Sore itu, hujan dan suasana demo membuat Jakarta macet. Saya melangkah ke Grand Hyatt untuk minum kopi di café. Ternyata di café ada Herman dan Abeng. Begitu saya gabung di table mereka, suasana langsung berubah ramai. Herman, dengan jas abu-abu yang membuatnya tampak seperti birokrat yang baru pulang rapat, dan Abeng dengan batik sederhana, wajah penuh lelah tapi mata tetap menyala.

Herman membuka percakapan, suaranya penuh nada getir. “Pemerintah sekarang makin sering asal bicara. Ada yang soal inflasi, padahal tak paham data daya beli. Ada yang bicara soal harga beras dan membandingkan dengan Jepang, tetapi tidak paham makna disparistas harga antara negara. Ada yang bicara soal data kemiskinan tetapi tidak paham data yang layak disebut miskin dalam kacamata modern. Mereka mengaku bekerja untuk  rakyat, tapi sesungguhnya mereka hanya wakil kepentingan diri.”

Abeng mengangguk, menimpali dengan suara tenang.“ Itu persoalan pokok kita. Dan DPR lain lagi. Mereka lupa, kedaulatan itu bukan milik DPR. Kedaulatan ada di tangan rakyat. DPR hanya diberi mandat untuk mengartikulasikan kepentingan rakyat, bukan mengklaim kedaulatan. Karena DPR itu bukan pekerjaan profesi tetapi pengabdian. Yang nilainya diatas profesi, yang tak bisa ditentukan dengan uang atau kehormatan materi.”

“Apalagi kalau dengar mereka bicara tanpa dasar, tanpa literasi, seakan kita merasa negara dijalankan oleh mereka yang miskin visi. Hanya berpikir pragmatis dan oportunis.” Sambung Herman.

Saya menatap ke luar jendela, melihat hujan jatuh berlapis-lapis di kaca. Lalu berkata pelan. “Setiap kata di ruang publik adalah bentuk kekuasaan. Bicara itu kuasa. Dan kuasa tanpa kesadaran literasi bisa menjadi bencana. Kalau tak mampu bicara demi rakyat, seharusnya mereka belajar diam. Karena diam yang tulus lebih berharga daripada kata-kata yang menyesatkan.”

Herman tertawa sinis, menepuk meja. “Banyak yang lebih pandai merangkai slogan ketimbang memahami APBN. Lebih fasih bergaya di depan kamera ketimbang membaca neraca fiskal. Akhirnya, rakyat hanya mendengar gema kosong.”

Abeng menyeruput kopinya, lalu meletakkan gelas dengan bunyi keras. “DPR itu mestinya seperti juru bicara sebuah keluarga. Kalau bicara, harus mengingat isi dapur, kebutuhan anak, dan masa depan semua anggota rumah. Tapi yang kita lihat sekarang, mereka sibuk jadi bintang di ruang tamu, sementara perut rakyat dikosongkan.”

Kami bertiga terdiam. Hujan di luar kian deras, seolah ingin menegaskan betapa berat bobot kata-kata. Lalu saya teringat pada Tan Malaka. Saya ucapkan perlahan, seakan memberi arah pada obrolan kami sore itu. “Kekuasaan tanpa ilmu adalah kezaliman. Ilmu tanpa kekuasaan adalah kelemahan.”

Saya berhenti sejenak, lalu menafsirkan kalimat itu. “Tan Malaka ingin mengingatkan bahwa kekuasaan yang lahir dari mulut, kata-kata, keputusan, kebijakan tanpa fondasi ilmu dan literasi, hanya akan melahirkan tirani baru. Sebaliknya, ilmu yang tidak pernah digunakan untuk membela rakyat, hanya akan berakhir sebagai buku berdebu di perpustakaan.”

Herman termenung, wajahnya lebih teduh. Abeng menatap jauh, seperti mendengar gema sejarah. Saya melanjutkan dengan suara lebih mantap. “Barang siapa diberi kekuasaan, ia wajib menuntut ilmu. Bukan ilmu untuk dirinya, tetapi ilmu untuk menyelesaikan penderitaan rakyat. Itulah yang membedakan wakil rakyat sejati dengan sekadar pengisi kursi.”

Kopi kami sudah dingin, hujan masih deras. Tapi di balik percakapan itu, ada sebuah kesadaran yang tetap hangat: bahwa demokrasi bukan soal siapa paling keras bicara, melainkan siapa paling jernih mendengar. Berpikir dan kemudian bertindak untuk menyelesaikan masalah untuk hari ini dan masa depan. Makanya penting sekali mindset Madilog dalam konsepsi berpikir dan bertindak bagi semua anak negeri ini.

