Presiden Prabowo Subianto menghadiri Tasyakuran HUT ke-1 Danantara Indonesia di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (11/3/2026). Dalam kesempatan itu, Prabowo mengungkapkan kebahagiaannya karena Return on Assets (ROA) Danantara Indonesia telah meningkat 300% sepanjang tahun 2025. Sebagai catatan, ROA adalah rasio keuangan yang menunjukkan seberapa menguntungkan suatu perusahaan relatif terhadap total asetnya.

Mari kita bedah laporan dari Danantara itu. Benarkah ? layakah ?

Laba bersih BUMN tahun 2025 sekitar Rp. 332 triliun.  Total asset BUMN mencapai Rp 14.000 triliun. Dari tahun 2022 ROA BUMN terus turun.  Bila 3,2% pada 2022 menjadi sekitar 2,8% pada 2023., 2,5% pada tahun 2024. Tahun 2025 turun jadi 2.4%. Artinya setiap 100 aset hanya menghasilkan laba 2,4 saja.

Perhatikan, kinerja BUMN setelah jadi Danantara malah anjlok. Jauh lebih baik sewaktu belum ada Danantara. Apakah  ROA sebesar itu layak?  Kalau memperhatikan sifat BUMN yang monopoli seharusnya ROA lebih tinggi. Apalagi kalau dibandingkan dengan global ROA sejenis BUMN rata ROA sebesar 8-12%. Jadi keliatan banget, kita bayar direksi dan Komisaris BUMN low class.

Mengapa ?  Sekitar 60% aset BUMN berasal dari sektor perbankan, terutama Bank Mandiri, BRI dan BNI. Bank secara alami memiliki ROA rendah karena asetnya sangat besar tapi itu bukan milik negara. Itu milik publik lewat deposan/ DPK. Marginnya rendah terhadap asset.  Selain itu banyak BUMN di sector energi (Pertamina, PLN), transportasi, infrastruktur business modelnya adalah penugasan ( PSO).  Cirinya, padat aset tetapi margin rendah. Karena efek moral hazard.

Pertanyaan yang mulai muncul di ruang publik adalah sederhana, mengapa fakta dan data tidak sepenuhnya sejalan dengan retorika Presiden Prabowo? Apakah presiden berbohong? tidak, namun diperdaya ya. Mengapa Presiden begitu saja percaya Danantara? Padahal semua Lembaga rating surat utang sudah memperingatkan bahwa skema off balance sheet dari Danantara beresiko terhadap pengelolaan utang dan disiplin fiscal. Dan terbukti kinerjanya sangat buruk di awal, bahkan berusaha merekayasa data untuk memuaskan hati presiden.

Jawabnya ini seperti analogi ini, Jika seseorang tidak bisa berenang dan tubuhnya mulai tenggelam di air yang dalam, naluri pertama yang muncul bukanlah berpikir jernih. Ia akan meraih apa saja yang bisa digenggam: sebatang kayu, pelampung, bahkan ranting kecil yang sebenarnya tidak cukup kuat menahannya. Naluri bertahan hidup sering kali bekerja lebih cepat daripada akal sehat.

Analogi sederhana itu menjelaskan banyak hal tentang bagaimana manusia bertindak ketika menghadapi krisis. Dalam situasi genting, manusia sering kehilangan kemampuan menimbang secara rasional. Ia melakukan apa saja yang tampak seperti jalan keluar—meskipun jalan itu hanya menunda masalah yang jauh lebih besar di masa depan. Dan hukum psikologi itu tidak hanya berlaku pada individu. Perusahaan mengalaminya.
Pasar keuangan mengalaminya.
Bahkan negara.

Sejarah ekonomi modern dipenuhi contoh bagaimana sebuah negara, ketika merasa tidak memiliki jalan keluar, memilih solusi yang terlihat terlalu indah untuk menjadi kenyataan.

