Kemarin lastri sudah terbang ke New York. Ketika aku kembali ke terminal computer. Ada notifikasi dari SafeNet, email dari Lastri.

B, kadang sejarah bukan diciptakan oleh ideologi, tapi oleh kebutuhan pasar yang gelisah.” Tulisnya mengawali dari tulisan Panjang yang menarik untuk saya baca.

Sejarah mencatat Adolf Hitler sebagai simbol ekstremisme, kediktatoran, dan kebencian. Tapi jarang yang membedah bagaimana seorang pelukis gagal yang hidup di rumah penampungan tunawisma bisa menguasai negara industri terbesar di Eropa. Narasi populer menyebutkan: karena propaganda, karisma, dan janji kejayaan bangsa. Namun, semua itu hanyalah permukaan. Di bawahnya, ada struktur ekonomi yang disusun rapi. Ada tangan-tangan teknokrat yang menyusun ulang jantung finansial Jerman. Dan di antara nama-nama yang terlupakan, berdirilah satu nama penting: Hjalmar Schacht.

Schacht bukan ideolog. Ia bukan anggota Nazi tulen. Ia adalah teknokrat yang melihat angka, bukan simbol. Pada tahun 1923, ketika rakyat Jerman menenteng gerobak penuh uang untuk membeli roti, Schacht hadir dengan solusi: menciptakan mata uang baru, Rentenmark, didukung oleh aset properti dan tanah pertanian, bukan oleh emas yang telah raib. Kepercayaan terhadap uang pun dipulihkan tanpa mencetak logam mulia. Ini bukan sekadar reformasi moneter, ini adalah permainan psikologi massa.

Namun, penyelamatan sesungguhnya terjadi di fase berikutnya. Setelah Nazi berkuasa pada 1933, Jerman menghadapi dilema: bagaimana membiayai pembangunan besar-besaran, persenjataan, dan proyek-proyek simbolik seperti Autobahn, tanpa mencatatkannya dalam neraca negara dan tanpa memicu inflasi? Di sinilah Schacht memainkan simfoni keuangan paling brilian sekaligus paling berbahaya dalam sejarah modern: menciptakan Mefo‑Wechsel.

Mefo bukanlah institusi publik. Ia adalah sebuah perusahaan bayangan: Metallurgische Forschungsgesellschaft mbH. Secara legal, ia hanya perusahaan swasta biasa. Tapi secara fungsi, ia adalah Special Purpose Vehicle (SPV), diciptakan untuk menerbitkan promisory note. Perusahaan industri Jerman diberikan surat promes oleh Mefo sebagai imbalan untuk produksi alat perang dan infrastruktur. Surat ini bisa ditransaksikan di antara mereka, dan kemudian didiskontokan ke Reichsbank (Bank Sentral).

Maka muncullah mata uang bayangan: uang yang tidak dicetak, tidak tercatat sebagai utang resmi negara, tapi memiliki nilai likuid karena dijamin bank sentral. Dari 1934 hingga 1938, sekitar 12 miliar Reichsmark dalam bentuk Mefo‑Wechsel beredar. Ini membiayai hampir 45% dari total belanja militer Nazi.

Mekanisme ini hampir identik dengan shadow banking saat ini: instrumen keuangan di luar neraca, diperdagangkan secara terbatas, dan menciptakan ilusi stabilitas fiskal. Mefo tidak mencetak uang, tapi mencetak kepercayaan semu. Mefo tidak masuk ke APBN, tapi menjadi alat utama dalam membangun kekuatan militer terbesar di Eropa.

Kejeniusan Schacht terletak pada satu hal: menunda ledakan. Dengan tidak langsung mencetak uang tunai, Jerman tidak langsung mengalami inflasi. Mefo bekerja sebagai delayed monetary bomb—utang yang jatuh temponya bisa dinegosiasikan atau ditukar dengan obligasi baru. Semua terlihat stabil. Sementara itu, pengangguran turun, pabrik-pabrik berdenyut kembali, dan rakyat kembali percaya pada negara.

