Aku menilai pria itu dengan kewaspadaan yang kupelajari dari profesiku.
Sebagai perempuan yang lama hidup di dunia diplomasi dan kini bergerak di persimpangan investasi dan geostrategi, aku tahu satu hal, kekuasaan jarang datang dengan wajah kasar. Ia datang rapi, berjas, berbicara tenang, dan mengundang diskusi. Karena itu, aku tidak pernah mengagumi kekuatan tanpa terlebih dulu memeriksa kepentingan di baliknya.

Pria di hadapanku ini cerdas—itu tak diragukan. Namun yang membuatku menghargainya adalah keberaniannya mengajukan pertanyaan yang tidak populer di kalangan kelasnya sendiri. Ia tidak puas dengan narasi resmi. Ia ingin memahami arsitektur kekuasaan di balik konflik. Dan bagiku, itu penting. Sebab sebagai analis geopolitik perempuan, aku terbiasa berada di posisi ganda, pengamat dan yang diamati, penanya dan yang diuji.

Senja datang setelah penantian panjang.
Aku memperhatikan sosok B melangkah masuk ke kafe, bukan dengan tatapan personal, melainkan dengan kebiasaan professional. Membaca gestur, ritme langkah, kelelahan yang tak diucapkan. Langkahnya tegas namun ringan—ciri seseorang yang terbiasa mengambil keputusan besar tanpa perlu menegaskan dirinya.

Kemeja putihnya dan jas biru tua dasi dilonggarkan. Ia terlihat lelah. Barangkali seharian bertemu investor, pejabat, atau mitra regional. Di kafe di jantung Dubai—kota yang bagiku adalah etalase kapitalisme geopolitik—kami bertemu kembali setelah 3  tanpa komunikasi.

Aku tahu, dalam dunia seperti ini, relasi tidak pernah benar-benar putus. Ia hanya menunggu konteks yang tepat untuk aktif kembali.

“Maaf terlambat, sis,” katanya, duduk berhadapan denganku.

“Tidak apa-apa. Aku tahu kamu sibuk,” jawabku tenang. “Sampai kapan business trip di Dubai?”

“Rencana lusa kembali ke Hong Kong.”

“Terlalu cepat,” kataku, bukan sebagai keluhan personal, melainkan observasi. Dubai adalah simpul penting arus modal dan diplomasi informal.

“Cepat, kalau dibandingkan dengan kamu yang menetap di sini. Bagaimana pekerjaanmu?”

“Biasa saja,” jawabku singkat. Dalam profesiku, merendahkan narasi diri adalah bentuk kehati-hatian.

“Aku senang kamu bekerja di Dubai. Analis investasi dan geostrategi—itu lompatan besar.”

“Dengan harga yang harus dibayar,” sahutku. “Aku meninggalkan karir diplomatik.”

Ia menatapku, lalu berkata, “Sudah saatnya kamu berpikir soal nilai ekonomi, bukan hanya karier. Pengalamanmu sebagai diplomat akhirnya dibayar sesuai nilainya.”

Aku tidak tersinggung. Aku tahu kalimat itu mengandung pengakuan sekaligus kritik pada sistem yang selama ini memanfaatkan keahlian tanpa kompensasi setara—terutama pada perempuan.

“Lalu,” lanjutnya, “kapan menikah lagi?”

Aku tersenyum, tapi tidak menjawab sebagai perempuan yang mencari validasi.
“Tidak ada dalam rencana. Usia kepala empat, anak yang mulai remaja. Aku memilih stabilitas—emosional dan finansial. Fokus bekerja dan membesarkan anak adalah keputusan strategis, bukan kegagalan personal.”

Ia mengangguk.
“Aku dukung.”

Makan malam tersaji. Aku sempat tersenyum melihat menunya. Dulu, ketika masih bertugas sebagai diplomat, hidangan seperti ini adalah rutinitas. Kini, ia terasa sebagai kemewahan. Bagi B—seorang pebisnis kelas atas dengan jejaring Arab dan Barat—menu ini hanyalah santapan biasa.

Ia menatap sekeliling kafe, lalu berkata pelan namun tajam, “Kalau melihat Dubai, orang bisa lupa bahwa Timur Tengah sedang terbakar. Banyak yang bertanya, mengapa mayoritas negara Arab dan umat Islam di kawasan ini seolah tak berdaya menghadapi Israel? Mengapa Gaza dibiarkan? Di mana empati negara-negara Arab kaya terhadap Palestina, tetangga mereka sendiri? Bukankah Islam mengajarkan solidaritas, bahkan kepada tetangga?”

Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, “Dan Eropa serta Amerika—yang mengklaim diri pembela demokrasi—mengapa begitu bersemangat di Suriah, tapi bungkam terhadap Israel? Mengapa Saudi dan Qatar mendukung pejuang pro-demokrasi di Suriah, tetapi tidak melakukan hal serupa bagi Palestina? Dan ketika Iran mendukung Hamas, semua negara Barat—bahkan negara Arab—mengecam Iran. Mengapa?”

Aku tahu, ia sedang mengajakku berdiskusi geopolitik. Itulah salah satu alasan mengapa aku menghargai persahabatan ini. Ia selalu berpikir melampaui dirinya sendiri. “Pertanyaanmu banyak,” kataku pelan, “tapi semuanya saling terhubung. Untuk memahaminya, kita harus mundur jauh ke sejarah pembentukan negara-negara Arab modern.”

Ia tersenyum.
“Menarik. Aku siap menyimak.”

“Sebelum Eropa masuk, wilayah ini berada di bawah kekuasaan Khilafah Turki Utsmani. Sejak 1517, Suriah dan Mesir jatuh ke tangan Ottoman, disusul Irak dan Jazirah Arab. Memasuki abad ke-19, kekuasaan Ottoman melemah—korupsi merajalela, wilayah taklukan mulai memberontak.”

“Klimaksnya Perang Dunia I?”

“Ya. Ottoman bersekutu dengan Jerman menghadapi Inggris dan Prancis.”

“Kenapa bersekutu dengan non-Muslim?”

“Sebelumnya Ottoman mengandalkan solidaritas Islam lokal. Tapi pada PD I, Inggris memainkan peran intelijen lewat Thomas Edward Lawrence—Lawrence of Arabia—yang berhasil membujuk suku-suku Arab memihak Inggris.”

“Bagaimana Inggris memecah persatuan Islam?”

“Dengan memanfaatkan gerakan puritanisme keagamaan yang dibawa Muhammad bin Abdul-Wahhab. Narasi pemurnian Islam ini mendapat sokongan politik Eropa. Pernah diredam Ottoman, tapi bangkit kembali dengan militansi yang lebih keras.”

“Sejarahnya valid?”

Aku mengangguk. Aku ceritakan tentang korespondensi Hussein bin Ali, Pemimpin Mekkah, dengan Sir Henry McMahon (1914–1915) membuktikan persekutuan Arab–Inggris untuk melawan Ottoman. Imbalannya, janji kemerdekaan. Hampir semua diplomat wajib paham akar sejarah ini. Kalau engga bagaimana memainkan kartu diplomasi di forum PBB.

“Artinya, tahta lebih penting daripada khilafah.” Katanya menyimpullkan.

Aku mengangguk.
“Ottoman kalah. Tapi Inggris dan Prancis tidak ingin Arab bersatu. Maka lahirlah Perjanjian Sykes–Picot 1917—peta Arab dipecah agar tetap lemah dan bergantung.”

Ia menyela setelah jeda makan.
“Lalu Israel yang lahir dari Zionisme.”

“Ya. Banyak orang anggap Zionisme ingin menguasai dunia. Tidak tepat. Itu penyederhanaan berbahaya. Zionisme awalnya bukan konspirasi global. Ia lahir dari trauma diaspora dan diskriminasi. Tujuannya sederhana, membangun identitas bangsa Yahudi.”

Dia mengangguk dan menyimak.

Aku melanjutkan “Pada akhir abad ke-18, Eropa ingin menyelesaikan masalah Yahudi’. Herzl mengusulkan relokasi entnis Yahudi ke Uganda atau Argentina. Gagal. Lalu Haim Weizmann mengusulkan Palestina—wilayah miskin, familiar secara historis.”

“Dan Inggris sebagai penguasa wilayah Palestina paska perang dunia 1. Gimana sikapnya?

“Tak mau keluar biaya. Maka Weizmann mendatangi Baron Rothschild. Ia setuju untuk membiayai relokasi itu. Tentu dengan konsesi lahan di Palestina. Tanah Palestina dijual sebagai ‘tanah yang dijanjikan Tuhan’. Strategi marketing brilian. Ya Rotchild kan bisniman”

Ia tertawa kecil.
“Kapitalisme murni.”

