Saya janjian ketemu Ira di Café di Selatan Jakarta.  Saya sudah duduk di pojok, dan ketika Ira datang, wajahnya agak murung. “ Ale,” ia berkata lirih, “Sri Mulyani sudah resmi digantikan. Pasar bergetar, aku bisa merasakannya.”

Saya mengangguk, menatap kopi hitam yang berputar pelan di cangkir. “Iya, Ira. Dan sekarang semua orang bertanya: apakah Purbaya bisa menjaga kepercayaan pasar? Atau justru kejatuhan legitimasi sedang dipercepat?”

“ Siapa itu Purbaya?

“ Dia mulai karier riset di Danareksa Research Institute sebagai Senior Economist pada 2000–2005, lalu naik jadi Chief Economist dari 2005 hingga 2013. Selanjutnya, dia menjabat Direktur Utama PT Danareksa Securities dari 2006–2008, dan kemudian menjadi Anggota Dewan Direksi PT Danareksa (Persero) antara 2013–2015. “

“Wah, rekam jejaknya impresif. Jadi dia memang berakar kuat di riset ekonomi dan pasar modal.”

“Betul. “ Kata saya. “ Ditambah lagi, latar pendidikan Purbaya juga solid. Lulusan S1 Teknik Elektro ITB, lalu meraih MSc dan PhD Ekonomi dari Purdue University, AS.”

” Kombinasi teknik dan ekonomi itu unik. Bisa bikin analisis ekonominya lebih tajam.” Kata Ira.

“Benar. Reputasinya sebagai ekonom senior dan teknokrat sudah terangkat berkat kiprahnya di pasar keuangan, pemerintahan, dan lembaga riset.“ Kata saya “ Namun untuk mengelola fiscal dan Makro ekonomi, itu tidak sederhana seperti di pasar modal, tidak sesederhana ekonomi quantitative. Ia sangat sophisticated, Mengelola makro fiskal sebagai Menkeu itu kompleks. Bayangkan, bukan cuma soal neraca perusahaan atau valuasi saham, tapi seluruh arsitektur ekonomi negara. Ada paling tidak lima kerumitan yang harus dia tangani.”

 “Lima? Coba jelaskan.” Pinta Ira.

 “Pertama, soal APBN. Negara mengelola belanja ribuan triliun dengan ribuan pos anggaran, dari subsidi energi, pendidikan, kesehatan, sampai transfer ke daerah. Setiap kebijakan salah hitung, dampaknya bisa ke jutaan rakyat. Itu bukan sekadar teori supply demand seperti di kelas mikro. Ya, APBN itu ibarat jantung. Kalau darah fiskalnya tersumbat, ekonomi bisa kolaps.”

Kedua, dia harus menghadapi crowding out. Pemerintah terlalu agresif utang lewat obligasi, sektor swasta kesulitan akses kredit. Dampaknya bisa stagnasi investasi. Itu dilema: jaga defisit atau biarkan pasar keuangan makin sesak. Seperti benang kusut. Menkeu harus jadi arsitek yang pandai mengatur lalu lintas modal.”

Ketiga, risiko global shock. Harga minyak, emas, tembaga, suku bunga The Fed, hingga capital outflow investor asing. Semua itu variabel yang tidak bisa dia kendalikan, tapi harus diantisipasi. Sri Mulyani saja sering ‘berdarah-darah’ hadapi guncangan global. Artinya Menkeu itu bukan hanya teknokrat, tapi juga diplomat finansial.”

Keempat, political economy. Kadang, kebijakan rasional fiskal berbenturan dengan kepentingan politik. Subsidi harus dipangkas, tapi ada tekanan elektoral. Belanja publik harus efisien, tapi ada intervensi oligarki. Menkeu harus pandai menavigasi ini tanpa kehilangan kredibilitas. Itu medan yang berbahaya. Salah langkah, bisa dimakan habis oleh politik.”

