Senja turun pelan di jendela-jendela tinggi Café Burgundy, menyusup tenang ke dalam ruang penuh gema obrolan bisnis dan aroma wine. Langit Jakarta di bulan Juni 2025 berpendar abu-biru, warna yang tak sepenuhnya kelabu, tapi juga tak memberi isyarat harapan. Di luar, siluet gedung-gedung kaca menjulang seperti altar-altar lama kapitalisme yang mulai rapuh oleh beban janji yang tak ditepati.

Di dalam, cahaya lampu gantung kristal merambat lembut ke sofa beludru marun dan meja kayu jati berlapis kaca, menciptakan suasana antara nostalgia dan wise. Di pojok ruangan itu kami duduk: aku, Amey, Abeng, dan Akok. Bukan para menteri, bukan CEO BUMN, tapi rakyat jelata yang tidak muda lagi. Kami berkumpul ngobrol angka-angka neraca dan bisik-bisik fiskal yang tak pernah masuk headline.

“Hebat ya, prestasi Jokowi,” ujar Amey sembari menyesap espresso-nya. “Di Eranya, Freeport akhirnya dikuasai 51% lewat Inalum. Ditambah lagi blok-blok migas strategis dikembalikan ke pangkuan republik.”

Abeng dan Akok hanya tersenyum. Mereka tahu betapa kabar baik dalam politik kerap menyimpan barisan kaki-kaki laba-laba yang tak kasat mata.

“Divestasi itu memang 51 persen,” sahutku, “tapi dibayar dengan penerbitan Global Bond 144A. Unsecured pula, yang otomatis offtake market sebagai exposur. Itu bukan penguasaan, itu ijon modern. Resiko lingkungan dan biaya reklamasi kini resmi pindah ke pundak negara, bukan lagi Freeport-McMoRan sepenuhnya.”

Amey terdiam. Aku melanjutkan, kali ini menatap lurus cangkir kopiku yang nyaris tandas.

“Blok-blok migas seperti Mahakam, Rokan, Attaka, ONWJ, semua memang kembali ke Pertamina. Tapi itu bukan keberhasilan diplomasi energi. Itu karena kontraknya habis, dan pemain asing memilih hengkang. Laba Pertamina tidak melonjak signifikan. Bahkan jika dihitung dengan beban subsidi dan korupsi—defisit lebih masuk akal daripada profit.”

Kami saling pandang dan tersenyum menatap Amey.

“DXY turun, harusnya rupiah menguat,” kata Amey, mencoba mengubah arah diskusi. “Tapi ini stagnan. Masih di atas 16.000. Aneh kan?”

“Bukan aneh,” sela Abeng. “Rupiah sedang dihukum oleh persepsi. Pajak seret, belanja agresif, kredibilitas fiskal remang-remang. Pasar tidak membaca angka, mereka membaca suasana.”

Akok mengangguk pelan, matanya tertuju pada daftar wine. “Kita sedang tidak bicara fundamental, tapi bicara rasa takut. Dolar dipegang bukan karena imbal hasil, tapi karena rasa cemas tak tertolong.”

Aku menatap keluar jendela. “Carry trade kita jadi senjata makan tuan. Saat dana panas keluar, kurs runtuh. Bukan karena dolar terlalu kuat, tapi karena kepercayaan terlalu lemah.”

Abeng menggeser ponselnya ke arah kami, menampilkan grafik dari PII kuartal I 2025. “Aset luar negeri kita USD 496,1 miliar. Tapi kewajiban tembus USD 751,8 miliar. Defisit posisi investasi internasional USD 255,7 miliar. Jurangnya melebar.”

“Yang lebih parah,” gumam Akok, “kita hidup dari utang portofolio. Bukan dari investasi produktif. Kurs kita bukan cermin kekuatan ekonomi, tapi barometer kecemasan investor.”

Aku menarik napas panjang. “Rupiah sempat menyentuh Rp16.350 per USD. BI menahan lewat SRBI, bukan hanya intervensi pasar, tapi dengan iming-iming yield tinggi. Tenor 6 bulan, imbal hasil 7,25%. Padahal BI rate cuma 6,25%. Spreadnya dilebarin. Tapi itu seperti menyewa ketenangan dengan bunga tinggi.”

“Dana panas itu,” timpal Abeng, “hari ini parkir, besok bisa lenyap. Kita bayar ketenangan palsu, tapi tidak pernah menanam benih kepastian.”

“Dan kalau kurs terguncang, saham bisa longsor. Jika saham runtuh, aset bank menyusut. Jika aset menyusut, CAR dan kolateral terkena dampak. Semua terhubung.”

Amey ikut menambahkan, “PMI manufaktur Juni 2025 cuma 49,2. Kontraksi. Industri stagnan. Dana masyarakat bukannya disalurkan ke kredit produktif, tapi justru dibelikan SBN. Kita deindustrialisasi, tapi pura-pura makmur.”

Akok mendesis pendek. “Dan semuanya dibungkus narasi stabilitas. Padahal ini seperti pasien ICU—hidup dari infus suku bunga, bukan dari denyut produksi.”

Keheningan menggantung. Di atas kepala kami, lampu gantung seolah menahan cahaya, seperti menahan pertanyaan yang tak ada jawabannya.

“Danantara?” gumam Abeng. “Dinarasikan sebagai solusi pembiayaan strategis non-APBN. Tapi hingga Juli 2025, belum satu proyek pun berhasil dieksekusi. Yang ada justru bailout GI lewat share loan. Eh malah ikut berutang dengan skema unsecure loan lewat bank asing. Itu sama saja berkompetisi dengan negara. Negara berkompetisi dengan dirinya sendiri.”

