Richard warga AS, kami bersahabat dalam dunia keuangan lebih 10 tahun. Kebetulan dia ada business trip ke Jakarta. Kemarin saya undang dia makan malam. “B, kau paham betul mengapa kami begitu ngotot soal tarif resiprokal. Terutama soal NTB, transfer data warga Indonesia ke dalam yuridiksi AS. Ini bukan soal pabrik baja di Detroit atau mobil di Michigan. Kami sudah lama meninggalkan obsesi manufaktur. AS sekarang hidup dari teknologi, data, dan konsumsi.”

Saya mengangguk pelan “Lalu kenapa tetap ribut soal tarif? Bukankah kontribusi manufaktur pada PDB kalian hanya sekitar 10%?”

Richard tersenyum miring.

“Karena tarif itu bukan sekadar proteksi. Itu bargaining chip, kawan. Kami tekan tarif agar negara-negara seperti Indonesia mau membuka sektor lain: telekomunikasi, e-commerce, bahkan server data. Tarif hanyalah senjata diplomasi untuk masuk ke jantung ekonomi digital kalian.”

Saya menatap Richard dengan tatapan dalam. “Jadi ini sebenarnya bukan soal baja atau tekstil, tapi soal siapa yang menguasai arus data?”

“Data adalah minyak abad ke-21. Kami tidak butuh pabrik besi, kami butuh monopoli algoritma. Jika kalian setuju tarif 0% untuk produk AS, maka jalan bagi Amazon, Google, dan Microsoft akan semakin mulus. Data warga negara kalian akan mengalir ke cloud kami, tanpa kalian sadar..” Kata Richard tersenyum.

Saya menghela napas. Richard benar. Tarif itu hanya alat negosiasi. Yang dituju mereka adalah 270 juta lebih penduduk. AS tidak lagi bicara barang, tapi bicara flow. Arus data, arus uang, arus informasi. Semua itu lebih bernilai daripada emas atau minyak. AS ingin akses ke backbone digital. Server, transaksi, data biometrik, pola konsumsi, bahkan preferensi politik rakyat.

“Dan Indonesia? Apa yang kalian berikan selain janji investasi? Padahal yang kalian ambil adalah kedaulatan data kami.” Kata saya.

Richard mengangkat alis, seakan ingin menegaskan kebenaran yang pahit. “Kedaulatan itu konsep yang romantis, B. Dalam dunia digital, tidak ada negara berdaulat. Ada hanya dua pilihan: kalian menjadi user, atau kalian menjadi provider. Indonesia? Sayangnya, lebih banyak menjadi user, dan pasar yang empuk. “

 “ Itu soal pilihan” saya mengerutkan kening.

“ Ya. Dulu era Soeharto kalian sudah mempersiapkan dengan matang kedaulatan data dengan adanya visi Nusantara 21 dan Aplikasi Indonesia. Tapi Soeharto jatuh, visi kedaulatan terabaikan” Kini dia tersenyum sinis. Senyum kemenangan. Bukan rahasia umum. Soeharto dijatuhkan oleh AS sendiri lewat electronic Shock banking dengan frontier Geoger Soros. Membuat IDR jatuh dan krismon melanda. Kaum reformasi menang. Tapi itulah awal tergerus nya nation interest vision. Ya AS yang menang.

Saya menatap keluar jendela, melihat Jakarta yang berkilau di malam hari. “Kau tahu, Richard… aku selalu merasa setiap kesepakatan dagang dengan AS seperti makan malam gratis. Hanya saja, tagihannya akan tiba sepuluh tahun kemudian, dan nilainya sepuluh kali lipat.”

Richard terkekeh. “Itulah bedanya kami dengan kalian, B. Kami selalu tahu kapan harus menagih.”

Saya bersandar di kursi, mencoba menembus lapisan kata-kata Richard. Saya menyipitkan mata. “Seolah Indonesia hanya laboratorium raksasa untuk algoritma kalian?”

“Benar.” Richard menegakkan punggungnya, seperti ingin memastikan saya mendengar setiap kata. “Google dan Amazon bukan sekadar perusahaan teknologi. Mereka adalah senjata geopolitik. Dengan tarif 0%, kalian pikir barang kami lebih murah masuk ke pasar kalian. Tapi yang benar adalah kami sedang membeli hak untuk menguasai data perilaku konsumen Indonesia. Dan data itu akan menjadi leverage kami saat kalian bicara soal kedaulatan ekonomi.”

Saya mengetuk-ngetukkan jari di meja. “Aku mulai paham. Ini seperti skema repo yang kubuat di pasar obligasi: kelihatan untung di awal, tapi sebenarnya kalian sedang memegang kunci di belakang layar.”

