Tiga Puluh Pemuda Kampung

Kakekku memiliki lima anak—empat perempuan dan seorang laki-laki. Ibuku adalah anak sulung. Anak-anak perempuannya menikah dengan lelaki baik dan menjalani kehidupan sederhana. Begitu pula pamanku. Tiga di antara mereka kemudian aktif di Muhammadiyah dan Aisyiyah. Hidup mereka bersahaja, tetapi semangat untuk menegakkan pesan Surah Al-Ma’un tidak pernah padam: membela yang lemah, menyantuni anak yatim, dan menolong orang miskin.

Pada 1980, Kakek tinggal bersama kami. Sepanjang hidupnya ia tidak pernah mengenal kemewahan. Ia telah menikah sebelum kemerdekaan diproklamasikan. Ketika ikut bertempur pada 1945, Kakek bahkan telah mempunyai seorang anak perempuan yang masih balita—ibuku. Pada 1947, ia membawa keluarganya meninggalkan kampung dan merantau ke Sumatra Selatan. Di sana ia berdagang, membesarkan anak-anaknya, lalu menutup rapat riwayat masa mudanya sebagai pejuang. Ia tidak pernah memakai kisah perang untuk meminta penghormatan ataupun memperoleh keistimewaan.

Ketika usia membuatnya tak lagi sanggup berdagang, rumah kami menjadi tempatnya menghabiskan masa tua. Kakek menderita tuberkulosis. Aku sering mengantarnya ke rumah sakit untuk berobat dan menerima suntikan. Dalam perjalanan pulang, ketika kendaraan bergerak pelan melewati jalan-jalan berdebu, ia mulai bercerita tentang masa mudanya—tentang kemerdekaan, pertempuran, dan kawan-kawan yang tidak pernah pulang.

Semua ceritanya kutulis dalam buku harian. Pada beberapa bagian, aku berusaha mencatat kata-katanya persis seperti yang ia ucapkan. Karena itu, suara “aku” dalam catatan berikut adalah suara Kakek—Ahmad—bukan suaraku.

Catatan Kakek, 1980

Berita kemerdekaan baru sampai ke kampung kami hampir dua minggu setelah Soekarno dan Hatta membacakan Proklamasi di Jakarta. Seorang pemuda dari kota membawa kabar itu bersama selembar surat kabar lusuh. Malamnya, kami berdesakan di rumah kepala nagari untuk mendengarkan radio. Suaranya timbul-tenggelam ditelan dengung, tetapi satu kalimat terdengar lebih jelas daripada yang lain: Indonesia telah merdeka.

Tak seorang pun di antara kami benar-benar memahami seperti apa negara merdeka itu. Kami hanya tahu bendera Belanda tidak boleh kembali berkibar dan Jepang telah kalah. Usia kami rata-rata baru dua puluhan. Beberapa orang telah menikah dan mempunyai anak, tetapi lebih banyak yang masih lajang. Pada umur ketika kami seharusnya membangun rumah tangga dan mencari penghidupan, kemerdekaan terdengar seperti sebuah pintu besar yang mendadak terbuka—dan kami merasa wajib menjaganya agar tidak ditutup kembali.

Keesokan paginya, kami berkumpul di halaman masjid. Kami adalah para petani muda, pedagang kecil, buruh, dan guru madrasah. Sebagian datang mengenakan celana yang biasa dipakai bekerja di ladang. Ada yang membawa bambu runcing, parang, atau tombak pusaka keluarga. Senjata-senjata itu tidak serta-merta menjadikan kami tentara. Namun pada usia dua puluhan, keberanian sering tumbuh lebih cepat daripada pengetahuan tentang akibat sebuah perang.

Para tetua berdiri di serambi. Di antara mereka ada seorang ulama yang sangat kami hormati. Janggutnya telah memutih. Suaranya biasanya lembut ketika mengajar mengaji, tetapi pagi itu menggelegar sampai ke halaman.

“Kemerdekaan bukan hadiah,” katanya. “Ia adalah amanah. Jika penjajah datang kembali, kita wajib mempertahankan tanah tempat ibu kita melahirkan dan ayah kita dikuburkan.”

Ia berbicara tentang kewajiban membela orang tertindas, keberanian menolak kezaliman, dan kematian yang tidak perlu ditakuti apabila hidup telah dipersembahkan kepada Allah.

“Namun ingat,” lanjutnya, “jangan mencari kematian hanya agar disebut berani. Nyawa adalah titipan Tuhan. Pertahankan hidupmu selama hidup itu masih dapat digunakan untuk melindungi orang lain. Jika maut datang ketika engkau membela kebenaran, terimalah tanpa gentar.”

Ia berhenti sejenak, lalu merendahkan suaranya. “Jangan pula meminta manusia membayar pengorbanan kalian. Jika perjuangan ini benar-benar dilakukan karena Allah, serahkan balasannya kepada Allah. Manusia mudah lupa. Negara dapat lalai. Sejarah bahkan dapat menghapus nama kalian. Namun tidak ada amal yang hilang di hadapan Tuhan.”

Saat itu kami mendengarnya sebagai nasihat sebelum berangkat. Puluhan tahun kemudian, barulah aku memahami bahwa kalimat tersebut sesungguhnya merupakan bekal untuk menghadapi kekecewaan setelah perang berakhir. Entah bagian mana yang paling kuat tertanam di kepala kami. Mungkin kata “kebenaran”, mungkin pula kata “maut”. Pada masa muda, manusia lebih mudah membayangkan kematian yang mulia daripada kehidupan panjang yang penuh tanggung jawab.

Seseorang meneriakkan, “Merdeka!”

Kami menjawab serempak. Suara itu melampaui pagar masjid, menyeberangi sawah, lalu memantul pada dinding bukit. Untuk sesaat, kami merasa seluruh alam mengakuinya.

Pada 1 September, kami kembali dipanggil ke masjid. Meskipun Jepang telah menyerah kepada Sekutu, pasukannya belum serta-merta meninggalkan daerah kami. Mereka diperintahkan menjaga ketertiban dan mengamankan persenjataan sampai tentara Sekutu tiba. Bagi para pemuda republik, siapa yang menguasai gudang-gudang senjata itu dapat menentukan hidup atau matinya kemerdekaan.

“Ada konvoi Jepang bergerak menuju kota,” kata seorang pemimpin kampung. “Mereka hendak memperkuat penjagaan gudang senjata. Kelompok lain akan mencoba merebut gudang itu sebelum persenjataannya diserahkan kepada Sekutu.”

Ia memandang kami satu per satu. “Tugas kalian menghadang konvoi. Tahan mereka selama mungkin.”

Tak seorang pun bertanya mengapa tugas itu diberikan kepada para pemuda yang sebagian besar belum pernah memegang senapan. Kami menerima perintah tersebut seperti mengaminkan doa.

Jumlah kami tiga puluh orang—tiga puluh pemuda kampung yang mengira keberanian dapat menggantikan latihan dan doa dapat menghentikan peluru. Sebagian telah mempunyai istri dan anak yang menunggu di rumah. Lebih banyak lagi yang belum menikah dan masih menyimpan rencana tentang kehidupan yang hendak mereka bangun setelah merdeka.

Ketika kami meninggalkan halaman masjid, para ibu, istri, dan anak-anak berdiri di tepi jalan. Sebagian menangis; sebagian lagi berusaha tersenyum. Para ibu mencium dahi anaknya. Para istri menggenggam tangan suaminya lebih lama daripada biasanya. Anak-anak yang masih kecil hanya memandang, belum mengerti mengapa ayah mereka pergi membawa parang dan bambu runcing.

Bunda memegang kedua pipiku. “Anakku, Bunda membesarkanmu dengan kelelahan dan doa. Hari ini Bunda tidak memiliki kekuatan untuk melarangmu pergi.”

Air matanya jatuh, tetapi suaranya tetap tegar. “Engkau lahir dari rahim Bunda, tetapi hidupmu milik Allah. Pergilah jika engkau yakin itu kewajibanmu. Namun jangan membunuh karena benci. Jangan mati hanya karena malu dianggap takut. Pulanglah jika masih diberi jalan untuk pulang.”

Aku mencium tangannya. Saat itu, air mata Bunda tampak seperti air mata seluruh negeri—negeri yang terlalu lama dipaksa menunduk, lalu mendadak harus belajar berdiri dengan kaki yang masih gemetar. Beberapa langkah dari Bunda, istriku berdiri sambil menggendong putri kami yang masih balita. Anak itu adalah putri sulungku.