Dan kelima, soal kepercayaan pasar. Begitu pasar tidak percaya pada kredibilitas fiscal, misalnya karena rumor hidden debt atau manajemen BUMN yang kacau, maka yield SUN melonjak, rupiah melemah, investor kabur. Purbaya harus menjaga kepercayaan itu setiap hari.”

“ Berarti benar, makro fiskal itu bukan hanya soal angka. Tapi juga soal psikologi pasar, geopolitik, bahkan manajemen persepsi.” Kata Ira mencoba memahami.

“ Ya, Purbaya yang dulu terbiasa dengan analisis riset di Danareksa, kini harus menghadapi realitas: APBN bukan sekadar model Excel, melainkan pertaruhan politik, psikologis, dan geopolitik. Kalau dia berhasil, namanya bisa sejajar dengan teknokrat besar. Kalau gagal, sejarah mencatatnya dengan pahit. Itulah kenapa posisi Menkeu disebut sebagai kursi panas.”

Ira menarik kursi, duduk dengan ekspresi serius. “Aku teringat tahun 1998, Ale. Rupiah runtuh, harga pangan melonjak, kerusuhan pecah. Bukan hanya karena cadangan devisa habis, tapi karena kepercayaan pada pemerintah runtuh. Investor keluar bukan karena neraca semata, tapi karena mereka yakin pemerintah tak mampu bertahan. Itulah krisis legitimasi.”

Saya menatapnya, diam beberapa detik, lalu menjawab pelan. “Dan sekarang, 2025. Situasinya berbeda tapi juga sama. Amerika Serikat melemah, ketidak pastian ekonomi global,  capital outflow mengintai. Bedanya, kita sekarang punya APBN yang tercekik utang. Tahun depan, bunga dan pokok yang jatuh tempo lebih dari Rp1.400 triliun. Jika pasar ragu pada Menkeu baru, yield SBN bisa melompat, rupiah tertekan. Itu bisa jadi flashback ke 1998 dalam versi modern: bukan kerusuhan di jalan, tapi krisis fiskal yang melumpuhkan negara dari dalam.”

Ira menatap ke luar jendela, hujan tipis kembali turun. “Jadi menurutmu, perbedaan paling besar antara Sri Mulyani dan Purbaya adalah?”

Saya menyesap kopi, lalu berkata tegas. “Sri Mulyani adalah simbol disiplin. Dia punya kredibilitas global, jadi setiap kata yang ia ucapkan bisa menenangkan pasar. Ingat waktu pandemi 2020? Defisit melebar, tapi investor tetap percaya karena dia yang memegang kemudi. Purbaya? Ia cerdas, iya. Tapi belum punya trust itu. Dan trust adalah mata uang paling mahal dalam keuangan global. Tanpa itu, rupiah bisa jatuh bukan karena fundamental, tapi karena persepsi.”

Ira tersenyum getir. “Jadi kita kembali pada pelajaran lama. Bahwa angka hanyalah cermin, yang menentukan arah adalah siapa yang dipercaya di balik angka itu.”

Saya mengangguk. “Ya. Krisis 1998 adalah tentang hilangnya legitimasi politik. Krisis 2025–2026, jika datang, akan tentang hilangnya legitimasi fiskal. Bedanya hanya medan, tapi substansinya sama: kepercayaan yang runtuh.”

Keheningan jatuh di meja kami. Hanya denting sendok dan suara jazz dari pengeras suara yang terdengar.

Ira menatap saya, kali ini dengan tatapan jauh. “Dan mungkin, Ale, bangsa ini selalu berdiri di antara dua kutub: disiplin atau populisme, legitimasi atau krisis. Kali ini, kita sedang menguji apakah sejarah akan berulang.”

Saya tersenyum tipis, menutup percakapan. “Sejarah mungkin tak pernah berulang persis sama, Ira. Tapi ia selalu berbisik, dan hanya mereka yang mau mendengar yang bisa selamat.” ***

Resiko :

Di tengah ekonomi global.

