Rahmat adalah teman SMP-ku.
Ayahnya kepala sekolah. Sosok yang dihormati di kampung kami. Rahmat memang pintar. Nilainya selalu rapi, baris-baris angka dan huruf di rapornya seperti tidak pernah berantakan. Berbeda denganku, yang setiap kali menerima rapor hanya memastikan satu hal: masih boleh naik kelas. Nilai rata-rataku pas-pasan, sekadar lolos makan, kata orang kampung. Namun perbedaan itu tidak pernah menjadi jarak di antara kami.

Walau rumahku berdinding geribik dan rumahnya berdinding beton, kami tetap akrab. Ia lemah dalam matematika, dan aku justru menyukainya. Mungkin karena itu ia ingin berteman denganku. Entahlah. Yang pasti, Rahmat sering datang ke rumahku. Duduk di bangku kayu panjang, memuji masakan ibuku dengan jujur.

“Enak sekali masakan ibu kamu, Le,” katanya setiap kali makan.
Ibuku hanya tersenyum, menambah nasi ke piringnya.

Aku pun sering ke rumahnya. Ayahnya senang berbicara panjang lebar. Menasehati kami. Ia percaya masa depan negeri ini ada di tangan anak-anak yang mau belajar keras. “Negeri ini perlu sarjana hebat,” katanya, suaranya tenang namun penuh keyakinan.
“Untuk mengangkat bangsa dari kubangan kemiskinan. Pak Harto punya mimpi menjadikan Indonesia macan Asia. Tapi macan itu hanya akan lahir kalau sarjananya berakhlak mulia. Tulus mengabdi pada tugas.”

Ia lalu menatap kami bergantian.
“Ale, kamu punya cita-cita apa?”

Aku terdiam lama.
“Saya tidak tahu, Pak,” jawabku akhirnya. “Keluarga kami miskin. Mau berharap beasiswa… rasanya tidak pantas. Aku tidak terlalu pintar di sekolah”

Ayah Rahmat tidak langsung menjawab. Tapi aku tahu, baginya, jawaban itu terlalu jujur.

Setelah tamat SMP, jalan hidup kami berpisah. Rahmat masuk SMA Kristen, aku ke SMA negeri. Tapi sesekali ia masih datang ke rumahku. Kami mengobrol di kamarku. Kamar kecil dengan meja belajar reyot.

Ia membuka laci itu dan mengernyit.
“Ini radio rongsokan buat apa, Le?”

“Bukan rongsokan,” kataku. “Itu radio yang aku buat sendiri.”

Rahmat tertawa kecil.
“Waktu SMP kita pelajaran prakarya elektronik, aku nggak ngerti. Kamu juga kelihatan bingung. Kita cuma bikin bel. Kok sekarang kamu bisa bikin radio?”

“Aku cuma nyontek desain di buku,” jawabku jujur.
“Aku beli papan transistor, transistor, speaker, baterai. Aku susun pakai timah. Jadi radio. Bisa nangkap BBC London.”

“BBC London?” Kening Rahmat berkerut.

“Iya. Aku mau belajar bahasa Inggris. ”

Rahmat menatapku heran.
“Mau ke luar negeri kamu?”

“Nggak tahu,” kataku. “Kalau nanti aku merantau ke Jakarta, setidaknya aku bisa jadi pemandu turis. Aku bisa masak, menjahit, benerin jam, dan ngerti bahasa Inggris. Dengan itu aku bisa bertahan hidup.”

Rahmat tersenyum, tapi aku tahu ia tidak sepenuhnya antusias. Ia justru mulai bercerita tentang mimpinya sendiri, ingin jadi insinyur. Kuliah di Jawa, lalu ke luar negeri. “Kok kamu nggak punya cita-cita?” tanyanya.

Aku mengangkat bahu.
“Aku cuma ingin merantau. Setelah itu… ” Mataku menatap kosong ke depan. ” entahlah. Yang penting merantau.”

