Pendahuluan.

Saya memperhatikan dalam dua dekade terakhir, arah penyusunan APBN kita lebih sering bertumpu pada logika ekspansi belanja, bukan pada ekspansi kekuatan modal sosial masyarakat. Akibatnya, utang negara kerap tumbuh bukan karena dorongan memperbesar kapasitas produktif rakyat, melainkan untuk menopang kebutuhan fiskal yang semakin membesar dari tahun ke tahun.

Padahal dalam ilmu ekonomi pembangunan dan sosiologi ekonomi, terdapat konsep pengukuran kapasitas modal sosial nasional—yakni kemampuan riil masyarakat dalam menciptakan trust, jaringan produksi, tabungan, investasi, dan leverage ekonomi secara mandiri. Dalam kerangka itu, peran APBN idealnya hanya bersifat katalis atau pemantik, dengan kapasitas intervensi yang sehat relatif terbatas, misalnya sekitar maksimum 5% dari total kekuatan ekonomi nasional. 10 % dari modal Asing.

Artinya, sekitar 85% kekuatan pertumbuhan seharusnya berasal dari masyarakat sendiri: dari produktivitas usaha, kekuatan UMKM, kedalaman sistem keuangan domestik, interkoneksi supply chain, serta kemampuan sektor privat membangun nilai tambah. Mesin ekonomi sesungguhnya tercermin dari pertumbuhan M1 dan M2 yang sehat—karena itu menunjukkan meningkatnya aktivitas ekonomi riil, tabungan, intermediasi kredit, dan kemampuan negara melakukan leverage atas dasar kemandirian ekonomi, bukan semata karena dorongan belanja atau kepentingan politik jangka pendek.

Dalam kajian ilmu sosial dan ekonomi pembangunan, modal sosial (social capital) dipahami sebagai salah satu faktor penting yang menentukan kualitas pertumbuhan ekonomi, efektivitas institusi, serta kemampuan masyarakat membangun kerja sama kolektif. Berbeda dengan modal finansial atau modal fisik, modal sosial bersifat intangible karena berkaitan dengan kepercayaan sosial (trust), jaringan sosial (social networks), norma bersama, solidaritas, dan kemampuan masyarakat melakukan tindakan kolektif (collective action).

Konsep ini berkembang luas sejak akhir abad ke-20 dan menjadi perhatian penting dalam sosiologi, ekonomi kelembagaan, dan ilmu politik. Pierre Bourdieu mendefinisikan modal sosial sebagai sumber daya yang muncul dari jaringan hubungan sosial yang dimiliki individu maupun kelompok. Menurut Bourdieu, jaringan sosial memberikan akses terhadap informasi, dukungan ekonomi, legitimasi sosial, dan peluang kekuasaan. Dalam perspektif ini, modal sosial merupakan bentuk kapital yang dapat dikonversi menjadi keuntungan ekonomi maupun politik.

Sementara itu, James Coleman melihat modal sosial sebagai elemen yang menciptakan efisiensi dalam masyarakat. Coleman menekankan bahwa hubungan sosial yang dilandasi kepercayaan dan norma bersama mampu menurunkan biaya transaksi dan mempermudah koordinasi antarindividu. Artinya, masyarakat dengan tingkat kepercayaan tinggi cenderung lebih mudah bekerja sama, membangun organisasi, berbagi informasi, dan menciptakan stabilitas ekonomi.

Konsep modal sosial kemudian semakin berkembang melalui karya Robert Putnam dalam penelitiannya mengenai pemerintahan daerah di Italia. Putnam menemukan bahwa wilayah dengan tradisi organisasi sosial dan partisipasi komunitas yang kuat memiliki kualitas pemerintahan lebih baik, ekonomi lebih produktif, dan demokrasi lebih stabil.  Menurut Putnam, modal sosial tumbuh melalui asosiasi warga, koperasi, organisasi komunitas, budaya gotong royong, dan partisipasi sosial yang berulang.

