Restoran Grand Hyatt siang itu seperti biasa, musik mengalun tenang, pelayan berseragam rapi berjalan nyaris tanpa jejak suara. Di balik jendela kaca, langit Jakarta mendung. Empat orang duduk tenang. B, dengan jas yang sudah dilepas,  baju putih lengan Panjang yang digulung, duduk tanpa ekspresi. Bersamanya, Lastri, team trade support AMG-NY. Dewi, Dirut Asset Management Unit busines Yuan di Jakarta. Dan Aling, Komut GI.

 “Harga beras naik terus. Panen raya. Subsidi pupuk. Tapi harga tetap menggila. Apa yang salah?” Kata B sekedar membuat suasana jadi relax dengan ombrolan yang sedang hit dibicarakan publik.

Lastri menjawab pelan, “Kita hidup dalam sistem pasar bebas yang dikendalikan oleh ilusi negara. Subsidi pupuk memang ada, tapi tidak ada kewajiban bagi petani menjual ke BULOG. Artinya gabah tetap jadi rebutan swasta yang punya modal besar.”

Dewi menambahkan, “Itu kekeliruan struktural. Engga jelas arah kebijkan publik. Mau sosialis atau kapitalis. Justru berada di grey area. Kalau negara memberi subsidi input tapi tidak mengatur output, maka sebetulya itu sudah termasuk rente tidak langsung. Wajar menimbulkan moral hazar. Misal, saat HET tidak ikut naik ketika harga gabah naik, margin produsen menyusut. Akhirnya mereka mulai curang.”

“Curang bagaimana?” tanya B.

Aling tertawa kecil. “Oplosan. Gabah medium atau afkiran dicampur jadi premium. Atau SPHP, beras subsidi dari pemerintah dicampur, diberi pewarna, pemutih, dan dijual premium. Label cantik, isi busuk. Kita sedang menonton kartel main sulap di dapur rakyat.”

Dewi meletakkan sendoknya. “Dan yang membuat ini lebih parah adalah rezim tarif impor kita. Pemerintah sekarang menurunkan tarif produk pertanian dari Amerika Serikat menjadi 0%. Termasuk pupuk sintetis, alat mesin panen, pestisida, hingga beras kemasan.”

Lastri mengangguk. “Di satu sisi, kita bicara soal swasembada, ketahanan pangan, kedaulatan petani. Tapi di sisi lain, kita buka lebar-lebar keran barang murah dari raksasa perdagangan AS. Kita minta petani berkompetisi, tapi lawannya adalah subsidi luar negeri yang datang dengan tarif nol.”

B menoleh pada Lastri. “Apa saja yang kita impor dari AS dengan tarif 0%?”

 “Pupuk berbasis nitrogen, benih GMO, alat combine harvester, bahkan gandum dalam bentuk jadi. Dan ironisnya, Indonesia yang katanya surplus beras, masih mengimpor beras khusus dari AS untuk hotel dan pasar premium.” Jawab Lastri.

Dewi menyambung, nadanya pahit, “Gandum AS masuk tanpa bea, padahal kita masih berusaha memacu produksi sorgum dan singkong sebagai substitusi. Artinya, pangan alternatif pun dihancurkan sebelum tumbuh.”

“Kenapa kita bisa sampai setuju?” tanya B.

Aling menjawab dengan lirih, “Karena politik dagang kita dibarter. Kita beri tarif 0% untuk barang mereka, dengan harapan mereka kasih akses pasar untuk tekstil kita, atau investasi di sektor lain. Tapi yang kita lepas bukan sekadar bea masuk, kita lepas struktur harga domestik kita sendiri, dan itu soal kedaulatan ekonomi.”

Lastri menyelipkan kalimat yang tajam, “Ketahanan pangan itu bukan cuma soal panen. Tapi soal tarif, logistik, dan kedaulatan menetapkan harga. Sekarang semua itu dikorbankan di meja negosiasi dagang yang kita bahkan tidak kuasai sepenuhnya.”

B menghela napas. “Jadi kita sedang memupuk ketergantungan pangan dari luar negeri?”

“Malah dengan pupuk dari dua kubu geopolitik sekaligus,” jawab Dewi. “China dan AS. Kita tergantung pada dua musuh besar yang bermain di dapur kita, dan kita seperti pelayan yang hanya menyajikan.”

Suasana di meja mendadak hening. Musik jazz masih mengalun. Tapi kali ini terdengar lebih seperti ironi daripada hiburan.

“Kita tidak sedang makan siang,” kata Lastri. “Kita sedang menyaksikan bagaimana negara disajikan sebagai lauk bagi kartel pangan dan rezim dagang global.”

