Pengantar.

Berdasarkan data terbaru dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), jumlah rekening simpanan valuta asing (valas) di bank umum Indonesia per Februari 2026 mencapai sekitar 7,67 juta rekening. Angka ini naik sangat tajam sekitar 50,8% secara tahunan (yoy).  Sementara nominal total simpanan valas tercatat sekitar Rp 1.487 triliun per Februari 2026 . Sebagai pembanding. Total rekening simpanan rupiah mencapai sekitar 658 juta rekening. Sehingga rekening valas hanya sekitar ±1% dari total rekening simpanan nasional.

Mungkin hanya 1% member ekosistem banking di Indonesia yang pernah pegangn uang pecahan USD 100. Selebih pernah lihat namun engga pernah pegang. Apapun retorika optimism yang disampaikan buzzer dan pemerintah, hanya didengar oleh 99% yang jelas engga pernah gunakan USD untuk transaksi. Mereka iya aja, selagi barang barang engga naek harganya dan kerja engga di pHK dan upah engga naik. Mereka iya atau engga, engga ngaruh dengan kurs.

Nah 1 % yang biasa transaksi valas dan pegang uang asing, itu tidak bergerak dengan narasi pemerintah. Udah pasti engga mempan dengan omongan inflluencer bayaran. Mereka kaya dan orang kaya pasti sedikt lebih cerdas daripada orang bokek. Apalagi kaya dengan mental pengerat ( tikus) itu jauh lebih cerdas. Nah mereka ini punya akses informasi dan data untuk membaca sendiri kondisi ekonomi negara. Dan bersikap walk away dari Rupiah. Pindah ke valas.

Cara mereka kabur dari rupiah engga harus gotong uangnya ke luar negeri. Cukup mereka buka deposito valas di dalam negeri. Setelah itu mereka lakukan cross settlement dengan rekening proxy yang ada di luar negeri. Secara akuntasi uang itu sudah kabur keluar negeri. Atau mereka beli emas. Kemudian emas itu disimpan di bank kustodi emas. Itu bisa cross trade dengan terminal trading emas di Luar negeri. Kabur juga ke luar negeri.

Jadi siapa sebenarnya yang membuat rupiah melemah? Sebelum menjawab pertanyaan itu. Pahami dulu hukum demand and supply. Kalau permintaan USD tinggi, otomatis USD menguat dan Rupiah melemah. Sederhanakan. Nah mengapa permintaan valas tinggi? Sebagian besar mereka yang 1% itu tidak yakin lagi kepada pemerintah. Bukan mereka tidak nasionalis. Mereka hanya tidak mau bego di hadapan pemerintah incompetent . Jadi wajar kalau mereka kabur dulu ke USD, ya sikap survival.

Dalam sistem ekonomi modern, tekanan paling sensitif justru bisa berasal dari perubahan perilaku ekosistem pemilik modal dan oligarki ekonomi itu sendiri. Jumlah mereka mungkin sangat kecil dibanding total populasi, tetapi pengaruhnya terhadap pasar keuangan sangat besar.  Ketika kelompok ini mulai mengurangi eksposur terhadap rupiah, meningkatkan kepemilikan valuta asing, atau menahan investasi, dampaknya dapat langsung terasa pada stabilitas kurs.

Pelemahan kurs kemudian menjalar ke banyak sektor secara bersamaan tekanan inflasi meningkat, yield obligasi negara naik karena premi risiko membesar, biaya pendanaan perbankan ikut naik,  dan valuasi pasar saham menjadi semakin rentan terhadap koreksi. Pada akhirnya, tekanan itu tidak berhenti di pasar keuangan. Sektor riil ikut terkena dampaknya karena cost of fund menjadi lebih mahal, pembiayaan usaha mengetat, dan biaya supply chain meningkat akibat pelemahan mata uang serta tingginya biaya impor dan logistik. PHK akan meluas, harga harga naik.

Nah saat itulah 99% yang selama ini kelihatan bego, jadi pintar. Mereka bergerak menjadi mesin perlawanan politik. Jadi sebenarnya kalau mau jujur, risiko politik terbesar bagi pemerintah bukan datang dari oposisi, mahasiswa, aktivis, atau pengamat. Mereka tidak punya apa apa untuk influence rakyat yang mayoritas miskin literasi dan uang. Justru yang penyebab kemarahan rakyat adalah ulah dari segelitintir oligarki.

Saya akan membahas fenomena resiko kekuatan ekonomi berada disegelintir orang dan perlunya system demokrasi berjalan sehat untuk menjadi kekuatan modal social sebagai dasar kemandirian ekonomi.

Latar belakang ekonomi Indonesia.

