Matahari senja menetes lembut di langit Sudirman, mengubah rona besi menjadi semburat jingga redup. Tak lagi hitam pekat atau biru cemerlang, tetapi seperti awan yang menahan napas—diam, sejenak menolak bergeser. Di sebuah kafe di Pacific Place, empat sahabat lama berkumpul.

Aling, Silvy, Robert adalah sahabat satu almamater di Universitas Kristen. Walau aku bukan mahasiwa, Aling selalu ajak  aku dalam diskusi mahasiswa Marhaen. Disanalah aku mengenal Silvy dan Robert. Kami membedah Marxisme, menyelami insan Minke dalam “Bumi Manusia,” sambil secangkir kopi dingin mengaburkan malam. Dialog-dialog kami penuh gairah.  Tahun 1982-1985 adalah golden age kami yang sedang mencari jati diri dan penuh idealism

Kini, jalan hidup mereka berbelok: Aling menjadi Head of Representative MNC–Hong Kong. Silvy menjadi Analis pada IM Amerika. Robert sebagai advisory pada PE Eropa. Kalau mereka berkarir di PMA, bukan karena mereka tidak nasiolisme, tetapi takdir mereka sebagai etnis Tionghoa tidak memberikan peluang untuk berkarir sebagai ASN di era Soeharto. Sementara aku, pribumi yang tak punya kemewahan sebagai sarjana dan jadi ASN. Menjadi pedagang hanyalah cara survival saja.

Aling membuka tablet, membaca news  Danantara—atau yang dikenal sebagai Daya Anagata Nusantara. Diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 24 Februari 2025, lembaga ini mulai beroperasi dengan modal awal sekitar Rp 300 triliun (US $20 miliar), dengan target akhir mengelola US $900 miliar aset BUMN terbesar di tanah air

“Kita sadar, Danantara didirikan untuk jadi ~Temasek ala Indonesia,” ujar Silvy, meneguk kopi hitamnya. Pandu Sjahrir, CIO Danantara, mengklaim lembaga itu akan beroperasi seperti perusahaan publik dan “kita akan deliberate, slow, and most likely be boring” dalam berinvestasi

Tapi Robert, matanya menajam: “Risiko terbesar justru bukan teknis. Ini tentang kontrol—karena pengawasan publik? BPK atau KPK hanya bisa masuk kalau DPR izinkan.” Aku mengangguk, menambahkan, “Mirip 1MDB… kalau salah desain, bisa jadi bom waktu.” Kekhawatiran ini diperkuat oleh laporan fDi Intelligence dan East Asia Forum, yang menyebut adanya pertanyaan besar soal tata kelola dan politisasi Danantara..

Silvy membaca dari notepad “Danantara akan menanam ~US $11–15 miliar di tahap awal, termasuk kolaborasi di sektor EV, AI, dan data center,” menurut Pandu. Namun, risiko maturity tetap besar, yaitu ruang fiskal menyempit karena dividen BUMN berapa PNBP dialihkan ke Danantara, defisit bisa melewati 3 % dari GDP. Kalau Danantara sebagai financial resource, itu akan mengarah kepada create instrument yang kompleks, structured bonds, hybrid swaps dan lain lain. Risiko kontingensi tak jelas . Transparansi dan audit hanya via permintaan DPR—bukan otomatis . Posisi grey area yang mengundang suspect bagi semua investor waras.

Aku termenung. Malam kota menatap tajam—mata investor global sudah merespon. Mereka hening sejenak, memandang kopi dingin masing-masing. Aku angkat bicara:“Jika audit tertutup, eskalasi leverage terlalu tinggi, ini bukan efisiensi. Ini panggung bagi elite—kroni, patronase, bahkan… mungkin korupsi.”

“Kenapa kita butuh Danantara?” tanyaku akhirnya.

Aling menjawab pelan, “Karena negara kehabisan ruang. SAL makin tipis. APBN dibebani bunga utang. SBN makin mahal. Proyek PSN terus butuh dana. Maka lahirlah instrumen alternatif. Danantara-lah jawabannya. Atau kamuflasenya.”