Kelas tiga SMA, kami makin jarang bertemu.
Suatu malam Minggu, aku melihat Rahmat berjalan bersama seorang amoy cantik, lewat di depan lapak kaki limaku di pojok pasar. Aku hendak menyapanya. Tapi ia melengos, seolah tak mengenalku. Aku tidak marah. Aku paham. Ia sedang sibuk dengan dunianya.

Menjelang aku berangkat merantau ke Jakarta, kami bertemu di kios fotokopi.
“Aku ke Bandung, Le,” katanya.
“Kamu ke mana?” tanyanya.

“Jakarta.” Jawabku.

“Kuliah di mana?”

Aku menggeleng.
“Aku doakan semoga cita-citamu tercapai,” kataku.

“Terima kasih,” katanya sungguh-sungguh.
“Niatku sekolah tinggi supaya bisa jadi PNS. Supaya bisa bantu orang miskin seperti kamu.”

Aku tersenyum.
“Amin ya Allah.”

***

Tahun 1987, aku dengar Rahmat jadi PNS setelah lulus sebagai insinyur di PTN. Di tahun yang sama, aku sudah punya pabrik corrugated box dan Pabrik Amplas. Aku memang tidak sarjana. Tapi aku ikut kursus akuntansi manajemen, kursus manajemen usaha baru, dan pelatihan ekspor yang difasilitasi pemerintah. Aku belajar bukan untuk gelar, tapi untuk bertahan.

Tahun 1990, aku dengar lagi kabar, Rahmat dapat beasiswa S2  ke German dan PhD di Amerika. Aku senang. Benar-benar senang. Mimpinya terwujud. Tahun 2002, ia sudah eselon di kementerian. Tahun 2004, aku hijrah bisnis ke China.


Tahun 2010, di sebuah seminar perdagangan internasional di Hong Kong, kami bertemu lagi. “Ale!” sapanya. Nada suaranya terkejut melihatku di ruangan itu.
“Kamu kerja di mana?” tanyanya.

“Aku nggak kerja,” jawabku. “Aku dagang, Mat.”

“Alumni universitas mana?”

Aku menggeleng.


“Terus ngapain ikut seminar ini?” tanyanya selidik.

“Ini soal perdagangan internasional” kataku tenang.
“Aku mau tahu koridor WTO. Penting buat bisnisku.”

Ia tersenyum. Senyum yang terasa seperti satire.
“Kamu ngerti materinya?”

Aku menangguk.

“ Apa yang kamu pahami tentang adanya WTO? Tanyanya lagi.

Aku terdiam sebentar. Aku tahu Rahmat merendahkanku. Tetapi aku tidak merasa terganggu. Wajar saja dia bertanya. Karena dia tahu aku tidak terpelajar. Aku hanya pedagang.

“ Sejak berdirinya World Trade Organization pada 1995. “ Kataku berusaha menjawab, ” Perdagangan global diklaim bergerak menuju sistem yang lebih terbuka, berbasis aturan, dan non-diskriminatif. Dalam narasi resmi, liberalisasi perdagangan diyakini akan menciptakan efisiensi, pertumbuhan, dan kesejahteraan bersama. Namun di balik bahasa netral dan teknokratis itu, tersembunyi satu paradoks yang terus berulang. Negara-negara yang kaya sumber daya alam justru tetap miskin, mengalami kerusakan ekologi berat, sementara negara industri maju semakin terkonsolidasi kekayaannya. Paradoks ini bukan kecelakaan sejarah. Ia adalah konsekuensi struktural dari cara WTO memposisikan sumber daya alam, bukan sebagai basis kedaulatan ekonomi, melainkan sebagai komoditas global.”

Aku terdiam menanti reaksi dari Rahmat.  “ Terus..”  Kata Rahmat, sepertinya dia mulai ingin tahu sudut pandangku.