Sejak era orde baru sampai kini tidak terjadi transformasi ekonomi. Struktur ekonomi Indonesia masih sangat bergantung pada ekspor komoditas primer seperti batu bara, minyak sawit, nikel, gas alam, karet, dan berbagai hasil tambang lainnya. Ketergantungan ini menciptakan pola ekonomi ekstraktif (extractive economy), yaitu pertumbuhan yang bergantung pada eksploitasi sumber daya alam, bukan pada penguatan kapasitas produksi teknologi domestik.

Raul Prebisch dan Hans Singer menjelaskan bahwa bergantung pada ekspor komoditas cenderung mengalami deteriorasi terms of trade dalam jangka panjang. Nilai tambah terbesar justru dinikmati negara industri yang menguasai teknologi, manufaktur lanjutan, dan sistem keuangan global. Misal hilirisasi mineral tambang. Itu hanya menghasilkan produk antara untuk kepentingan supply chain industry downstream luar negeri. Devisa, nilai tambah dan keuntungan lebih besar mengalir ke luar negeri. Namun secara akuntansi tercatat sebagai sumber pertumbuhan invesasi dan meningkatkan growth. Namun kosong.

Sementara industrialisasi Indonesia adalah rendahnya kedalaman struktur industri domestik (industrial deepening). Banyak sektor manufaktur nasional sebenarnya hanya berada pada tahap perakitan (assembly economy). Misal, ambisi produksi mobil nasional, walau local konten sudah mencapai 70%, namun tetap saja 70% itu berupa  teknologi, mesin, dan bahan baku strategis masih bergantung pada impor.

Kondisi seperti ini sudah berlangsung sejak 1998, dimana pelemahan rupiah langsung meningkatkan biaya produksi, biaya energi, harga bahan baku,  dan cost of fund industri.  Fenomena ini terlihat jelas pada sector elektronik, tekstil, petrokimia, otomotif, farmasi, hingga industri pangan.  Artinya, meskipun Indonesia memiliki sumber daya alam besar, rantai nilai industri nasional belum sepenuhnya terkoneksi secara domestik. Negara menghasilkan bahan mentah, tetapi tetap membeli kembali produk bernilai tambah tinggi dari luar negeri.

Dalam teori dependency yang dikembangkan Andre Gunder Frank dan Samir Amin, kondisi ini menciptakan hubungan ekonomi perifer-pusat, di mana negara berkembang menjadi pemasok bahan baku sementara negara maju menguasai ekosistem FDI yaitu  teknologi, manufaktur lanjutan, dan FDI. Itu sudah menjadi skema investasi yang tak bisa diurai. Dari awal pemerintah setuju skema ini. Dan karena itu sekian decade telah membuat oligarki menjadi mitra investor asing lewat skema inkind loan dan offtake agreement.

Makanya jangan kaget bila walau sekian besar exploitasi SDA dan besarnya investasi, tidak melahirkan akumulasi kekuatan ekonomi dan kemandirian pembiayaan. Pembiayaan pembangunan masih sangat sensitif terhadap arus modal asing,  kepemilikan asing pada obligasi negara, investasi portofolio. Itu tercermin dari Posisi Investasi Internasional Bersih (Net IIP) yang negatif. 

Memang data fundamental IDR yang tercermin dari Real Effective Exchange Rate (REER) mengindikasikan kurs yang ada sekarang dibawah fundamental. Argumen lebih politis daripada teknoratis. Mengapa?  REER memiliki keterbatasan penting. Apa? REER tidak memasukkan premi risiko negara, arus modal jangka pendek , ketidakpastian kebijakan. Karena itu, IDR bisa tampak murah dalam REER tetapi tetap tertekan oleh risiko finansial. Fenomena ini dijelaskan dalam teori Uncovered Interest Parity failure dan risk-adjusted exchange rate (Engel, 2016).

Dalam ekonomi internasional modern, nilai tukar bukan sekadar harga mata uang. Ia adalah refleksi dari neraca pembayaran, kredibilitas fiskal dan kelembagaan, struktur pembiayaan eksternal dan ledalaman pasar keuangan domestik (Obstfeld & Rogoff, Foundations of International Macroeconomics). Intervensi moneter efektif meredam volatilitas jangka pendek — sesuai model Dornbusch overshooting (1976) — tetapi tidak mengubah keseimbangan jangka panjang. Artinya? intervensi moneter bersifat stabilisasi siklikal, bukan solusi struktural.

Dalam situasi global yang tidak stabil, struktur ini menjadi sumber kerentanan besar. Ketika The Fed menaikkan suku bunga, geopolitik memanas, atau persepsi risiko negara meningkat,  maka modal asing keluar, rupiah melemah, yield obligasi naik,  dan biaya pembiayaan domestik ikut melonjak.  Kondisi ini menunjukkan bahwa kedaulatan ekonomi Indonesia masih sangat dipengaruhi sentimen eksternal dan itu diperkuat oleh dukungan oligarki dalam negeri yang bertindak sebagai komprador.