Aku mengetuk meja pelan. “ Danantara tak sedang menyelamatkan negeri ini dari krisis. Ia sedang memperhalus kejatuhannya. Akhir April 2025. Pemerintah mengumumkan bahwa Danantara akan menjadi penyedia likuiditas utama untuk program PSN gelombang dua. Beberapa analis menyebutnya sebagai Fiscal Gamechanger. Tapi bagi ku, ini adalah fase baru dalam sejarah keterpisahan antara uang rakyat dan kedaulatan anggaran.

“Negara kehilangan kekuasaan atas dompetnya sendiri. Danantara bukan cuma lembaga. Ia adalah gejala—dari negara yang memilih akuntansi atas integritas, arsitektur keuangan atas akuntabilitas publik.” Robert menimpali.

“Mungkin negara ini tak akan tumbang oleh krisis. Tapi ia akan perlahan hilang—digerus oleh optimisme teknokrat tanpa pengawasan, dan kebijakan yang menjadikan publik sebagai penonton, bukan pemilik.” Silvi menyimpulkan dengan vulgar.

Aling meneguk pelan, lalu menimpal “Danantara bisa jadi duri fiskal, bukan solusi. Kita butuh pengawasan publik nyata: audit instan, laporan terbuka, dewan bebas konflik, kalau gantung-jamur penuh risiko!”

 “Kita tidak menolak modernisasi atau inovasi. Tapi jika ini jalan keuangan hijau tanpa kendali publik, yang kita pohonkan bukan masa depan—tapi ilusi.” Kata Robert.

Di bawah hujan senja yang mengguyur kaca jendela di Pacific Place, suasana mendadak hening saat Aling menatapku dengan mata penuh makna. Ia menurunkan suaranya hingga hampir berbisik:

“Ale… aku tak ingat kapan terakhir kali negara ini benar-benar mengendalikan keuangannya sendiri. Mungkin sejak burden sharing itu diberlakukan, semuanya berubah. Kita hanya berpura-pura punya pilihan. Sekarang tak ada lagi shock‑absorber. Likuiditas makin tipis, tax ratio mandek, dan kita masih berharap pasar akan terus percaya.”

Tablet di tangannya menampilkan grafik tajam—kurva bunga utang terus menanjak bagai ekor komet, melewati angka 500 triliun rupiah per tahun—bukan dari pinjaman baru, tetapi dari beban utang lama yang terus menumpuk, memakan APBN sebelum kata “masa depan” bisa disebut. Aling menarik napas panjang, menegaskan “Bunga utang sudah menembus 500 triliun. Itu bukan bunga dari utang baru. Artinya setiap APBN diawali dengan membayar masa lalu

Aku bergumam pelan: “Refinancing.”

Aling  mengangguk, mata terpaku di layar “Pasar tahu. Mereka tahu kita menerbitkan utang bukan untuk ekspansi, tapi untuk menutup lubang yang semakin menganga.”

Silvy kemudian menatap tajam ke arah kami bertiga. “Kita sedang menghadapi tiga risiko utama: likuiditas, refinancing, dan nilai tukar. Dan jujur saja: kita tidak siap untuk ketiganya. Kalau ekonomi melambat, penerimaan bisa anjlok. Tapi belanja rigid—gaji ASN, subsidi, bunga utang—semua tidak bisa dikurangi. Ini soal eksistensi fiskal. Kalau SBN jatuh tempo bersamaan, dan tak ada yang mau beli… kita bukan default, tapi gagal bayar dalam arti yang lebih halus: menunda, memutar, menggoreng waktu.Kalau nilai tukar goyah, utang valas kita meledak dalam semalam.”

Robert menutup suara “Kita tahu semua risikonya. Tapi tak ada yang mau bicara terang‑terangan. Pemerintah lebih takut pada sentimen pasar ketimbang kebenaran publik.”

Aku menatap megahnya Jakarta yang basah—gedung gemerlap tak lagi menyelaraskan denyut ekonomi di bawahnya “Kalau ini musik,” kataku pelan, “kita sedang menari dalam irama dibuat‑buat. Tempo sesungguhnya lebih lambat, tapi kita dipaksa terus cepat.”

TV di sudut kafe yang masih menyiarkan “Ekonomi kita tumbuh, pasar responsif, aman terkendali.”

Kami hanya diam. Karena tahu—mereka yang berpikir tahu—ini bukan soal aman. Ini soal bertahan dipinggir jurang. “Negara ini berjalan di atas tali. Tapi talinya makin tipis, anginnya makin kencang. Dan semua di bawah cuma menatap, berharap si penyeimbang tak tergelincir. Karena sekali jatuh, semua ikut hancur.” Kata Robert.