Dalam konteks pembangunan ekonomi, modal sosial dipandang sebagai faktor yang mampu meningkatkan efisiensi ekonomi, inovasi, kemampuan adaptasi, dan daya tahan sosial terhadap krisis.  Kajian ekonomi kelembagaan juga menunjukkan bahwa modal sosial berkaitan erat dengan tingkat biaya transaksi (transaction cost). Dalam masyarakat dengan tingkat kepercayaan rendah, aktivitas ekonomi memerlukan pengawasan lebih besar, kontrak lebih kompleks, dan biaya koordinasi lebih tinggi. Sebaliknya, masyarakat dengan modal sosial kuat memiliki efisiensi lebih tinggi karena interaksi ekonomi berjalan dalam struktur kepercayaan dan norma sosial yang relatif stabil.

Francis Fukuyama dalam bukunya Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity menjelaskan bahwa tingkat trust sosial sangat mempengaruhi kemampuan suatu negara membangun organisasi ekonomi modern. Fukuyama menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat kepercayaan sosial tinggi seperti Jepang dan Jerman cenderung lebih berhasil membangun perusahaan besar, industrialisasi, dan kerja sama ekonomi jangka panjang.

Dalam ekonomi pembangunan modern, modal sosial kini dipandang sebagai salah satu fondasi penting bagi pembangunan inklusif, industrialisasi berbasis komunitas, penguatan koperasi, pengembangan UMKM, dan efektivitas tata kelola pemerintahan.  Namun modal sosial juga memiliki dimensi ambivalen. Dalam beberapa kasus, jaringan sosial yang terlalu eksklusif dapat melahirkan patronase, oligarki, nepotisme, dan eksklusi sosial terhadap kelompok lain. Karena itu kualitas modal sosial tidak hanya ditentukan oleh kuatnya hubungan komunitas, tetapi juga oleh sejauh mana jaringan sosial tersebut bersifat inklusif, produktif, dan mendukung kepentingan publik yang lebih luas.

Dalam konteks globalisasi dan modernisasi ekonomi, modal sosial menjadi semakin penting karena pembangunan tidak lagi hanya bergantung pada akumulasi modal fisik, tetapi juga pada kemampuan masyarakat membangun koordinasi, inovasi, kolaborasi, dan kapasitas institusional secara kolektif.

Dengan demikian, dalam perspektif akademis, modal sosial dapat dipahami sebagai infrastruktur sosial yang memungkinkan masyarakat dan institusi bekerja secara lebih efektif dalam mencapai pembangunan ekonomi, stabilitas politik, dan kohesi sosial jangka panjang.

China

Kebangkitan ekonomi China sering dilihat hanya dari permukaannya: gedung pencakar langit, kereta cepat, pelabuhan raksasa, ekspor manufaktur, cadangan devisa besar, dan kemampuan negara membangun infrastruktur dalam skala masif. Sebagian orang menganggap keberhasilan itu lahir semata karena kekuatan modal negara dan kontrol politik yang kuat. Namun jika ditelusuri lebih dalam, fondasi utama kekuatan ekonomi China sebenarnya bukan hanya modal uang, teknologi, atau sumber daya alam, melainkan kekuatan modal sosial yang berakar kuat pada komunitas masyarakatnya.

China memahami satu hal penting dalam pembangunan modern: modal besar dan teknologi tidak otomatis menciptakan kesejahteraan bila masyarakat lokal tidak memiliki kapasitas sosial dan ekonomi untuk menjadi bagian dari proses tersebut. Karena itu, sejak awal reformasi ekonomi era Deng Xiaoping, negara tidak hanya membangun industri dan infrastruktur, tetapi juga membangun struktur sosial yang mampu menopang industrialisasi jangka panjang.

Di sinilah letak perbedaan mendasar China dengan banyak negara berkembang lain. Banyak negara terlalu fokus mengejar investasi besar, eksploitasi SDA, dan pertumbuhan angka PDB, tetapi melupakan penguatan komunitas lokal. Akibatnya, ketika modal besar masuk, masyarakat lokal justru tersingkir. Tanah dijual murah, UMKM kalah bersaing, rakyat hanya menjadi buruh,  dan sebagian besar keuntungan mengalir keluar daerah.

China memilih jalan berbeda. Mereka sadar bahwa tanpa modal sosial yang kuat, globalisasi hanya akan melahirkan kolonialisme ekonomi baru. Karena itu sebelum investasi asing dibuka secara besar-besaran, pemerintah daerah di China biasanya lebih dulu membangun ekosistem UMKM, koperasi produksi, pendidikan vokasi, industrial cluster lokal, logistik,  dan jaringan supply chain berbasis komunitas. Tujuannya sederhana, ketika investor besar datang, masyarakat lokal tidak menjadi penonton di tanahnya sendiri, tetapi menjadi bagian dari rantai nilai ekonomi tersebut.