“ Dalam kerangka WTO “ Lanjutku. “ Sumber daya alam diperlakukan setara dengan barang dagangan lainnya. Prinsip non-discrimination, most-favored nation dan national treatment menempatkan mineral, kayu, minyak, dan hasil tambang sebagai objek pertukaran pasar bebas. Negara produsen diwajibkan membuka akses, menghapus hambatan, dan menghindari kebijakan yang dianggap “trade-distorting”.

Masalahnya, sumber daya alam bukan sekadar barang. Ia adalah fondasi ekologis, sosial, dan politik suatu bangsa. Ketika SDA direduksi menjadi komoditas ekspor, negara kehilangan ruang untuk mengelola tempo ekstraksi, arah hilirisasi, dan nilai tambah jangka panjang. Yang tersisa adalah dorongan untuk mengekspor sebanyak dan secepat mungkin. Demi devisa, demi neraca perdagangan, demi memenuhi kewajiban fiskal jangka pendek.” Kataku.

Rahmat mengerutkan kening.” Dalam posisi ini, WTO tidak memaksa secara eksplisit. Mengapa disalahkan WTO?

“ Benar, tetapi WTO menciptakan insentif struktural. Negara berkembang dianggap “rasional” jika mengekspor bahan mentah atau barang setengah jadi , dan dianggap proteksionis jika mencoba menahan, mengolah, atau mengatur secara ketat. “

Rahmat mengangguk.

Aku lanjutkan “ Liberalisasi perdagangan tidak berlangsung di ruang hampa. Ia beroperasi dalam struktur global yang sangat asimetris. Negara maju menguasai teknologi. Mereka memiliki modal murah, Mengendalikan rantai pasok global. Dan menentukan standar teknis, lingkungan, serta pembiayaan.
 Sementara negara kaya SDA menyediakan bahan mentah. Menanggung risiko ekologis. Menghadapi volatilitas harga. Dan menerima nilai tambah paling kecil.


Dalam sistem WTO, negara maju dapat melindungi industrinya secara halus melalui standar teknis, subsidi hijau, intellectual property rights, dan aturan non-tariff barriers. Sebaliknya, negara berkembang sering kali dibatasi ketika ingin menerapkan kebijakan industri, local content, atau pembatasan ekspor bahan mentah. Akibatnya, industrialisasi di negara kaya SDA berjalan timpang. Industri ekstraksi tumbuh, tetapi industri pengolahan stagnan. Lapangan kerja berkualitas tidak tercipta. Ketergantungan pada ekspor primer terus berulang.

Industri ekstraksi adalah industri dengan externalities paling besar. Kerusakan hutan, pencemaran air, degradasi tanah, konflik sosial, dan hilangnya biodiversitas hampir selalu ditanggung oleh negara produsen. Namun dalam mekanisme perdagangan global, biaya ini tidak pernah tercermin dalam harga komoditas. Harga nikel, batu bara, minyak, atau bauksit ditentukan oleh pasar global, bukan oleh biaya ekologis lokal. Negara maju menikmati produk murah, energi stabil, dan bahan baku industri, sementara negara produsen menanggung “hutang ekologi” yang tidak pernah dibayar.

Dalam logika WTO, isu lingkungan sering diperlakukan sebagai isu tambahan atau side issue,  bukan inti sistem perdagangan. Perlindungan lingkungan baru dianggap sah jika tidak “mengganggu perdagangan secara tidak perlu”. Dengan kata lain, ekologi harus menyesuaikan diri dengan perdagangan, bukan sebaliknya. Fenomena ini sering disebut sebagai resource curse atau kutukan sumber daya. Namun istilah kutukan seolah menyiratkan nasib alamiah. Padahal yang terjadi adalah kutukan yang dilembagakan.

