”

Leni menatap saya lama.

Saya melanjutkan, “Pasal 33 UUD 1945 jelas memberi mandat bahwa cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Dikuasai bukan berarti semuanya harus dikerjakan birokrasi. Tetapi negara harus memegang kendali strategis lewat regulasi, cadangan, harga, kontrak, produksi, distribusi, dan arah industrialisasi.”

“Kamu terdengar seperti nasionalis ekonomi.”

“Saya tidak anti pasar. Saya hanya tidak ingin negara menyerahkan sumber dayanya kepada pasar tanpa kapasitas mengendalikannya.”

“Adam Smith pasti tersinggung.”

Saya tertawa. “Justru tidak. Adam Smith percaya pasar, tetapi ia juga sadar pentingnya moral sentiments, keadilan, dan bahaya monopoli. Banyak orang mengutip invisible hand, tapi lupa bahwa pasar bisa rusak oleh kolusi, rente, dan konsentrasi kekuasaan ekonomi.”

“Dan Keynes?”

“Keynes mengajarkan bahwa negara harus hadir ketika pasar gagal. Investasi publik, stabilisasi siklus, full employment, dan pengelolaan demand. Dalam negara berkembang, peran negara bahkan lebih penting karena pasar domestik belum matang, industri belum kuat, dan modal nasional belum cukup dalam.”

Leni tersenyum. “Jadi kamu tetap bersikukuh pada Adam Smith dan Keynes sekaligus?”

“Ya. Pasar perlu kebebasan untuk menciptakan efisiensi. Negara perlu kekuatan untuk menjaga arah, koreksi, dan keadilan. Keduanya tidak boleh dipertentangkan secara bodoh.”

“Lalu BI?”

Saya tahu pertanyaan itu akan datang.

“Sekarang orang bicara BI harus independen,” kata Leni. “Bukankah itu penting agar moneter tidak dipakai pemerintah seperti zaman Orde Baru?”

“Saya paham argumennya. Tetapi saya tidak sepakat kalau independensi BI dianggap obat tunggal.”

“Kenapa?”

“Karena masalah Orde Baru bukan semata BI tidak independen. Masalahnya adalah kelembagaan lemah, hukum tidak tegak, akuntabilitas rusak, dan kekuasaan terlalu personal. Bank sentral di bawah pemerintah tidak otomatis buruk kalau institusinya kuat dan kebijakannya disiplin.”

“Contohnya?”

“China.”

Leni tersenyum. “Kamu mulai membawa China.”

“Kenapa tidak? Bank sentral China tidak independen seperti model Barat. Tetapi mereka bisa menjaga arah kredit, stabilitas sistem keuangan, dan industrial policy karena negara punya kapasitas, disiplin teknokratik, dan kontrol kelembagaan yang kuat.”

“China bukan demokrasi.”

“Benar. Kita tidak perlu meniru sistem politiknya. Tetapi kita perlu belajar bahwa masalah utama bukan sekadar independen atau tidak independen. Yang penting adalah kualitas institusi, hukum, kompetensi teknokrat, dan disiplin kebijakan.”

Leni diam, tampak berpikir.

Saya berkata lagi, “Kalau BI independen tetapi sistem politik dikuasai elite, fiskal tidak disiplin, hukum lemah, dan perbankan tetap bisa dilobi, maka independensi hanya menjadi pagar yang indah di tanah yang rapuh.”

“Jadi menurutmu reformasi salah arah?”

“Belum tentu. Tapi saya khawatir kita terlalu sibuk membongkar Orde Baru tanpa membangun desain negara yang kuat.”

“Desain negara seperti apa?”

“Pertama, sistem pemilu yang menjamin meritokrasi dan membatasi dinasti politik.”

Leni tertawa kecil. “Itu ideal sekali.”

“Memang. Tapi kalau tidak, partai akan menjadi perusahaan keluarga. Politik akan diwariskan, bukan diperjuangkan. Orang masuk parlemen bukan karena kapasitas, tetapi karena uang, nama keluarga, dan jaringan patronase.”