Dan siang itu, meski hidangan datang satu per satu, tak satu pun dari mereka benar-benar lapar. Sebab apa yang mereka cerna lebih pahit dari rasa lapar: kenyataan bahwa ketahanan pangan kita dirusak dari dua arah—oleh kartel dalam negeri, dan oleh tarif luar negeri.

Dewi menyeka bibirnya dengan serbet putih, lalu berkata, “Pemerintah takkan pernah bisa negosiasi tarif secara berdaulat… karena semua keputusan ekonomi kita sudah diikat pada urat nadi yang bernama dolar.”

B menyandarkan tubuhnya ke kursi, matanya menatap langit Jakarta yang mulai pucat dari balik jendela kaca tebal. “IDR itu bukan mata uang. Ia hanya ilusi stabil yang hidup dan mati tergantung suku bunga The Fed.”

Aling menyeringai. “Dan The Fed tidak pernah peduli pada petani di Klaten atau nelayan di Tegal.”

Lastri menimpali, “Bukan cuma tidak peduli, mereka bahkan tidak tahu kita ada. Tapi sekali Jerome Powell naikkan suku bunga 25 basis poin, kita panik. Pasar saham rontok, rupiah goyang, BI buru-buru gelontorin cadangan devisa, dan Menteri Keuangan langsung ke New York cari investor untuk SUN berikutnya.”

“Dan saat itulah,” Dewi menyela, “kita mulai melepas semua yang kita punya: tarif nol, konsesi dagang, hingga pasar pangan. Semuanya dijual murah asal capital inflow tetap deras.”

B diam. Napasnya panjang. Ia sudah tahu jawaban itu, tapi mendengarnya lagi seperti disayat dengan pisau dari dapur yang sudah ditinggalkan sejarah.

Lastri melanjutkan dengan suara rendah, “Kita ini bukan lagi negara pengatur ekonomi. Kita ini administrator risiko dari investor asing. Bahkan petani pun jadi collateral. Lihat saja FTA dengan China dan AS yang kita beri tarif 0%, padahal kita belum siap bersaing.”

Aling menambahkan, “Dan itu bukan cuma soal dagang. Itu barter tak resmi. Akses pasar dalam negeri di SWAP dengan akses likuiditas valas, ini survival.”

B menatap ke arah pelayan yang sedang membereskan meja lain. Ia melihat sesuatu di sana: sistem yang rapih, terlatih, tapi tidak punya pilihan. “Jadi ini semua karena kita butuh cash flow valas?” tanya B datar.

“Bukan cuma butuh,” kata Dewi. “Kita kecanduan. Bayar utang, intervensi rupiah, subsidi BBM, semua butuh valas. Tapi cadangan devisa kita isinya bukan hasil ekspor industri, melainkan hasil utang dan ekspor mentah. Kita berutang untuk menjaga nilai rupiah. Ironisnya, kalau dolar kuat, utang kita makin mahal.”

“Dan karena itu,” Lastri menatap B, “pemerintah tidak bisa ambil sikap berani dalam forum dagang internasional. Bahkan untuk bilang ‘kami tolak tarif nol persen untuk benih GMO’ pun tidak bisa. Karena nanti Asset Managet AS bisa cabut dari underwiring Global Bond SUN. Melon bank nolak jadi custodian SRBI. Dan kita goyah.”

B mendesis pelan. “Jadi ketahanan pangan bukan lagi soal produksi, tapi soal ketahanan finansial terhadap tekanan dolar?”

“Betul,” kata Lastri. “Kedaulatan pangan sudah lama dikompromikan. Bukan karena petani tidak bisa panen, tapi karena kita takut kehilangan arus dolar. Kita lebih takut melihat capital outflow daripada gagal panen.”

Dewi menambahkan, “Dan karena itulah negara lebih rela membuka keran impor beras, pupuk, pestisida, benih dari AS dengan tarif 0%—daripada menciptakan sistem insentif domestik yang memperkuat petani. Karena sistem insentif domestik butuh fiskal. Dan fiskal kita defisit terus. Jadi… semua bergantung pada utang. Dan utang bergantung pada… mereka.”

B terdiam. Di luar, langit mendung. Di dalam, semua sudah kenyang—bukan oleh makanan, tapi oleh kegetiran yang tak bisa dikunyah. Ia menatap ketiga perempuan itu. Masing-masing punya luka. Tapi justru karena itu mereka memahami medan ini: medan yang tak kasatmata, tempat diplomasi dihancurkan oleh bunga pinjaman, dan kedaulatan dikorbankan di altar peringkat investasi.