Istriku tidak menangis. Ia hanya menatapku, lalu memindahkan anak kami ke dalam pelukanku. “Tatap wajahnya,” katanya. “Jangan pergi hanya dengan ingatan tentang perang. Bawalah juga alasan mengapa kau harus pulang.”

Putriku menyentuh pipiku dengan telapak tangannya yang kecil. Ia belum cukup umur untuk memahami kemerdekaan, tetapi justru untuk masa depannyalah aku hendak mempertahankannya. Aku mencium keningnya, lalu menyerahkannya kembali kepada ibunya.

“Kalau aku tidak pulang—”

“Jangan selesaikan kalimat itu,” potong istriku. “Lakukan kewajibanmu. Kami akan menunggumu melakukan kewajiban untuk kembali.”

Aku berbalik sebelum keberanianku habis di hadapan mereka. Saat itulah aku menyadari bahwa sebagian dari kami tidak hanya mempertaruhkan masa depan sendiri. Kami juga mempertaruhkan masa depan istri dan anak-anak yang mungkin harus melanjutkan hidup tanpa suami dan ayah.

Kami berjalan melewati ngarai, mendaki bukit, menembus hutan, dan menyeberangi sungai yang airnya setinggi dada. Menjelang Magrib, kami tiba di sebuah bukit yang menghadap jalan menuju kota. Di bawah sana, jalan meliuk di antara tebing dan jurang.

Aku ditunjuk memimpin kelompok. Mungkin karena sehari-hari aku mengajar di madrasah dan pernah mendapat latihan dasar dalam Giyūgun pada masa pendudukan Jepang. Dibandingkan mereka, hanya akulah yang sedikit memahami siasat perang. Pengetahuan itu sebenarnya sangat sedikit, tetapi malam itu mereka menyerahkan nyawa kepadanya.

Aku membagi mereka menjadi enam kelompok. Dengan sebatang ranting, kugambar tikungan jalan di atas tanah. “Kita gunakan batu dan batang kayu untuk menghalangi kendaraan pertama. Jangan bergerak sebelum aba-aba. Setelah konvoi berhenti, serang dari beberapa arah. Jika keadaan tidak memungkinkan, mundur.”

Seorang pemuda bertanya, “Bukankah tugas kita menghancurkan mereka?”

Aku menatapnya.

“Tugas kita menahan mereka, bukan menghabiskan seluruh nyawa. Orang mati tidak dapat mempertahankan kemerdekaan esok hari.”

Barangkali itulah pertama kalinya kami memahami perbedaan antara keberanian dan keinginan untuk terlihat berani.

Kami mengambil posisi. Langit telah berubah ungu gelap ketika suara mesin terdengar dari kejauhan. Mula-mula hanya dengung rendah, lalu cahaya lampu bergerak di antara pepohonan. Di atas truk terdepan, seorang serdadu berjaga dengan senjata mengarah ke sisi jalan.

Tanganku berkeringat. Gagang parang terasa licin. Aku teringat Bunda, istriku, putri kecil kami, rumah, dan suara azan dari surau. Sentuhan telapak tangan anakku masih terasa di pipi. Segala sesuatu yang selama ini terasa biasa mendadak menjadi sangat berharga ketika kemungkinan kehilangan berdiri beberapa puluh langkah di hadapan.

Aku mengangkat tangan.

Kami mendorong batang-batang kayu dari lereng. Kayu dan batu menggelinding, lalu menghantam jalan. Kendaraan pertama mengerem mendadak.

“Sekarang!”

Tembakan segera menyambar. Malam yang sebelumnya dipenuhi suara serangga pecah oleh letusan senapan. Aku melihat seorang teman terpelanting sebelum sempat mengangkat bambu runcing. Pemuda lain jatuh sambil memanggil ibunya. Darah mengalir di jalan yang bahkan belum sempat mengenal nama republik.

Kami menyerang dari kanan dan kiri. Salah satu kendaraan bergerak tanpa kendali, menghantam truk di belakangnya, lalu tergelincir ke tepi jurang. Serdadu Jepang melompat turun sambil melepaskan tembakan.

Aku menyongsong mereka dengan parang. Tubuhku bergerak mengikuti latihan yang pernah kuterima—menyamping, menunduk, lalu mengayun. Di sekelilingku, bayonet beradu dengan parang. Seorang kawan mengangkat senjatanya, tetapi peluru lebih dahulu menghentikan gerakannya. Saat itulah aku memahami bahwa kematian tidak seindah pidato. Ia tidak datang bersama cahaya dari langit. Ia hadir sebagai tubuh sahabat yang mendadak kehilangan tenaga; sebagai mata yang masih terbuka, tetapi tak lagi mengenali dunia.

Aku memberi isyarat mundur. “Ke hutan!”

Kami berlari menembus semak. Sesuatu yang panas menyambar sisi kepalaku. Darah mengalir melewati telinga, tetapi aku terus bergerak.

Dari tiga puluh orang, hanya enam yang berkumpul kembali: Samir, Samad, Sukri, Mahmud, Dulah, dan aku. Kami semua terluka. Samad tak dapat membuka matanya; kaki kirinya remuk. Mahmud menahan luka di perut dengan kain. Dulah kehilangan dua jari. Sukri batuk mengeluarkan darah setelah dadanya membentur batu.

Samir bersandar pada sebatang pohon. Pakaiannya basah oleh darah. “Konvoi itu berhenti,” katanya lirih.

“Jangan bicara,” ujar Mahmud.

Samir tersenyum. “Kawan-kawan di kota mendapat waktu.” Napasnya semakin pendek. Ia memandang kami satu per satu, seakan hendak menyimpan wajah kami sampai akhir.

Aku berlutut di sampingnya. “Teman-teman kita yang gugur tidak mati sia-sia. Mereka hidup di sisi Allah. Kita berharap kemerdekaan ini kelak memberi keadilan kepada anak cucu kita. Yakinlah.”

Tangan Samir meraba tanah. “Pastikan semua ini tidak sia-sia.”

Dulah menggenggam tangannya. “Bagaimana jika negeri ini kelak melupakan kita?”

Aku tidak tahu apakah jawabanku kutujukan kepada Dulah, kepada Samir, atau kepada diriku sendiri. “Kita tidak berangkat agar nama kita ditulis dalam buku sejarah. Kita berangkat karena Allah memerintahkan manusia melawan kezaliman. Jika balasan tidak datang kepada kita, mungkin ia akan datang kepada anak-anak kita. Jika mereka belum menerimanya, mungkin Allah akan menumbuhkannya pada cucu yang belum pernah kita lihat.”

Samir mengucapkan syahadat. Pada tarikan napas terakhir, bibirnya membentuk dua kalimat: “Merdeka. Allahu Akbar.”

Samir meninggal sebelum fajar. Kami membungkus tubuhnya dengan sarung, lalu menutupinya dengan daun. Tidak ada tembakan penghormatan. Tidak ada bendera. Hanya enam pemuda yang kemudian tinggal lima, berdiri terpincang-pincang sambil membaca doa.

Pagi harinya, seorang utusan menemukan kami. Gudang senjata di kota berhasil dikuasai para pemuda. Berita itu tidak menyembuhkan luka kami. Ia juga tidak menghidupkan kembali dua puluh empat teman yang gugur. Namun setidaknya kematian mereka telah memberi republik yang baru lahir sedikit waktu untuk bernapas.

Ketika kami kembali ke kampung, para ibu dan istri berlari mencari orang yang mereka cintai. Ada yang menemukan anak atau suaminya dalam keadaan terluka. Ada pula yang hanya menerima nama. Anak-anak kecil berdiri di antara orang dewasa, menunggu ayah yang tidak akan pernah kembali.

Bunda memelukku tanpa bertanya apakah kami menang. “Mengapa Bunda tidak bertanya tentang pertempuran?” tanyaku.

“Karena sebelum menjadi pejuang, engkau adalah anak Bunda.”

Aku menangis di bahunya.

Istriku kemudian datang sambil menggendong putri kami. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menempatkan anak itu dalam pelukanku. Untuk pertama kalinya setelah meninggalkan kampung, aku merasa benar-benar telah pulang.

Pada hari itu aku belajar bahwa kepahlawanan bukanlah ketiadaan rasa takut. Kepahlawanan adalah kesediaan untuk tetap melangkah meskipun takut—tanpa kehilangan kasih sayang, tanpa menikmati kematian, dan tanpa menganggap nyawa orang lain lebih murah daripada keyakinan kita.