“Kedua?”

“Negara harus tetap mengontrol sumber daya strategis sesuai Pasal 33. Bukan untuk membangun birokrasi gemuk, tetapi untuk memastikan SDA menjadi basis industrialisasi, bukan sekadar komoditas ekspor dan sumber rente.”

“Ketiga?”

“Hukum harus tegak. Tanpa hukum, pasar menjadi liar dan negara menjadi alat kelompok kuat. Tanpa hukum, demokrasi hanya memperbanyak pintu transaksi.”

Leni menatap saya. “Kamu terlalu skeptis.”

“Saya ingin optimistis. Tapi RUU yang saya baca membuat saya sulit percaya.”

“Reformasi butuh kompromi.”

“Betul. Tapi kompromi tanpa arah hanya melahirkan negara yang berjalan mundur sambil menyebutnya transisi.”

Leni tertawa, tetapi ada getir di wajahnya. “Kamu tahu,” katanya, “di Jakarta, semua orang merasa paling tahu arah reformasi. Aktivis, politisi, pengusaha, ekonom, lawyer, asing, IMF, konsultan. Semua membawa resep.”

“Dan siapa yang mendengar rakyat?”

Ia diam.

Saya melanjutkan, “Rakyat ingin hidup lebih baik. Tetapi elite bicara reformasi sebagai desain kekuasaan. Pengusaha bicara reformasi sebagai peluang membeli aset murah. Partai bicara reformasi sebagai kesempatan masuk kabinet. Asing bicara reformasi sebagai liberalisasi pasar. Semua punya agenda.”

“Termasuk kamu.”

“Saya juga punya agenda.”

“Apa?”

“Jangan sampai negara ini hanya mengganti tuan.”

Leni menatap saya tajam.

Di luar café, Orchard Road terus bergerak. Orang-orang membeli barang. Anak muda tertawa. Turis mengambil foto. Singapura seperti tidak peduli pada percakapan kami tentang Indonesia yang sedang mencari dirinya.

“Kadang aku iri dengan kota ini,” kata Leni.

“Singapura?”

“Ya. Kecil, tapi tahu cara mengurus dirinya.”

“Karena mereka tidak punya kemewahan untuk bodoh.”

“Indonesia punya?”

“Indonesia terlalu kaya sehingga elite-nya merasa kesalahan selalu bisa ditutup dengan sumber daya baru.”

Leni tersenyum sedih. “Kamu masih sama,” katanya.

“Lebih tua sedikit.”

“Lebih pahit.”

“Mungkin.”

Ia menatap saya lama. “Kita dulu pernah bicara di Hotel Sahid. Kamu bilang kalau ruang moneter menyempit, Orde Baru sulit bertahan.”

“Dan ternyata?”

“Kamu benar.”

“Saya tidak senang benar.”

“Kenapa?”

“Karena kebenaran yang datang lewat krisis selalu terlalu mahal.”

Leni menunduk. “Kali ini ramalanmu apa?” tanyanya pelan.

Saya memandang keluar kaca. “Kita akan punya demokrasi langsung. Tapi belum tentu punya republik.”

Ia menatap saya.

“Maksudmu?”

“Demokrasi bicara prosedur memilih penguasa. Republik bicara kepentingan umum. Kalau demokrasi dikuasai uang, dinasti, dan pasar bebas tanpa kontrol negara, maka kepentingan umum akan kalah oleh kepentingan privat. Kita akan sibuk pemilu, debat, koalisi, dan kabinet. Tapi sumber daya tetap mengalir kepada yang punya modal.”

“Kita tidak ke mana-mana,” kata Leni pelan.

Leni,” kata saya. Ia menatap saya. “Kadang kita harus tetap bekerja, meskipun tahu sistemnya tidak sempurna.”

“Itu hiburan?”

“Bukan. Itu cobaan bagi orang beriman. Pada akhirnya semua manusia akan mati. Dan setiap orang akan diadili sendiri sendiri di hadapan Tuhan.”