WTO, bersama institusi global lain, menciptakan rezim di mana ekspor bahan mentah didorong. Nilai tambah ditahan di negara industry, Dan kebijakan kedaulatan ekonomi dibatasi oleh aturan perdagangan.
 Negara kaya SDA akhirnya terjebak dalam siklus, ekstraksi demi devisa jangka pendek yang terpaksa mengabaikan kerusakan lingkungan sebagai akibat ketergantungan fiskal dan karenanya ekstraksi tidak bisa dihentikan.  Sementara negara maju memanen hasil akhirnya dalam bentuk produk manufaktur, teknologi tinggi, dan surplus perdagangan.

Inilah ironi terbesar sistem perdagangan global modern. Negara yang tanahnya rusak, hutannya habis, dan lautnya tercemar justru memiliki indeks pembangunan yang lebih rendah. Sebaliknya, negara yang hampir tidak memiliki SDA mentah justru menjadi pusat kekayaan global. Hal ini menunjukkan bahwa kekayaan sejati dalam sistem WTO bukan terletak pada SDA, melainkan pada kemampuan mengendalikan rantai nilai, kekuatan institusi, kapasitas teknologi, dan kebebasan kebijakan industri.
 Selama negara kaya SDA tidak diberi ruang untuk keluar dari peran sebagai pemasok bahan mentah, ketimpangan global akan terus direproduksi secara legal, sistemik, dan dibenarkan oleh aturan. “ kataku Panjang lebar. Aku tidak berhenti karena kuperhatikan. Rahmat memang menyimak.

“ Mat, seruku. “ Aku tidak anti WTO. Aku hanya ingin saat kita masuk WTO, mindset kita tidak terpengaruh dengan agenda dibalik WTO. Kita harus jadikan Pancasila sebagai filosofis berpikir dan bertindak. Dengan itu, kaum terpelajar seperti kamu akan punya nilai di hadapan rakyat dan Tuhan. Para suhada pejuang kemerdekaan merasa tidak sia sia mati demi negeri ini“ kataku.

Rahmat terdiam lama. Aku juga diam. Hening. Akhirnya dia menghela napas Panjang. “ Untuk orang lulusan SMA, lumayan pengetahuan kamu, Ale” Kata Rahmat sambil pergi berlalu. Rahmat tidak merindukan aku teman semasa remajanya. Dia cepat berlalu bergabung dengan teman temannya. Aku maklum. Walau sebenarnya aku merindukannya.

***

Tahun 2017 aku masuk pensiun sebagai CEO Investmnet Holding di Hong Kong. Namun aku tetap pemegang saham seri A. Aku bertemu lagi dengan Rahmat di pesawat. Penerbangan dari Jakarta -Surabaya. Dari wajahnya keliatan dia lelah dan frustrasi. Tidak seperti saat tahun 2010 bertemu di Hong Kong. “ Aku tersingkir dari jajaran kedinasan dan dipindahkan ke posisi jabatan fungsional sebagai staff ahli perancang pembangunan “ katanya.

Aku tetap bangga dengan pencapaian nya.

“ Sebagai PNS, aku sudah kerja keras, sementara hasilnya paradox.  Walau semakin besar SDA di eksploitasi, semakin besar nilai ekspor, semakin tinggi PDB, namun sampai kini hasilnya bukan kemakmuran. Malah kita terjebak hutang dan rusaknya ekologi. Kita mewarisakan dua hal yang sangat berdosa kepada generasi berikutnya. Yaitu hutang dan kerusakan ekologi” katanya. Aku menyimak dan bisa merasakan suasana hatinya.

“ Ale, hal yang kusesali ” airmatanya berlinang. ” Serasa Pendidikan tinggi yang kucapai tidak bermanfaat apapun untuk perbaikan. Padahal negara telah berinvestasi untuk pendidikanku. Itu kan uang pajak rakyat. “ Kata Rahmat dengan wajah lelah. “ Mengapa Ale… “ Tanyanya.

Aku menghela napas. “ Kamu tidak salah Mat”  kataku menentramkan hatinya “ Kamu bekerja di dalam system yang memang tidak design untuk kemandirian. Tetapi terjajah dalam bentuk ketergantungan. Karena pemimpin kita tidak bisa memahami makna Pancasila dengan benar. “ kataku.

