Langit sore Singapura seperti kaca biru pucat yang dibelah oleh bayangan Marina Bay Sands. Dari lounge hotel di lantai 56, saya melihat kapal-kapal tanker dan kargo melintas di Selat Singapura, siluetnya seperti pion-pion dalam papan catur global.

Ahmed tiba lebih dulu. Jas linen warna kremnya memantulkan cahaya lampu lounge. Dia pedagang alutsista dari Dubai, pria yang menguasai jalur distribusi senjata dari Eropa Timur sampai Afrika Utara. Tangannya besar, cengkeramannya mantap, khas orang yang terbiasa menutup transaksi bernilai miliaran dolar hanya dengan tatapan mata. “Assalamualaikum, B,” katanya sambil tersenyum tipis. “Singapura selalu menjadi tempat yang… netral.”

Saya balas tersenyum. “Netral untuk yang tahu cara bermain, Ahmed.”

Beberapa menit kemudian, Viktor datang. Tubuhnya tinggi, mantel hitamnya menggantung seperti bayangan yang panjang. Dari Moscow, ia membawa reputasi sebagai fixer—penghubung antara pabrik senjata Rusia dan pembeli yang tak ingin namanya muncul di dokumen resmi. Mata birunya tajam, menilai ruangan seperti menilai jarak tembak.

“Kalian berdua sudah saling kenal?” saya bertanya sambil mempersilakan duduk.

Ahmed menoleh sebentar, “Kita pernah di Abu Dhabi Defence Expo, bukan?”

Viktor mengangguk tanpa senyum. “Hanya sekilas. Waktu itu saya sibuk menjual sistem hanud S-350 ke klien Asia.”

“ B, saya dengar Indonesia sedang belanja besar. Tapi mereka membeli platform berbeda-beda. Saya khawatir ini lebih simbol daripada strategi,”  kata Ahmed.

Viktor menyelipkan sebatang rokok ke bibirnya tanpa menyalakannya. “Simbol adalah separuh dari deterrence. Tapi simbol tanpa kill chain adalah patung di lapangan, indah tapi tidak berguna.”

Ahmed menambahkan, “Kalau mau beli platform, belilah ekosistemnya. Radar, rudal jarak jauh, jaringan data, training pipeline. Bukan hanya pesawat.”

Saya menyinggung berita terbaru: penambahan enam Kodam baru di Indonesia. Ahmed tertawa kecil. “Markas baru, seragam baru, parade baru. Tapi sensor lama, rudal lama. Itu bukan strategi, B. Itu politik berseragam militer..”

Viktor ikut mengangguk. “Rusia di era Soviet dulu begitu. Besar di atas kertas, tapi rapuh. Karena tak diisi teknologi dan logistik. Sejak tahun 2000an Rusia berubah. Tentara sedikit tapi padat teknologi. “

Ahmed tersenyum ringan. “ Sejak abad ke-20, kekuatan militer diukur melalui jumlah personel, kapasitas senjata konvensional, dan mobilisasi sumber daya nasional. Namun, memasuki abad ke-21, paradigma tersebut bergeser. Mengandalkan jumlah tentara dalam jumlah besar tidak lagi menjamin superioritas strategis, bahkan sering kali hanya efektif untuk menakut-nakuti rakyat sendiri dalam sistem politik yang mengandalkan militerisme.

Kemajuan Artificial Intelligence (AI), sistem senjata otonom, cyber warfare, dan drone tempur mengubah struktur perang global menjadi post-human warfare, di mana dominasi teknologi menjadi penentu, dan manusia berperan lebih sebagai pengendali jarak jauh atau operator algoritma.”  Katanya.  Kami paham. Karena sejak 10 tahun lalu kami berbisnis teknologi militer.

***

Di era perang non-kinetik, ukuran kekuatan militer tidak lagi bisa diukur dari panjangnya barisan parade atau jumlah pasukan yang dimiliki. Dunia telah berubah. Perang hari ini berlangsung di layar radar, server data, dan algoritma pembunuh, bukan lagi di parit berlumpur atau lapangan upacara.

Negara-negara maju paham betul bahwa supremasi teknologi adalah penentu keunggulan, bukan sekadar kuantitas pasukan. Amerika Serikat, China, Rusia, Israel, Iran, semuanya berkompetisi membangun senjata otonom, drone, dan kecerdasan buatan militer. Mereka tahu, menambah jumlah tentara tidak membuat lawan segan; yang membuat segan adalah kemampuan menyerang tepat sasaran dari ribuan kilometer tanpa menempatkan satu pun prajurit dalam bahaya.

Beberapa waktu lalu, Presiden meresmikan enam Kodam baru di berbagai wilayah. Secara resmi, alasannya untuk memperkuat kehadiran militer di daerah, mempercepat respons bencana, dan menjaga perbatasan. Di atas kertas, tujuan ini terdengar masuk akal. Namun, pertanyaannya: apakah penambahan markas komando otomatis membuat kita lebih tangguh di hadapan ancaman global?

Penambahan struktur besar berarti penambahan anggaran tetap: gaji, fasilitas, rumah dinas, dan operasional harian. Masalahnya, di era perang berbasis teknologi, uang itu bisa saja lebih berdampak jika digunakan untuk memperkuat C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance), membangun radar jarak jauh, memperbanyak drone tempur, atau melatih pasukan siber.