Usia yang Tidak Lagi Berbohong

Tahun 2004, Leni pindah ke luar negeri. Saya sendiri hijrah ke China. Setelah itu, kami tidak lagi bertemu. Bukan karena bertengkar. Bukan pula karena sengaja saling menghapus. Hidup hanya mengambil jalurnya masing-masing. Leni pergi bersama dunia politik dan bisnis yang semakin global. Saya pergi bersama dunia China yang sedang membuka dirinya dengan kecepatan yang sulit dipercaya. Kami sama-sama bergerak. Sama-sama sibuk. Sama-sama merasa punya alasan untuk tidak menoleh terlalu lama ke belakang.

Tahun demi tahun lewat. Orde Baru tinggal catatan sejarah. Reformasi menjadi kebiasaan baru. Partai berganti koalisi. Presiden berganti wajah. Konglomerat lama sebagian tumbang, sebagian berganti kulit, sebagian makin kuat dengan bendera baru. Demokrasi berjalan. Pemilu berjalan. Pasar berjalan. Tetapi pertanyaan lama tetap tinggal: apakah kita benar-benar bergerak maju, atau hanya berputar dengan kostum yang berbeda?

Tahun 2026, saya bertemu Leni lagi secara kebetulan. Di Plaza Senayan. Saya baru keluar dari sebuah toko buku ketika melihat seorang wanita berjalan pelan tetapi tegap. Rambutnya sudah memutih sebagian, namun tertata rapi. Wajahnya tidak muda lagi, tetapi tetap segar. Tubuhnya tegak. Langkahnya stabil. Tidak ada kesan manula. Tidak ada sikap orang yang dikalahkan usia.

Saya menatapnya beberapa detik. Ia menoleh. Mata kami bertemu. Waktu seperti berhenti sebentar.

“ Ale?” katanya.

“Leni?”

Ia tertawa kecil. Tawa yang dulu pernah saya dengar di café Hotel Sahid, ketika ia mentertawakan saya yang bicara tentang Tuhan dengan mulut penuh busa bir.

Saya menghampirinya. Kami berjabat tangan. Lalu, entah mengapa, sama-sama diam. Usia membuat manusia tahu bahwa tidak semua pertemuan lama harus dibuka dengan banyak kalimat. Kadang cukup saling melihat dan mengakui: ternyata kita masih ada.

“Kamu kelihatan sehat,” kata saya.

“Kamu masih kekar,” jawabnya.

“Usia saya enam puluh tiga.”

“Saya tujuh puluh dua,” katanya, sambil tersenyum. “Tapi jangan pakai itu sebagai alasan memperlakukan saya seperti nenek-nenek.”

“Saya tidak berani. Dari dulu kamu lebih berbahaya daripada usiamu.”

Ia tertawa. Saya mengajaknya duduk di café. Kami memilih meja di sudut. Plaza Senayan sore itu ramai. Orang-orang muda berlalu lalang membawa tas belanja, ponsel, kopi, dan wajah yang tampak yakin bahwa hidup masih panjang. Saya dan Leni duduk seperti dua arsip tua yang kebetulan dibuka kembali di tengah pusat belanja modern.

“Kamu tinggal di mana sekarang?” tanya saya.

“Amerika,” jawabnya. “Sebagian besar waktu di sana.”

“Sejak 2004?”

“Ya. Awalnya hanya pindah sementara. Lalu keterusan.”

“Apa yang kamu lakukan di sana?”

Ia tersenyum. “Banyak hal. Saya sempat menyelesaikan S3 ekonomi di Harvard.”

Saya mengangkat alis. “Akhirnya kamu jadi akademisi?”

“Tidak sepenuhnya. Saya terlalu suka dunia nyata untuk dikurung kampus.”

“Lalu?”

“Saya berbisnis sebagai agent barang modal untuk negara berkembang. Mesin industri, alat energi, equipment pelabuhan, sistem transportasi, semacam itu. Sekaligus membantu lobi soft loan dari lembaga multilateral.”

