Sore di ruang safehouse terasa tenang, hanya suara AC yang berputar pelan. Saya duduk berhadapan dengan dua orang penting—Yuni, CFO Yuan Holding, dan Michael Wong, CFO sub-holding Yuan unit industri digital. Mereka terbang dari Hongkong hanya untuk ketemu saya di Jakarta. Keduanya tampak tegang sejak awal.

Saya membuka percakapan dengan nada datar. “Ada apa kalian?”

Wong segera bicara, seolah tak ingin memberi ruang hening terlalu lama.

“Saya minta tambahan anggaran untuk tahun depan. Karena kita akan bangun industri microprocessor di India. Yuni menolak usulan saya. Tapi Ibu Sanya, CEO subholding memaksa saya banding ke komite investasi Yuan Holding. Bu Yuni veto usulan kami.”

Saya mengangguk pelan. Cerita ini sudah lebih dulu saya dengar dari Sanya dan Wenny-CEO Yuan Holding

Yuni tetap diam, hanya sesekali memainkan pulpen di tangannya. Saya akhirnya menimpali “ bicara Yun !

“Yuni minta leverage 10x. Artinya cadangan laba Yuan hanya keluar 10% dari total investasi. Tapi mereka  hanya mampu 5x leverage, artinya Yuan harus cash out 20%. Yuni tidak mau.”

“Kenapa?” saya sengaja menajamkan pertanyaan.

“Harusnya mereka mampu leverage 10x. Apalagi unit industri digital Yuan di Taiwan dan Korea semua profit. Yuni udah hitung detail secara quantitative dengan risk factor. Secure kok”

“ Kamu pinjamin aja mereka. Bisa ?

“Tidak bisa. Dana cadangan laba Yuan itu untuk buffer. Itu sikap berjaga-jaga kalau ada goncangan akibat force majeur. Kita punya lebih dari 300 anak perusahaan, dan saya harus jaga cash flow mereka.”

Wong berusaha bertahan.

“Tapi Bu, pabrik microprocessor di India ini punya inovasi teknologi. Sulit sekali dapat pembiayaan eksternal. Kalau holding tidak masuk lebih besar, proyek bisa tertunda.”

Saya menatap Yuni sebentar. Disiplin fiskalnya selalu membuat saya tidur nyenyak. Dia tidak pernah kompromi dengan neraca.

Saya lalu mengeluarkan ponsel, menelpon ke Zurich.

“Lastri, siapkan solusi pembiayaan untuk Wong. “

“ Siap pak “

Saya kembali ke wong “  Temui Lastri di Ale Capital  di Zurich. Dia akan bantu sediakan struktur uangnya.”

Setelah itu saya berdiri.

“Sudah, bubar rapat.” Kata saya

Mereka berdua terdiam. Saya tahu, keputusan ini yang paling tepat: Yuni tetap memegang teguh disiplin fiskal Yuan Holding, sementara Wong tetap mendapat jalan untuk proyek strategisnya.

Dalam teori manajemen keuangan korporasi, disiplin fiskal berarti kemampuan organisasi untuk menahan godaan ekspansi yang berlebihan, menjaga buffer kas, serta mengutamakan sustainability ketimbang pertumbuhan agresif. CFO yang disiplin tidak hanya memikirkan laba tahun berjalan, tetapi resilience jangka panjang dari seluruh ekosistem perusahaan.

Yuni, sebagai CFO Yuan Holding, memperlihatkan prinsip ini secara konsisten. Ia menolak menurunkan standar leverage hanya demi mendukung proyek yang dianggap menjanjikan. Bagi Yuni, menjaga cadangan laba adalah instrumen manajemen risiko yang lebih penting ketimbang mengejar return jangka pendek.

Holding dengan lebih dari 300 anak usaha memerlukan cash buffer agar mampu merespons kejutan (force majeur, krisis global, volatilitas pasar). Cadangan kas bukanlah “idle money” melainkan insurance policy internal.