Utang kepada Mereka yang Terlupakan

Selesai menceritakan pertempuran itu, Kakek menyebut nama dan alamat para sahabatnya satu per satu. Tangannya gemetar ketika menunjuk buku harianku. Hanya alamat Samir yang tidak perlu dicari; ia telah tertinggal di hutan sebelum fajar.

“Kalau kau sempat, temuilah mereka,” katanya. “Sampaikan permintaan maaf Kakek karena tidak pernah datang. Katakan bahwa Kakek selalu mendoakan mereka.”

Aku mencatat alamat Dulah di Parapat, Sukri di Jambi, Samad di Bengkulu, dan Mahmud yang kabarnya berada di Jakarta.

Saat itu aku belum memahami mengapa Kakek merasa perlu meminta maaf. Bukankah perang, kemiskinan, dan kehidupan telah membawa mereka ke arah berbeda? Baru kemudian aku mengerti: Kakek pernah dianggap sebagai pemimpin. Teman-temannya berangkat atas aba-abanya, dan dua puluh empat orang tidak pernah pulang. Selama puluhan tahun ia membawa nama-nama itu sebagai utang di dalam hati.

“Apakah Kakek menyesal?” tanyaku.

Ia menggeleng. “Menyesali perjuangan berarti mengkhianati mereka yang gugur. Tetapi tidak menyesal bukan berarti tidak merasa bersalah. Seorang pemimpin hidup lebih lama bersama akibat keputusannya.”

Pada 1983, Kakek meninggal dunia. Kabar itu kuterima ketika sedang merantau di Jakarta. Kehidupanku masih sulit. Uang yang kumiliki hanya cukup untuk bertahan dari hari ke hari. Aku tidak sanggup membeli tiket untuk pulang. Tidak ada kesempatan terakhir untuk mencium tangannya, mengantarkan jenazahnya, atau berdiri di tepi pusaranya ketika tanah pertama dijatuhkan.

Setahun kemudian, barulah aku dapat kembali ke kampung. Aku berlutut di samping pusara Kakek. Rumput telah tumbuh di atas tanahnya. Setelah membacakan doa, aku meminta maaf karena tidak hadir ketika ia pergi. Di hadapan pusara itu, aku teringat buku harian dan alamat-alamat yang pernah didiktekannya. Janji yang tidak sempat ditunaikan Kakek kini menjadi tugasku.

Melaksanakan misi dari Kakek.

Parapat, 1985

Pekerjaanku sebagai salesman membawaku ke Medan. Setelah urusan bisnis selesai, kusempatkan pergi ke Parapat untuk mencari rumah Dulah. Alamat yang dicatat Kakek ternyata masih dapat ditemukan. Namun ketika tiba, keluarganya memberi tahu bahwa Pak Dulah telah meninggal dunia. Istrinya, Aminah, menyambutku di sebuah rumah berdinding papan. Lantainya berderit setiap kali diinjak. Perabotannya sederhana dan sebagian telah dimakan usia. Pada dinding tergantung foto hitam-putih seorang lelaki dengan tatapan tenang.

“Aku cucu Ahmad,” kataku.

Wajah nenek Aminah berubah. “Ahmad? Sahabat dan juga komandan Bapak ketika perang?”

Aku mengangguk.

Ia mempersilahkanku duduk. Anak-anak dan cucunya berkumpul. Kami bercakap-cakap seolah telah lama saling mengenal. Nama Kakek rupanya bukan nama asing di rumah itu.

“Sebelum meninggal, kakek masih sering menyebut Samir dan Ahmad,” kata salah seorang cucunya.

Kalimat itu membuatku menunduk. Orang-orang yang terpisah selama puluhan tahun ternyata tetap hidup dalam ingatan satu sama lain.

Pak Dulah menghabiskan hidup sebagai pekerja di kebun karet. Tidak seorang pun anaknya sempat menyelesaikan pendidikan tinggi. Anak sulungnya menjadi penyadap karet. Anak kedua bekerja sebagai buruh angkut. Dua anak perempuannya mengurus keluarga, sedangkan anak bungsunya masih mencari pekerjaan.

Anak sulung Pak Dulah memperlihatkan telapak tangannya yang kasar dan mengeras. “Ayah selalu mengatakan republik akan membuat kehidupan anak-anaknya lebih baik,” katanya. “Namun mengapa kami tetap menjadi buruh seperti dia?”

Pertanyaan itu tidak diucapkan dengan kemarahan. Justru ketenangannya membuat dadaku semakin sesak.

“Aku tidak mempunyai jawaban yang dapat mengubah hidupmu hari ini,” kataku jujur.

Ia menatapku. “Berarti perjuangan Ayah dahulu sia-sia?”

Aku memandang pohon-pohon karet di luar jendela. Sebelum sempat menjawab, nenek Aminah berbicara. “Tidak. Tanpa orang seperti ayah kalian, mungkin sampai hari ini kita masih diperintah bangsa lain. Namun mereka dahulu terlalu muda. Mereka mengira setelah penjajah pergi, ketidakadilan akan ikut pergi.”

“Ternyata tidak, Mak?”

Nenek Aminah menggeleng perlahan. “Sifat menjajah dapat hidup dalam diri siapa saja, termasuk dalam diri anak bangsa sendiri.”

Ruangan mendadak sunyi. Hanya terdengar lantai papan mengeluh ketika seseorang mengubah posisi duduk.

“Bapak kalian pernah berpesan,” lanjut nenek Aminah. “Kalau anak-anakku bertanya apakah aku kecewa, katakan bahwa aku kecewa kepada hasilnya, tetapi tidak menyesali niatnya. Manusia berjuang karena sesuatu itu benar, bukan karena ia dijamin akan menikmati hasilnya.”

Kata-kata itu menetap lama dalam pikiranku. Keikhlasan ternyata bukan sikap berpura-pura bahwa kenyataan tidak menyakitkan. Ikhlas adalah menerima bahwa hidup tidak selalu memberikan hasil sebanding dengan pengorbanan, tanpa membiarkan ketidakadilan mengubah hati menjadi kebencian.

Kakek Dulah tidak meninggalkan rumah besar ataupun tabungan. Namun setiap pagi anak-anaknya melihat ayah mereka berangkat sebelum matahari terbit. Ia bekerja tanpa mengambil sesuatu yang bukan haknya, lalu pulang membawa rezeki yang sedikit, tetapi bersih. Ia tidak banyak berceramah tentang kejujuran. Ia menjalaninya.

Sebelum meninggalkan rumah itu, aku berkata kepada anak bungsunya, “Jangan hanya mewarisi luka ayahmu. Warisi juga harapannya.”

“Harapan apa?”

“Bahwa salah seorang dari kalian harus memutus rantai kemiskinan ini. Kalau bukan melalui kekayaan, lakukanlah melalui pendidikan. Kalau belum dapat kaulakukan untuk dirimu, lakukanlah untuk anakmu.”

Ia mengangguk. Aku tidak tahu apakah kata-kataku cukup kuat untuk menghadapi kemiskinan yang setiap hari menuntut jawaban lebih nyata daripada nasihat.

Dalam bus yang meninggalkan Parapat, akhirnya aku memahami mengapa Kakek menyimpan alamat para sahabatnya sampai usia tua. Ia bukan sekadar merindukan mereka. Ia merasa masih memiliki utang kepada orang-orang yang pernah berjalan bersamanya menuju kematian, lalu menjalani kehidupan dalam keadaan dilupakan.

Jambi, 1990

Lima tahun berlalu sebelum perjalanan bisnis membawaku ke Jambi. Buku harian lama itu kembali kubawa. Salah satu alamat yang belum kucoret adalah rumah Sukri. Setelah menyelesaikan pekerjaan, aku mencarinya. Keluarganya menyambut hangat ketika aku memperkenalkan diri sebagai cucu Ahmad. Namun sekali lagi, aku datang terlambat.

Kakek  Sukri telah meninggal setahun sebelumnya, pada 1989. Penyakit paru-paru yang dideritanya semakin parah, sedangkan keluarganya tidak mampu membiayai pengobatan yang panjang.

“Rumah sakit tidak mengusir Bapak,” kata anak sulungnya, seolah ingin berlaku adil kepada semua orang. “Kami sendiri yang membawanya pulang karena tidak sanggup lagi membayar.”

Kalimat itu justru terasa lebih menyakitkan. Kemiskinan membuat seseorang seolah memilih pulang, padahal yang memilih sebenarnya adalah keadaan. Tidak ada pintu rumah sakit yang ditutup di depan wajahnya. Namun biaya pengobatan, kebutuhan keluarga, dan penghasilan yang tidak mencukupi telah membuat keputusan atas nama mereka.