Saya tertawa kecil. “Jadi kamu tetap di antara politik, bisnis, dan utang.”

“Dan kamu tetap menyebutnya dengan nada sinis.”

“Saya hanya konsisten.”

Leni menyesap kopinya.

“Dunia berkembang tidak pernah lepas dari barang modal,” katanya. “Mereka ingin industrialisasi, tetapi tidak punya dana murah. Mereka ingin teknologi, tetapi tidak punya bargaining. Mereka ingin proyek cepat, tetapi lemah dalam studi kelayakan. Jadi peran orang seperti saya adalah menjembatani.”

“Jembatan atau broker?”

Ia menatap saya tajam, lalu tersenyum. “Kamu tidak berubah.”

“Saya bertambah sopan sedikit.”

“Tidak terasa.”

Kami tertawa. Percakapan mulai mencair. Leni bercerita tentang hidupnya di Amerika. Tentang musim dingin yang awalnya ia benci. Tentang perpustakaan Harvard yang membuatnya merasa terlambat menjadi mahasiswa. Tentang dunia multilateral yang sopan di permukaan, tetapi sangat keras dalam negosiasi. Tentang negara-negara berkembang yang selalu datang membawa proposal besar, tetapi sering tidak siap dengan data, governance, dan kemampuan eksekusi.

Lalu tiba-tiba ia menyebut nama seorang wanita. “Di Harvard, saya punya kenalan. Namanya Jeni.”

Saya diam.

“Dia kenal kamu,” kata Leni.

Saya tetap diam.

“Ayahnya dari keluarga old money di Singapore. Dia dikirim ke Harvard oleh keluarganya. Cantik. Pintar. Sangat percaya diri.”

Saya diam.

“Dia pernah jatuh cinta kepadamu,” kata Leni pelan.

Saya menatapnya.

Leni tersenyum, tetapi senyumnya tidak ringan. “Namun akhirnya dia kecewa. Katanya kamu tidak mau mencampurkan hubungan bisnis dengan cinta. Kamu memberinya jarak. Kamu membuat dia merasa dekat, tapi tidak pernah benar-benar diberi tempat.”

Saya diam.

Tidak semua kebenaran perlu diletakkan di atas meja, apalagi di depan Leni. Ada bagian dari masa lalu yang lebih baik tetap menjadi ruang gelap dalam diri sendiri. Bukan karena saya ingin berbohong, tetapi karena tidak semua pengakuan membuat orang lain lebih ringan. Saya tidak perlu bercerita kepadanya bahwa hubungan saya dengan Jeni sejak awal tidak sepenuhnya lahir dari ketulusan.

Saat itu saya sedang bangkrut. Saya tidak punya aset cukup untuk menjadi jaminan kredit bank. Neraca pribadi saya buruk. Reputasi bisnis saya retak. Di mata bank, saya bukan lagi debitur yang menarik. Tetapi saya masih punya satu hal, yaitu jaringan. Dan dalam dunia bisnis, kadang jaringan menjadi collateral yang tidak tertulis. Orang tidak selalu memberi uang karena melihat aset. Kadang mereka memberi ruang karena percaya pada akses, reputasi, keberanian, dan kemampuan seseorang untuk kembali berdiri.

Jeni adalah bagian dari jaringan itu. Saya tidak pernah menjual cinta kepadanya. Tetapi saya tahu, kehadirannya membuka pintu. Nama keluarganya, lingkaran sosialnya, dan kepercayaan yang ia berikan kepada saya ikut menjadi jembatan ketika saya sedang membutuhkan modal untuk bangkit. Semua komitmen bisnis saya lunasi. Tanpa ada hutang menggantung.

Itulah sisi diri saya yang tidak ingin saya tunjukkan kepada Leni. Sebab dalam bisnis, saya bisa menyebutnya strategi. Dalam keuangan, saya bisa menyebutnya social capital. Dalam bahasa bank, itu bisa disebut intangible collateral.