Saat itu, kami tak sekadar berbincang—kami memberi nalar pada kegelisahan. Senja itu bukan lagi soal keindahan. Tapi tentang keteguhan melawan kepanikan pasar, menuntut kedaulatan anggaran agar tak hilang dalam aliran utang. Bukan menolak modernitas, tapi menolak korban: rakyat—yang harus dimiliki, bukan hanya dilihat.

Aku lelah, Ale,” kata Aling.

Aku tak menjawab. Karena aku tahu lelahnya bukan hanya dari kerja, tapi dari menyaksikan harapan yang perlahan menguap.

“Usia kita sudah diatas 60. “ Ujar Aling menatap kami satu persatu. “Ingat waktu masih muda tahun 83. Saat acara bedah buku, Bumi Manusia.  Aparat datang membubarkan. Dan kita seperti anjing jalanan di paksa naik ke atas truk oleh Tentara. Dulu kita tidak ada rasa kawatir akan masa depan. Tapi kini kita malah kawatirkan banyak hal..”

Robert tersenyum menatap Aling dalam wajah melankolis.” Negeri ini berubah Ling. Setidak nya diri kita sendiri. Dulu kita ngekos di gang sempit. Kini kau punya Apartement seharga Rp 15 miliar di PIK. Sllvi punya Apartement di Singapore dan aku punya rumah di Pondok Indah. Ale, pengendali Holding MNC. Namun itu semua kita dapat dengan tidak menumpang makan dari negeri sendiri. Dan tetap saja mengkawatirkan negeri yang membesarkan kita dan melahirkan ibu kita. ”

Semua tersenyum dan saling pandang.

” Yang tak berubah adalah gaya hidup personal kita yang tetap humble dan pemikiran kita yang masih idealis dan tak pernah lelah mencintai negeri ini. Dan berdoa selalu agar yang terbaik bagi generasi anak cucu kita.” Lanjut Robet

“ Ingat engga apa kata Minke dalam dialoghnya buku Bumi Manusia “Tanya Silvy seakan mengalihkan pembicaraa ke masa lau…” Ayooo pasti pada lupa dech..

“ Duniaku bukan jabatan, pangkat, gaji, dan kecurangan. Duniaku bumi manusia dengan persoalannya.” Aku tersenyum melapalkan quote dari Minke.

Dan kamu ingat engga” Timpalku. “ kata kata dari Nyai Ontosoroh.

“ Ya, berbahagialah dia yang makan dari keringatnya sendiri, bersuka karena usahanya sendiri dan maju karena pengalamannya sendiri.” Kata Silvi. Aling sambut dengan ulasan apik makna dibalik quote Nyai Ontosoroh itu. Nah mulailah kami bermain dialektika seakan kembali kepada masa remaja dulu..Masa semangat muda kaum marhaen.

“Apa bentuk kekuasaan yang paling jahat?” tanya Silvy pelan, matanya menatap ke luar, ke rintik hujan yang melukis kaca seperti air mata yang tertahan. Pertanyaan itu menggantung, seperti bayangan anak-anak yang berjalan kaki menyeberangi sungai demi sekolah reyot yang hampir runtuh.

Florence tidak segera menjawab. Ia menatap cangkir di hadapannya, lalu berkata lirih, “Pendidikan. Tapi bukan semata sistemnya. Melainkan pengkhianatan terhadap janji kemerdekaan—yang semestinya mencerdaskan.”

Silvy membuka notepads-nya. “Rp 660 triliun anggaran pendidikan dalam APBN 2024,” ujarnya datar. “Tapi lebih dari separuhnya hilang di lorong-lorong birokrasi. Gaji, tunjangan, perjalanan dinas, bukan ruang kelas, bukan guru, bukan murid.”

Florence mengangguk. “Dari total itu, hanya sekitar Rp 90 triliun yang benar-benar menyentuh 60 juta siswa dan mahasiswa. Dan itu pun harus dibagi lagi: untuk BOS, KIP, PIP, subsidi kampus negeri. Padahal, di sisi lain, pendidikan kedinasan untuk 13 ribu siswa saja dapat jatah lebih dari Rp 100 triliun.”