Sebelum menjadi salah satu provinsi terkaya di China seperti sekarang, Zhejiang sebenarnya hanyalah wilayah yang relatif miskin sumber daya alam. Tidak memiliki tambang besar. Tidak kaya batu bara. Tidak memiliki cadangan minyak strategis. Lahan pertaniannya juga terbatas dibanding wilayah agraris besar lain di China. Bahkan pada awal reformasi ekonomi akhir 1970-an, banyak wilayah Zhejiang masih didominasi desa-desa kecil dengan ekonomi sederhana. Infrastruktur minim. Industri modern hampir tidak ada. Sebagian masyarakat hidup dari pertanian kecil, kerajinan rumah tangga, dan perdagangan tradisional.

Masyarakat Zhejiang sejak lama dikenal memiliki kultur komunitas dan perdagangan yang sangat kuat. Karena hidup di wilayah yang tidak terlalu kaya SDA, mereka terbiasa bertahan melalui jaringan keluarga, solidaritas komunitas, perdagangan kecil, gotong royong produksi,  dan kewirausahaan berbasis desa. Di kota seperti Wenzhou misalnya, masyarakat membangun usaha dari skala sangat kecil bengkel rumahan, kerajinan, sepatu, alat listrik, tekstil, hingga komponen sederhana.

Awalnya semuanya dilakukan dalam skala keluarga dan komunitas. Satu rumah memproduksi bagian tertentu.
Tetangganya membuat komponen lain.
Saudara atau kerabat membantu distribusi.
Desa lain menangani pemasaran. Tidak ada modal besar saat itu.
Tidak ada teknologi canggih.
Yang ada hanya rasa saling percaya, disiplin kerja, hubungan komunitas,  dan semangat bertahan hidup bersama.  Karena hubungan sosial mereka sangat kuat, biaya usaha menjadi rendah. Mereka bisa saling meminjam modal, berbagi tenaga kerja, berbagi informasi pasar, bahkan saling menopang ketika usaha mengalami kesulitan.

Lama-kelamaan terbentuk jaringan produksi komunitas yang sangat efisien. Inilah awal lahirnya industrial cluster di Zhejiang. Pemerintah China saat itu juga tidak langsung memasukkan korporasi besar asing ke wilayah tersebut. Negara justru memberi ruang bagi masyarakat lokal membangun usaha keluarga, koperasi, industri kecil, dan perdagangan lokal. Negara bertindak sebagai penyedia infrastruktur, penjaga stabilitas, pembangun jalan dan pelabuhan, serta pemberi ruang fleksibilitas ekonomi bagi daerah.  Akibatnya energi ekonomi benar-benar tumbuh dari bawah.

Yang menarik, keberhasilan Zhejiang bukan lahir dari bantuan sosial besar-besaran atau proyek populis pemerintah. Tetapi lahir dari organisasi sosial masyarakat, disiplin komunitas, budaya kerja, dan kepercayaan antarwarga. Di banyak desa Zhejiang, masyarakat bahkan membangun semacam “ekonomi komunitas informal”. Kalau ada satu usaha berhasil, jaringan keluarga dan tetangga ikut membangun usaha serupa atau menjadi bagian dari supply chain-nya.

Lama-kelamaan satu desa bisa terkenal memproduksi satu jenis barang tertentu misal,  desa sepatu, desa tekstil, desa elektronik, desa furniture, atau desa alat rumah tangga.  Karena semua terkoneksi dalam jaringan sosial yang kuat, efisiensi mereka meningkat sangat cepat. Ketika investasi besar dan teknologi mulai masuk pada 1990-an dan 2000-an, masyarakat Zhejiang sudah siap. Mereka tidak menjadi penonton. Mereka sudah punya jaringan produksi, mental kewirausahaan, supply chain lokal, dan kemampuan organisasi ekonomi.  Akibatnya modal asing dan teknologi justru memperkuat ekonomi lokal, bukan menghancurkannya.

Di sinilah letak kekuatan terbesar Zhejiang:
mereka membangun kapitalisme berbasis komunitas. Modernisasi ekonomi tidak memutus hubungan sosial masyarakat, tetapi justru tumbuh dari kekuatan komunitas itu sendiri. Karena itu banyak ekonom menyebut Zhejiang sebagai contoh bagaimana modal sosial dapat berubah menjadi modal ekonomi.