Jadi apa biang persoalannya?

Persoalan terbesar ekonomi Indonesia justru terletak pada dimensi politiknya. Struktur ekonomi berbasis komoditas dan rente menciptakan hubungan erat antara kekuasaan politik dan oligarki ekonomi.  Acemoglu dan Robinson menyebut fenomena ini sebagai extractive institutions, yaitu institusi yang mempertahankan distribusi kekuasaan ekonomi pada kelompok tertentu dan menghambat transformasi produktif jangka panjang.

Akibatnya, reformasi struktural sering berhenti pada slogan hilirisasi, pembangunan infrastruktur,  atau deregulasi investasi, tanpa benar-benar membangun kapasitas teknologi nasional, reformasi pendidikan industri, riset dan inovasi,  serta industrialisasi berbasis supply chain domestik. Karena system demokrasi yang ada masih bersifat procedural, sulit melakukan perubahan. Padahal transformasi ekonomi membutuhkan perubahan distribusi kekuatan ekonomi dan politik secara lebih mendasar.

Penutup

Dalam negara modern, stabilitas tidak hanya ditentukan oleh demokrasi politik, tetapi juga oleh distribusi kekuatan ekonomi. Demokratisasi ekonomi berarti memperluas akses masyarakat terhadap aset produktif, pembiayaan, pasar, teknologi, dan kesempatan usaha agar ekonomi tidak dikendalikan segelintir oligarki.

Joseph Stiglitz dalam The Price of Inequality menjelaskan bahwa oligarki cenderung menciptakan policy capture, yaitu ketika kebijakan negara lebih melindungi kepentingan pemilik modal besar dibanding kepentingan publik. Acemoglu dan Robinson menyebutnya extractive institutions, yakni institusi yang memungkinkan elite mengekstraksi keuntungan dari mayoritas masyarakat.

Akibatnya, pasar tidak lagi kompetitif dan demokratis. Akses pembiayaan terkonsentrasi, kebijakan fiskal dan moneter menjadi sensitif terhadap tekanan oligarki, dan ekonomi kehilangan daya tahan sosial. Bahaya terbesar oligarki bukan sekadar ketimpangan kekayaan, tetapi tingginya risiko sistemik terhadap stabilitas negara.

Dalam ekonomi modern, pemilik modal besar dapat dengan cepat memindahkan aset ke valuta asing, menahan investasi, atau mengurangi eksposur terhadap obligasi negara. Ketika kepercayaan mereka melemah, dampaknya langsung terasa pada kurs, yield obligasi, pasar saham, dan likuiditas perbankan. Negara akhirnya menjadi sangat rentan terhadap perilaku segelintir elite ekonomi.

Dalam situasi ekstrem, tekanan tersebut dapat berubah menjadi krisis sosial dan politik. Pelemahan kurs meningkatkan inflasi impor dan biaya energi, yield obligasi menaikkan cost of fund, kredit mengetat, produksi melambat, dan PHK meluas. Krisis Asia 1997–1998 menunjukkan bahwa gejolak politik besar sering kali diawali runtuhnya kepercayaan ekonomi di tingkat elite, bukan semata demonstrasi politik.

Karena itu demokratisasi ekonomi bukan hanya agenda kesejahteraan, tetapi strategi stabilitas nasional. Negara membutuhkan basis ekonomi yang luas melalui UMKM kuat, koperasi modern, industrialisasi daerah, akses pembiayaan inklusif, dan ekosistem produksi rakyat yang hidup. Dengan struktur seperti itu, stabilitas ekonomi tidak bergantung pada keputusan segelintir pemilik modal.

Pengalaman Korea Selatan, Taiwan, dan sebagian wilayah China menunjukkan bahwa industrialisasi yang kuat lahir dari distribusi kapasitas produksi yang lebih merata, bukan hanya konsentrasi kekayaan pada elite tertentu. Negara tetap memberi ruang bagi konglomerasi besar, tetapi pada saat yang sama membangun kelas menengah produktif sebagai fondasi ekonomi nasional.

Karena itu, membatasi dominasi oligarki bukan berarti anti-kapitalisme. Yang diperlukan adalah keseimbangan antara efisiensi pasar dan distribusi kekuatan ekonomi. Reformasi struktural harus diarahkan pada industrialisasi berbasis nilai tambah domestik, penguatan riset dan teknologi, reformasi sektor keuangan, penguatan UMKM, serta pembatasan rente ekonomi dan dominasi oligarki dalam kebijakan publik.