Kakek  Sukri meninggalkan sembilan anak. Seorang bekerja di Malaysia. Salah seorang anak perempuannya menjadi pekerja rumah tangga di Timur Tengah. Anak-anak lainnya mengemudikan angkutan umum atau bekerja serabutan. Mereka berpencar mencari kehidupan, seolah kemerdekaan yang dahulu diperjuangkan ayahnya belum menyediakan tempat yang cukup bagi mereka di negeri sendiri.

Di dinding ruang tamu tergantung foto Kakek Sukri mengenakan pakaian veteran. Tubuhnya tampak tegak. Di dadanya terpasang tanda penghargaan. Foto itu dibingkai sederhana, tetapi dirawat dengan baik. Aku berdiri lama di hadapannya. Tiba-tiba aku teringat cerita Kakek tentang pemuda yang berlari menembus hutan sambil batuk mengeluarkan darah setelah dadanya membentur batu. Pemuda itu hidup cukup lama untuk membesarkan sembilan anak. Namun pada akhirnya, paru-parunya menyerah di tengah kemiskinan yang tidak mampu memberinya pengobatan memadai.

Aku keluar karena tidak sanggup menahan air mata. Di halaman, seorang cucu kakek Sukri sedang membaca buku sekolah.

“Kakek pernah berperang?” tanyanya.

“Pernah.”

“Apakah Kakek seorang pahlawan?”

Aku menatap wajah remaja itu. Ada kepolosan sekaligus kebanggaan di matanya. “Kakek kamu pahlawan bukan hanya karena pernah bertempur. Ia juga pahlawan karena setelah perang selesai, ia tetap bekerja membesarkan sembilan anak. Ia hidup dalam kesulitan, tetapi tidak mengajarkan anak-anaknya membenci negeri ini.”

“Padahal negeri ini tidak menolongnya?”

Pertanyaan seorang anak sering lebih tajam daripada pidato orang dewasa. “Negeri ini belum menolongnya dengan cukup,” jawabku. “Namun negeri bukan hanya pemerintah. Negeri adalah kita semua. Pemerintah dapat lalai, tetapi kelalaian itu tidak boleh kita wariskan.”

Ia menutup bukunya.

“Kalau suatu hari engkau menjadi orang berilmu, gunakan ilmumu agar orang miskin tidak lagi dipaksa memilih antara berobat dan menghidupi keluarganya.”

“Kalau saya tidak menjadi orang penting?”

Aku tersenyum. “Kebaikan tidak menunggu seseorang menjadi penting. Mulailah dengan tidak melupakan cerita kakekmu.”

Sebelum pulang, kusampaikan pesan yang dahulu dititipkan Kakek. Anak sulung Pak Sukri menunduk. Matanya berkaca-kaca. “Bapak juga sering menyebut Ahmad,” katanya. “Mungkin orang-orang tua itu tidak pernah benar-benar berpisah. Hanya kehidupan yang menempatkan mereka berjauhan.”

Di dalam buku harian, di samping nama Sukri, kutulis: Telah meninggal pada 1989. Keluarganya tidak melupakan perjuangannya, tetapi negara belum cukup hadir dalam kehidupannya.

Foto dengan pakaian veteran memberi kehormatan kepada masa lalu. Namun kehormatan sejati seharusnya hadir ketika seorang pejuang masih hidup—dalam pengobatan yang layak, pendidikan bagi anak-anaknya, dan hari tua yang terbebas dari ketakutan terhadap biaya.

Bengkulu, 1991

Perjalanan bisnis berikutnya membawaku ke Bengkulu. Kali ini aku mencari Samad—pemuda yang kehilangan sebelah kaki dan hampir seluruh penglihatannya setelah pertempuran pada 1945. Aku menemukan rumahnya, tetapi tidak menemukan orangnya.

Pak Samad telah meninggal tiga bulan sebelumnya.

“Sejak pertempuran itu, Abang menjalani hidup hanya dengan satu kaki dan penglihatan yang hampir seluruhnya hilang,” kata adiknya. “Ia tidak pernah menikah. Pada tahun-tahun terakhir, hidupnya bergantung pada bantuan keluarga.”

Aku kembali datang terlambat.

Di dinding ruang tamu tergantung sebuah piagam penghargaan dalam bingkai murah. Kertasnya mulai menguning. Di bagian bawah tertera cap dan tanda tangan pejabat negara.

“Setidaknya negara pernah memberikan penghormatan kepada Pak Samad,” kataku sambil menunjuk piagam itu.

Adiknya tersenyum hambar. “Ya, hanya itu.”

Aku menoleh kepadanya.

“Piagam itu tidak membelikan makanan. Tidak mengganti kaki yang hilang. Tidak pula meringankan keluarga yang merawatnya sampai akhir hayat.”

Tidak ada kemarahan dalam suaranya. Hanya kelelahan panjang yang telah berubah menjadi kepasrahan.

“Tetapi Abang menerima nasibnya dengan ikhlas,” lanjutnya.

“Bagaimana ia dapat menerima semua itu?”

Adik Kakek Samad memandang piagam di dinding. “Menurut Abang, menerima bukan berarti menyebut ketidakadilan sebagai kebaikan. Ia tetap mengatakan negara telah lalai. Namun ia tidak mau menghabiskan sisa hidup dengan berprasangka buruk kepada semua orang.”

“Dia masih mempunyai harapan?”

“Selalu.”

“Bahwa hidupnya akan berubah?”

Adiknya menggeleng. “Bukan untuk dirinya. Abang tahu hidupnya mungkin tidak akan berubah. Harapannya ditujukan kepada generasi setelah dia. Katanya, jika hidup kita tidak sempat menjadi lebih baik, jangan sampai kita mewariskan kebencian yang membuat kehidupan anak-anak menjadi lebih buruk.”

Keikhlasan Kakek Samad bukan kepasrahan seorang manusia yang telah kalah. Ia tidak menyangkal ketidakadilan dan tidak berpura-pura bahwa selembar piagam dapat menggantikan kehidupan yang direnggut darinya. Ia hanya menolak memberikan sisa hidupnya kepada kebencian.

“Apakah ia pernah menyebut nama Ahmad?” tanyaku.

Adiknya berpikir sejenak, kemudian mengangguk. “Sering. Ahmad dan Samir. Nama-nama itu biasanya disebutnya ketika malam. Kadang-kadang ia bercerita tentang hutan dan teman-temannya yang tidak kembali.”

Aku menunduk. “Kakekku juga tidak pernah melupakannya. Sebelum meninggal, ia menitipkan permintaan maaf karena tidak sempat datang. Ia selalu mendoakan kakek Samad.”

Adiknya menggenggam tanganku. “Barangkali doa itulah yang membuat Abang bertahan begitu lama.”

Sebelum meninggalkan rumah, aku kembali berdiri di hadapan piagam tersebut. Negara telah menuliskan penghormatan dengan bahasa yang indah, tetapi membiarkan orang yang dihormatinya menjalani hari tua dengan bergantung pada kemurahan hati keluarga.

Di dalam buku harian kutulis: Ia kehilangan kaki dan penglihatannya untuk kemerdekaan, tetapi tidak pernah kehilangan harapan kepada generasi sesudahnya. Mungkin itulah bentuk harapan yang paling ikhlas: menanam sesuatu yang kita tahu hanya akan dinikmati oleh orang-orang yang lahir setelah kita tiada.

Jakarta, Agustus 1993

Aku mengirim tulisan monolog yang diselenggarakan RRI. Naskah itu kutulis berdasarkan cerita Kakek tentang tiga puluh pemuda kampung yang menghadang konvoi Jepang pada 1945. Di dalamnya kusebut nama Samir, Samad, Dulah, Sukri, Mahmud, dan Ahmad—orang-orang yang menyerahkan masa muda mereka kepada republik.

Aku tidak terlalu memikirkan apakah tulisanku akan dibacakan atau tidak. Bagiku, dapat menulis prosa kisah mereka melalui radio sudah lebih dari cukup. Setidaknya, untuk beberapa menit, nama-nama yang tidak tercatat dalam buku sejarah itu kembali hidup di udara negeri yang pernah mereka perjuangkan.

Sehari setelah monolog disiarkan, pihak RRI menghubungiku. “Ada seseorang yang mencari Bapak,” kata petugas itu. “Sebuah keluarga mendengar nama Ahmad dan Mahmud dalam monolog kemarin.” Petugas tersebut memberikan alamat di bantaran Ciliwung. Alamat itu milik keluarga Mahmud.