***

Saya ajak mereka makan malam di hotel yang ada di sebelah gedung safehouse . Malam merayap pelan. Lampu gantung berkilau lembut, sementara secangkir kopi hangat mengepulkan uap tipis di meja kayu bundar. Saya duduk berhadapan dengan mereka.

“Yun,” saya membuka percakapan dalam bahasa Inggris. Maklum disebelahnya Wong yang tidak bisa bahasa Indonesia. “ kau hidup setiap hari bersama laporan keuangan, risiko, dan angka-angka. Tapi sebagai motivator, saya lebih tertarik pada apa yang ada di balik angka itu—visi. Menurutmu, apa peluang bisnis ke depan yang sungguh bisa dikembangkan di Indonesia?”

Yuni tersenyum , lalu bersandar. “B, ujarnya, “peluang itu seperti cahaya. Kalau kita pasang cermin di tempat yang tepat, cahaya itu bisa memantul berkali lipat. Dunia sedang bergerak ke arah zero carbon emission. Dan di situ, energi terbarukan jadi panggung utama.”

Saya mengangguk, mendorongnya untuk melanjutkan.

“Indonesia,” katanya sambil menunjuk peta imajiner di udara, “punya hampir semua: matahari yang berlimpah untuk solar power, aliran sungai untuk hidro, angin di pesisir, hingga panas bumi yang jadi salah satu terbesar di dunia. Kalau Indonesia serius, ini bukan hanya tentang listrik, tapi tentang rantai nilai turunannya—industri baterai lithium, hydrogen, dan polysilicon dari silika yang kita punya. Itu pondasi solar cell dunia.”

“Dunia menargetkan zero carbon emission pada 2050,” Kata Wong. “Pasar energi terbarukan global diperkirakan tumbuh rata-rata 8–10% per tahun. Di Asia Tenggara saja, kebutuhan listrik bersih mencapai USD 200 miliar dalam 10 tahun ke depan.”

Saya mencondongkan badan. “Dan Indonesia?”

“Kita punya cadangan panas bumi 40% dari dunia. Sumber daya silika untuk polysilicon, bahan solar cell, melimpah. Misal  investasi USD 800 juta untuk pabrik polysilicon electronic grade di Kalimantan dengan kapasitas 100.000 ton , IRR bisa tembus di atas 25%. Belum lagi hidrogen—harga green hydrogen global diprediksi turun ke USD 1,5 per kg pada 2030. Kalau indonesia masuk sekarang, itu bisa jadi pionir.” Kata Yuni

Saya tersenyum. “Angka-angka itu jelas. Tapi yang lebih penting, Yun, energi bersih bukan sekadar bisnis—itu mandat moral bagi generasi berikutnya.”

“ Apa lagi ? Tanya saya

“Global value chain sedang re-konfigurasi. Banyak produsen ingin diversifikasi dari China. Kalau indonesia ambil peluang ini, manufaktur bisa jadi motor. Contoh: EV battery supply chain. Nilai pasar EV global diperkirakan USD 1,6 triliun pada 2030. Peluang besar sekali , misal cathode active material, margin bisa naik 4–5 kali. Dari USD 200 per ton menjadi USD 1.000 per ton. Itu artinya GDP kita bisa terdongkrak 1–1,5% hanya dari EV ecosystem.”

Saya menyahut, “Itu artinya, lapangan kerja berkualitas bisa tercipta. Bukan sekadar tenaga kasar, tapi insinyur, teknisi, dan inovator.”

Yuni tersenyum. “Benar. Inilah saatnya kita beralih dari resource-based economy ke knowledge-based economy.”

“ Ok apa lagi ? Tanya saya

“Ekonomi digital, B. Kini nilainya sudah USD 82 miliar di 2025, dan bisa tembus USD 200 miliar pada 2030,” ujar wong . “Fintech lending saja tumbuh 20% per tahun. Cloud services dan data centers di Asia Pasifik diperkirakan butuh investasi USD 40 miliar dalam lima tahun.”

Saya bertanya, “Lalu peluang spesifik Indonesia apa ?