“Deklarasi Balfour 1917 memberi dukungan Inggris, dengan syarat tak mendirikan negara. Tapi realitas di lapangan berkembang. Pemukiman tumbuh, migrasi meningkat, konflik dengan penduduk Palestina tak terhindarkan.”

Aku menjelaskan pembentukan UNSCOP, rencana pembagian wilayah 1947, penolakan Arab, ambiguitas Inggris, dan akhirnya,

“14 Mei 1948, David Ben-Gurion memproklamasikan berdirinya Israel.”

Ia terdiam.
“Jadi Palestina… pada dasarnya transaksi properti kolonial.”

“Kurang lebih. Bedanya dengan Hong Kong atau Makau, Palestina dijual, bukan disewa.”

“Kenapa konflik tak pernah selesai?”

“Karena secara hukum internasional, Israel bermasalah sejak awal. Bahkan Menhan AS era Truman menolaknya. Di baliknya ada kepentingan bisnis besar—bukan hanya properti, tapi konsesi minyak.”

Ia menghela napas.
“Jadi ini bukan agama.”

“Agama hanya narasi. Intinya bisnis dan geostrategi. Konsesi harus utuh. Tak boleh ada gangguan.”

Aku menyesap minuman perlahan sebelum menjawab. Topik ini tidak bisa dijelaskan singkat tanpa menipu diri sendiri.

“Kalau kita bicara Palestina, Gaza, dan Israel hari ini,” kataku akhirnya, “kita tidak sedang bicara tanah semata. Kita sedang bicara energi—dan lebih tepatnya pipa gas dan blok gas di Laut Mediterania Timur.”

Ia menatapku, serius. Aku tahu ia paham. Di dunia kami, energi adalah bahasa kekuasaan yang paling jujur.

“Sejak awal 2000-an,” jelasku, “ditemukan cadangan gas besar di Mediterania Timur—blok Leviathan, Tamar, Karish di lepas pantai Israel; Zohr di Mesir; serta potensi besar di perairan Lebanon dan Gaza. Block Gas ini mengubah kawasan yang selama puluhan tahun dianggap perifer menjadi simpul strategis energi global. Masalahnya bukan gasnya.
Masalahnya, ke mana gas itu mengalir, dan siapa yang mengendalikan pipanya. Dalam geopolitik energi, pipa lebih penting daripada ladang gas. Karena pipa menentukan ketergantungan jangka panjang. “ Kataku. Ia menyimak dengan serius. Maklum sebagai pebisnis informasi ini penting bagi dia.

“Bagi Amerika Serikat,” lanjutku, “Mediterania Timur adalah kepanjangan tangan dari strategi besarnya di Eropa.” Kataku. Kemudian aku menjelaskan. Tujuannya mengurangi ketergantungan Eropa pada gas Rusia.
Sejak lama, gas Rusia—via Nord Stream dan jaringan Eropa Timur—menjadi alat leverage Moskow. Gas Mediterania Timur diposisikan sebagai alternatif geopolitik, bukan sekadar alternatif energi.


Menjadikan Israel sebagai hub energi regional
AS mendorong Israel, Yunani, dan Siprus lewat proyek EastMed Pipeline—pipa yang dirancang mengalirkan gas Israel ke Eropa via Yunani.
 Mengunci posisi Turki
Dengan rute yang melewati Yunani dan Siprus, AS secara implisit menyingkirkan Turki, yang dianggap terlalu otonom dan tidak selalu sejalan dengan NATO.


“Karena itu,” kataku, “stabilitas Israel bukan isu moral bagi AS—melainkan infrastruktur energi. Gaza bukan sekadar wilayah konflik, tapi ruang yang mengganggu koridor energi.”

Ia mengangguk. Aku melanjutkan. “ Bagi Rusia, Mediterania Timur adalah ancaman langsung. Rusia memiliki kepentingan strategis untuk menghambat proyek pipa pesaing. Menjaga Eropa tetap tergantung pada gas Rusia.” Kataku. Aku jelaskan lebih detail. Itulah sebabnya Rusia mendukung rezim Assad di Suriah (akses pelabuhan Tartus), aktif di konflik Suriah–Lebanon, dan tidak pernah benar-benar mendorong penyelesaian cepat konflik kawasan.