Analisa kuantitatif

Pelemahan ekonomi Amerika Serikat bulan ini ibarat gelombang pasang yang tak hanya mengguncang Manhattan, tetapi juga merambat jauh hingga ke Sudirman. Indonesia, dengan struktur pasar keuangan yang semakin terintegrasi ke arus global, tidak bisa mengelak dari turbulensi tersebut. Pertanyaannya bukan lagi apakah dampak itu terasa, melainkan seberapa dalam ia akan mengguncang pasar domestik.

1. IHSG: Cermin Fragilitas Sentimen

Pasar saham Indonesia memiliki beta yang cukup tinggi terhadap pergerakan global. Setiap penurunan 10% di S&P500, biasanya diterjemahkan ke koreksi sekitar 6%–8% di IHSG. Ditambah lonjakan VIX—indeks ketakutan investor—maka tekanan jual bisa dengan cepat melucuti kapitalisasi pasar.

Investor domestik memang semakin dominan, namun asing masih menguasai sekitar 40% dari market cap. Begitu dana asing keluar, equity market Jakarta berpotensi turun dua digit hanya dalam hitungan minggu. IHSG bisa anjlok 8–12% dalam skenario moderat. Ini bukan sekadar angka, tapi refleksi rapuhnya sentimen ketika Wall Street batuk.

2. Rupiah: Tarian di Bawah Bayang Dolar

Nilai tukar rupiah kerap menjadi arena pertama tempat kepanikan global berlabuh. Koefisien sederhana menunjukkan: setiap DXY naik 1%, rupiah melemah rata-rata 0,7%. Bila dolar menguat 5% dalam fase risk-off, rupiah bisa merosot 3,5–4% tanpa intervensi besar dari Bank Indonesia.

Dengan cadangan devisa yang terbatas dan kebutuhan pembiayaan eksternal yang besar, ruang manuver rupiah sangat tipis. Di pasar valuta, persepsi lebih kuat daripada realitas—sekali arus modal keluar, depresiasi menjadi self-fulfilling prophecy.

3. Obligasi Negara: Tekanan Tenor Panjang

IndoGB 10 tahun sudah lama dianggap barometer kepercayaan asing. Setiap kenaikan 50 bps di US Treasury yield, yield Indonesia bisa terdongkrak 35–60 bps. Dalam iklim ketidakpastian, bahkan jika UST stabil, premi risiko dari capital outflow bisa menambah beban 15–30 bps. Itu berarti biaya utang negara akan semakin mahal, sementara kebutuhan pembiayaan defisit APBN terus meningkat.

Kondisi ini menempatkan pemerintah di persimpangan sulit: apakah mempertahankan stabilitas rupiah lewat intervensi, atau menjaga biaya fiskal tetap terkendali? Keduanya menguras cadangan, entah berupa devisa atau ruang fiskal.

4. Risiko Struktural: Mimpi Pertumbuhan vs Realitas Global

Pernyataan optimistis bahwa pertumbuhan 8% “bukan hal mustahil” terdengar penuh harapan. Namun di bawahnya mengintai realitas pahit: struktur ekspor masih bertumpu pada komoditas dan manufaktur berorientasi pasar luar negeri, terutama AS dan Tiongkok. Begitu permintaan global melemah, angka pertumbuhan lebih realistis berada di kisaran 4–5%.

Sektor domestik memang tumbuh, tetapi daya beli kelas menengah tertekan oleh inflasi pangan dan biaya pembiayaan yang tinggi. Dalam bahasa sederhana: mesin domestik yang diharapkan jadi penopang justru sedang kehabisan bensin.

Strategi Bertahan di Tengah Badai

Investor, korporasi, dan regulator perlu menyadari bahwa volatilitas global bukanlah gangguan sementara, melainkan bagian dari new normal. Ada tiga pesan kunci:

Pertama. Investor – diversifikasi tidak lagi pilihan, melainkan keharusan. Mengunci sebagian portofolio ke aset lindung nilai (emas, dolar, atau instrumen derivatif) bisa jadi penentu selamat atau tenggelam.

Kedua. Korporasi – manajemen likuiditas harus lebih disiplin. Hutang valas jangka pendek tanpa lindung nilai adalah bom waktu di tengah volatilitas rupiah.