Namun ilusi itu punya batas waktu. Pada 1938, saat Mefo‑Wechsel jatuh tempo, pemerintah harus membayar. Pilihannya hanya dua: cetak uang tunai, atau terbitkan obligasi negara. Keduanya menandai akhir dari ilusi. Schacht, yang sejak awal tahu bahwa utang ini tak bisa ditebus tanpa memicu inflasi, menolak langkah selanjutnya: perang. Ia menentang rencana Hitler untuk mengalihkan beban Mefo ke penaklukan militer. Akibatnya, ia disingkirkan dari Reichsbank. Dalam istilah modern, ia dicopot karena “tidak pro-pasar”.

Schacht membuktikan bahwa sistem keuangan bisa dikendalikan dengan narasi, bukan angka. Namun narasi yang terlalu besar, akan menuntut korban yang terlalu mahal.

B,…

Apa bedanya Mefo dengan surat utang BUMN yang tidak masuk dalam APBN? Apa bedanya dengan proyek KPBU yang dibiayai swasta tapi dijamin pemerintah secara implisit? Apa bedanya dengan SPV semacam Danantara yang menampung utang luar negeri di luar statistik resmi fiskal?

Bedanya hanya pada konteks, bukan pada prinsip. Semua itu adalah ekonomi bayangan. Semuanya adalah instrumen untuk menyembunyikan risiko fiskal, memperpanjang ilusi pertumbuhan, dan menghindari pertanggungjawaban langsung kepada publik. Mefo adalah pelajaran. Bahwa dalam ekonomi, tidak semua yang tidak terlihat berarti tidak ada. Dan dalam politik, tidak semua yang tidak tercatat berarti tidak berdampak.

Schacht pernah berkata, “Saya tidak pernah mengkhianati rakyat Jerman, saya hanya berusaha menghindarkan mereka dari delusi kekuasaan.” Namun sejarah mencatatnya sebagai kolaborator. Itulah ironi terbesar dalam politik ekonomi: yang mengingatkan bahaya justru dibuang, sementara yang membakar rumah dianggap pahlawan.

Dan mungkin, di negara-negara berkembang yang kini sedang bermain dengan utang tersembunyi, subsidi ilusi, dan proyek-proyek raksasa tanpa manfaat jangka panjang—roh dari Mefo masih hidup. Bukan dalam bentuk surat promes, tapi dalam bentuk kebohongan yang dibungkus anggaran.

***

“ B, bukan ideologi yang menentukan arah sejarah, tetapi siapa yang membiayai panggungnya.”

Dalam setiap rezim, baik yang bernama demokrasi maupun diktator, selalu ada dalang yang tak terlihat. Tokoh yang tampil di panggung publik hanyalah bayangan, wayang dari tangan-tangan yang bersembunyi di balik layar. Mereka disebut pemimpin, tapi sesungguhnya mereka adalah produk dari kekuatan modal—bukan kehendak rakyat.

Hitler, dalam benak publik, muncul dari kekosongan. Seorang agitator ulung yang memanipulasi massa. Tapi kenyataan yang lebih pahit adalah ini: ia dibiayai, dipoles, dan disiapkan oleh elite industri yang membutuhkan jaminan stabilitas demi kelangsungan bisnis mereka.

Nama-nama seperti Gustav Krupp, Albert Vögler, dan Wilhelm von Opel bukan sekadar pebisnis. Mereka adalah penjamin sistem. Mereka tidak memilih Hitler karena ideologi Nazi yang rasis. Mereka bahkan tidak peduli pada isi manifesto Mein Kampf. Yang mereka lihat hanyalah: Sistem parlementer Weimar gagal memberi stabilitas. Serikat buruh dan gerakan kiri mengancam akumulasi modal. Partai konservatif lama terlalu lemah dan terfragmentasi. Ada satu tokoh dengan massa fanatik, dan yang lebih penting: bisa dikendalikan.