Mereka membuktikan bahwa kemajuan daerah tidak selalu lahir dari kekayaan alam atau uang besar. Kadang ia justru lahir dari sesuatu yang sederhana rasa percaya, solidaritas, disiplin, dan kemampuan masyarakat bekerja bersama dalam jangka panjang. Sebab pada akhirnya, modal terbesar sebuah bangsa bukan hanya apa yang ada di dalam tanahnya, tetapi apa yang hidup di dalam karakter sosial masyarakatnya sendiri.

Indonesia.

Namun dalam perspektif akademis, modal sosial tidak selalu menghasilkan dampak positif. Modal sosial juga memiliki dimensi ambivalen. Jaringan sosial yang terlalu eksklusif justru dapat melahirkan patronase, oligarki, nepotisme, kartel kekuasaan,  dan eksklusi sosial terhadap kelompok lain.  Dalam konteks Indonesia, persoalan ini menjadi sangat relevan.

Secara budaya, Indonesia sebenarnya memiliki tradisi komunitas dan solidaritas sosial yang kuat yaitu gotong royong, hubungan kekeluargaan, ikatan etnis, jaringan agama, dan loyalitas komunitas lokal.  Namun dalam perkembangan politik dan ekonomi modern, sebagian jaringan sosial tersebut tidak berkembang menjadi modal sosial produktif yang inklusif, melainkan berubah menjadi jaringan patronase kekuasaan. Di sinilah paradoks modal sosial Indonesia muncul.

Selama dua dekade terakhir, banyak wilayah kaya sumber daya alam (SDA) di Indonesia mencatat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang sangat tinggi. Tambang batu bara, nikel, sawit, migas, hingga smelter menciptakan lonjakan investasi dan ekspor dalam skala besar. Di atas kertas, daerah-daerah tersebut terlihat berkembang cepat dan menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun jika melihat lebih dekat ke kehidupan masyarakatnya, muncul paradoks yang sangat nyata.
PDB naik tinggi, tetapi kemiskinan turun lambat, ketimpangan melebar, lingkungan rusak, dan sebagian rakyat lokal justru tersingkir dari ruang hidupnya sendiri.

Kalimantan Timur adalah salah satu contoh paling jelas. Selama bertahun-tahun provinsi ini menjadi pusat industri batu bara dan migas nasional. PDRB per kapitanya termasuk tertinggi di Indonesia karena ditopang ekspor komoditas energi dalam jumlah besar. Tetapi pertumbuhan itu sangat terkonsentrasi pada sektor ekstraktif padat modal. Tambang modern tidak membutuhkan tenaga kerja besar dibanding nilai ekonominya. Akibatnya keuntungan utama lebih banyak mengalir kepada korporasi besar, kontraktor, pemilik konsesi, dan jaringan finansial di luar daerah.  Sementara banyak masyarakat lokal tetap hidup dalam keterbatasan ekonomi.

Di sisi lain, eksploitasi SDA dalam skala besar meninggalkan persoalan lingkungan serius, hutan rusak, lubang tambang terbengkalai, pencemaran sungai, banjir, dan degradasi ruang hidup masyarakat adat.  Ironisnya, ketika harga batu bara naik, PDRB daerah melonjak tajam. Tetapi ketika harga turun, ekonomi lokal langsung terpukul karena struktur ekonominya terlalu bergantung pada komoditas.

Sulawesi Tengah memperlihatkan fenomena serupa dalam era booming nikel. Kawasan industri seperti Morowali tumbuh sangat cepat. Investasi smelter dan hilirisasi membuat pertumbuhan ekonomi daerah melonjak bahkan sempat menjadi salah satu tertinggi di Indonesia. Namun pertumbuhan tersebut juga menghadirkan paradoks sosial. Muncul kawasan industri modern dengan infrastruktur tertutup dan aktivitas ekspor besar, tetapi banyak desa sekitar masih menghadapi keterbatasan air bersih,  tekanan lingkungan, konflik lahan, dan ketimpangan ekonomi.