“Bayangkan satu provinsi punya satu warehousing e-commerce hub. Kalau 38 provinsi punya infrastruktur ini, setiap hub bisa menghasilkan revenue rata-rata USD 100 juta per tahun. Itu artinya potensi pasar USD 3,8 miliar hanya dari warehousing saja.” Kata Yuni. Artinya menghubungkan produsen lokal baik industri, pengrajin maupun petani agar bisa mengakses Market dan bahan baku yang didukung fintech dan supply chain IT sistem.

Saya menghela napas. “Yun, itu bukan lagi peluang bisnis. Itu infrastruktur kedaulatan digital. Kalau kita terlambat, kita hanya jadi pasar bagi orang lain.”

“ Apalagi? tanya saya.

“Pertanian kita bisa melompat dengan teknologi,” kata Yuni sambil menunjukkan data di tabletnya. “Produktivitas padi sekarang 5 ton per hektar. Dengan digital irrigation dan drone spraying, bisa naik jadi 8 ton. Itu artinya peningkatan output 60%.”

Ia menambahkan, “Permintaan global produk organik tumbuh 9% per tahun. Pasarnya sudah USD 230 miliar. Kalau kita kuasai 2% saja, itu USD 4,6 miliar per tahun.”

Saya menatap keluar jendela . “Petani kita harus jadi pengusaha yang melek data. Dan tugas kita memastikan value chain ada di tangan mereka, bukan tengkulak.”

“ Apalagi? Tanya saya

“Pariwisata global akan kembali ke USD 9 triliun pada 2030,” Yuni menjelaskan. “Indonesia punya 17 ribu pulau, tapi devisa pariwisata kita baru USD 10 miliar per tahun. Bandingkan dengan Thailand—lebih dari USD 40 miliar.”

“Kalau Indonesia fokus pada eco-tourism dan wellness, itu bisa tingkatkan average spending turis dari USD 1.000 menjadi USD 2.500 per kunjungan. Dengan 20 juta turis, potensi kita USD 50 miliar.” Kata wong menambahkan

Saya tersenyum. “Pariwisata itu bukan sekadar menjual pemandangan, tapi membangun pengalaman. Kalau masyarakat lokal jadi pelaku utama, maka yang terbangun bukan hanya ekonomi, tapi martabat bangsa.”

“ Semua peluang itu nyata, B “ kata Yuni. “Tapi tanpa kebijakan konsisten, insentif pajak, SDM mumpuni, dan pembiayaan inovatif, semua hanya angka di kertas.”

Saya mengangguk pelan dengan berusaha berwajah semangat merah putih. Saya menatapnya penuh makna. “Yun, kau bicara dengan neraca. Aku bicara dengan jiwa. Tapi arah kita sama—membangun Indonesia yang bukan hanya besar secara pasar, tapi juga berdaulat secara peradaban.”

Jakarta larut dalam cahaya lampu, seperti ikut mengamini percakapan kami.

***

Kalau kita bicara tantangan utama Indonesia 2025–2029 di tengah transformasi ekonomi yang lambat, ada beberapa dimensi besar yang saling terkait. Sedikitnya ada empat kluster utama yang perlu diperhatikan oleh pelaku bisnis, investor, maupun pembuat kebijakan.

Pertama. Struktur Ekonomi yang Belum Beranjak dari Komoditas

Indonesia masih menghadapi over-reliance pada ekspor batubara, CPO, dan mineral mentah atau olah dasar, yang tetap menjadi penopang utama devisa. Memang, agenda hilirisasi berjalan dengan pengembangan nikel, bauksit, hingga baterai. Namun sayangnya, masih dominan pada produk low value-added. Sementara itu, aktivitas R&D, manufaktur teknologi tinggi, dan paten lokal masih minim.

Konsekuensinya jelas: ekonomi kita masih rentan terhadap commodity cycle, fluktuasi harga global, dan tekanan ESG internasional. Kasus nyata terlihat dari eksklusi NBIM atas Eramet di Indonesia karena isu lingkungan—sebuah sinyal bahwa dunia usaha global semakin sensitif terhadap praktik bisnis yang tidak berkelanjutan.