Maka dana pun mengalir. Bukan karena Hitler cerdas, tapi karena ia bisa diprediksi. Ia dungu dalam hal ekonomi, sehingga bisa dibimbing. Ia ekstrem dalam hal retorika, sehingga bisa memobilisasi massa. Dan ia tak punya basis modal sendiri, sehingga harus bergantung.

Sejak awal, Hitler bukan arsitek kekuasaan. Ia adalah boneka. Tapi ia boneka yang terlalu percaya pada naskahnya sendiri. Maka ketika ia mulai berjalan sendiri di luar kendali, drama menjadi tragedi.

B,…

Kita sering diajari bahwa dalam demokrasi, kekuasaan berasal dari rakyat. Bahwa setiap suara adalah setara. Bahwa setiap warga punya hak untuk menentukan arah negara. Tapi siapa yang membuat daftar nama yang bisa dipilih? Siapa yang bisa membayar kampanye, iklan, konsultan, dan media?

Jawabannya sederhana: mereka yang punya uang.!

Dalam realitas modern, demokrasi hanyalah proses penyaringan oligarki. Rakyat memang memilih, tapi hanya dari daftar yang sudah disaring oleh modal. Mereka memilih berdasarkan narasi yang dibentuk oleh lembaga survei yang dibayar. Mereka percaya pada ilusi perubahan yang dikemas oleh biro iklan.

Kandidat tanpa dana tidak akan sampai ke televisi. Kandidat tanpa koneksi tak akan masuk headline. Kandidat yang terlalu cerdas, terlalu idealis, atau terlalu independen—akan dijauhi sponsor. Sebab sponsor tidak ingin pemimpin yang berpikir sendiri. Mereka ingin boneka yang bisa mengangguk pada saat yang tepat, dan diam saat dibutuhkan.

B,..

Kita sering membanggakan pemilu lima tahunan. Tapi lihat lebih dalam: siapa yang mengendalikan logistik politik? Siapa yang membiayai partai-partai? Siapa yang mengatur siapa boleh naik, dan siapa harus turun?

Sejak reformasi 1998, demokrasi Indonesia bukan berkembang menjadi partisipasi rakyat, tapi berkembang menjadi pasar politik terbuka. Kursi kekuasaan dijual dalam paket sponsorship. Jabatan publik dipertukarkan dengan janji proyek, konsesi, dan regulasi yang bisa dinegosiasikan.

Dalam kondisi ini, pemimpin sejati bukanlah mereka yang dipilih oleh suara rakyat. Tapi mereka yang bisa menggalang koalisi modal—baik dari pengusaha tambang, cukong properti, pemilik media, hingga investor luar negeri. Maka jangan heran bila banyak keputusan ekonomi diambil bukan berdasarkan kebutuhan rakyat, melainkan berdasarkan balas jasa politik.

Dan ketika utang negara membengkak, saat subsidi dikurangi, dan harga-harga naik—rakyat hanya bisa menonton dari luar pagar. Karena dari awal, mereka bukanlah pemilik pesta. Mereka hanya diundang untuk memberi legitimasi.

B,…

Ironi yang lebih tragis muncul ketika boneka mulai percaya bahwa ia adalah dalang. Ketika politisi yang lahir dari sistem yang disponsori elite mulai percaya bahwa mereka adalah penyelamat. Mereka mengangkat diri sebagai tokoh perubahan, padahal seluruh infrastruktur yang menopang mereka adalah arsitektur status quo.

Mereka bicara tentang “membela rakyat” sambil menyetujui proyek raksasa yang memperkaya konglomerat. Mereka berteriak soal “ekonomi kerakyatan” sambil menandatangani perjanjian dagang yang merugikan petani. Mereka berkampanye tentang “pembangunan infrastruktur” sambil menyembunyikan utang luar negeri dalam laporan setengah transparan.