Leni menatap saya lama. “Dari cerita Jeni, saya sadar,” katanya, “bukan hanya saya yang senasib dengan dia.”

Saya tidak menjawab.

“Ada wanita lain. Dan lain lagi.”

“Leni…”

Ia mengangkat tangan pelan. “ Kamu tidak salah. Yang salah kami…”

Saya menunduk.

Ia melanjutkan, “Saya dan Jeni tidak pernah menikah sampai kini.”

Kalimat itu jatuh di meja seperti gelas yang tidak pecah, tetapi membuat semua orang berhenti bergerak.

“Dulu,” kata Leni, “saya pikir kamu pria naif. Kini saya sadar kamu sangat tahu diri. Tahu batas kamu sebagai family man.”

Leni mengangguk dengan senyuman, seperti orang yang sudah lama tidak membutuhkan pengakuan, tetapi tetap merasa perlu mengucapkannya sekali.

Setelah itu, entah bagaimana, percakapan kami bergeser kembali ke politik dan ekonomi. Mungkin karena itulah cara kami menghindari luka yang terlalu personal. Sejak dulu, ketika hati terlalu dekat, kami lari ke negara, pasar, Tuhan, atau teori. Seolah membicarakan bangsa lebih mudah daripada membicarakan diri sendiri.

“Bagaimana kamu melihat Indonesia sekarang?” tanya Leni.

Saya menyandarkan tubuh. “Tidak baik-baik saja.”

Ia tersenyum kecil. “Jawabanmu selalu dimulai dari awan gelap.”

“Karena saya tidak ingin menjual matahari palsu.”

“Presiden sekarang?” tanyanya.

Saya diam sebentar.

“Dia mulai menyalahkan orang kaya dan asing sebagai penyebab ketidakstabilan ekonomi makro,” kata saya. “Itu tanda dia tidak punya cukup alasan akademis untuk meyakinkan rakyat. Maka jalan mudahnya adalah memakai bahasa sosialisme.”

Leni menatap saya. “Menurutmu itu salah?”

“Yang salah bukan membela rakyat kecil. Yang salah adalah memakai rakyat kecil sebagai panggung kemarahan ketika kebijakan sendiri tidak bekerja. Sosialisme sebagai keberpihakan bisa mulia. Tetapi sosialisme sebagai pelarian dari kegagalan bersaing secara cerdas hanya menjadi retorika frustrasi.”

Leni mengaduk kopinya. “Mungkin dia berharap surplus ekspor bisa membantu menjaga rupiah.”

“Tadinya mungkin. Tapi sekarang kita menghadapi tekanan lain. Neraca sudah terpukul. Defisit neraca dagang, defisit neraca pembayaran. Impor BBM menyedot devisa. Kalau pemerintah tetap sombong mengatakan BBM subsidi tidak perlu naik, beban fiskal dan eksternal akan makin berat.”

“Rakyat tidak siap harga BBM naik.”

“Benar. Tapi negara juga tidak bisa terus-menerus berpura-pura biaya tidak ada. Setiap subsidi yang tidak didisiplinkan akan pindah menjadi tekanan lain berupa defisit fiscal melebar, utang, inflasi, atau kurs.”

Leni mengangguk pelan. “Sulit menjaga defisit di bawah tiga persen?”

“Sangat sulit, kalau belanja populis tetap dipertahankan dan penerimaan pajak melemah.”

“Karena manufaktur?”

Saya mengangguk.

“PMI manufaktur Indonesia Juni 2026 jatuh ke 46,9. Itu kontraksi. Kalau mesin produksi melemah, dampaknya bukan hanya pabrik. PHK meluas, daya beli turun, pajak turun, dan industri yang masih bergantung pada input impor mulai merasakan inflasi biaya.”

“Tax ratio?”

“Sulit keluar dari satu digit kalau basis produksi melemah, ekonomi informal besar, dan belanja negara makin banyak didorong oleh program yang efek produktivitasnya belum jelas.”