Aku segera mendatanginya. Rumah Mahmud sempit dan berdiri rapat di antara rumah-rumah lain di tepi sungai. Ketika Ciliwung meluap, banjir masuk melalui pintu dan meninggalkan lumpur di lantai. Bekas ketinggian air tampak sebagai garis kecokelatan pada dinding.

Seorang lelaki tua duduk di dalam rumah. Tubuhnya kurus dan punggungnya telah membungkuk. Ketika aku memperkenalkan diri sebagai cucu Ahmad, ia mencoba berdiri.

“Kau cucu Ahmad?”

Aku mengangguk.

Mahmud memelukku. Tangannya menepuk-nepuk punggungku, seolah melalui tubuhku ia sedang memeluk kembali sahabat yang terpisah darinya selama hampir setengah abad.

“Ahmad masih hidup?”

“Kakek meninggal pada 1983.”

Mahmud menunduk. Matanya berkaca-kaca. “Aku terlambat mencarinya.”

“Tidak,” kataku. “Aku yang terlambat menemukan Kakek  Mahmud.”

Kusampaikan pesan terakhir Kakek: permintaan maaf karena tidak pernah sempat menemui sahabat-sahabatnya dan doa yang terus dipanjatkannya bagi mereka sampai akhir hayat.

“Ahmad tidak perlu meminta maaf,” kata kakek Mahmud. “Kami semua pulang dari perang untuk menghadapi perjuangan masing-masing. Rupanya perjuangan setelah merdeka jauh lebih panjang daripada pertempurannya.”

Kakek Mahmud tinggal bersama istri dan dua anaknya. Anak laki-lakinya menjadi guru honorer di sebuah desa. Anak perempuannya bekerja sebagai bidan tidak tetap di daerah terpencil. Keduanya menjalankan pekerjaan yang seharusnya menjadi wajah paling mulia negara. Namun honor mereka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup selama sebulan.

“Anak-anak kakek Mahmud meneruskan perjuangan,” kataku.

Kakek Mahmud tersenyum. “Kami dahulu membawa bambu runcing. Mereka sekarang membawa kapur tulis dan obat-obatan. Musuhnya masih sama.”

“Siapa?”

“Kebodohan, kemiskinan, dan sikap tidak peduli.”

Pada 17 Agustus, aku mengajak kakek Mahmud pergi ke sekitar Istana Merdeka. Kami tidak memiliki undangan. Dari balik pagar dan kerumunan, kami berusaha melihat upacara melalui celah di antara kepala orang-orang di depan kami. Ketika bendera Merah Putih naik perlahan dan lagu Indonesia Raya berkumandang, Mahmud berdiri tegak. Punggungnya memang telah membungkuk dimakan usia, tetapi pagi itu ia memaksakan tubuhnya kembali seperti seorang pemuda.

Air mata mengalir di pipinya. “Indah sekali,” katanya.

“Apa yang indah?”

“Benderanya.”

“Bukan upacaranya?”

Kakek Mahmud menggeleng. “Upacara milik mereka yang mendapat undangan. Bendera itu milik kita semua.”

Setelah lagu selesai, kami duduk di bawah sebuah pohon. Dari tempat itu, bangunan istana masih terlihat di balik pagar dan pepohonan.

“Apakah kakek  Mahmud kecewa?” tanyaku.

“Kepada siapa?”

“Kepada republik.”

Kakek Mahmud memandang ke arah istana. “Republik bukan manusia yang dapat kumarahi. Republik adalah cita-cita. Yang dapat kumarahi adalah orang-orang yang mengkhianati cita-cita itu.”

Ia terbatuk cukup lama. Setelah napasnya kembali teratur, ia melanjutkan dengan suara pelan. “Kalau aku membenci Indonesia hanya karena pemerintahnya tidak adil, lalu negeri ini harus menjadi milik siapa? Bukankah justru orang miskin yang paling membutuhkan tanah air?”

Aku terdiam. Bagi orang yang memiliki uang, dunia dapat menjadi tanah air. Mereka dapat berpindah ke negeri lain dan membangun rumah baru. Namun bagi orang miskin, tanah air sering menjadi satu-satunya tempat untuk pulang—meskipun rumahnya berdiri di bantaran sungai dan setiap musim hujan terendam banjir.

Tiga bulan kemudian, Mahmud meninggal dunia. Jenazahnya disemayamkan di rumah sempit di bantaran Ciliwung. Para tetangga berdatangan memenuhi rumah dan gang di depannya. Tidak ada pejabat yang hadir. Tidak ada surat kabar yang menulis bahwa seorang pemuda yang pernah mempertaruhkan nyawanya pada 1945 telah berpulang.

Anak laki-lakinya Dirman berdiri  di dekat jenazah. “Ayah tidak meninggalkan apa-apa,” katanya.

Aku menunjuk tas lusuh berisi buku-buku pelajaran di sudut rumah. “Kakek Mahmud meninggalkan putranya sebagai guru dan putrinya  sebagai bidan. Itu bukan ketiadaan.”

“Namun kami hanya tenaga honorer.”

“Nilai pengabdian tidak ditentukan oleh kecilnya penghargaan negara,” kataku. “Namun jangan gunakan kalimat itu untuk membenarkan negara membayar paman secara tidak layak. Tetaplah menuntut hak tanpa kehilangan alasan mengapa paman mengabdi.”

Ia menunduk. “Ayah selalu mengatakan hal yang sama.”

Sebelum jenazah diberangkatkan, aku meletakkan secarik kain Merah Putih di atas kain penutup usungannya. Kain itu kuambil kembali sebelum pemakaman. Kakek Mahmud tidak pernah mendapat undangan untuk masuk ke istana. Namun republik yang sesungguhnya memang tidak hanya tinggal di balik pagar istana. Republik hidup dalam diri guru yang terus mengajar meskipun honornya kecil. Ia berjalan bersama bidan yang menembus jalan berlumpur untuk menolong seorang ibu melahirkan. Ia bertahan dalam diri buruh yang tetap menyekolahkan anak-anaknya meskipun harus menahan lapar.

Kakek Mahmud meninggal dalam kemiskinan, tetapi bukan tanpa warisan. Ia mewariskan keyakinan bahwa kekecewaan kepada pemerintah tidak boleh berubah menjadi hilangnya cinta kepada tanah air.

Tanpa pidato panjang, ia juga mengajarkan bahwa pengabdian kehilangan kesuciannya ketika digunakan untuk menagih balasan dari manusia. Namun negara tidak boleh menjadikan keikhlasan para pejuang sebagai alasan untuk melupakan kewajibannya. Ketulusan seseorang tidak pernah membebaskan negara dari tanggung jawab untuk berlaku adil.

Benih yang Akhirnya Tumbuh

Jakarta, Agustus 2024

Tiga puluh satu tahun setelah kematian Mahmud, media sosial mempertemukan kembali orang-orang yang selama puluhan tahun dipisahkan oleh jarak dan kehidupan. Melaluinya, aku terhubung dengan cucu-cucu Dulah, Sukri, dan Mahmud. Mereka kemudian mencari saudara masing-masing hingga terbentuk sebuah kelompok keluarga besar.

Kami sepakat mengadakan reuni. Ketika seluruh nama dikumpulkan, jumlahnya mencapai empat puluh orang. Aku meminta mereka mengirim profil singkat satu per satu: nama, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal, dan hubungan keluarga dengan para pejuang itu. Profil tersebut kubaca perlahan.

Ya Allah. Dari empat puluh orang, hanya empat yang tidak menyelesaikan pendidikan sarjana. Selebihnya telah menempuh pendidikan tinggi. Ada yang menjadi dosen, dokter, insinyur, akuntan, dan pengusaha. Beberapa bekerja sebagai insinyur di Qatar dan Arab Saudi. Empat orang bahkan membangun usaha di Malaysia dan Hong Kong.

Aku teringat rumah Kakek Dulah yang berdinding papan dan lantainya selalu berderit ketika diinjak. Aku teringat sembilan anak kakek  Sukri yang harus berpencar mencari pekerjaan. Aku juga teringat rumah sempit kakek Mahmud di bantaran Ciliwung, serta kedua anaknya yang mengabdi sebagai guru honorer dan bidan tidak tetap.

Dahulu mereka bertanya mengapa kemerdekaan belum mengubah kehidupan keluarga mereka. Kini aku melihat jawabannya. Perubahan itu memang tidak datang kepada generasi pertama. Ia menempuh perjalanan panjang—melewati kemiskinan, kerja keras, doa, dan pengorbanan yang tidak pernah dicatat negara.