Boneka yang sadar dirinya boneka mungkin masih bisa selamat. Tapi boneka yang percaya diri adalah pemimpin, akan menyeret semua ke jurang ilusi.

B, dalam demokrasi prosedural, suara rakyat dihitung. Tapi keputusan tetap ditulis oleh mereka yang membiayai panggung.” Itulah sebabnya, mengganti presiden saja tidak cukup. Mengganti boneka tidak akan menghentikan permainan. Yang perlu dibongkar adalah struktur yang membuat boneka diproduksi terus-menerus. Dan untuk membongkarnya, kita butuh lebih dari sekadar suara. Kita butuh kesadaran yang tak bisa dibeli oleh slogan.

***

B kita memilih, tapi tak pernah menentukan. Kita bersuara, tapi tak pernah didengar.”

Demokrasi adalah janji terbesar peradaban modern. Sebuah sistem yang diklaim memberikan ruang kepada semua warga untuk menjadi penentu arah bangsa. Namun seperti semua janji yang terlalu sering diucapkan, demokrasi telah menjadi mantra yang kehilangan makna.

Di atas kertas, demokrasi tampak indah. Ada pemilu, kebebasan pers, partai politik, dan hak untuk berbicara. Tapi jika kita telusuri lebih dalam, kita akan menemukan bahwa di balik prosedur yang megah itu, tersembunyi ruang gelap tempat keputusan sebenarnya dibuat—oleh segelintir elite, dengan logika untung rugi, dan bahasa investasi.

Pemilu diibaratkan sebagai momen rakyat berdaulat. Tapi siapa yang benar-benar berdaulat jika semua opsi sudah dipoles oleh modal? Iklan politik adalah industri. Lembaga survei adalah bagian dari ekosistem propaganda. Kampanye adalah ajang branding, bukan adu gagasan. Dan rakyat, sayangnya, lebih sering menjadi target marketing daripada subjek deliberatif.

Mari kita jujur: Siapa yang bisa ikut pemilu tanpa modal? Siapa yang bisa menang tanpa logistik miliaran rupiah? Siapa yang bisa masuk partai tanpa “uang pendaftaran” politik?

Jawabannya adalah: hampir tidak ada.

Dalam praktiknya, demokrasi kita adalah versi mahal dari permainan lama: patronase. Bedanya, sekarang ia dibungkus retorika modern dan dilegalkan oleh hukum. Pemimpin bukan dipilih karena kapasitas, tapi karena daya jangkau media, koneksi dagang, dan relasi dengan pemilik modal. Yang pintar dianggap ancaman. Yang tunduk dianggap aman.

B,…

Partai politik, dalam sistem demokrasi, seharusnya menjadi representasi ideologi dan aspirasi publik. Tapi di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, partai telah berubah menjadi semacam franchise kekuasaan—bisa dibeli, dinegosiasikan, bahkan diwariskan.

Ideologi bukan lagi landasan. Ia hanya menjadi jargon kampanye. Yang lebih penting adalah “tiket”, “uang mahar”, dan “posisi tawar”.

Maka jangan heran jika: Politisi bisa pindah partai seenaknya. Partai bisa berkoalisi dengan lawan ideologisnya. Rakyat tidak merasa terwakili meski semua kursi terisi.

Karena partai tidak lagi berbicara atas nama rakyat. Ia berbicara atas nama yang mendanai mesin politiknya. Sistem prosedural telah menggantikan esensi demokrasi dengan sekadar ritual lima tahunan yang menghasilkan boneka baru untuk disembah.

B,…

Di era digital, kekuasaan bukan hanya soal kursi, tapi soal narasi. Dan narasi dikendalikan oleh mereka yang menguasai algoritma dan airtime. Media, yang seharusnya menjadi pilar keempat demokrasi, kini lebih mirip divisi pemasaran dari konglomerasi politik.