Ketiga. Regulator – komunikasi kebijakan yang konsisten jauh lebih penting daripada intervensi sesaat. Pasar bisa menerima pelemahan rupiah 5%, tetapi tidak bisa menerima kebijakan yang zig-zag.

Ekonomi Indonesia ibarat kapal besar di lautan deras. Selama nahkoda mampu membaca arah angin global, menyeimbangkan layar antara fiskal dan moneter, kapal ini mungkin oleng, tapi tidak karam.

Fenomena Emas dan Tembaga.

Pelemahan ekonomi Amerika Serikat dalam beberapa pekan terakhir bukan sekadar kabar buruk dari Washington, melainkan sinyal pergeseran arah modal global. Investor internasional, yang biasanya mengandalkan Wall Street sebagai jangkar, kini mulai mengalihkan dana mereka ke aset yang dianggap aman: emas, tembaga, dan komoditas lain.

Fenomena ini bukan hal baru. Setiap kali AS batuk, dunia mencari perlindungan. Namun kali ini, ada aroma yang berbeda: kenaikan harga emas didorong bukan hanya oleh flight to safety, melainkan juga ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed. Sementara tembaga, yang sering dijuluki Dr. Copper karena merefleksikan kesehatan ekonomi global justru melonjak karena narasi ganda: stimulus moneter yang akan datang, serta transisi energi yang membuat permintaan tembaga jangka panjang tetap tinggi. Dan investor lebih memilih komodiitas daripada surat utang.

Bagi Indonesia, kenaikan harga emas dan tembaga adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, negara produsen mineral ini berpotensi meraup windfall dari royalti, pajak ekspor, hingga surplus perdagangan. Hilirisasi tembaga, nikel, dan aluminium bisa mendapat momentum baru. Di sisi lain, arus modal asing yang keluar dari pasar obligasi dan saham domestik menuju emas dan komoditas global justru menekan rupiah, menaikkan yield SBN, dan membuat biaya utang pemerintah lebih mahal.

Ekonomi Indonesia pun kembali menghadapi paradoks lama: menikmati rejeki dari lonjakan harga komoditas, tetapi merasakan tekanan dari rapuhnya pasar keuangan.

Kita sudah berkali-kali belajar dari siklus komoditas. Tahun 2008, booming batubara hanya berumur pendek, digantikan krisis global yang mengguncang rupiah. Tahun 2022, lonjakan harga nikel dan CPO sempat memperkuat neraca berjalan, namun capital outflow dari SBN tetap menekan pasar keuangan. Hari ini, sejarah berbisik lagi: jangan terlena pada kenaikan harga emas dan tembaga. Trust global terhadap fiskal Indonesia jauh lebih menentukan ketahanan jangka panjang ketimbang harga komoditas sesaat.

Tanpa disiplin fiskal dan komunikasi yang kredibel dari Menteri Keuangan baru, windfall komoditas hanya akan menguap menjadi rente. Pasar bisa membaca ketidakkonsistenan, dan investor tidak ragu keluar lebih cepat dari mereka masuk.  Emas dan tembaga memang berkilau di mata investor global, tapi bagi Indonesia, kilauan sejati justru ada pada legitimasi fiskal dan konsistensi kebijakan. Tanpa itu, kita hanya akan jadi penonton dalam pesta komoditas yang tidak pernah benar-benar memberi fondasi industrialisasi.

Investor global bisa terus mengejar emas dan tembaga, tapi Indonesia harus memastikan bahwa arus modal tidak sepenuhnya meninggalkan pasar keuangan domestik. Momentum komoditas hanya akan bermakna bila dijadikan bahan bakar industrialisasi, bukan sekadar shock absorber jangka pendek. Selebihnya, kepercayaan—bukan harga logam—yang akan menentukan apakah Indonesia bisa keluar dari badai pelemahan ekonomi global dengan kepala tegak.