Malaysia pernah mengalami fase itu pada era Najib Razak melalui skema 1MDB. Dana investasi negara tersebut menerbitkan berbagai surat utang untuk membiayai proyek-proyek strategis. Secara formal, sebagian besar utang itu tidak tercatat sebagai utang pemerintah pusat. Namun pasar memahami bahwa negara berada di belakangnya, baik melalui jaminan eksplisit maupun implisit.

Ketika aliran dana menjadi semakin kompleks dan pengawasan semakin kabur, krisis kepercayaan muncul. Skema yang awalnya dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan justru berubah menjadi salah satu skandal finansial terbesar dalam sejarah Asia Tenggara.

Venezuela menempuh jalan yang berbeda, tetapi dengan ilusi yang sama. Negara itu mencoba menjadikan kekayaan minyaknya sebagai jaminan pembiayaan utang melalui berbagai skema sekuritisasi sumber daya alam. Selama harga minyak tinggi, uang mengalir deras dan negara merasa memiliki ruang tak terbatas untuk menjalankan berbagai program populis. Namun utang selalu memiliki satu sifat yang tidak bisa dinegosiasikan: ia harus dibayar.

Ketika harga minyak jatuh dan pendapatan negara menyusut, keseimbangan fiskal runtuh. Belanja negara jauh melampaui kemampuan ekonomi riil. Venezuela akhirnya jatuh ke dalam krisis utang yang berkepanjangan dan mengalami salah satu keruntuhan ekonomi terbesar dalam sejarah modern.

Yunani juga pernah mencoba menunda realitas dengan cara yang lebih canggih. Melalui instrumen cross-currency swap, pemerintah memperoleh dana tunai tanpa mencatatnya sebagai utang publik dalam laporan fiskal. Skema ini bahkan menggunakan kurs yang tidak mengikuti harga pasar sehingga negara memperoleh dana lebih besar di awal. Namun keuntungan jangka pendek itu harus dibayar mahal di masa depan. Ketika krisis global datang, kewajiban tersembunyi itu muncul ke permukaan. Yunani akhirnya mengalami krisis utang yang mengguncang Uni Eropa.

Cerita yang sama juga terlihat di banyak negara Amerika Latin. Di Meksiko, Brasil, dan Argentina, pemerintah pernah melakukan apa yang dikenal sebagai creative accounting. Sebagian belanja negara ditunda pencatatannya, sebagian kewajiban diklasifikasikan sebagai transaksi keuangan atau kewajiban lembaga negara. Secara statistik, rasio utang terlihat aman. Defisit tampak terkendali. Namun angka yang rapi di atas kertas tidak mampu menipu realitas ekonomi terlalu lama. Ketika krisis global datang, struktur keuangan yang tersembunyi itu akhirnya terbuka. Pasar selalu menemukan kebenaran yang disembunyikan terlalu lama.

Indonesia sendiri pernah mengalami pengalaman yang serupa. Pada era Soeharto, pembangunan ekonomi berjalan sangat cepat. Jalan raya dibangun, kawasan industri tumbuh, proyek-proyek besar bermunculan. Indonesia bahkan sering dimasukkan dalam kelompok negara yang dijuluki “Macan Asia”. Namun di balik pertumbuhan yang mengesankan itu terdapat struktur pembiayaan yang tidak selalu terlihat di permukaan.

Banyak perusahaan swasta besar dan BUMN memperoleh pembiayaan dari luar negeri yang dijamin oleh bank domestik melalui instrumen Standby Letter of Credit (SBLC). Skemanya terlihat elegan.
Perusahaan meminjam dana dari bank luar negeri. Bank domestik memberikan jaminan.
Proyek berjalan tanpa harus membebani APBN secara langsung. Dalam jangka pendek, model ini tampak sangat cerdas. Pertumbuhan ekonomi tinggi.
Utang pemerintah terlihat rendah.
Pembangunan berjalan cepat. Namun struktur keuangan seperti ini sangat bergantung pada stabilitas ekonomi global.