Lembaga survei pun telah bergeser dari alat ilmiah menjadi instrumen pembentuk persepsi. Survei tidak lagi sekadar membaca opini publik, tapi menciptakannya. Siapa yang memesan, bisa menentukan pertanyaan, waktu rilis, bahkan headline.

Rakyat pun dipaksa percaya bahwa mayoritas sudah sepakat. Padahal, mayoritas itu bisa diproduksi lewat algoritma, likes, dan data yang diolah untuk satu tujuan: memenangkan perang opini.

Ilusi konsensus inilah yang membuat demokrasi tetap tampak hidup, padahal jantungnya telah berhenti berdetak.

B,…

Dalam sistem yang terlalu prosedural, yang penting bukan lagi substansi kebijakan, melainkan legitimasi angka. Tak penting seberapa rusak kebijakan ekonomi, yang penting grafik elektabilitas naik. Tak penting seberapa banyak rakyat miskin, yang penting bisa ditampilkan seolah angka pengangguran menurun.

Rakyat dianggap setuju, padahal tidak pernah benar-benar ditanya. Parlemen dianggap mewakili, padahal tidak pernah kembali ke konstituen. Presiden dianggap didukung penuh, padahal hanya karena lembaga survei merilis angka approval 70%.

Demokrasi menjadi ilusi yang direproduksi dengan sangat efisien: legal secara hukum, tetapi kosong secara etika.

B,…

Apa yang kita saksikan hari ini bukanlah demokrasi dalam pengertian substansial. Ini adalah simulasi demokrasi—tiruan yang begitu canggih hingga semua orang percaya itu nyata.

Kita memilih, tapi dari daftar yang telah dipilihkan.

Kita bebas bicara, tapi hanya didengar jika sesuai narasi dominan.

Kita berhak mengkritik, tapi hanya sampai buzzer menyerbu dengan tuduhan “anti-negara”.

Dan dalam suasana ini, sistem tetap berjalan. APBN disahkan, utang bertambah, proyek raksasa dibanggakan, dan statistik keberhasilan dipublikasikan. Namun rakyat tetap lapar, kelas menengah kian tertekan, dan generasi muda kehilangan orientasi.

Apa artinya demokrasi jika struktur sosial-ekonomi tetap dikuasai oleh minoritas? Apa artinya pemilu jika negara dikelola seperti korporasi yang hanya menghitung untung dan rugi?

“ B, demokrasi tidak gagal karena rakyat bodoh, tapi karena sistem telah dikunci dari dalam oleh mereka yang paling takut pada perubahan sejati.”

Mereka menyebutnya suara rakyat. Tapi sejatinya, yang mereka butuhkan hanyalah legitimasi—untuk terus mengelola rente, memperpanjang utang, dan memastikan bahwa sistem tetap aman dari guncangan moral.

Jika demokrasi hanya prosedur, maka perubahan sejati hanya bisa dimulai dari kesadaran di luar sistem. Kesadaran yang tak bisa dibeli, disurvei, atau didikte.

***

B,..

Pemerintah sering berkata: pertumbuhan adalah bukti keberhasilan. Infrastruktur menjulang. Proyek-proyek diumumkan. Grafik pertumbuhan PDB dipresentasikan. Tapi dari mana semua itu dibiayai? Dan siapa yang harus membayar akhirnya?

Di sinilah kita menyentuh dunia gelap dari sistem keuangan modern—dunia yang bekerja di luar APBN, di luar mekanisme parlementer, dan bahkan di luar kesadaran publik: shadow banking.

Skema Mefo-Wechsel pada era Nazi Jerman mungkin terlihat kuno. Tapi esensinya tetap hidup. Ia telah berevolusi menjadi SPV (Special Purpose Vehicle), obligasi korporasi negara, surat utang BUMN, sukuk tanpa transparansi, hingga pinjaman luar negeri lewat institusi multilateral.