Rahmat terkejut saat aku bicara tentang Pancasila. “ Kenapa kamu kembali kenilai nilai lama.” Tanyanya. “ Ini udah era modern. Era amandement UUD 45. Pancasila hanya sebatas falsafah, bukan idiologi.” Katanya.

“ Apakah boleh aku jelaskan sedikit ? kataku.

Rahmat mengangguk.

“ Indonesia sejak awal tidak didirikan hanya sebagai entitas administratif atau proyek ekonomi. Ia lahir dari sebuah pandangan hidup yang mengakui dimensi spiritual sebagai fondasi peradaban. Pancasila menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama, bukan sebagai simbol religius formal, melainkan sebagai pengakuan bahwa kehidupan—manusia dan alam—memiliki nilai intrinsik yang tidak boleh direduksi menjadi komoditas semata. Dalam pandangan ini, alam bukan objek eksploitasi, melainkan amanah. “ kataku.

Aku terdiam sebentar tekan tombol untuk panggil pramugari.

“ Namun dalam praktik pembangunan modern, amanah itu perlahan direduksi menjadi angka. Bahasa kebijakan publik hampir sepenuhnya teknokratis. Bicara tentang pertumbuhan, investasi, efisiensi, daya saing. Bahasa ini tidak keliru. Ia penting. Tetapi ketika berdiri sendiri, tanpa bingkai kesadaran etik dan spiritual, ia berubah menjadi bahasa yang dingin dan buta. Hutan dibaca sebagai cadangan kayu.
Sungai dipersempit menjadi saluran limbah.
Tanah direduksi menjadi agunan ber HGU dan HGB. “

Pramugari datang. Aku pesan kopi.

“ Kerusakan ekologi tidak pernah berdiri sendiri. “ Lanjutku. “ Ia selalu didahului oleh kerusakan yang lebih dalam dan lebih sunyi. Kerusakan kesadaran. Ketika hutan habis, sungai tercemar, dan tanah kehilangan daya hidupnya, itu bukan semata kegagalan teknis kebijakan atau kurangnya teknologi. Ia adalah manifestasi dari cara pandang manusia terhadap alam. Cara pandang yang telah kehilangan dimensi etik, spiritual, dan kesadarannya sebagai bagian dari keseluruhan kehidupan.

Dalam kerangka seperti ini, kerusakan ekologi bukan kecelakaan, melainkan konsekuensi logis. Ketika nilai spiritual dan kesadaran moral tidak lagi menjadi penimbang keputusan, yang tersisa hanyalah kalkulasi jangka pendek. Dan kalkulasi jangka pendek selalu mengorbankan pihak yang tidak memiliki suara, yaitu ekosistem, komunitas lokal, dan generasi yang belum lahir. Hampir semua kebijakan yang merusak lingkungan memiliki pola yang sama, yaitu ketiadaan kesadaran sakral terhadap alam. Alam diperlakukan netral secara moral. Selama legal, selama menguntungkan, selama sesuai prosedur, maka eksploitasi dianggap sah.

Padahal dalam banyak tradisi Nusantara, bahkan sebelum republik berdiri alam selalu ditempatkan dalam relasi spiritual dengan manusia. Gunung bukan sekadar cadangan mineral. Hutan bukan sekadar lahan kosong. Laut bukan sekadar jalur logistik. Mereka adalah ruang hidup yang memiliki batas-batas etik. Nah, ketika negara modern memutus hubungan ini, pembangunan memang bergerak cepat, tetapi kehilangan arah. Ia menciptakan pertumbuhan, namun sekaligus kehampaan ekologis dan krisis makna.  Atau bangkrut secara spiritual “ kataku.

“ Bangkrut secara spiritual ? Rahmat mengerutkan kening.