***

Kalau kita cermati, Purbaya Yudhi Sadewa memang punya rekam jejak yang kuat di sektor riset ekonomi, pasar modal, dan stabilitas sistem keuangan lewat LPS. Namun, reputasi di bidang fiskal dan makroekonomi praktis—terutama dalam kondisi global yang penuh badai—belum teruji.

Jejak Karier yang Lebih “Micro” daripada “Macro-Fiscal” Latar belakangnya banyak di riset pasar, Danareksa, hingga Ketua LPS. Di LPS, perannya lebih pada penjaminan simpanan dan stabilitas sistem keuangan (banking resolution, crisis management), bukan pada desain kebijakan fiskal, APBN, atau koordinasi utang negara. Bandingkan dengan Sri Mulyani yang puluhan tahun dikenal sebagai teknokrat fiskal, baik di dalam negeri maupun di World Bank.

Sementara situasi ekonomi Global tidak baik baik saja. Ekonomi AS melemah, fenomena investor cenderung ke asset Safe Haven,  arus modal keluar dari emerging market, termasuk Indonesia. Ini ujian bagi Menkeu baru untuk menjaga defisit fiskal, biaya utang, dan stabilitas rupiah. APBN 2026 sudah tertekan oleh beban bunga & pokok utang di atas Rp1.400 triliun; ruang belanja semakin sempit, sementara tekanan subsidi energi/pangan terus meningkat.

Pasar melihat kredibilitas bukan hanya dari kebijakan, tapi juga dari persona Menkeu. Sri Mulyani punya reputasi global yang bisa menenangkan pasar dalam situasi genting. Purbaya belum memiliki “currency of trust” yang sama di mata investor asing maupun lembaga rating. Jika komunikasi kebijakan tidak konsisten atau terlihat terlalu optimistis (misalnya target pertumbuhan 8% di tengah gejolak global), pasar bisa merespons negatif: capital outflow lebih cepat, rupiah tertekan, dan yield SBN naik.

Namun, ada peluang. Sebagai mantan Ketua LPS, Purbaya terbiasa bekerja dalam forum KSSK bersama BI, OJK, dan Kemenkeu. Pengalamannya bisa berguna untuk menjaga stabilitas sistem keuangan jika terjadi krisis likuiditas. Masalahnya: stabilitas sistem keuangan bukanlah substitusi dari manajemen fiskal. Tanpa kebijakan fiskal yang disiplin dan kredibel, stabilitas sektor keuangan hanya bersifat sementara.

Penutup

Indonesia saat ini membutuhkan Menkeu yang tidak hanya mampu mengelola angka di APBN, tapi juga meyakinkan pasar global bahwa disiplin fiskal tetap terjaga. Purbaya menghadapi beban ganda: mewarisi APBN yang rapuh, ekspektasi publik yang tinggi, dan kepercayaan pasar yang masih menunggu bukti.

Singkatnya, reputasi beliau di bidang riset dan stabilitas keuangan memang solid, tapi untuk mengendalikan fiskal di tengah badai global, ini akan jadi ujian terberat sekaligus taruhan kredibilitas pemerintah baru.

Referensi

Bank Indonesia (2025). Laporan Perekonomian Indonesia. Jakarta: BI. Kementerian Keuangan RI (2024). APBN Kita: Realisasi dan Outlook 2025. IMF (2024). World Economic Outlook: Steady but Fragile. Washington DC: IMF. World Bank (2024). Indonesia Economic Prospects: Fiscal Pressure Amid Global Uncertainty. Eichengreen, B. (2019). Globalizing Capital: A History of the International Monetary System. Princeton University Press. Reinhart, C. & Rogoff, K. (2009). This Time is Different: Eight Centuries of Financial Folly. Princeton University Press. AMRO (2025). ASEAN+3 Regional Economic Outlook. Singapore: ASEAN+3 Macroeconomic Research Office. Bloomberg & Refinitiv data (akses 2025). Indeks IHSG, DXY, IndoGB, UST 10Y. Piketty, T. (2014). Capital in the Twenty-First Century. Harvard University Press. Krugman, P. (1998). What Happened to Asia? MIT Working Paper.