“Konflik yang berkepanjangan,” kataku, “adalah sekutu Rusia. Karena tanpa stabilitas, tidak ada pipa baru yang aman. Selama Mediterania Timur bergejolak, gas Rusia tetap relevan—meski mahal dan politis.

“China berbeda,” kataku sambil tersenyum tipis. “Ia tidak butuh pipa Mediterania untuk Eropa. Ia butuh kontrol jalur dan kontrak jangka panjang.” Kemudian aku menjelaskan. Kepentingan China lebih sunyi tapi sistematis. Investasi di pelabuhan dan infrastruktur
China masuk lewat Yunani (Pelabuhan Piraeus), Mesir, Israel—bagian dari Belt and Road Initiative.
Akses tidak langsung ke energi Mediterania.
Bukan untuk Eropa, tapi untuk diversifikasi pasokan,
swap kontrak LNG,
 dan leverage perdagangan energi global.
Menjaga netralitas konflik.
China tidak butuh Israel menang, Palestina kalah, atau sebaliknya.
China butuh kontrak aman, pelabuhan stabil, dan jalur laut terbuka.


“Bagi China,” kataku, “agama dan demokrasi hanyalah noise. Yang penting, arus barang dan energi tidak terputus.”

“ Sekarang pertanyaannya, mengapa Gaza selalu meledak? Tanyanya.

“ Karena Gaza berada dekat potensi blok gas Marine I dan II,
konflik di Gaza memberi alasan keamanan untuk menunda eksploitasi gas Palestina,
 mengamankan dominasi Israel atas laut sekitarnya,
 dan menjaga peta energi tetap sesuai desain besar.


“Dalam bahasa kasar,” kataku, “konflik adalah mekanisme penundaan dan pengendalian.”

Ia terdiam cukup lama setelah aku menjelaskan peta pipa, blok gas, dan kepentingan negara besar. Aku membiarkan jeda itu bekerja. Dalam geopolitik, diam sering kali lebih jujur daripada slogan.

“Lalu,” katanya pelan, “di mana posisi negara seperti Indonesia?”

Aku menarik napas pendek. Pertanyaan itu penting—dan jarang diajukan dengan sungguh-sungguh.

“Justru di situlah nilai Indonesia,” jawabku. “Indonesia tidak punya kepentingan geopolitik langsung di Palestina. Tidak punya pipa gas, tidak punya blok energi, tidak punya basis militer, tidak punya agenda konsesi. Dan karena itulah, suaranya menjadi langka dan berharga.”

Aku melanjutkan dengan hati-hati, bukan sebagai nasionalisme emosional, tetapi sebagai pembacaan struktur. “Indonesia berdiri di posisi non-blok—bukan karena netral tanpa sikap, melainkan karena tidak tersandera kepentingan energi dan keamanan. Itu memberi Indonesia satu kekuatan yang tidak dimiliki negara besar, legitimasi moral. Di dunia yang digerakkan oleh transaksi, legitimasi moral bukan alat yang kuat untuk memaksa. Tetapi ia penting untuk membatasi. Untuk memastikan ada garis yang tidak boleh dilanggar. “

Ia menyimak.

“Indonesia tidak bisa menghentikan perang,” kataku jujur. “Tetapi Indonesia bisa memastikan satu hal, hak rakyat Palestina tidak sepenuhnya dikorbankan di meja negosiasi geopolitik.”

Ia menatapku, menunggu.

“Dalam setiap konflik besar,” lanjutku, “selalu ada momen ketika negara kuat duduk berunding—membagi wilayah pengaruh, jalur energi, dan konsesi. Pada momen itu, pihak lemah sering kali menghilang dari pembicaraan. Di situlah peran negara seperti Indonesia penting. Yaitu menjaga agar rakyat Palestina tetap disebut, tetap dihitung, tetap dianggap subjek—bukan sekadar variabel gangguan.”

Aku berhenti sejenak, lalu menambahkan “Indonesia bukan penentu peta. Tapi Indonesia bisa menjadi penjaga batas moral peta itu.”

Sebagai analis geopolitik perempuan, aku memahami keterbatasan itu tanpa meremehkannya. Dunia ini tidak digerakkan oleh keadilan semata. Tetapi tanpa suara moral, kekuasaan akan bergerak tanpa rem.