“ Ya, disebut bankrupt secara spiritual. Ini tidak berarti masyarakat kehilangan agama atau ritual. Indonesia masih religius secara simbolik. Rumah ibadah penuh. Upacara keagamaan rutin. Namun spiritualitas bukan sekadar ritus; ia adalah cara memandang kehidupan. Bangkrut spiritual berarti alam dilihat hanya sebagai alat,
hukum dijadikan pembenaran, bukan penjaga moral. Kebijakan diukur dari output ekonomi, bukan dampak kehidupan, Generasi mendatang diperlakukan sebagai variabel abstrak.
 Dalam kondisi ini, negara mungkin stabil secara fiskal, tetapi rapuh secara moral. Dan kerusakan ekologi menjadi gejala paling nyata dari kerapuhan tersebut. “ Kataku.

Rahmat tetap menyimak.

“ Mat, Lanjutku. “ Ekologi adalah cermin batin kolektif suatu bangsa. Sungai yang kotor mencerminkan tata kelola yang permisif. Hutan yang gundul mencerminkan keserakahan yang dilembagakan. Bencana ekologis yang berulang mencerminkan kegagalan mendengar peringatan alam. Alam tidak pernah memberontak tanpa sebab. Ia hanya merespons. “

“ Tapi Ale, “ kata Rahmat “ Semua design pembangunan lahir dari konsep akademis. Itu sains Ale. TIdak elok menyalahkan design pembangunan berbasis sains hanya karena membela Pancasila. “

“ Mat, aku tidak menentang sains. Justru aku menghorati sains. Begitu pemahaman ku tentang Pancasila.” Kataku.

“ Maksud kamu ?

“ Baik, aku jelaskan. Kalau salah mohon dikoreksi.” Kataku. “ Dulu waktu SMA aku pernah baca buku di perpustakaan tentang teori kuantum. Sains, khususnya mekanika kuantum memberi pelajaran yang tak terduga. Perkembangan fisika kuantum pada abad ke-20 mengguncang keyakinan lama bahwa manusia adalah penguasa mutlak alam semesta. Dunia tidak lagi sepenuhnya deterministik dan dapat dikendalikan. Prinsip ketidakpastian menunjukkan bahwa ada batas fundamental dalam pengetahuan dan kendali manusia. Secara filosofis, ini adalah koreksi terhadap kesombongan peradaban modern. Secara moral, ia mengingatkan bahwa kekuasaan tanpa kesadaran akan selalu berujung pada kehancuran.

Fenomena entanglement memperlihatkan bahwa pada level terdalam, realitas tidak terfragmentasi. Hubungan lebih fundamental daripada objek. Dalam etika sosial dan lingkungan, ini sejalan dengan kesadaran bahwa setiap tindakan manusia beresonansi ke sistem lain—ekologi, kesehatan publik, dan masa depan. Benar, sains tidak mengajarkan spiritualitas. Tetapi ia menuntut kerendahan hati.

Kesalahan umum dalam wacana populer adalah mencampuradukkan kesadaran dengan fenomena kuantum secara literal. Kesadaran bukan partikel dan bukan gelombang. Ia adalah fenomena biologis, sosial, dan kultural yang kompleks. Namun nilai kesadaran berupa refleksi diri, empati, pengendalian hasrat, dan pengakuan atas keterbatasan, menjadi semakin relevan ketika sains menunjukkan betapa rapuh dan saling terhubungnya realitas. ” Kataku.

Aku menatap lembut kepada Rahmat. ” Mat, krisis terbesar zaman ini bukan krisis teknologi atau energi, melainkan krisis kesadaran. Ketidakmampuan manusia menahan diri di tengah kekuasaan yang semakin besar. “ kataku.

Rahmat terhenyak dan akhirnya termenung. Kami berpisah di bandara dan janji kan keep in touch.