“Mereka menari di atas kubah defisit,” ucap Amey pelan. “Tiga puluh wakil menteri rangkap jadi komisaris BUMN. Mereka menabuh gong kehormatan dalam jamuan terakhir—saat rakyat mengantre minyak goreng, mereka mengantre jabatan.”

Aku menatap mereka satu per satu. “Mereka bukan sedang membangun ekonomi. Mereka sedang membangun panggung untuk menari di reruntuhan.”

Aku bangkit perlahan. “Yuk, kita keluar. Makan malam di Harmoni. Biar kita lihat Jakarta yang tidak disaring data resmi.”

---

Di restoran Hokian di Harmoni. Aku tersenyum kecil saat Amey bertanya, suaranya pelan namun tajam, seperti ingin menjangkau lebih dalam dari sekadar headline. “ Problem ekonomi Indonesia itu sebenarnya apa?” tanyanya, mata menatapku serius.

Aku menghela napas. “Masalah Indonesia bukan hanya pada angka. Tapi pada fondasi berpikir tentang ekonomi itu sendiri.”

“Artinya?” sela Akok.

Aku mencondongkan tubuh sedikit ke depan, suara diturunkan satu oktaf. “ Ekonomi kita dibangun dengan tiga ketergantungan kronis: utang, rente, dan narasi. Bukan produktivitas, inovasi, atau akumulasi teknologi.”

Abeng mengangguk, pelan. “Teruskan.”

“Pertama, ketergantungan pada utang. Bukan hanya utang luar negeri, tapi juga utang dalam bentuk portofolio yang fluktuatif. Setiap tekanan fiskal dijawab dengan pinjaman. Pemerintah, BUMN, hingga lembaga baru seperti Danantara—semuanya menambah utang dengan alasan ‘strategis’. Tapi ujungnya: kita bayar bunga, bukan bangun daya saing.”

“Dan masyarakat gak pernah tahu utang itu buat apa,” potong Amey. “Yang mereka tahu cuma: harga naik, pekerjaan susah.”

“Yang kedua, ekonomi rente,” lanjutku. “Dari sektor migas, tambang, lahan, bahkan fintech. Semua bergantung pada izin, konsesi, dan kedekatan kekuasaan. Bukan ekonomi pasar terbuka yang kompetitif. Kalau kamu bukan bagian dari lingkaran, kamu susah tumbuh.”

“Distribusi kekayaan makin timpang,” kata Abeng. “Gini ratio stagnan. Tapi data resmi bilang kemiskinan turun. Aneh kan?”

“Karena kita hidup dalam narasi ekonomi, bukan realita,” ujarku sambil menunjuk ke layar ponsel. “Semua dirayakan sebagai prestasi: nilai ekspor naik, cadangan devisa stabil, IHSG naik. Padahal ekspor naik karena harga komoditas, bukan karena reformasi industri. IHSG naik karena investor asing parkir dana sementara, bukan karena fundamental perusahaan membaik.”

“Jadi semuanya ilusi?” tanya Akok.

“Bukan ilusi. Tapi ilusi yang diinstitusionalisasi. Kita mengira stabilitas adalah kekuatan, padahal itu hasil penundaan risiko. Kita menilai ekonomi dari indikator permukaan: inflasi, pertumbuhan, cadangan, bahkan survey kepuasan rakyat kepada rezim. Tapi kita tak pernah mau menilai dari kualitas lapangan kerja, produktivitas sektor riil, atau inovasi teknologi.”

“Dan di balik itu semua?” bisik Amey.

Aku menarik napas dalam. “Di balik itu semua: defisit kepercayaan. Bukan hanya dari investor luar, tapi dari rakyat sendiri. Mereka tak percaya bahwa ekonomi ini dibuat untuk mereka. Karena mereka tidak pernah merasa terlibat—hanya diberi narasi.”

“Dan ekonomi tanpa kepercayaan,” kata Abeng, “adalah ekonomi yang rapuh.”

Aku menatap mereka satu per satu. “Ekonomi Indonesia sedang berjalan seperti mobil mewah yang melaju kencang di jalan tol—tapi dengan bahan bakar utang, sopirnya sibuk cari panggung, dan penumpangnya tidak tahu mau ke mana. Cepat, tapi menuju jurang.”

Hening sejenak. Lalu Amey menatapku. “Lalu apa solusinya?”

Aku tersenyum. “Berhenti membangun narasi. Mulai membangun fondasi. Tapi itu butuh keberanian politik, integritas, dan pemimpin yang rela tidak populer.”

Dan sayangnya, di negeri ini, keberanian seperti itu sering jadi barang langka—lebih langka dari cadangan nikel yang kita jual murah ke luar negeri.

Di luar, langit Jakarta tak menjanjikan apa-apa selain kemacetan, debu, dan ilusi pertumbuhan. Tapi kami tahu satu hal: di balik sunyi dan pahitnya kopi hitam tanpa gula, kebenaran kadang lebih bernilai daripada seribu slide PowerPoint pejabat yang penuh angka palsu dan senyum plastik.

Karena ketika kepercayaan tak lagi bisa dibeli dengan bunga tinggi, gimmick fiskal, atau buzzword digitalisasi, maka ekonomi bukan lagi soal PDB, defisit, atau target pajak. Ekonomi berubah jadi ladang pertempuran paling purba: antara rasa percaya dan rasa muak. Dan jika rasa muak itu sudah lebih besar dari harapan, maka bukan cuma rupiah yang rontok—tapi masa depan bangsa ikut tumbang..