Fiskal dan Moneter yang Tertekan

Di sisi fiskal, Debt Service Ratio sudah mendekati batas (±30% PDB), sementara crowding out ratio >40% membuat ruang fiskal untuk belanja produktif semakin sempit. Defisit APBN selama ini ditekan dengan utang dan instrumen jangka pendek seperti SRBI dan Patriot Bonds, yang pada gilirannya menciptakan risiko rollover.

Dari sisi moneter, peran bank sentral semakin terlihat diarahkan untuk menopang fiskal, misalnya dengan likuiditas SBN lewat perbankan dan BI. Hal ini menimbulkan kekhawatiran atas independensi kebijakan moneter. Dampaknya, cost of capital tetap tinggi, sehingga investor cenderung lebih memilih obligasi negara ketimbang membiayai sektor produktif yang sesungguhnya bisa mendorong pertumbuhan.

Transformasi Digital & SDM yang Tertinggal

Digital economy memang tumbuh cepat. Tetapi, kita menghadapi masalah mismatch SDM yang serius. Talenta AI, data scientist, hingga insinyur manufaktur modern masih sangat terbatas.

Memang benar, startup agritech dan fintech berkembang, namun beberapa kasus governance—misalnya eFishery—menunjukkan lemahnya manajemen risiko dan regulasi adaptif. Regulasi sebenarnya sudah ada, seperti UU PDP, OSS risk-based licensing, dan Permendag 31/2023 untuk e-commerce. Akan tetapi, implementasinya sering lambat dan justru membingungkan investor.

Lebih jauh lagi, infrastruktur digital—mulai dari internet cepat, data center, hingga green energy untuk cloud—belum merata. Ketidakmerataan ini memperlebar kesenjangan adopsi digital antara pusat dan daerah.

Political Economy & Governance

Dimensi terakhir menyangkut tata kelola. Ketergantungan pada oligarki dalam pengambilan keputusan ekonomi membuat kebijakan sering kali tidak konsisten. Contohnya terlihat dari tarik ulur larangan ekspor mineral, hingga insentif industri yang berubah-ubah.

Selain itu, tata kelola di BUMN, proyek PSN, dan IKN masih menjadi sorotan investor asing. ESG—lingkungan, sosial, dan governance—kini semakin menjadi syarat mutlak bagi investor global. Namun pada kenyataannya, banyak proyek tambang, energi fosil, dan aktivitas deforestasi yang bertentangan dengan standar ESG. Hal ini menciptakan risiko reputasi sekaligus risiko pembiayaan.

***

Indonesia kerap dipromosikan sebagai negara besar dengan “bonus demografi” dan “masa depan cerah”. Namun di balik slogan itu, paradoksnya telanjur jelas: mayoritas sumber daya manusia (SDM) kita belum berpendidikan tinggi, sementara desain pembangunan cenderung pragmatis—reaktif pada siklus politik—bukan visioner berbasis bukti.

Potret SDM : Bonus Demografi yang Rawan Jadi Beban

Struktur usia: penduduk Indonesia ±280–285 juta; porsi usia kerja (15–64) sekitar ≈68–70%, 0–14 tahun ≈23–24%, dan ≥65 tahun ≈6–7%. Artinya, secara kuantitas kita masih menikmati bonus demografi. Capaian pendidikan: dalam angkatan kerja, sekitar sepertiga masih berpendidikan SD ke bawah, porsi SMP–SMA/SMK yang besar mendominasi, sementara pendidikan tinggi (D1–S3) masih belasan persen dari tenaga kerja. Implikasi: pangsa tenaga kerja berkeahlian lanjut—yang dibutuhkan manufaktur bernilai tambah, riset, AI, otomasi, energi baru—masih terbatas. Tanpa loncatan kualitas, bonus demografi mudah bergeser menjadi bencana demografi: banyak usia produktif, tetapi produktivitas dan upah riil stagnan.