Negara tidak lagi menambah utang secara langsung. Ia menyuruh perusahaan milik negara untuk menerbitkan utang, atau membentuk entitas baru di yurisdiksi asing, agar bisa memperoleh pendanaan dengan bunga lebih murah—namun risikonya tetap ditanggung rakyat.

Contoh:Proyek jalan tol dibiayai bukan dari anggaran negara, tapi dari obligasi BUMN infrastruktur yang dijual ke investor asing. Proyek energi dibuat lewat skema KPBU (kerja sama pemerintah-swasta) dengan jaminan “take or pay” yang pada dasarnya adalah utang terselubung. Pemerintah daerah pun mulai menggandakan utang dengan menjaminkan pendapatan masa depan (future revenue securitization).

Semua ini disebut sebagai financial engineering. Padahal, banyak darinya hanyalah cara memperpanjang napas fiskal, menyembunyikan beban, dan memberi ilusi bahwa semuanya baik-baik saja.

“PDB tumbuh 5%,” kata mereka. Tapi tidak pernah disebut bahwa pertumbuhan itu tidak datang dari sektor riil yang produktif, melainkan dari konsumsi berbasis pinjaman, belanja negara berbasis utang, dan investasi berbasis leverage.

Kita bangga dengan pembangunan infrastruktur, tapi lupa menghitung IRR (Internal Rate of Return). Kita senang ada bandara baru, tapi tidak melihat bahwa maskapai nasional terus merugi. Kita bahagia ada bendungan, tapi lupa bahwa petani tetap tak berdaya oleh distribusi dan tata niaga yang korup.

Inilah ilusi pertumbuhan. Kita tidak tumbuh dari dalam. Kita membesar karena disuntik. Dan seperti tubuh yang terus disuntik steroid, sistem akhirnya runtuh karena fondasinya rapuh.

Di depan publik, neraca pemerintah tampak sehat. Rasio utang terhadap PDB diklaim “masih aman”. Tapi di balik layar, utang BUMN membengkak, kewajiban derivatif mulai menumpuk, dan jaminan pemerintah terhadap proyek KPBU tidak pernah dilaporkan secara utuh.

Bayangkan seorang ayah rumah tangga yang berutang lewat rekening istrinya, kartu kredit anaknya, dan koperasi tetangga—semua untuk menghindari catatan utang atas namanya sendiri. Itulah yang dilakukan oleh negara melalui entitas-entitas keuangan “di luar neraca”.

Dan ketika krisis datang, semua tagihan itu kembali ke rumah yang sama: rumah rakyat.

B,…

Istilah shadow banking biasanya dikaitkan dengan hedge fund, reksadana bayangan, atau instrumen derivatif di pasar global. Tapi dalam konteks negara berkembang, ia justru hadir lewat: Perusahaan negara yang dibiarkan meminjam secara agresif tanpa transparansi. Proyek-proyek infrastruktur yang dibungkus sebagai investasi strategis tapi tidak layak finansial. Dana pensiun dan asuransi yang diarahkan membeli surat utang proyek dengan risiko tinggi.

Kita menyebutnya sebagai “investasi pembangunan”, padahal banyak dari proyek itu tak memberi return layak dan hanya memperpanjang waktu menuju kebangkrutan fiskal. Dan ketika proyek gagal bayar, siapa yang menyelamatkan? Bukan pemilik proyek. Tapi uang negara. Uang rakyat. Uang subsidi yang seharusnya untuk pangan, pendidikan, dan kesehatan.

B,…

Shadow banking adalah seni menyembunyikan. Menyembunyikan risiko, menyembunyikan utang, menyembunyikan kehancuran. Ia memanipulasi waktu. Menunda bencana agar terlihat seperti kemajuan.

Sementara itu, para pejabat akan berpidato: “Kita sedang membangun masa depan.” Padahal yang dibangun adalah tangga ke jurang.