Ketika krisis datang pada Krisis Finansial Asia 1997, nilai tukar rupiah jatuh tajam. Banyak perusahaan yang memiliki utang dolar tidak lagi mampu membayar kewajibannya. Bank-bank luar negeri kemudian melakukan call terhadap jaminan. SBLC yang sebelumnya hanya instrumen administratif berubah menjadi kewajiban nyata. Bank domestik dipaksa memenuhi jaminan tersebut. Masalahnya, banyak bank tidak memiliki likuiditas yang cukup. Terjadi efek domino. Sistem perbankan goyah.
Kepercayaan pasar runtuh.
Dan akhirnya Bank Indonesia harus turun tangan menyelamatkan sistem keuangan. Apa yang sebelumnya tampak sebagai keajaiban pembangunan berubah menjadi krisis moneter yang mengguncang ekonomi dan politik Indonesia.

Penutup

Pada akhirnya, pertanyaan yang harus dijawab bukanlah apakah sebuah skema pembiayaan terlihat canggih atau tidak. Pertanyaan yang jauh lebih mendasar adalah siapa yang sebenarnya menanggung risiko ketika skema itu gagal?

Sejarah ekonomi global menunjukkan pola yang hampir selalu sama. Ketika sebuah negara mencoba menciptakan kendaraan pembiayaan di luar anggaran negara—baik melalui dana investasi, special purpose vehicle, sekuritisasi sumber daya alam, maupun berbagai bentuk financial engineering—pada akhirnya pasar akan kembali kepada satu pertanyaan sederhana, apakah negara berada di belakang kewajiban tersebut? Jika jawabannya ya, maka secara ekonomi kewajiban itu tetap merupakan kewajiban negara. Tidak peduli bagaimana ia dikemas.
Tidak peduli apakah ia dicatat di dalam APBN atau di luar neraca fiskal. Risiko itu pada akhirnya akan kembali kepada negara.

Di titik inilah persoalan Danantara menjadi penting untuk dilihat secara jernih. Bukan semata-mata soal keberhasilan atau kegagalan sebuah lembaga investasi negara, tetapi soal arah kebijakan ekonomi nasional. Jika narasi tentang pembiayaan di luar APBN hanya menjadi cara untuk menunda realitas fiskal yang semakin sempit, maka yang terjadi bukanlah solusi. Yang terjadi hanyalah ilusi pembiayaan. Dan sejarah telah berulang kali menunjukkan bahwa ilusi seperti itu selalu memiliki harga yang mahal. Harga itu bukan hanya berupa krisis keuangan. Lebih dari itu, ia bisa menggerus fungsi negara itu sendiri.

Ketika negara terlalu sibuk menjaga stabilitas kewajiban finansialnya, ruang kebijakan untuk melindungi kepentingan rakyat semakin sempit. Negara perlahan berubah dari penjaga keadilan ekonomi menjadi sekadar pengelola kewajiban utang. Di titik itu, negara tidak lagi sepenuhnya memimpin arah pembangunan. Ia hanya menjaga agar mesin keuangan tetap berjalan. Padahal tujuan utama negara bukanlah sekadar menjaga arus modal. Tujuan negara adalah menjaga keadilan ekonomi.

Karena itu pelajaran paling penting dari berbagai krisis ekonomi di dunia sebenarnya sederhana bahwa negara tidak pernah runtuh karena kekurangan ide pembiayaan. Negara runtuh ketika ia terlalu percaya pada jalan pintas. Dan dalam ekonomi, seperti dalam kehidupan, jalan pintas hampir selalu membawa manusia lebih cepat menuju krisis daripada menuju solusi.

Negara yang kuat bukanlah negara yang menemukan cara paling cepat mendapatkan uang. Negara yang kuat adalah negara yang berani mengatakan tidak pada solusi yang tampak terlalu mudah untuk menjadi kenyataan. Karena hanya dengan keberanian itulah negara dapat tetap menjalankan fungsi paling mendasarnya yaitu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, stabilitas fiskal, dan keadilan bagi rakyatnya.