Desain Pembangunan: Pragmatis, Siklis, dan Kerap Anti-Data

Pembangunan kita sering tunduk pada siklus elektoral lima tahunan. Proyek raksasa dikedepankan, namun studi kelayakan, kesinambungan fiskal, dan dampak jangka panjang kerap sekadar catatan pinggir. Data yang tidak nyaman dipoles; yang ditampilkan adalah narasi optimisme dan window dressing. Akibatnya, ada jurang antara retorika “industri 4.0, green economy, digital nation” dengan kesiapan SDM yang sehari-hari masih berkutat pada keterampilan dasar.

Paradox yang Menahan Lompatan

Narasi modern, kapasitas klasik: kita merancang agenda energi terbarukan, EV, AI, dan biofarmaka; tetapi pipa talenta (engineer, teknisi, data/AI) belum mencukupi. Proyek fisik vs investasi manusia: belanja pada infrastruktur keras lebih mudah dipamerkan; investasi pada guru, vokasi, R&D, dan sertifikasi kurang seksi secara politik—padahal inilah fondasi produktivitas. Informalitas tinggi: porsi pekerja berpendidikan menengah-bawah mendorong pasar kerja informal dan upah rendah, sehingga basis pajak sempit dan ketahanan fiskal rapuh. Ketimpangan spasial: akses pendidikan tinggi dan pelatihan bermutu terkonsentrasi di kota-kota besar, memperlebar kesenjangan dengan daerah.

Jalan Keluar: Data, Talenta, dan Tata Kelola

Paradoks ini bukan tak terpecahkan. Kuncinya: berpihak pada data dan manusia. Targetkan talenta kritis: program cepat-saing 3–5 tahun untuk engineer proses, teknisi otomasi, talenta data/AI, dan energi terbarukan—link and match industri, kurikulum mikro-kredensial, magang berbayar, dan upskilling pekerja eksisting. Vokasi berkualitas & sertifikasi nasional: dorong standar kompetensi lintas sektor (manufaktur presisi, maintenance, keselamatan kerja, QA/QC, green skills).

Pendanaan berbasis kinerja: alihkan sebagian insentif proyek fisik ke skema kompetitif bagi kampus, politeknik, dan training center yang dibuktikan menempatkan lulusan ke pekerjaan bergaji layak. Transparansi & audit kebijakan: buka data hasil (penyerapan kerja, produktivitas, gaji median) secara berkala; hentikan window dressing. Penguatan daerah: pusatkan hub vokasi & industri di luar Jawa untuk mengecilkan jarak kualitas SDM dan menarik investasi jangka panjang.

Penutup

Indonesia tidak kekurangan orang pintar, tetapi ekonomi modern menuntut jutaan SDM terampil, bukan ribuan saja. Selama desain pembangunan disetir citra dan bukan data, paradoks ini akan bertahan: projek tumbuh, manusia tertinggal. Reformasi yang jujur, transparansi data, investasi talenta, dan tata kelola yang konsisten, akan mengubah bonus demografi menjadi dividen produktivitas. Tanpa itu, optimisme tinggal ilusi, dan pembangunan tetap fatamorgana di atas fondasi renta.

Kalau kondisi ini dibiarkan, Indonesia berisiko besar terjebak lebih lama di middle income trap. Sebaliknya, bila ada keberanian untuk mengeksekusi reformasi nyata, kita bisa keluar dari jebakan itu dan menjadikan 2025–2029 sebagai momentum transformasi ekonomi yang sesungguhnya.

Referensi

Asian Development Bank (ADB). (2022). Southeast Asia Economic Outlook. Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). Statistik Ekspor Indonesia. FAO. (2022). The State of Food and Agriculture. Google-Temasek-Bain. (2023). e-Conomy SEA 2023 Report. International Energy Agency (IEA). (2022). Renewables 2022. International Monetary Fund (IMF). (2023). Article IV Consultation – Indonesia. International Renewable Energy Agency (IRENA). (2023). Southeast Asia Energy Transition Outlook. IDC. (2023). Asia-Pacific Cloud & Data Center Market Forecast. UNWTO. (2023). Tourism Market Trends. World Bank. (2021). Indonesia Digital Economy Report. World Bank. (2023). Commodity Markets Outlook. Norwegian Government Pension Fund (NBIM). (2022). Exclusion List Update.