***

Tan Malaka bukan sekadar tokoh pergerakan Indonesia, melainkan figur internasional yang pengembaraannya membawanya ke berbagai pusat pergolakan dunia: Belanda, Moskow, Filipina, hingga Tiongkok. Pada dekade 1920-an, setelah terlibat dengan Comintern (Komunis Internasional) di Moskow, ia sempat bermukim di Shanghai dan Guangzhou, kota-kota yang kala itu menjadi persimpangan pergerakan buruh internasional, kaum intelektual, dan aktivis revolusioner Asia (McVey, 1965; Poeze, 2007).

Di Tiongkok, Tan Malaka menyaksikan langsung pertarungan antara sisa-sisa feodalisme, kapitalisme kolonial, dan embrio sosialisme. Kondisi ini memberikan pengalaman empiris yang memperkaya kerangka pikirnya. Bukan kebetulan bahwa Madilog (ditulis pada 1943) menekankan tiga hal yang sangat relevan dengan dinamika Asia Timur kala itu: Materialisme. Kebutuhan membangun basis produksi dan industrialisasi sebagai syarat kemerdekaan sejati. Dialektika. Kesadaran bahwa kontradiksi (antara feodalisme dan modernitas, kolonialisme dan nasionalisme, kapitalisme dan sosialisme) adalah motor sejarah. Logika. Keharusan menggunakan rasionalitas ilmiah agar bangsa tidak jatuh ke dalam mitos dan dogma politik.

China kemudian, terutama di bawah Mao Zedong, juga menempuh jalur yang memiliki kesamaan spirit. Revolusi Kebudayaan (1966–1976) berupaya “memprogram ulang” masyarakat dengan menghancurkan residu feodalisme, sekaligus menanamkan semangat kolektivisme dan kemandirian. Meskipun jalan yang ditempuh berbeda, kita bisa membaca adanya resonansi intelektual antara Madilog dan social engineering ala Mao.

Lebih jauh, ketika Deng Xiaoping meluncurkan reformasi ekonomi pada akhir 1970-an, China tetap mempertahankan inti materialisme-dialektika: modernisasi berbasis industrialisasi, sambil mengelola kontradiksi antara komunisme ideologis dan kapitalisme pragmatis. Hal ini sejajar dengan gagasan Tan Malaka bahwa ideologi hanyalah “metodologi” menuju tujuan, bukan tujuan itu sendiri.

Meski tidak ada bukti dokumenter bahwa Mao atau Deng membaca langsung karya Tan Malaka, pengalaman hidupnya di Tiongkok membuat kemungkinan adanya pertukaran ide sangat nyata. Shanghai dan Guangzhou pada 1920-an adalah simpul pertemuan pemikir Asia, dan Tan Malaka ada di sana. Dengan demikian, tidak berlebihan bila dikatakan bahwa Madilog merupakan bagian dari percakapan intelektual global yang juga menginspirasi lanskap sosial-politik Asia Timur.

Bagi Indonesia, jejak historis ini penting. Ia menunjukkan bahwa pemikiran bangsa kita tidak berada di pinggiran, tetapi pernah berdialog langsung dengan arus utama dunia. Dalam konteks kontemporer, jika China berhasil menjadi kekuatan global melalui konsistensi social engineering, maka Indonesia seharusnya bisa belajar dari jejak Tan Malaka sendiri: membangun peradaban dengan basis material, dialektika sosial, dan logika rasional yang tidak kalah dalam kompetisi global.

***

Tan Malaka (1943) menekankan bahwa pembangunan bangsa harus berpijak pada tiga fondasi: Materialisme, yaitu basis ekonomi dan kondisi material sebagai penentu utama perubahan sosial (Marx, 1867/1990; Malaka, 1943). Dialektika, yaitu pengelolaan kontradiksi sosial sebagai motor perubahan (Hegel, 1807/1977; Marx & Engels, 1848/1972). Logika, yaitu penerapan rasionalitas ilmiah agar bangsa tidak terjebak pada mistik dan dogma (Malaka, 1943).

Kerangka ini relevan untuk memahami mengapa social engineering di China relatif berhasil, di AS melahirkan paradoks, dan di Indonesia terjebak stagnasi. Mari kita bahas satu persatu.

Materialisme: Fondasi Ekonomi dan Realitas Sosial.

