Dominasi AS terhadap Venezuela…

Michael Director SIDC-China datang ke Jakarta. Saya temui dia dengan didampingi oleh Mia dan Moni, AMG-NY. Kami duduk di sofa di kamar kerja di Safehouse. Setelah bicara bisnis.  Kami bicara santai. Tak berapa lama, manager safehouse mengatakan ada Abeng datang. Saya persilahkan masuk. Engga apa gabung. Toh bicara bisnis udah selesai. Dan lagi Abeng sahabat saya sejak masa muda. Saya kenalkan Abeng kepada Michael, Mia dan Moni. Mereka tersenyum.

“Terus terang, Ale.”kata Abeng dalam Bahasa inggris. Seakan dia ingin diskusi dengan kami semua. “saya masih sulit menerima satu hal. Amerika masuk terlalu jauh ke Venezuela. Presiden ditangkap, negara diacak-acak. Secara moral internasional, ini sulit dibenarkan. Venezuela bukan negara agresor. Mereka memilih presidennya lewat pemilu.” Ia menyandarkan punggung,

Mia tersenyum. “ Kalau memang dia menang lewat pemilu demokratis, rakyat pasti akan jadi perisai hidup nya. Mana berani AS serang begitu saja. Tuh lihat Iran, Yaman. Engga berani AS terjun main tangkap begitu saja elite nya. “

Moni mengangguk pelan. “Ya. Narasi resminya selalu penegakan hukum ala AS. Tapi rasanya itu bukan alasan utama.”

“ Aneh aja. “ Kata Mia. “ Dunia tidak mempertanyakan kelakuan Maduro yang memperkosa demokrasi untuk kekuasaannya. Kenapa sekarang dunia pertanyakan kelakuan AS menangkapnya. Ini hanya permainan sesama bandit. Bagaimana menguasai sumber daya. Ujung nya ya bisnis. “ kata Mia sinis. Saya senyum aja.

“ Business ? Abeng mengerutkan kening dan menoleh ke arah saya. “Minyak?” tanyanya singkat.

Saya tersenyum tipis. “Ya. Tapi bukan sekadar minyak.”

Mereka menunggu.

“Masalahnya,” lanjut saya, “ Lonjakan harga kapasitas listrik di PJM Interconnection hingga hampir 800 persen dalam setahun terakhir menjadi sinyal yang tidak boleh dibaca secara sempit. Ini bukan sekadar masalah teknis kelistrikan regional Amerika Serikat. Ia adalah gejala dari krisis yang lebih dalam: ketidaksiapan transisi energi menghadapi realitas permintaan baru, serta kerapuhan sistem energi modern yang terlalu cepat menutup kapasitas lama sebelum pengganti siap beroperasi.

Dalam lanskap bisnis global, krisis energi jarang berdiri sendiri. Ia selalu berkelindan dengan geopolitik, arsitektur keuangan, dan strategi korporasi. Dari titik inilah kepentingan Amerika Serikat terhadap migas Venezuela menjadi masuk akal—bukan sebagai nostalgia energi fosil, tetapi sebagai bagian dari strategi mempertahankan stabilitas sistem ekonomi dan moneter global yang masih bertumpu pada dolar AS.

Amerika Serikat hari ini bukan negara kekurangan minyak. Produksi domestik masih tinggi. Namun, kasus PJM menunjukkan bahwa persoalan inti bukan volume cadangan, melainkan kapasitas energi yang andal, fleksibel, dan dapat dikendalikan secara sistemik. Penutupan pembangkit fosil, macetnya interkoneksi energi terbarukan, serta lonjakan permintaan dari data center, AI, dan elektrifikasi industri menciptakan tekanan struktural pada sistem.

Dalam situasi seperti ini, migas kembali memainkan peran strategis—bukan sebagai bahan bakar kendaraan, tetapi sebagai penyangga industri, petrokimia, dan stabilisator energi. Venezuela, dengan cadangan minyak terbesar di dunia dan jenis crude berat yang cocok untuk kilang kompleks dan industri hilir, menawarkan solusi yang tidak dimiliki banyak negara lain. “

Abeng menyela, “Tapi bukankah minyak sudah dianggap energi masa lalu?”

“Untuk pembangkit, iya,” jawab Michael . “Tapi petrokimia belum tergantikan. Plastik, pupuk, farmasi, bahan industri, bahkan teknologi modern. Semuanya masih bergantung pada hidrokarbon. Transisi energi tidak menciptakan substitusi struktural bagi petrokimia. Itu fakta.”

Ruangan hening sejenak.

“Dalam konteks itu,” Michael  melanjutkan, “Venezuela bukan cuma ladang minyak. Ia adalah aset stabilisasi industri global. Menguasai pengaruh atas Venezuela berarti memperpendek rantai pasok, mengurangi ketergantungan pada kawasan konflik, dan mengamankan basis industri Barat.”

Abeng menghela napas. “Jadi ini bukan nostalgia energi fosil.”

“Bukan,” jawab Michael  “Ini soal siapa mengendalikan bahan baku ekonomi modern saat peta kekuasaan global sedang bergeser.”

Mia mengangguk. “Dan jangan lupa satu hal,” katanya. “Venezuela juga mesin finansial potensial bagi Amerika Serikat.”

Abeng mengangkat alis. “Dalam arti?”

“Dalam arti dolar,” jawab Mia tenang. “Kalau korporasi Amerika menguasai produksi, pembiayaan, asuransi, perdagangan, sampai derivatif minyak Venezuela, maka nilai tambah terbesarnya bukan di ekstraksi. Tapi di keuangan, jasa, dan teknologi berdenominasi dolar.”