**

Namun setelah itu, tidak ada lagi komunikasi.
Seperti dua sungai yang pernah bersisian sebentar, lalu kembali mengalir ke arah masing-masing. Saat pandemi COVID datang, kabar itu menyusul tanpa aba-aba. Rahmat telah dipanggil pulang oleh Allah. Aku terdiam lama.
Tidak ada tangis yang meledak.
Hanya rasa kosong yang perlahan mengendap seperti tanah yang baru kehilangan hujan. Semoga ia mendapat tempat sebaik-baiknya di sisi Allah.
Semoga segala kegundahan batinnya diterima sebagai tobat yang sunyi.

Beberapa bulan setelah pertemuan kami di pesawat Jakarta–Surabaya—pertemuan singkat yang waktu itu kuanggap kebetulan—aku teringat ada satu surel lama darinya. Aku membukanya kembali. Membacanya perlahan. Kata demi kata.

Ale,

Sejak pertemuan kita di pesawat itu, aku jadi sering termenung. Ale mungkin tidak terpelajar secara formal. Tetapi didikan orang tuamu telah membentukmu sebagai putra ibu pertiwi sejati. Kau tahu tepian mandi, tahu pematang sawah, tahu air pancuran. Kau tahu alam terkembang menjadi guru. Kau paham air mengalir lewat batang bambu—alua jo patut, kan, Ale. Walau banyak negeri telah kau datangi, pesan ibu pertiwi tak pernah lekang dalam dirimu, jaga kampung, pikirkan orang kampung.

Aku berbeda, Ale…

Pendidikan tinggi justru menggeser jalanku. Perlahan aku menjauh dari pesan itu. Dengan sains, aku belajar memaklumi bahwa pertumbuhan ekonomi membutuhkan pengorbanan. Bahwa sumber daya alam harus dikorbankan demi industrialisasi, demi barang barang modern. Dan sejak itu, rasa bersalah tak pernah benar-benar pergi.

Mengapa?

Karena pemulihan ekologi tidak akan cukup dengan teknologi hijau atau regulasi tambahan semata. Semua itu perlu, tetapi tidak cukup. Yang lebih mendasar adalah pemulihan kesadaran dalam kebijakan. Kesadaran bahwa pembangunan memiliki batas moral. Negara yang benar-benar berdaulat bukan hanya mampu mengelola sumber daya, tetapi juga mampu menahan diri. Menahan diri adalah tindakan spiritual tertinggi dalam politik.

Jika Indonesia ingin keluar dari krisis ekologinya, ia harus lebih dulu mengakui satu hal yang tidak popular. Bahwa kita bukan hanya mengalami krisis lingkungan, tetapi krisis makna. Selama spiritualitas, sains, dan kesadaran moral berjalan terpisah; selama alam terus diperlakukan sebagai angka dalam neraca; kerusakan akan terus berlangsung—legal, sistemik, dan dibenarkan. Ekologi tidak runtuh karena alam lemah.
Ia runtuh karena manusia lupa pada posisinya.

Terima kasih, Ale.
Engkau telah mengingatkanku jalan pulang. Kau sahabat sejatiku. Teman sepermainan masa kecilku.
Dari dirimu, aku belajar menjadi manusia.

Aku menutup surel itu perlahan. Baru kali ini aku benar-benar mengerti. Bahwa sahabat bukan selalu mereka yang paling lama bersama kita,
melainkan mereka yang—bahkan dalam diam—menjadi cermin bagi nurani kita.

Rahmat telah pergi.
 Namun penyesalannya, kesadarannya, dan kejujurannya
meninggalkan jejak yang lebih panjang dari usia. Dan aku tahu,
jika ada yang benar-benar ia bawa pulang menghadap Tuhannya,
itu bukan gelar, jabatan, atau pengaruh melainkan keberanian untuk mengakui kesalahan,
dan kerinduan untuk kembali menjadi manusia
yang tahu batas dirinya di hadapan alam dan Pencipta. Di sanalah aku yakin,
Allah Maha Mengetahui niat yang tak sempat terwujud,
dan doa yang terlambat diucapkan namun tulus hingga akhir.