China mempraktikkan materialisme historis dengan membangun industrialisasi sebagai basis perubahan (Arrighi, 2007; Nolan, 2013). Revolusi kebudayaan bukan sekadar simbol politik, tetapi upaya mengubah basis material masyarakat dari feodalisme menuju sosialisme (Meisner, 1999).

AS menjalankan kapitalisme liberal dengan basis material pada industri dan finansial global (Harvey, 2005). Namun, ketika kapital pindah ke China demi ongkos produksi murah, basis material domestiknya melemah. Deindustrialisasi membuat masyarakat pekerja kehilangan daya tawar, sementara modal finansial tetap mendominasi (Stiglitz, 2012).

Indonesia gagal membangun basis material yang kuat. Industrialisasi tersendat, pertanian lemah, dan ekonomi bertumpu pada rente komoditas (Robison & Hadiz, 2004; Patunru & Basri, 2011). Demokrasi dan sosialisme di Indonesia tidak memiliki fondasi material yang kokoh, sehingga hanya melahirkan slogan dan proseduralisme.

Dialektika: Kontradiksi dan Transformasi

Perubahan sosial bukanlah fenomena alamiah semata, melainkan dapat direkayasa oleh manusia melalui institusi, kebijakan, dan teknologi. Inilah yang dikenal sebagai social engineering. Konsep ini berakar dari sosiologi klasik dan berkembang menjadi praktik politik, ekonomi, dan kebudayaan di abad ke-20. Dengan social engineering memungkinkan bangsa membangun peradaban baru.

China mengelola kontradiksi antara tradisi dan modernitas melalui social engineering.  Hanya seja penerapan social engineering China berbeda dengan Uni Soviet  yang menerapkan  Utopian social engineering melalui kolektivisasi paksa, industrialisasi cepat, dan kontrol total negara, yang belakangan terbukti gagal, sama dengan orde baru di Indonesia.

Social engineering di China melalui Revolusi Kebudayaan dan reformasi ekonominya.  Feodalisme dihancurkan lewat revolusi kebudayaan, lalu dialektika antara kolektivisme Mao dan pragmatisme Deng melahirkan state capitalism (Shambaugh, 2016; Breslin, 2016).

AS. Social engineering melalui pendidikan, yang terstandarisasi bisnis mematikan dialektika. Rekayasa sosial liberal ini sering melahirkan paradoks: kebebasan individu ditundukkan oleh modal dan oligarki (Stiglitz, 2012). Social engineering neoliberal di era Reagan hingga kini memperlebar kesenjangan social, menghadapi kontradiksi antara kebebasan individu dan dominasi kapital. Demokrasi liberal yang digadang sebagai universal kini mengalami delegitimasi, karena kebebasan hanya dimiliki pemilik modal (Gramsci, 1971; Piketty, 2014). Dialektika ini menimbulkan krisis politik internal berupa polarisasi dan populisme (Mounk, 2018).

Indonesia. Orde Baru menjalankan social engineering lewat depolitisasi masyarakat, pembangunan ekonomi terpusat, dan kontrol ideologi. Nyatanya social engineering gagal dengan lahirnya  Reformasi 1998 yang membuka demokrasi, tetapi tanpa konsistensi rekayasa sosial yang produktif.

Hasilnya: demokrasi cacat, sosialisme mandul, kapitalisme rente. Dan gagal mengelola kontradiksi. Demokrasi diwarnai kompromi oligarki, sosialisme terjebak retorika tanpa industrialisasi, kapitalisme gagal bersaing (Hadiz & Robison, 2013). Dialektika sosial tidak menghasilkan transformasi, melainkan stagnasi.

Logika: Rasionalitas dan Social Engineering.

China mengeksekusi logika rasional dengan konsistensi perencanaan jangka panjang (plan 50 tahun), menghapus pendidikan hapalan, dan membangun literasi kritis (Zhao, 2014).

AS mengedepankan logika kebebasan, tetapi dalam praktik logika tersebut ditundukkan oleh kepentingan modal. Demokrasi liberal kehilangan konsistensi logisnya: kebebasan dipuja, tapi kesetaraan material diabaikan (Stiglitz, 2012; Harvey, 2005).

Indonesia sering terjebak dalam logika semu (pseudo-logic). Demokrasi dijalankan prosedural, seolah menjadi bukti “modernitas,” padahal isinya dikendalikan oligarki (Robison & Hadiz, 2004). Sosialisme disuarakan dalam konstitusi, tetapi tanpa logika material-industrial. Kapitalisme dipraktikkan tanpa daya saing global, hanya rente SDA (Basri & Patunru, 2012).