Richard tersenyum lebih lebar. “Tepat sekali. Kami biarkan kalian merasa menang karena ekspor kalian tak kena tarif tinggi. Padahal, kami sedang menulis ulang aturan permainan. Kalian menandatangani kesepakatan, sementara server kalian perlahan tergantung pada AWS atau Microsoft Azure. Dalam 5 tahun, siapa yang kontrol arsitektur digital kalian? Bukan kalian.”

“Dan kami? Kami hanya pasar, seperti sapi yang digiring ke kandang, diberi makan data, dan diperah oleh kapitalisme global.”

“Bukan hanya kalian,” kata Richard pelan. “Semua negara yang tidak punya teknologi inti akan bernasib sama. Eropa dan China pun sedang tertatih-tatih. Bedanya, mereka sadar dan melawan. Indonesia? Terlalu sibuk meributkan harga beras.”

Saya tersenyum getir. “Kau tahu, Richard, kalau ini bukan sekadar soal bisnis. Ini soal sovereignty of mind. Aku tidak yakin banyak pejabat kami memahami apa artinya itu.”

Richard menatap saya lama, lalu berkata, “Mungkin hanya orang seperti kamu yang mengerti. Itulah mengapa aku bicara jujur malam ini.”

***

Makan malam itu berakhir. Saya kembali ke rumah. Week end yang membuat saya galau. Betapa rendahnya visi kebangsaan elite negeri ini. Ini terjadi by process terutama sejak jatuhnya Soeharto dan semakin lama semakin terdegradasi nation interest vision.

Tahun 2022, Lech Gąsiorkiewicz dan Jan Monkiewicz, Kedua nya professor keuangan dari Warsaw University, Polandia. Menulis buku berjudul “ Digital Finance and the Future of the Global Financial System” . Kumpulan tulisan akademisi dan regulator yang mengurai inovasi seperti fintech, blockchain, AI, CBDC, open finance, dan embedded finance. Dari buku itu saya jadi tahu, bahwa data bukan sekedar algoritma. Tetapi menjadi pengendali kedaulatan financial negara.

Transformasi digital dalam sistem keuangan global kini tidak lagi dikategorikan sebagai tren temporer, melainkan sebagai revolusi struktural. mengubah paradigma ekonomi global. Saya sudah paham sejak tahun 1997. Saat itu saya anggota Team Aplikasi Telemetika Indonesia untuk sector keuangan. Namun buku ini mampu mengurai secara praktis  lima wawasan strategis utama yang perlu diperhatikan untuk membentuk arah masa depan sistem keuangan global.

Algoritma dan Smart Contracts .

Buku ini menyatakan bahwa aturan kode (algoritma dan smart contracts) kini memainkan peran yang setara bahkan melebihi regulasi berbasis hukum tertulis. Logika bisnis menjadi automatisasi digital sehingga kepatuhan (compliance) tidak lagi berbentuk dokumen, melainkan penerapan kode otomatis.

Pendekatan ini diperkuat oleh studi mengenai integrasi blockchain dalam sistem perbankan tradisional—yang memperlihatkan kecepatan, transparansi, dan efisiensi KYC/trade finance jauh lebih tinggi saat dijalankan lewat smart contracts

Implikasi strategis kedepan adalah regulator global, seperti BIS atau IMF, pasti mengembangkan kerangka tech-regulation adaptif yang mampu menghasilkan hukum-digital (code law), bukan hanya hukum normatif.

CBDC sebagai Instrumen Kedaulatan Moneter & Inklusi Keuangan

CBDC menjadi faktor kunci dalam redefinisi arsitektur moneter global. Buku ini membahas bagaimana CBDC dapat memperluas inklusi sambil memusatkan kekuatan moneter di tangan bank sentral. Banyak negara, termasuk China, EU, Afrika, tengah mengujinya sebagai alat otomatisasi pembayaran nasional.  Literatur seperti Goodell et al. (2020) menyoroti CBDC sebagai instrumen inovatif selama krisis ekonomi, dengan potensi transparansi, efisiensi, dan stimulus fiskal digital.

Implikasi strategis: Bagi negara berkembang, penting membangun ekosistem digital nasional yang mandiri dan tidak bergantung pada platform asing. Selain itu, CBDC bukan hanya alat teknis, tetapi juga instrumen geopolitik dalam pertaruhan mata uang global.

Data Individu sebagai Aset Ekonomi Strategis

Dalam era digital finance, konsumen bertransaksi tidak sekadar sebagai pengguna, melainkan sebagai penyedia data produktif (behavioral data). Buku ini menekankan bahwa data ini menjadi aset utama dalam memprediksi kredit, perilaku investasi, dan pengembangan produk.

Studi Ozili et al. (2025) menunjukkan bahwa embedded finance, crypto, dan open finance memanfaatkan analitik data untuk mengotomasi layanan dan personalisasi tingkat tinggi, meskipun menimbulkan isu bias dan privasi data 

Implikasi strategis: Diperlukannya pengakuan hukum terhadap hak atas data konsumen serta regulasi global yang menjamin kepemilikan, nilai, dan proteksi data pribadi agar tidak dimonopoli oleh institusi.