Kodam baru mungkin memperkuat kehadiran administratif di dalam negeri, tapi tanpa modernisasi sistem senjata, efek gentarnya di luar negeri nyaris nol. Lebih buruk lagi, sejarah di banyak negara menunjukkan, struktur teritorial yang gemuk tapi tak diimbangi kemampuan tempur modern sering berujung menjadi alat represi domestik ketimbang kekuatan pertahanan eksternal.

Bersamaan dengan penambahan Kodam, pemerintah juga menandatangani kontrak pembelian 48 unit jet tempur generasi kelima KAAN dari Türkiye, senilai sekitar 10 miliar dolar AS. Di permukaan, ini tampak seperti lompatan besar: Indonesia akan punya jet siluman canggih, bersaing dengan kekuatan udara regional. Tapi, realitasnya lebih rumit. KAAN baru terbang perdana 2024. Uji coba masih panjang, dan belum ada negara lain yang mengoperasikannya secara penuh. Risiko teknis tinggi: mesin, material siluman, dan sistem avionik belum teruji dalam operasi jangka panjang.

Selain itu, kita sudah memesan 42 Rafale dari Prancis, dan ada rencana membeli F-15ID. Artinya, dalam beberapa tahun, TNI AU akan mengoperasikan tiga jenis jet tempur berbeda. Bagi publik, ini terdengar keren. Bagi perencana militer, ini mimpi buruk logistik: tiga jenis suku cadang, tiga sistem pelatihan, tiga rantai pasok amunisi, tiga simulasi tempur berbeda. Biaya perawatan dan operasional bisa membengkak jauh melebihi harga pembelian.

Teknologi vs. Struktur

Di sinilah letak dilema besar kita: di satu sisi, pemerintah membangun struktur militer yang besar (Kodam), di sisi lain membeli platform udara berteknologi tinggi (KAAN, Rafale). Masalahnya, kedua kebijakan ini berjalan tanpa kerangka integrasi yang jelas.

Jet generasi kelima seperti KAAN hanya berguna jika didukung kill chain lengkap: radar jarak jauh, pesawat peringatan dini (AEW&C), jaringan data yang aman, rudal jarak jauh, dan pertahanan udara berlapis. Tanpa itu, jet siluman akan terbang buta. Demikian pula, Kodam baru hanya akan menjadi papan nama tanpa jaringan sensor dan senjata presisi yang terintegrasi.

Israel, misalnya, memiliki jumlah pasukan relatif kecil dibanding negara tetangganya, tapi menakutkan karena teknologi intelijen, drone, dan rudalnya. Singapura tidak punya Kodam di setiap wilayah, tapi punya sistem komando gabungan dan anggaran besar untuk R&D pertahanan.

Negara-negara ini memahami prinsip lebih sedikit, tapi lebih pintar. Mereka tahu, perang modern dimenangkan oleh orang yang menguasai data, jaringan, dan teknologi, bukan yang punya pasukan terbanyak.

Kesimpulan

Kalau kita terus menambah struktur teritorial tanpa memperkuat teknologi, kita hanya akan punya militer yang sibuk mengurus dirinya sendiri, bukan menghadapi ancaman eksternal. Dan kalau kita membeli jet tempur canggih tanpa memastikan infrastrukturnya siap, kita hanya membeli simbol gengsi, bukan kemampuan tempur.

Ke depan, keberanian kita bukan diukur dari berapa banyak Kodam atau jet yang dimiliki, tapi dari kemampuan menata ulang prioritas anggaran: mengutamakan sensor, rudal, jaringan data, dan R&D, serta membangun interoperabilitas antar matra. Sebab di era ini, yang ditakuti bukan barisan tentara, tapi kemampuan menekan tombol dan mematikan musuh dari ribuan kilometer, sebelum mereka tahu apa yang terjadi.

Referensi.

Biddle, S. (2004). Military Power: Explaining Victory and Defeat in Modern Battle. Princeton University Press. Luttwak, E. N. (1995). Toward Post-Heroic Warfare. Foreign Affairs, 74(3), 109–122. Krepinevich, A. F. (1994). The Military-Technical Revolution: A Preliminary Assessment. Center for Strategic and Budgetary Assessments. RAND Corporation. (2017). Sustaining Air Superiority: Investment Priorities for Air Force Modernization. International Institute for Strategic Studies (IISS). (2025). The Military Balance 2025. Routledge.

Jane’s Defence Weekly. (2024–2025). Global Defence Procurement Reports. SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute). (2025). Arms Transfers Database. Ministry of Defence of Indonesia. (2025). Press Release: Peresmian Kodam Baru. Hurriyet Daily News. (2025). Turkey’s KAAN Fighter Jet and International Export Deals. Global Firepower. (2025). Country Military Strength Ranking. Cordesman, A. H. (2022). Modern Warfare in the 21st Century. Center for Strategic & International Studies (CSIS).

Adamy, D. (2015). EW 101: A First Course in Electronic Warfare. Artech House. Schleher, D. C. (2016). Electronic Warfare in the Information Age. Artech House. North Atlantic Treaty Organization (NATO). (2020). Electronic Warfare Policy and Doctrine. NATO Standardization Office. Gilli, A., & Gilli, M. (2019). “The Diffusion of Drone Warfare? Industrial, Organizational, and Infrastructural Constraints.” Security Studies, 28(1), 38–74. United States Government Accountability Office (GAO). (2021). DOD Needs to Strengthen Oversight of Electronic Warfare Capabilities.