Implikasi Madilog bagi Indonesia

Kajian Madilog memberi pelajaran bahwa demokrasi, sosialisme, atau kapitalisme tidak akan berjalan tanpa fondasi material yang kokoh, pengelolaan dialektika sosial secara konsisten, dan logika rasional dalam kebijakan publik. Indonesia membutuhkan social engineering yang berpijak pada industrialisasi berbasis pengetahuan (Kuncoro, 2013).

Demokrasi harus dilihat bukan sekadar pemilu, tetapi sebagai proses dialektis antara rakyat, negara, dan modal (Hadiz & Robison, 2013). Sosialisme harus bertransformasi dari slogan ke logika distribusi produktif berbasis ekonomi material (Malaka, 1943).

Kesimpulan dengan Perspektif Madilog

China berhasil karena social engineering-nya berpijak pada materialisme (basis produksi kuat), dialektika (pengelolaan kontradiksi tradisi–modernitas), dan logika (konsistensi perencanaan). AS menghadapi paradoks karena logika kebebasan tidak sejalan dengan materialisme kapital yang eksploitatif. Indonesia gagal karena demokrasi, sosialisme, dan kapitalisme tidak dijalankan dengan kerangka Madilog: tanpa basis material yang jelas, dialektika sosial diredam oleh oligarki, dan logika kebijakan terjebak dalam kompromi politik.

Membaca Madilog di era kontemporer sama artinya membaca manual social engineering yang terlupakan. Indonesia hari ini menghadapi demokrasi cacat, sosialisme mandul, dan kapitalisme rente. Tanpa Madilog, social engineering kita hanya berakhir pada slogan, birokrasi tambal sulam, atau kebijakan populis.

Jika pemerintah konsisten mengintegrasikan Madilog sebagai kerangka social engineering, misalnya melalui reformasi pendidikan berbasis kritis, industrialisasi produktif, dan kebijakan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan maka bangsa ini memiliki peluang mengulang keberhasilan seperti China.

Bagi Indonesia, Madilog bukan sekadar teori historis, melainkan jalan keluar konseptual: membangun sistem sosial yang berbasis pada realitas material, memahami kontradiksi sosial sebagai motor perubahan, dan menegakkan logika rasional dalam kebijakan publik.

Referensi.

Arrighi, G. (2007). Adam Smith in Beijing: Lineages of the Twenty-First Century. London: Verso. Basri, M. C., & Patunru, A. A. (2012). “The Political Economy of Trade Policy in Indonesia.” Asia Pacific Economic Literature, 26(1), 55–77. Breslin, S. (2016). China and the Global Political Economy. London: Palgrave Macmillan. Durkheim, É. (1982). The Rules of Sociological Method. New York: Free Press. Fukuyama, F. (1992). The End of History and the Last Man. New York: Free Press.Gramsci, A. (1971). Selections from the Prison Notebooks. New York: International Publishers. Hadiz, V. R., & Robison, R. (2013). “The Political Economy of Oligarchy and the Reorganization of Power in Indonesia.” Indonesia, 96, 35–57. Harvey, D. (2005). A Brief History of Neoliberalism. Oxford: Oxford University Press. Kuncoro, M. (2013). Industri dan Daya Saing Indonesia. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Malaka, T. (1943). Madilog: Materialisme, Dialektika, Logika. Jakarta: Narasi. Marx, K. (1990). Capital: Volume I (1867). London: Penguin Classics. Marx, K., & Engels, F. (1972). The Communist Manifesto (1848). New York: International Publishers. Meisner, M. (1999). Mao’s China and After. New York: Free Press. Mounk, Y. (2018). The People vs. Democracy: Why Our Freedom Is in Danger and How to Save It. Cambridge: Harvard University Press. Nolan, P. (2013). Is China Buying the World? London: Polity Press. Patunru, A. A., & Basri, M. C. (2011). “Trade Protectionism in Indonesia: Bad Times and Bad Policy.” World Bank Policy Research Paper. Piketty, T. (2014). Capital in the Twenty-First Century. Cambridge: Harvard University Press. Shambaugh, D. (2016). China’s Future. Cambridge: Polity Press. Stiglitz, J. (2012). The Price of Inequality. New York: W.W. Norton. Zhao, Y. (2014). Who’s Afraid of the Big Bad Dragon? Why China Has the Best (and Worst) Education System in the World. San Francisco: Jossey-Bass. McVey, R. T. (1965). The Rise of Indonesian Communism. Ithaca: Cornell University Press. Poeze, H. A. (2007). Tan Malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia: Jilid 1–3. Jakarta: KITLV–Yayasan Obor.