Sebagian masyarakat lokal memang memperoleh pekerjaan, tetapi mayoritas tetap berada pada posisi buruh berupah rendah dalam struktur industri yang dikendalikan modal besar. Di saat yang sama, perubahan ekologis berjalan sangat cepat. Kawasan pesisir berubah, hutan terbuka, sedimentasi meningkat, dan tekanan terhadap ruang hidup tradisional masyarakat semakin besar.

Maluku Utara juga mengalami dinamika yang hampir sama. Ledakan industri nikel membuat pertumbuhan ekonomi wilayah ini melonjak tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Namun pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya mengubah struktur kesejahteraan masyarakat secara merata.  Di banyak wilayah tambang, masyarakat menghadapi kenaikan biaya hidup, konflik lahan, urbanisasi cepat,  dan tekanan sosial akibat perubahan ekonomi yang terlalu mendadak.  Sementara di pedalaman dan wilayah non-industri, kemiskinan tetap bertahan.

Fenomena serupa juga terlihat di beberapa wilayah sawit di Sumatera dan Kalimantan. Secara statistik ekonomi daerah tumbuh besar akibat ekspor CPO dan industri perkebunan. Tetapi pertumbuhan itu sering tidak terhubung kuat dengan ekonomi rakyat lokal. Petani kecil sering berada dalam posisi lemah tergantung harga global, tergantung tengkulak, dan tidak memiliki posisi kuat dalam rantai industri.  Sementara konsentrasi lahan dan konsesi besar terus meluas.

Akibatnya muncul apa yang dalam ekonomi pembangunan disebut enclave economy, yaitu pertumbuhan ekonomi yang berpusat pada proyek besar dan ekspor SDA tetapi tidak terintegrasi secara mendalam dengan ekonomi masyarakat lokal. Dalam model seperti ini, PDB daerah bisa tinggi, investasi besar masuk, ekspor meningkat,
tetapi struktur ekonomi rakyat tetap lemah, modal sosial tidak berkembang, dan masyarakat tidak naik kelas secara signifikan.

Masalah utamanya bukan karena SDA tidak penting, tetapi karena pembangunan terlalu bertumpu pada eksploitasi sumber daya tanpa membangun komunitas ekonomi lokal, koperasi modern, UMKM industri, pendidikan vokasi, supply chain rakyat, dan organisasi ekonomi masyarakat.  Akibatnya rakyat tidak memiliki posisi tawar cukup kuat di tengah arus modal besar. Mereka menjadi penonton di daerahnya sendiri.

Mengapa ?

Hubungan sosial yang kuat di tingkat kelompok sering kali justru membangun loyalitas sempit berbasis keluarga, etnis, organisasi, agama,  atau jaringan elite tertentu.  Akibatnya, akses terhadap ekonomi, birokrasi, proyek, modal, dan kekuasaan,
lebih banyak ditentukan oleh kedekatan jaringan sosial dibanding kapasitas institusional atau meritokrasi.

Fenomena ini dalam kajian sosiologi politik sering disebut sebagai bonding social capital yang terlalu dominan—yakni modal sosial yang kuat di dalam kelompok sendiri tetapi lemah dalam membangun keterhubungan yang lebih luas dan inklusif (bridging social capital). Akibatnya masyarakat menjadi sangat terfragmentasi. Setiap kelompok membangun solidaritas internal yang kuat, tetapi hubungan antar kelompok justru dipenuhi persaingan, kecurigaan, dan perebutan akses sumber daya.

Dalam politik, kondisi ini melahirkan patron-client relationship, yaitu hubungan antara elite dan masyarakat yang bertumpu pada distribusi loyalitas dan fasilitas, bukan pada pembangunan institusi yang sehat. Elite menyediakan akses proyek, bantuan, jabatan, perlindungan politik, atau akses ekonomi. Sebagai imbalannya, masyarakat memberikan dukungan politik, loyalitas,  dan legitimasi sosial.  Akibatnya demokrasi berkembang bukan sebagai arena kompetisi gagasan dan institusi, tetapi sebagai arena distribusi patronase.

Dalam ekonomi, pola seperti ini melahirkan oligarki dan nepotisme. Akses terhadap modal, konsesi, proyek,  dan sumber daya ekonomi,
sering kali terkonsentrasi pada jaringan sosial dan politik tertentu.  Sementara kelompok yang berada di luar jaringan tersebut mengalami eksklusi sosial dan ekonomi.