Tanggal reuni disepakati. Kami memilih Malaysia sebagai tempat pertemuan karena salah seorang cucu Dulah bersedia menyediakan tempat dan mengurus acara. Anak-anak Dulah, Sukri, dan Mahmud ikut hadir bersama para cucu. Usia mereka telah lanjut. Langkah mereka tidak lagi tegap dan sebagian harus dibantu ketika berjalan. Namun semangat mereka masih cukup kuat untuk menempuh perjalanan dan bertemu keluarga para sahabat ayah mereka.

Ketika semua berkumpul dalam satu ruangan, aku memandang wajah mereka satu per satu. Tidak ada pejabat tinggi di antara kami. Tidak ada yang datang membawa jabatan untuk dibanggakan. Mereka hadir sebagai dokter yang merawat orang sakit, dosen yang mendidik mahasiswa, insinyur yang membangun, akuntan yang menjaga kepercayaan, dan pengusaha yang membuka lapangan kerja.

Mereka menjadi profesional yang tidak menempatkan harta sebagai tujuan tertinggi. Nilai itu tidak diwariskan melalui ceramah panjang ataupun buku petunjuk. Ia mengalir melalui kehidupan orang tua dan kakek mereka—melalui kerja keras, kejujuran, pengorbanan, dan doa.

Kakek-kakek kami meninggal dalam kemiskinan. Namun keikhlasan mereka tidak berakhir di dalam kubur. Ia melahirkan generasi yang tangguh, mandiri, terpelajar, dan taat beragama.

Aku kembali teringat perkataan kakek Dulah, Manusia berjuang karena sesuatu itu benar, bukan karena ia dijamin akan menikmati hasilnya.

Dulah, Sukri, Mahmud, Ahmad, Samad, dan Samir tidak sempat menyaksikan pertemuan itu. Mereka tidak pernah melihat cucu-cucunya menjadi dokter, dosen, insinyur, akuntan, dan pengusaha. Namun benih yang mereka tanam akhirnya tumbuh pada generasi yang bahkan belum lahir ketika mereka berjuang.

Sebelum acara dimulai, kami berdiri dan membacakan Al-Fatihah untuk mereka. Dalam keheningan itu aku memahami bahwa pengorbanan tidak selalu segera menghasilkan kemenangan. Kadang-kadang kebaikan harus menunggu puluhan tahun, berjalan melewati beberapa generasi, sebelum memperlihatkan buahnya.

Ngobrol dengan Cucu Mahmud

2026

Minggu lalu aku bertemu dengan salah seorang cucu Mahmud. Ia tinggal di Malaysia, tempat ia membangun usahanya. Pendidikan formalnya sarjana ekonomi, tetapi cara bicaranya tidak dipenuhi istilah yang sengaja dibuat rumit. Ia berbicara tenang, seperti orang yang telah lama berdamai dengan banyak pertanyaan.

Di wajahnya kadang-kadang aku melihat bayangan Mahmud—bukan pada bentuk hidung atau garis rahang, melainkan pada cara ia menahan diri sebelum menjawab. Mahmud dahulu juga begitu. Ia tidak pernah tergesa-gesa menyalahkan orang, tetapi sekali berbicara, kalimatnya sulit dilupakan.

Kami duduk berhadapan di cafe yang ada di Hotel.. Di antara kami terbuka sebuah infografis tentang keadaan Indonesia setelah delapan puluh satu tahun merdeka.

“Indonesia sudah jauh berubah,” katanya. “Kota-kota tumbuh, jalan dibangun, teknologi masuk sampai ke desa, dan jumlah orang terdidik jauh lebih banyak daripada pada zaman Kakek.”

“Itu benar,” jawabku. “Kemajuan harus diakui agar kritik tidak berubah menjadi kebencian.”

Ia menunjuk layar di hadapan kami. “Tetapi mengapa setelah delapan puluh satu tahun, pekerjaan rumah kita masih sebanyak ini?”

Aku membaca kembali angka-angka dalam infografis tersebut. Korupsi masih menjadi persoalan tata kelola. Jumlah penduduk miskin tampak jauh lebih besar ketika kemiskinan diukur menggunakan standar internasional Bank Dunia. Pengangguran masih menyangkut jutaan orang, sedangkan daya saing Indonesia belum berada dalam kelompok teratas dunia.

“Karena kemajuan tidak selalu sama dengan perubahan struktur,” kataku. “Sebuah negeri dapat memiliki lebih banyak gedung, jalan, dan pusat perbelanjaan, tetapi rakyatnya belum tentu memiliki kemampuan yang lebih kuat untuk menentukan masa depannya sendiri.”

Ia mengangguk. “Jadi persoalannya tetap manusia?”

“Selalu manusia.”

Lebih dari separuh tenaga kerja Indonesia masih berpendidikan SD sampai SMP. Sementara itu, pekerja berpendidikan diploma dan universitas baru sekitar tiga belas persen. Struktur tenaga kerja seperti itu memengaruhi produktivitas, kemampuan mengadopsi teknologi, tingkat upah, dan daya saing industri.

“Kita sering bangga mendapatkan investasi,” katanya, “tetapi investasi seperti apa yang dapat kita kuasai jika sebagian besar tenaga kerja hanya dipersiapkan untuk pekerjaan berkeahlian rendah?”

“Itulah pertanyaannya. Modal dapat membeli mesin, tetapi tidak dapat dalam sekejap melahirkan manusia yang mampu merancang, mengembangkan, dan memperbaiki mesin itu. Pendidikan tidak dapat digantikan dengan pidato.”

Ia menggeser tampilan menuju grafik Economic Complexity Index.

“Struktur ekspor kita juga masih terlalu bergantung pada komoditas.”

“Karena kita terlalu lama merasa kaya hanya dengan menjual apa yang diberikan alam,” jawabku. “Kita menebang, menggali, mengebor, kemudian mengekspor. Padahal kekayaan suatu bangsa tidak ditentukan oleh banyaknya bahan mentah yang dapat dikeluarkan dari bumi, tetapi oleh kemampuan manusianya mengubah bahan itu menjadi produk yang lebih kompleks, berteknologi, dan bernilai tambah tinggi.”

Ia tersenyum tipis. “Artinya, hilirisasi tanpa penguasaan ilmu dan teknologi hanya memindahkan bentuk ketergantungan?”

“Benar. Pabrik dapat berdiri di tanah kita, tetapi jika teknologi, mesin, pembiayaan, pasar, dan keputusan tetap dikuasai orang lain, kita hanya naik sedikit dalam rantai produksi. Belum tentu naik dalam kedaulatan.”

Kami terdiam beberapa saat.

Di luar ruangan, orang-orang bergerak mengejar urusan masing-masing. Aku membayangkan jutaan anak Indonesia duduk di ruang kelas dengan mutu pendidikan yang berbeda-beda. Sebagian belajar di sekolah yang memiliki laboratorium dan akses teknologi. Sebagian lainnya masih berbagi buku, menunggu guru yang jumlahnya terbatas, atau berjalan jauh melewati jalan rusak.

“Kakek saya dahulu berharap kemerdekaan membuat anak cucunya memperoleh pendidikan,” katanya. “Keinginan itu akhirnya tercapai dalam keluarga kami. Tetapi mengapa kesempatan yang sama belum dirasakan semua keluarga?”

“Karena terlalu banyak kebijakan memperlakukan pendidikan sebagai belanja, bukan investasi. Kita sibuk menghitung berapa uang yang dikeluarkan, tetapi kurang sungguh-sungguh mengukur manusia seperti apa yang dihasilkan.”

Ia kembali menunjuk infografis. Kali ini bagian tentang fiskal. Kebutuhan pembayaran bunga dan pokok utang yang besar dibandingkan dengan penerimaan pajak membuat ruang gerak pemerintah semakin terbatas. Semakin besar bagian penerimaan yang harus digunakan untuk memenuhi kewajiban masa lalu, semakin sempit ruang untuk membiayai pendidikan, kesehatan, riset, infrastruktur produktif, dan perlindungan sosial.

“Utang tidak selalu buruk,” katanya.

“Tentu tidak. Yang menentukan adalah untuk apa utang digunakan dan siapa yang menikmati hasilnya. Jika utang melahirkan produktivitas, pengetahuan, dan penerimaan baru, generasi berikutnya mewarisi kemampuan untuk membayarnya. Namun jika utang habis untuk proyek yang tidak produktif, kebocoran, atau kebanggaan politik, anak cucu hanya mewarisi tagihan.”

“Berarti kualitas belanja sama pentingnya dengan besarnya anggaran?”

“Bahkan lebih penting. Anggaran besar di tangan pemerintahan yang buruk hanya memperbesar ruang pemborosan.”