Aku tercekat. Angka-angka itu terasa seperti palu godam yang memukul nurani.

Florence melanjutkan, suaranya nyaris patah, “Dan sebagian besar dari dana itu… tidak pernah sampai ke ruang kelas. Laporan BPK mencatat, uang habis di bangunan kantor, hibah siluman, pelatihan fiktif, dan kunjungan luar negeri.”

“Dan saat kita bicara masa depan,” katanya lagi, “kita bicara tentang ironi yang menyakitkan: bunga utang negara tahun ini lebih dari Rp 500 triliun. Itu berarti kita mengeluarkan lebih banyak untuk membayar utang, daripada untuk masa depan anak-anak bangsa.”

Aku menatap kosong pada cangkir kopi yang mulai dingin. Dunia kami mengecil menjadi meja kayu, hujan, dan kejujuran yang terasa mahal.

“Pendidikan dibungkam oleh utang,” bisik Florence. “Dan utang itu dikelola oleh elite yang menamakan dirinya teknokrat.”

Silvy mengeluarkan buku dari tasnya: The Hidden Crisis: Armed Conflict and Education dari UNESCO. Halaman-halamannya penuh coretan stabilo neon.

“Ini bukan semata inefisiensi,” katanya. “Ini adalah desain. Kebodohan dan kemiskinan tidak terjadi karena ketidaksengajaan. Mereka dirancang. Karena bangsa yang bodoh tak akan pernah cukup kuat untuk menggugat.”

Florence menyahut, “Sejak Paulo Freire menulis Pedagogy of the Oppressed, kita tahu: pendidikan yang tidak membebaskan adalah alat penindasan.”

Ia mengangkat wajah, menatap kami satu-satu. “Dan jangan lupa laporan Credit Suisse. Satu persen orang terkaya menguasai hampir 50% kekayaan nasional. Lalu kita bertanya kenapa ketimpangan tak kunjung reda?”

“Sebab negara kita bukan gagal berkembang,” aku menimpali, “melainkan sedang dikembangkan hanya untuk satu golongan. Golongan yang hidup dari rente dan penangkapan negara.”

Robert menghela napas. “Susan Jacoby dalam The Age of American Unreason menyebutkan, kebodohan adalah pilihan politik. Di sini pun begitu. Pemerintah yang korup butuh rakyat yang tak mengerti. Karena yang paham pasti akan melawan.”

Hening menggantung lama.

Hanya suara hujan yang terus menari di atas atap Jakarta yang letih. Kota yang tumbuh cepat, tapi jiwanya tertinggal.

“Lalu kita mau apa?” tanya Silvy . “Apa cukup hanya duduk di sini, bicara dalam kalimat-kalimat sedih?”

Florence tersenyum. Tapi senyumnya seperti luka yang sedang belajar berdamai. “Revolusi tak selalu datang dari senjata. Kadang ia datang dari percakapan yang tak mau mati. Dari orang-orang yang menolak diam.”

Aku mengangguk. “Sistem ini tidak runtuh oleh bom. Tapi oleh kebenaran yang tak kunjung padam. Oleh status media sosial, oleh diskusi warung kopi, oleh guru desa yang tetap mengajar meski digaji ala kadarnya.”

Silvy menatap bukunya. “Prabowo pernah menulis Paradoks Indonesia. Acemoglu menulis Why Nations Fail. Tapi tanpa tindakan, semua hanya jadi prasasti kepedihan. Tanpa keadilan, semua pidato tinggal jadi catatan kaki dalam sejarah kegagalan.”

Florence menoleh ke luar jendela. “Lihat Chile. Ketika ketimpangan terlalu dalam, ketika pendidikan dikorup, ketika PHK massive—rakyat bangkit. Dan kekuasaan pun tumbang.”

Jakarta tetap diguyur hujan. Tapi entah mengapa, sore itu tak terasa terlalu gelap. Mungkin dunia memang tidak berubah oleh teriakan. Tapi oleh percakapan sunyi yang jujur. Di antara gelas kopi yang mulai dingin, dan nurani yang tak bisa lagi ditidurkan.

Aku menatap mata mereka. Mata yang dulu penuh semangat, kini memuat kegetiran.  “ Musuh kita sejak belum merdeka sampai kini sama, yaitu feodalisme.! Kataku