Tantangan Risiko Sistemik: Cyber Threat & Kegagalan Algoritma

Digitalisasi memperkenalkan risiko sistemik baru. Berbeda dengan kegagalan tradisional seperti krisis likuiditas bank. Buku ini menyoroti ancaman siber (cyber risk), kesalahan sistem AI, dan kerentanan otomatisasi sebagai sumber potensi krisis mendadak.

Kajian blockchain dan DeFi menggambarkan bahwa kesalahan kode dapat memicu kerugian investor besar dalam hitungan detik. Sementara itu, pengawasan regulasi belum secara memadai memetakan risiko ini.

Implikasi strategis: Institusi keuangan global, regulator, dan bank sentral perlu membangun sistem real-time monitoring, dengan stress-test algoritma dan protokol kolaborasi internasional dalam keamanan siber.

Fragmentasi vs Interoperabilitas: Membentuk Arsitektur Terhubung

Digital finance membuka peluang integrasi yang lebih cepat antarnegara, namun regulasi tidak sinkron menghadirkan fragmentasi sistem—terutama dalam CBDC, stablecoins, dan DeFi. Buku ini menggambarkan bagaimana tanpa koordinasi global, sistem akan pecah menjadi ekosistem tertutup.

Studi Jean-Noel II (2025) menyarankan interoperabilitas teknis dan regulasi sebagai prinsip panduan fase transisi, agar sistem tradfi dan DeFi dapat berinteraksi. Laporan IMF dan survey OMFIF menunjukkan penurunan kepercayaan bank sentral terhadap CBDC lintas negara sebagai solusi dominan, sebagian memilih perbaikan sistem pembayaran existing seperti SWIFT ISO20022 sampai 2025 

Implikasi strategis: Forum internasional seperti G20, OECD, BIS harus merumuskan standar governance digital finance—menghindari arbitrase regulasi dan menjaga interoperabilitas global.

***

Menyatukan lima insight di atas, masa depan sistem keuangan global dipatok pada tiga kolaborasi strategis:

1.Teknologi dan Regulasi Beriringan: Transformasi digital tidak dapat dikelola oleh satu pihak. Regulasi tidak boleh tertinggal dari teknologi—melainkan harus menjadi pendamping desain kode finansial.

2.Pemerintah sebagai Penentu Arsitektur Digital Nasional: Negara dengan strategi CBDC dan data governance yang kuat akan memiliki leverage besar dalam arena geopolitik keuangan digital.

3.Konsumen sebagai Subjek Keuangan Aktif: Data bukan lagi sekadar input, tetapi bentuk modal—perlindungan hak dan transparansi menjadi inti dari sistem finansial berkeadilan.

Guna menghindari risiko Sistemik Era Digital, institusi keuangan perlu membangun ketahanan siber dan audit algoritmik—khususnya dalam sistem tanpa sentralisasi manusia penuh seperti DeFi. Fragmentasi finansial digital cenderung menguntungkan platform dominan. Standarisasi menjadi instrumen untuk inklusi ekonomi global dan keadilan antarnegara.

Digital finance bukan lagi hanya pilihan—ia telah menjadi kebutuhan strategis. Kelima insight ini menunjukkan bahwa tantangan utama masa depan adalah membangun sistem finansial global yang: Dijalankan melalui algoritma namun tunduk pada prinsip hukum. Dikelola oleh negara yang meningkatkan kontrol dan inklusi. Mengakui hak individu atas data sebagai basis ekonomi, yang sehingga tahan terhadap potensi kegagalan teknis dan siber, terintegrasi secara global tanpa fragmentasi.

***

Dengan kapasita kabinet yang ada sekarang. Yang terbukti gagal dalam negosiasi tarif resiprokal dengan AS, membuktikan Indonesia tidak paham tentang resiko masa depan, terutama soal kedaulatan digital. Mereka tidak paham bagaimana membangun arsitektur digital yang etis, aman, inklusif, dan kolaboratif.  Semoga pemerintah mau mendengar akademisi dan praktisi keuangan global untuk membuat regulasi yang berdaulat untuk kini dan besok. ***

Referensi.

Jean-Noel II, D. (2025). The Future of Global Financial Systems: Integration of Traditional Finance and Decentralized Technologies 

Ozili & kolega (2025). Digital Finance and the Future of Banks and Financial Services 

Goodell, Al‑Nakib & Tasca (2020). Digital Currency and Economic Crises.

Durigan Jr. dkk. (2024). IT Governance in CBDC 

Studi blockchain keuangan: Wu et al. (2024) 

Laporan OMFIF & IMF tentang CBDC adoption dan interoperabilitas ISO20022