Ia bersandar, lalu menatapku cukup lama.

“Apakah itu alasan kamu tidak menyalahkan kami karena membangun usaha di Malaysia?”

Aku tersenyum. Rupanya sejak tadi percakapan kami menuju pertanyaan itu. “Mengapa aku harus menyalahkanmu?”

“Ada yang mengatakan kami tidak nasionalis. Kakek berperang untuk Indonesia, tetapi cucunya justru hidup dan berbisnis di luar negeri.”

“Nasionalisme tidak diukur dari alamat rumah atau tempat perusahaan didaftarkan,” jawabku. “Ada orang yang tinggal di Indonesia, memperoleh kekuasaan dari rakyat, lalu mengeruk kekayaan negeri dan menyimpannya di luar negeri. Ada pula orang yang bekerja di luar negeri, tetapi membiayai pendidikan keluarganya, membuka pekerjaan, membawa pulang pengetahuan, serta tidak pernah berhenti memikirkan tanah air. Menurutmu, siapa yang lebih mencintai Indonesia?”

Ia menunduk. “Kami pergi bukan karena membenci Indonesia.”

“Aku tahu.”

“Kami hanya berdamai dengan kenyataan bahwa penguasa negeri ini tidak mudah diubah. Kritik sering dianggap gangguan. Kemampuan tidak selalu memperoleh ruang. Kalau kami menunggu semuanya menjadi baik, mungkin seluruh usia habis sebelum sempat berbuat sesuatu.”

“Itulah sebabnya agama mengenal hijrah,” kataku. “Hijrah bukan selalu tanda menyerah, apalagi kehilangan cinta. Ketika kezaliman tidak dapat lagi diperingatkan dan ruang untuk menjaga iman, martabat, ilmu, serta masa depan semakin sempit, bumi Allah tetap luas. Manusia tidak diperintahkan membiarkan hidupnya hancur hanya untuk membuktikan kesetiaan kepada suatu rezim.”

Ia mengangkat wajah.

“Tetapi hijrah juga bukan alasan untuk melupakan mereka yang ditinggalkan,” lanjutku. “Pergilah, tumbuhlah, dan bangunlah kekuatan di tempat yang memberi ruang. Namun jangan putuskan hubungan dengan tanah airmu. Gunakan ilmu, modal, jaringan, dan pengalamanmu agar suatu hari semakin banyak orang Indonesia tidak perlu pergi hanya untuk memperoleh kesempatan yang layak.”

“Jadi saya tidak mengkhianati perjuangan Kakek?”

“kakek mu dahulu membawa bambu runcing karena itulah alat yang tersedia pada zamannya. Generasi ayahmu membawa kapur tulis dan obat-obatan. Engkau membawa ilmu ekonomi, perusahaan, modal, dan jaringan. Alat perjuangannya berubah, tetapi pertanyaannya tetap sama: apakah semua itu hanya membuatmu kaya, atau juga membuat kehidupan orang lain menjadi lebih baik?”

Ia tidak segera menjawab.

Matanya berkaca-kaca ketika memandang foto kakeknya yang tersimpan di telepon genggamnya—foto seorang lelaki tua dengan tubuh kurus dan pakaian sederhana. “Kakek meninggal tanpa harta,” katanya.

“Namun ia tidak meninggal tanpa modal.”

“Modal apa?”

“Akhlak. Modal itulah yang tumbuh menjadi pendidikan ayahmu, lalu menjadi ilmu dan keberanianmu membangun usaha. Harta dapat habis dalam satu generasi. Akhlak yang hidup dalam keteladanan dapat menyeberangi zaman.”

Ia mengusap matanya, kemudian tersenyum. “Kalau begitu, apa tugas generasi kita?”

“Menyelesaikan kemerdekaan yang belum selesai.”

“Bagaimana caranya?”

“Bangun usaha yang tidak menghisap pekerja. Gunakan ilmu untuk menciptakan nilai tambah, bukan sekadar mengambil keuntungan dari kelangkaan. Bantu anak-anak memperoleh pendidikan yang pernah tidak didapatkan kakek kalian. Dan jika suatu hari kalian cukup kuat untuk pulang, jangan pulang hanya membawa uang. Bawalah pengetahuan, teknologi, tata kelola, dan akhlak.”

Ia mengangguk perlahan.

Delapan puluh satu tahun setelah Proklamasi, kemerdekaan politik telah menjadi kenyataan. Namun kemerdekaan ekonomi masih menjadi tugas generasi sekarang: membangun pemerintahan yang bersih, pendidikan berkualitas, tenaga kerja produktif, industri bernilai tambah tinggi, fiskal yang sehat, dan kesempatan yang lebih adil bagi seluruh rakyat.

Ketika kami berpisah, aku kembali teringat Mahmud yang berdiri di luar pagar Istana Merdeka pada 1993. Upacara milik mereka yang mendapat undangan. Bendera itu milik kita semua. Cucunya mungkin membangun kehidupan di negeri lain. Namun bendera yang membuat Mahmud menangis itu tetap hidup di dalam hatinya. Jarak tidak menghapus nasionalisme. Yang menghapusnya adalah ketika seseorang tidak lagi peduli apakah rakyat di tanah airnya hidup terdidik, bermartabat, dan memperoleh keadilan.

Kemerdekaan yang Belum Selesai

Di tengah pertemuan keluarga itu, aku akhirnya memahami bahwa kemerdekaan bukan sekadar peristiwa politik pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan juga bukan hanya pergantian penguasa, perubahan bendera, atau hak suatu pemerintahan mengelola wilayah bekas jajahan.

Kemerdekaan adalah proses memerdekakan manusia. Sebuah bangsa belum sepenuhnya merdeka hanya karena memiliki kekuasaan atas hutan, tambang, laut, dan kekayaan yang tersimpan di bawah tanahnya. Apalagi jika kekuasaan itu sekadar digunakan untuk menyerahkan sumber daya alam kepada pihak asing, lalu negara merasa berhasil karena menerima pajak, royalti, dan bagi hasil. Pajak diperlukan. Investasi asing juga tidak selalu buruk. Namun keduanya hanyalah alat, bukan tujuan kemerdekaan.

Tujuan kemerdekaan adalah membentuk manusia Indonesia yang terdidik, sehat, berdaya, dan mampu menentukan masa depannya sendiri. Rakyat harus memiliki pengetahuan untuk memperjuangkan kehidupannya, lalu mengabdikan ilmu bagi kepentingan bersama. Dengan ilmu itulah kekayaan alam diubah menjadi industri, teknologi, pekerjaan, dan kesejahteraan yang dapat dinikmati seluruh rakyat—bukan hanya menjadi komoditas mentah yang dikirim ke luar negeri.

Tanpa manusia yang terdidik, kekayaan alam hanya akan mengundang bentuk penjajahan baru. Kita mungkin memiliki tanahnya, tetapi orang lain menguasai teknologinya. Kita memiliki bahan bakunya, tetapi orang lain menentukan harganya. Kita menanggung kerusakan lingkungannya, sementara nilai tambah dan keuntungan terbesarnya mengalir ke luar negeri. Negara memperoleh pajak, tetapi rakyat tetap menjadi buruh murah di atas tanah yang dahulu diperjuangkan dengan darah.

Namun pendidikan saja tidak cukup. Orang berilmu tanpa akhlak dapat menciptakan penjajahan yang lebih canggih. Ia dapat menggunakan hukum untuk melindungi ketidakadilan, angka untuk menyembunyikan kebohongan, dan kekuasaan untuk memindahkan kekayaan rakyat ke tangan segelintir orang. Karena itu, kunci kemerdekaan terletak pada akhlak.

Para pejuang seperti Ahmad, Samir, Samad, Sukri, Dulah, dan Mahmud tidak berangkat membawa motif kekuasaan ataupun kekayaan. Mereka tidak bertanya jabatan apa yang akan diterima setelah perang, berapa tanah yang akan diberikan negara, atau apakah nama mereka kelak ditulis dalam buku sejarah. Mereka berangkat dengan keyakinan sederhana: melawan kezaliman adalah perintah agama, sedangkan berlaku adil adalah perintah Tuhan kepada semua manusia.

Mereka bukan manusia sempurna. Mereka hanyalah para pemuda kampung berusia dua puluhan, dengan pendidikan dan perlengkapan terbatas. Sebagian telah menjadi suami dan ayah; sebagian lain belum sempat membangun keluarga. Namun mereka memiliki sesuatu yang semakin sulit ditemukan dalam kehidupan politik hari ini: keberanian berkorban tanpa lebih dahulu menghitung keuntungan pribadi.