“Program makan bergizi?”

“MBG dan KDMP sulit dihapus secara politik. Begitu program populis diberi bendera moral, siapa pun yang mengkritik akan dituduh anti-rakyat. Padahal pertanyaan utamanya bukan niat. Pertanyaan utamanya: apakah negara punya kapasitas fiskal, governance, dan delivery system untuk menjalankannya tanpa kebocoran?”

Leni tersenyum pahit. “Pertanyaan lama. Governance.”

“Ya. Kita selalu kembali ke situ.”

“Dan Danantara?” tanyanya.

Saya menatapnya. “Kamu mengikuti juga?”

“Saya masih membaca.”

“Mungkin pemerintah berharap Danantara menjadi lead untuk menarik investor asing. Tetapi harapan itu jauh dari mudah. Investor global tidak hanya melihat narasi. Mereka melihat governance, rule of law, konsistensi kebijakan, daya saing, kepastian kontrak, dan kemampuan eksekusi.”

“IMD?”

“Peringkat daya saing kita turun. Itu sinyal bahwa Indonesia makin jauh dari radar investor yang serius. Orang tidak mau menanam modal besar di negara yang tata kelolanya tidak jelas, implementasinya kacau, dan pejabatnya lebih banyak pidato daripada memperbaiki sistem.”

Leni menatap keluar café. Di luar, anak-anak muda tertawa sambil membawa minuman dingin. Dunia mereka mungkin belum terlalu peduli pada defisit, PMI, rupiah, atau daya saing.

“Mungkin pemerintah akan mengubah narasi,” kata Leni.

“Pasti.”

“Dari fundamental kuat ke nasionalisme?”

Saya tersenyum. “Kamu masih tajam.”

“Dulu aku belajar dari kamu.”

“Jangan salahkan saya.”

Ia tertawa kecil.

Saya melanjutkan, “Kalau narasi ekonomi tidak lagi meyakinkan, maka api nasionalisme akan dikobarkan. Bendera Merah Putih akan dikibarkan lebih sering. Suara buzzer pemerintah akan berubah, bukan lagi IHSG menuju bulan, bukan lagi fundamental kuat, tetapi anti-asing, anti-orang kaya, anti-elite ekonomi.”

“Padahal?”

“Padahal banyak dari mereka menikmati kemewahan jabatan yang justru berasal dari eksploitasi orang miskin dan bodoh. Mereka butuh rakyat marah, tetapi tidak ingin rakyat paham.”

Leni menatap saya. “Kasar.”

“Realitas lebih kasar.”

“Yang waras?”

“Senyum dan diam saja. Tonton sampai di mana pemerintah bermain-main dengan waktu.”

“Buying time?”

“Ya. Mereka lupa, pemilik waktu adalah Tuhan. Sehebat apa pun manusia buying time, ongkosnya akan mahal. Dalam ekonomi, waktu yang dibeli dengan utang, subsidi, manipulasi narasi, dan penundaan reformasi akan datang kembali sebagai tagihan.”

Leni diam lama.

“Kamu masih seperti dulu,” katanya. “Di Hotel Sahid kamu meramal Orde Baru sulit bertahan kalau ruang moneter menyempit. Di Orchard kamu bilang reformasi bisa melahirkan demokrasi prosedural yang dikuasai modal. Sekarang kamu bilang nasionalisme akan dipakai untuk menutup kegagalan ekonomi.”

“Saya tidak ingin benar.”

“Tapi kamu sering benar.”

“Karena saya tidak membaca pidato. Saya membaca insentif.”

Leni tersenyum. “Dan manusia?”

“Saya membaca manusia lebih buruk daripada membaca ekonomi.”

Ia menatap saya. Kami sama-sama diam. Percakapan itu kembali ke tempat yang kami hindari. Jeni. Leni. Wanita-wanita lain. Dan saya.

“ Ale,” kata Leni pelan.

“Ya?”

“Kamu tahu apa yang paling lucu dari hidup?”