Masalahnya, ketika modal sosial berkembang dalam pola eksklusif seperti ini, masyarakat memang terlihat memiliki solidaritas tinggi di dalam kelompoknya masing-masing, tetapi gagal membangun solidaritas nasional yang produktif.Akibatnya koperasi sulit berkembang secara profesional, organisasi ekonomi rakyat mudah dipolitisasi, meritokrasi melemah, dan institusi publik menjadi rentan terhadap rente kekuasaan.

Dalam perspektif akademis, kondisi seperti ini menunjukkan bahwa modal sosial yang kuat belum tentu otomatis menghasilkan pembangunan yang sehat. Kualitas modal sosial sangat ditentukan oleh sifatnya. Apakah inklusif atau eksklusif, produktif atau patronistik, terbuka atau tertutup.  Robert Putnam menjelaskan bahwa modal sosial yang sehat harus mampu membangun kepercayaan lintas kelompok, partisipasi warga, dan institusi yang inklusif.  Sementara Francis Fukuyama menekankan bahwa pembangunan ekonomi modern membutuhkan high trust society, yaitu masyarakat yang mampu bekerja sama melampaui loyalitas keluarga atau kelompok sempit. Di sinilah tantangan besar Indonesia.

Indonesia memiliki energi sosial yang besar, tetapi sering kali terjebak dalam struktur patronase dan loyalitas primordial yang terlalu kuat. Modal sosial berkembang secara horizontal di dalam kelompok masing-masing, tetapi lemah secara vertikal dalam membangun institusi nasional yang meritokratis dan inklusif. Akibatnya negara sering mengalami fragmentasi sosial, polarisasi politik, lemahnya organisasi ekonomi rakyat,  dominasi elite dalam penguasaan sumber daya.

Padahal dalam pembangunan modern, kekuatan modal sosial seharusnya tidak hanya memperkuat solidaritas internal kelompok, tetapi juga menciptakan kemampuan masyarakat bekerja sama secara lebih luas dalam kerangka nasional. Karena itu tantangan pembangunan Indonesia ke depan bukan hanya membangun ekonomi dan infrastruktur, tetapi mentransformasikan modal sosial yang eksklusif menjadi modal sosial yang inklusif dan produktif. Sebab tanpa itu, jaringan sosial hanya akan menjadi alat reproduksi kekuasaan elite dan bukan fondasi bagi pembangunan nasional yang berkeadilan.

Penutup.

Pada akhirnya, sejarah menunjukkan bahwa negara tidak pernah benar-benar besar hanya karena kaya sumber daya alam, memiliki modal besar, atau mampu membangun infrastruktur megah. Semua itu bisa dibangun dengan uang dan teknologi. Tetapi ada satu hal yang jauh lebih sulit dibangun yaitu modal sosial. Modal sosial adalah kemampuan masyarakat untuk mengorganisir dirinya sendiri atas dasar semangat gotong royong dan solidaritas. Menjaga tatanan moral dan norma dengan disiplin tinggi.

Tanpa modal sosial, demokrasi di Indonesia mudah berubah menjadi polarisasi. Politik berubah menjadi pertarungan elite identitas. Ekonomi hanya dikuasai modal besar. Dan rakyat perlahan tercabut dari proses pembangunan di tanahnya sendiri. China memahami hal tersebut sangat dalam. Walaupun China tidak mengenal demokrasi langsung seperti model Barat, proses politik dan sosial di sana tetap berjalan melalui emansipasi ekonomi masyarakat dan sistem meritokrasi yang sebenarnya telah mengakar dalam budaya mereka sejak ribuan tahun.

Sebab pada akhirnya, pembangunan yang bertahan lama bukanlah pembangunan yang hanya menciptakan angka pertumbuhan tinggi, tetapi pembangunan yang membuat rakyat merasa memiliki keterikatan dengan masa depan negaranya sendiri. Negara boleh memiliki uang besar dan teknologi tinggi. Tetapi tanpa modal sosial, semua itu hanya akan melahirkan ketimpangan, konflik, dan perebutan rente kekuasaan. Karena kekuatan sejati sebuah bangsa bukan terletak pada besarnya modal atau kekuatan militernya, melainkan pada kemampuan rakyatnya untuk tetap percaya, bekerja sama, dan bergerak bersama sebagai satu komunitas peradaban.