Mereka kehilangan masa muda, kesehatan, bahkan nyawa. Setelah perang usai, sebagian hidup sebagai buruh kebun, sebagian bergantung kepada keluarga, dan sebagian meninggal karena tidak mampu membiayai pengobatan. Negara memberikan piagam, seragam veteran, dan upacara, tetapi terlalu sering lupa memastikan mereka hidup dengan layak.

Meskipun demikian, mereka tidak mengajarkan kebencian kepada anak-anaknya. Mereka tetap bekerja. Mereka tetap jujur. Mereka menyekolahkan anak-anak dengan penghasilan yang sedikit. Mereka menolong tetangga meskipun dapur sendiri kekurangan. Mereka kecewa kepada hasil kemerdekaan, tetapi tidak menyesali niat perjuangan.

Barangkali persoalan elite negeri ini bukan karena mereka tidak mengenal sejarah. Mereka menghafal tanggal, nama tokoh, dan teks Proklamasi. Setiap tahun mereka berdiri tegak di depan bendera. Namun mungkin mereka hanya mewarisi negara yang didirikan para pejuang, tanpa mewarisi jiwa perjuangannya. Mereka mewarisi kekuasaan, tetapi tidak keikhlasan. Kemerdekaan kemudian dipahami sebagai kebebasan membagi konsesi, menguasai tanah, menebang hutan, mengeruk bumi, dan mengebor kandungan yang tersimpan di bawahnya.

Hutan ditebang. Gunung dibongkar. Perut bumi dikuras. Laut dieksploitasi. Sumber daya alam dijual dalam jumlah besar. Namun setelah puluhan tahun, utang terus bertambah, ketergantungan terhadap modal dan teknologi asing semakin kuat, sedangkan sebagian rakyat masih berjuang memperoleh sekolah, pengobatan, rumah, dan pekerjaan yang layak.

Jika kekayaan alam terus berkurang sementara manusia Indonesia tidak bertambah cerdas dan berdaya, lalu di manakah makna kemerdekaan? Jika tambang telah habis, hutan telah rusak, dan utang harus dibayar oleh generasi yang belum lahir, apakah kita masih dapat menyebut semua itu pembangunan?

Sumber daya alam seharusnya menjadi modal untuk membangun sumber daya manusia. Hasil bumi harus diubah menjadi sekolah yang baik, universitas yang melahirkan pengetahuan, laboratorium yang menghasilkan teknologi, rumah sakit yang melindungi kehidupan, dan industri yang menciptakan nilai tambah. Kekayaan yang tidak dapat diperbarui harus diwariskan dalam bentuk kemampuan manusia yang tidak mudah habis.

Itulah sebabnya pertemuan empat puluh keturunan para pejuang tersebut memiliki arti lebih besar daripada reuni keluarga. Dulah, Sukri, Mahmud, Ahmad, Samad, dan Samir tidak meninggalkan tambang, perkebunan luas, rekening bank, ataupun perusahaan besar. Mereka hanya meninggalkan kejujuran, iman, keteguhan, dan keyakinan bahwa anak-anak harus memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Warisan itu tumbuh perlahan. Generasi pertama masih menjadi penyadap karet, buruh angkut, guru honorer, dan bidan tidak tetap. Namun mereka tidak berhenti menyekolahkan anak-anaknya. Pada generasi berikutnya, benih itu tumbuh menjadi dosen, dokter, insinyur, akuntan, dan pengusaha. Sebagian bahkan mampu berkarya dan membangun usaha di luar negeri.

Kenyataan bahwa beberapa dari mereka bekerja dan berbisnis di Malaysia, Hong Kong, dan negeri-negeri lain tidak menjadikan mereka kurang mencintai Indonesia. Nasionalisme tidak dapat diukur hanya dari alamat rumah, tempat seseorang menerima gaji, ataupun negara tempat perusahaannya berdiri. Ada orang yang sepanjang hidup tinggal di Indonesia, tetapi mengeruk kekayaannya dan memindahkan hasilnya ke luar negeri. Sebaliknya, ada orang yang mencari penghidupan di negeri lain, tetapi pikirannya tetap tertambat pada keluarga, masyarakat, dan tanah airnya.

Bagi cucu-cucu para pejuang itu, pergi ke luar negeri adalah cara berdamai dengan kenyataan. Mereka memahami bahwa kekuasaan yang telah mengeras tidak mudah diubah. Nasihat dapat diabaikan, kritik dapat dicurigai, dan kemampuan seseorang belum tentu memperoleh ruang hanya karena ia lahir di negeri yang dahulu diperjuangkan kakeknya. Mereka tidak pergi karena membenci Indonesia. Mereka pergi karena menolak membiarkan hidupnya dikalahkan oleh keadaan.

Dalam ajaran agama, hijrah bukan selalu tindakan meninggalkan cinta. Hijrah dapat menjadi ikhtiar menyelamatkan iman, martabat, ilmu, dan masa depan ketika kezaliman tidak lagi dapat diperingatkan dan ruang untuk hidup secara layak semakin menyempit. Bukankah bumi Allah luas? Manusia tidak diperintahkan menyerahkan seluruh hidupnya kepada keadaan yang menindas hanya untuk membuktikan bahwa ia setia kepada tempat kelahirannya.

Namun hijrah juga bukan alasan untuk memutuskan tanggung jawab. Dari luar negeri mereka tetap membantu keluarga, membiayai pendidikan saudara, membuka pekerjaan, mengirimkan pengetahuan, dan membangun jaringan yang kelak dapat memberi manfaat bagi tanah air. Tubuh mereka mungkin bekerja di negeri lain, tetapi doa, ingatan, dan kepedulian mereka tetap pulang ke Indonesia.

Mereka telah belajar dari kehidupan kakek-kakeknya: mencintai negeri tidak berarti menyerahkan diri kepada penguasa yang tidak adil. Tanah air jauh lebih luas daripada rezim yang sedang berkuasa. Pemerintah dapat berganti, kebijakan dapat berubah, tetapi hubungan manusia dengan tanah kelahiran, sejarah keluarga, dan rakyatnya tidak berakhir hanya karena ia menyeberangi batas negara.

Karena itu, hijrah mereka bukan kekalahan. Ia adalah cara lain untuk melanjutkan perjuangan—membangun kekuatan di tempat yang memberi ruang, menjaga akhlak di tengah kesempatan, lalu memastikan keberhasilan tidak berhenti sebagai kemakmuran pribadi. Mereka membuktikan bahwa kekayaan paling berharga suatu bangsa bukanlah apa yang terkubur di dalam bumi, melainkan apa yang tumbuh di dalam pikiran dan hati manusianya. Ilmu membuat manusia mampu mengolah kekayaan alam. Namun hanya akhlak yang memastikan kekayaan itu digunakan untuk kemakmuran semua orang.

Ketika memandang wajah anak dan cucu para pejuang itu, aku merasa seolah sedang melihat jawaban atas pertanyaan yang dibawa Kakek sampai akhir hidupnya: apakah pengorbanan mereka sia-sia?

Tidak.

Pengorbanan mereka tidak sia-sia selama masih ada generasi yang bersedia melanjutkan perjuangan—bukan lagi dengan bambu runcing, melainkan dengan ilmu, kejujuran, keberanian, dan pengabdian. Sebagian melakukannya di tanah air. Sebagian lagi melakukannya melalui hijrah, kemudian menghubungkan pengetahuan, modal, dan pengalamannya kembali kepada negeri yang tidak pernah hilang dari hati. Kemerdekaan telah diproklamasikan pada 1945. Namun perjuangan untuk mewujudkan keadilan belum selesai.

Dahulu, musuh datang dengan seragam dan senjata. Kini, ia dapat hadir sebagai kebodohan, kemiskinan, keserakahan, korupsi, dan sikap tidak peduli. Bentuknya berubah, tetapi kewajiban kita tetap sama: melawan kezaliman dan menegakkan keadilan.

Sebab tanah air bukan milik penguasa, bukan milik pemegang konsesi, dan bukan pula milik mereka yang memiliki modal paling besar. Tanah air adalah amanah Tuhan bagi seluruh rakyat—termasuk generasi yang belum lahir.

Kemerdekaan baru menemukan maknanya ketika setiap anak Indonesia, dari keluarga mana pun ia dilahirkan, memperoleh pendidikan yang membuatnya mampu berdiri dengan martabatnya sendiri, lalu menggunakan ilmu dan akhlaknya untuk menjaga agar kekayaan negeri ini menjadi kemakmuran bagi semua.