“Apa?”

“Kita dulu sering bicara negara ini tidak ke mana-mana. Ternyata kita juga begitu.”

Saya menatapnya.

“Kita bergerak jauh,” lanjutnya. “Saya ke Amerika. Kamu ke China. Saya belajar di Harvard. Kamu membangun bisnis di Asia. Saya bertemu lembaga multilateral. Kamu bertemu pabrik, bank, investor, pemerintah. Tapi ada bagian dari diri kita yang tetap tinggal di café Hotel Sahid itu.”

Saya tersenyum getir. “Kita tidak ke mana-mana,” kata saya.

Leni mengangguk pelan. “Ya. Kita tidak ke mana-mana.”

Di usia tujuh puluh dua, Leni tidak lagi terlihat sebagai kader partai muda yang dulu percaya reformasi akan mengoreksi kesalahan Orde Baru. Di usia enam puluh tiga, saya tidak lagi pria muda yang merasa bisa membaca masa depan hanya dari aroma uang dan politik.

Kami sudah terlalu tua untuk percaya bahwa hidup bisa diselesaikan dengan argumen. Tetapi kami juga belum cukup suci untuk berhenti berdebat.

“Apakah kamu bahagia?” tanya saya.

Leni tersenyum. “Pertanyaan yang terlambat tiga puluh tahun.”

“Jawab saja.”

“Saya tidak tahu. Saya punya uang. Saya punya rumah. Saya punya jaringan. Saya punya gelar. Saya pernah duduk di banyak meja penting. Tapi bahagia?” Ia menggeleng pelan. “Mungkin saya hanya tidak kalah.”

“Kenapa tidak menikah?”

Ia menatap saya lama.

“Karena saya terlalu lama membandingkan pria dengan sesuatu yang tidak pernah saya miliki.”

Saya diam.  Leni melihat jam. “Saya harus pergi,” katanya.

Kami berdiri.

Di depan café, kami saling menatap. Tidak ada pelukan. Tidak ada drama. Tidak ada janji akan sering bertemu. Kami sudah terlalu tua untuk janji yang lahir dari nostalgia.

“ Ale,” kata Leni.

“Ya?”

“Jaga dirimu.”

“Kamu juga.”

Ia berjalan pergi. Tubuhnya tetap tegap. Langkahnya tetap rapi. Usia tidak membuatnya tampak kalah. Pada dirinya masih ada disiplin lama: cara berdiri, cara membawa tas, cara menjaga wajah agar tidak terlalu banyak memperlihatkan luka.

Tetapi saya tahu, seperti saya, ia membawa ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh gelar, harta, bisnis, atau perjalanan jauh. Ada bagian dari hidup yang tidak bisa ditebus oleh pencapaian. Ada kehilangan yang tidak bisa dirapikan oleh waktu. Ada sunyi yang tetap tinggal, bahkan setelah seseorang berhasil menaklukkan banyak kota.

Kami menua bersama zaman. Kami hidup melewati delapan presiden. Kami melihat kekuasaan berganti wajah, partai berganti slogan, gedung bertambah tinggi, jalan tol bertambah panjang, dan bahasa politik terus diperbarui. Tetapi semakin tua saya, semakin terasa bahwa negeri ini belum benar-benar lepas dari kolonialisme.

Hanya bentuknya yang berganti.

Dulu kolonialisme datang dengan kapal, serdadu, dan administrasi penjajahan. Kini ia datang lewat utang, pasar, kontrak, teknologi, algoritma, konsesi sumber daya, dan elite lokal yang terlalu senang menjadi perantara. Dulu bangsa ini diperintah dari luar. Kini sering kali ia dikendalikan dari dalam oleh mereka yang pikirannya sudah lebih dulu menyerah.

Usia bertambah. Era berganti. Presiden datang dan pergi. Namun kita tetap bertanya dengan getir, apakah kita sungguh sudah merdeka, atau hanya belajar menjadi penjajah bagi diri sendiri?.