“Dan yang tak kalah penting,” kataku lebih pelan, “kehadiran Indonesia memberi pesan psikologis yang besar. Bahwa rakyat Palestina tidak sendirian. Dalam konflik yang dipenuhi negara besar dengan agenda besar, keberadaan satu negara yang bersuara tanpa pamrih strategis adalah pengingat bahwa dunia belum sepenuhnya sinis.”

Ia mengangguk perlahan.

“Jadi,” simpulnya, “Indonesia bukan pemain utama, tapi saksi yang tak bisa diabaikan.”

Aku tersenyum tipis.
“Ya. Dan dalam sejarah, saksi yang konsisten sering kali lebih menentukan daripada pemain yang berubah-ubah. “

Aku mencondongkan tubuh sedikit.

“Jika Indonesia mengubah sikapnya terhadap Palestina,” kataku pelan, “yang hilang bukan hanya solidaritas kemanusiaan. Yang runtuh adalah dignity nasional—identitas Indonesia sebagai negara merdeka yang lahir dari perlawanan kolonialisme. Dignity ini bukan nostalgia. Ia adalah basis soft power Indonesia. Alasan mengapa Indonesia didengar di forum non-blok, dan sumber kredibilitas Indonesia dalam isu-isu sensitif seperti Laut China Selatan.
”

“Indonesia bisa berbicara di Laut China Selatan,” jelasku,
“karena dunia melihat konsistensi. Yaitu menolak kolonialisme, menolak aneksasi sepihak, menolak kekerasan terhadap hak berdaulat—di mana pun. Nah, sekali konsistensi itu retak, posisi Indonesia melemah. Ia bukan karena kehilangan kekuatan militer, tetapi karena kehilangan dasar moral untuk menuntut keadilan internasional.
”

“Di dunia yang dipenuhi AS, China, dan Rusia,” kataku,
“Indonesia tidak bersaing lewat kapal induk. Indonesia bertahan lewat legitimasi dan konsistensi. Itu sebabnya Indonesia tidak perlu memilih blok, tidak perlu menaikkan retorika agresif,
 cukup menjaga satu hal,  posisi moral yang tidak bisa dibeli.
”

“Negara besar bisa berganti strategi,” kataku menutup,
“tetapi mereka selalu membutuhkan negara yang bisa dijadikan referensi legitimasi—dan Indonesia berada di posisi itu.”

Ia mengangguk perlahan.
Malam kian pekat di Dubai. Lampu-lampu kota terus menyala—ditopang gas, listrik, dan perhitungan yang tak pernah tidur. Namun di balik arsitektur energi dan transaksi, masih ada ruang bagi suara yang tak bisa dibeli. Dan di ruang sempit itulah, Indonesia seharusnya berdiri.

“B, terima kasih,” kataku akhirnya, saat ia bersiap pergi.
“Dulu kamu merekomendasikan aku bekerja. Baru belakangan aku tahu, perusahaan tempatku bekerja sekarang ternyata terafiliasi dengan Yuan Holding.”

Ia tersenyum kecil, lalu memelukku. Aku membalas pelukan itu dengan tulus tanpa rasa memiliki tetapi rasa terlindungi.

“Kamu Srikandi Indonesia,” katanya pelan, hampir berbisik.
“Aku tidak mau perempuan sehebat kamu dibajak Eropa atau Amerika.”

Aku terdiam.

“Kapan pun kamu ingin pulang ke Indonesia,” lanjutnya,
“dan memilih menjadi dosen, aku bisa mengatur itu. Posisi dan gaji kamu sebagai tim analis geopolitik Yuan tetap berjalan.”

Aku merasa tersanjung. Bukan oleh tawarannya, tetapi oleh pengakuan yang terkandung di dalamnya. Ia tidak sedang membeli loyalitasku. Ia sedang menjaga agar aku tetap utuh. Sebagai profesional, sebagai perempuan, sebagai warga dari bangsa yang ia hormati dan ia cintai.

Aku tahu, dalam dunia seperti ini, tidak semua dukungan tulus.
Namun malam itu, di tengah kota yang dibangun oleh energi dan ambisi,
aku memilih percaya bahwa masih ada kekuasaan yang bekerja dengan cara menjaga—bukan menguasai. Malam di Dubai terasa semakin sunyi.
Di luar kafe, dunia terus bergerak dengan logika kekuasaan.
Namun di ruang sempit itulah aku tahu,
politik tidak selalu dimenangkan oleh yang paling kuat—tetapi oleh yang paling konsisten menjaga makna.