Mereka bicara tentang inklusi keuangan, padahal yang tumbuh hanya utang konsumtif. Mereka bicara tentang pertumbuhan investasi, padahal yang masuk hanyalah dana spekulatif yang mencari jaminan negara. Mereka bicara tentang kedaulatan fiskal, padahal tiap proyek ditentukan oleh lembaga pemeringkat dan konsultan global.

B,..

“Ketika utang disembunyikan, rakyat hanya melihat pembangunan. Tapi saat tagihan datang, tak ada tempat untuk sembunyi.”

Kita hidup dalam dunia yang dibangun dari ilusi: pertumbuhan yang dipoles, kesejahteraan yang disubsidi utang, dan anggaran yang dihias lewat rekayasa akuntansi. Shadow banking bukan hanya soal keuangan. Ia adalah filosofi kekuasaan yang menolak transparansi. Sebab kekuasaan sejati tidak suka ditelanjangi.

Maka jangan terkejut jika pembangunan yang megah justru menjadi beban generasi berikutnya. Karena yang terlihat bukanlah kebenaran. Yang disembunyikanlah yang menentukan masa depan.

B,…

Di antara tokoh-tokoh besar dalam sejarah Jerman modern, nama Hjalmar Schacht mungkin tak sepopuler Hitler, Goebbels, atau Göring. Tapi dalam sejarah ekonomi dunia, ia adalah seorang arsitek. Seorang teknokrat ulung yang memahami bahwa ekonomi bukan hanya soal angka, tetapi tentang kepercayaan.

Schacht menyelamatkan Jerman dari kehancuran moneter pada 1923. Ia merekayasa mata uang baru, Rentenmark, dengan dasar yang tak lazim: bukan emas, tapi aset riil. Ia menahan inflasi, membangun kembali kepercayaan, dan menjadi Presiden Reichsbank dengan mandat penuh. Tapi yang lebih fenomenal adalah strategi berikutnya: Mefo-Wechsel, skema shadow finance untuk membiayai kebangkitan ekonomi tanpa mencatatkannya dalam utang negara.

Namun inilah ironi sejarah…

Schacht, yang membangun sistem itu, justru dihukum ketika sistem itu ingin digunakan untuk tujuan yang tak lagi rasional. Ia mengerti batas. Ia tahu Mefo tidak bisa menjadi mesin pencetak kemakmuran abadi. Ketika Hitler memaksa melanjutkan ekspansi militer dengan utang bayangan tanpa kendali, Schacht menolak. Dan seperti semua teknokrat yang berpikir jangka panjang, ia pun disingkirkan.

Pada Januari 1939, ia diberhentikan dari jabatannya sebagai Presiden Reichsbank. Dituduh tidak patriotik, tidak sejalan dengan “visi besar Reich”, dan terlalu menghambat ekspansi. Padahal yang ia lakukan hanyalah berpikir lima tahun ke depan saat semua orang hanya peduli pemilu (atau perang) bulan depan.

B,…

Setiap sistem kekuasaan, dari era Kaisar Romawi hingga presiden modern, punya satu kelemahan: mereka alergi pada peringatan. Terutama jika peringatan itu datang dari orang yang tahu terlalu banyak.

Schacht tahu bahwa membiayai pembangunan dengan instrumen yang tidak transparan hanya akan menunda kehancuran. Ia tahu bahwa utang yang dibungkus sebagai investasi pada akhirnya tetap utang. Ia tahu bahwa sistem keuangan harus dikendalikan, bukan dieksploitasi. Tapi rezim hanya melihatnya sebagai ancaman.

Bukan karena ia salah, tapi karena ia tidak mau ikut dalam kebohongan yang sistemik.