“Kalau begitu,” kata B pelan, “yang kita butuhkan bukan cuma reformasi pertanian… tapi juga dekonstruksi sistem keuangan kita sendiri.” Itu berbicara kepada dirinya sendiri.

Dewi menatap Lastri sejurus. “Kan selama ini data warga negara Indonesia disimpan di data center milik Google, Meta, YouTube, dan sebagainya. Apa bedanya sekarang, ketika pemerintah menyerahkan yurisdiksi data itu ke AS?” Kata Dewi. Sepertinya dia tidak mau lagi bahas soal pangan dan kurs.

Lastri meneguk teh dan menjawab dengan kalem. “Selama ini, walau data kita disimpan di server mereka, mereka tidak bisa menggunakan itu sebagai exposure investasi. Karena ada UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) Indonesia yang mewajibkan mereka patuh. Secara internasional, itu bagian dari standar compliance—baik dalam konteks GDPR maupun FATF untuk financial exposure. Mereka enggak bisa langgar.”

Aling mengangguk pelan, menyimak dalam diam.

“Tapi sekarang berbeda,” lanjut Lastri. “Begitu kita legalisasi yurisdiksi data pribadi ke bawah hukum AS—maka data itu berubah status: dari ‘terproteksi’ menjadi ‘terkomersialisasi’.”

Dewi menyipitkan mata. “Maksudnya data bisa diperdagangkan?”

“Bukan sekadar diperdagangkan,” jawab Lastri. “Tapi bisa dijadikan underlying asset untuk berbagai produk keuangan. ETF, structured note, swap, bahkan credit-linked synthetic fund. Hedge fund bisa menjadikan data itu dasar valuasi, lalu expose ke investor.”

“Contohnya?” tanya Dewi tajam.

“Contoh gampang,” jawab Lastri, “produk ETF berbasis ‘consumer behavior index’ di Asia Tenggara. Dengan akses legal terhadap data dari Indonesia, fund manager bisa mengukur brand engagement rate, purchasing intent, sentiment ratio—semua by name, by behavior, by frequency. Lalu mereka bundle jadi mutual fund thematic. Itulah yang disebut solid valuation through legal data leverage.”

Dewi mengangguk, separuh kagum, separuh geram. “Jadi dengan data itu, fund manager bisa bangun produk yang presisi, terukur, dan pasti diminati investor sophisticated.”

“Tepat, Kak.” Lastri tersenyum.

Aling menoleh ke Lastri dengan kagum. “Kamu belajar di mana soal ini, Lastri?”

Lastri tertawa kecil.

“Di New York, waktu ikut quantitative valuation training. Kita belajar membangun valuasi berdasarkan parameter social signal, digital attention span, dan behavior economic modelling. Itu sebabnya Facebook, Google, dan X, mereka punya valuasi tinggi: karena mereka pegang data.”

B menyisip kopi dan menimpali pelan. “Dan selama ini, value mereka sebenarnya ilusi, karena data itu tidak bisa diakui sebagai aset finansial tanpa legal right.”

“Betul,” jawab Lastri cepat. “Investor mereka selama ini nagih: ‘kapan data ini bisa di-deleverage?’ Karena regulasi PDP di luar AS mengunci itu semua. Tapi begitu negara-negara seperti kita menyerahkan yurisdiksi data, boom!. Data itu bisa dijadikan collateral, bisa dilisting, bisa disecuritize. Dari ilusi jadi nyata.”

“Jadi sekarang,” kata Dewi tajam, “valuasi triliunan dolar yang tadinya hanya potensi… kini jadi nyata. Dan kita? Memberikan kontribusi nilai itu tanpa satu sen pun kembali ke APBN.”

Dewi tertawa lirih, sarkastik. “Bego banget pemerintah kita.”

Aling hanya geleng-geleng kepala, suaranya pelan, “Data rakyat jadi sapi perah global. Tapi kita bahkan tidak punya ladang.”

Di luar, langit Jakarta masih mendung. Tapi di meja itu, mereka tahu: hujan bukan lagi soal cuaca. Tapi konsekuensi dari perjanjian yang disetujui oleh mereka yang tak pernah paham nilainya. Mereka terdiam. Ketika Aling bertanya soal solusi, Lastri angkat bahu sepertinya sudah males bicara solusi di tengah rezim yang mencibir kepada pengkritik. Demokrasi hanya ada pada procedural dan lemah dihadapan oligarki. Negeri ini sedang dihabisi lambat lambat.