Ia dipenjara oleh rezim yang ia bantu bangkit. Dituduh anti-nasional. Dianggap penghambat pertumbuhan. Dan kelak, sejarah membuktikan: Schacht benar. Skema Mefo meledak. Perekonomian hancur. Jerman terlibat dalam perang dunia yang mengubah sejarah manusia. Tapi seperti biasa, mereka yang benar pada waktunya sering kali dihancurkan oleh mereka yang berkuasa saat ini.

B,…

Kita tak perlu melihat jauh untuk menemukan ironi serupa. Di Indonesia, banyak ekonom, perencana fiskal, dan teknokrat yang paham akan bahaya utang tersembunyi, proyek tak layak, dan pembangunan semu. Tapi ketika mereka bersuara, mereka dilabeli sebagai “tidak mendukung pemerintah”, “tidak nasionalis”, atau lebih halus: “tidak memahami realita politik”.

Seperti Schacht, mereka tak dimusuhi karena tak mampu bekerja. Mereka dimusuhi karena terlalu berpikir. Terlalu sadar bahwa pertumbuhan tidak bisa disulap. Bahwa pembangunan butuh dasar, bukan hanya narasi. Bahwa utang harus dibayar, bukan diwariskan.

Dan seperti halnya Jerman yang kehilangan teknokrat terbaiknya karena rakus pada kejayaan semu, Indonesia pun sedang kehilangan mereka yang punya suara jernih dalam kebisingan buzzer.

B,…

Di banyak negara berkembang, teknokrasi hanya dihargai jika menurut. Menteri keuangan hanya dianggap hebat jika bisa menata APBN sesuai keinginan presiden. Gubernur bank sentral dianggap sukses jika bisa menahan nilai tukar tanpa mengganggu utang luar negeri. Kepala Bappenas disebut visioner jika rencana strategisnya sinkron dengan proyek investor besar.

Padahal, esensi teknokrasi adalah: berani mengatakan tidak. Bukan karena ideologis, tapi karena kalkulasi. Bukan karena politik, tapi karena keberlanjutan. Tapi sistem tidak menginginkan kalkulator hidup. Ia menginginkan pembenaran yang terlihat rasional, meski penuh manipulasi angka.

Dan di sinilah tragedi dimulai: ketika orang cerdas dipaksa membenarkan kebijakan bodoh, ketika ahli keuangan disuruh menjual utang sebagai kebanggaan nasional, ketika independensi lembaga dijadikan asesoris semata.

B,…

Schacht, setelah Perang Dunia II, dibebaskan dari tuduhan kejahatan perang. Ia menjadi penasihat ekonomi internasional. Ia sempat datang ke Indonesia, bertemu Bung Karno, dan mencoba memberi saran tentang sistem moneter dan industrialisasi.

Namun seperti biasanya, tanah ini terlalu gaduh. Terlalu ribut dengan konflik internal, terlalu sibuk mencari musuh bersama, terlalu malas untuk mendengar yang bukan dari lingkaran kekuasaan.

Maka ide-ide besar hanya mampir sebentar. Lalu tersingkir. Lalu digantikan oleh narasi populis: “ekonomi kerakyatan”, “pembangunan semesta”, “infrastruktur maritim”, atau apapun nama proyek yang sebenarnya hanya memperpanjang utang, menyenangkan elite, dan membuat rakyat percaya bahwa kemakmuran sudah dekat.

B,..

“Bangsa yang bijak memelihara teknokrat. Bangsa yang gegabah menjadikannya musuh.”

Schacht bukan malaikat. Tapi ia adalah cermin. Cermin bahwa ekonomi butuh kendali. Bahwa pembangunan butuh akal. Dan bahwa sistem yang memusuhi nalar hanya akan berakhir dengan kehancuran.

Jika Indonesia ingin belajar dari sejarah, belajarlah dari Schacht. Bukan tentang skemanya, tapi tentang keberaniannya mengatakan cukup, ketika semua orang sedang gila kemajuan. Karena sesungguhnya, kadang kemajuan itu sendiri adalah ilusi yang paling berbahaya.