Mia berhenti sebentar, lalu menambahkan, “Minyak Venezuela menjadi jaminan riil untuk kontrak jangka panjang, arus kas petrokimia, dan instrumen keuangan global. Ini menciptakan demand struktural terhadap dolar, bukan karena kepercayaan moral, tapi karena kebutuhan sistemik.”

Moni tersenyum pahit. “Jadi walau manufaktur Amerika kalah cepat dari China, sistemnya tetap menang.”

“Tepat,” kata Mia. “Selama energi dan turunannya diperdagangkan, dibiayai, dan di-hedging dalam dolar, Amerika tetap di pusat sistem.”

Abeng mencondongkan badan. “Seberapa besar sebenarnya nilai cadangan minyak Venezuela?”

Saya menjawab tanpa ragu. “Sekitar 300 miliar barel. Kalau kita pakai harga konservatif USD 60 per barel, nilainya USD 18 triliun. Setara PDB China.”

Abeng melotot dan bersiul pelan.

“Tapi kesalahan terbesar,” saya lanjutkan, “adalah mengira angka itu akan dipanen sebagai laba migas. Tidak. Nilai sejatinya ada di putaran uang—dan siapa yang mengendalikannya.”

Saya meneguk kopi, lalu melanjutkan. “ Seperti kata Mia. Minyak adalah instrumen moneter, bukan sekadar komoditas. Setiap barel menciptakan kontrak, pembiayaan, hedging, asuransi, dan settlement. Semua itu selama puluhan tahun berjalan dalam satu Bahasa,  dolar AS.”

Michael mengangguk pelan. “Jadi tidak perlu punya ladang minyaknya.”

“Betul,” kata saya. “Cukup kendalikan siapa yang memproduksi, berapa volumenya, dan bagaimana dijual. Kontrol finansial otomatis terjadi. Ya seperti dulu Indonesia era Soeharto, dan belanjut sampai kini.”

Mia menimpali, “Dan itu dilakukan bukan lewat bendera negara, tapi lewat transnational corporations.”

Saya mengangguk. “Bukan kolonialisme lama. Tapi konsesi jangka panjang. Produksi oleh TNC AS, penjualan dalam USD, clearing lewat bank AS, tunduk pada compliance Amerika. Arus kas berputar di sistem keuangan AS.”

Moni menatap jendela. “Dunia sedang kehabisan akses migas yang aman secara geopolitik. Jalur tradisional, Arab Saudi, Iran, Irak—semakin rumit. Ada sanksi, konflik regional, dan perang pengaruh antara Amerika, China, dan Rusia. Supply chain energi tidak lagi soal cadangan, tapi soal siapa yang bisa dijamin tidak ‘dibajak’ oleh rival strategis. Petrodollar Arab udah egga efektif sejak Arab bergabung ke BRICS.”

“Ya,”  Kata Michael. “BRICS mendorong settlement non-USD. Arab Saudi membuka pintu ke Yuan. Maka Venezuela menjadi penyangga sistem dolar.”

Abeng terdiam, lalu bertanya, “Bagaimana caranya Amerika masuk tanpa terlihat menjajah?”

Mia tersenyum. “Lewat financial engineering.”

Mia jelaskan pelan, “Cadangan minyak diubah dari kekayaan alam menjadi future cashflow asset. Hak kedaulatan dipisah dari hak ekonomi. Dibuat SPV. Diterbitkan resource-backed bonds. Dana obligasi dipinjamkan kembali ke Venezuela untuk menutup APBN. Secara formal mereka berdaulat. Secara ekonomi, arus kasnya dikunci. Ya seperti Indonesia lah. Baca deh UU MIGAS No. 22 tahun 2001. ”

Abeng menggeleng pelan. “Bantuan yang mengikat.”

“Persis,” jawab saya. “Solusi jangka pendek yang menciptakan ketergantungan jangka panjang.”

Abeng mengangguk. “ Dan pelajaran terpenting,” kata Abeng pelan, “bukan hanya untuk Venezuela, Iran, atau Rusia. Tapi untuk negara seperti Indonesia.”

Kami menatap abeng

Abeng menarik napas dan berkata. “ Demokrasi yang sehat selalu memiliki satu ciri utama yaitu dukungan luas rakyatnya. Dukungan itu bukan lahir dari slogan, bukan pula dari baliho atau pidato seremonial, melainkan dari pengalaman konkret rakyat yang merasa dilindungi haknya, didengar suaranya, dan diperlakukan adil oleh negara.

Dalam kondisi seperti itu, ketika pihak asing datang membawa agenda penjajahan gaya baru. Bukan lewat meriam dan kapal perang, melainkan melalui financial engineering, skema utang tersembunyi, penguasaan aset strategis, atau jebakan kontrak jangka Panjang, dan pemerintah memilih menolak, rakyat akan berdiri di belakang negara. Penolakan itu dipahami sebagai tindakan menjaga martabat dan masa depan bersama. Bahkan jika penolakan tersebut menimbulkan konsekuensi ekonomi jangka pendek, rakyat bersedia menanggungnya karena ada kepercayaan.

Namun cerita berubah drastis ketika demokrasi berada dalam kondisi tidak sehat. Pemilu yang cacat. Ketika hak rakyat diabaikan, ketika hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas, ketika kebijakan ekonomi disusun tanpa transparansi dan hanya menguntungkan segelintir elite, maka demokrasi berubah menjadi prosedur kosong. Pemilu tetap ada, parlemen tetap bersidang, tetapi substansinya hilang. Negara masih berdiri, namun legitimasi moralnya runtuh perlahan.

Dalam situasi seperti itu, tekanan dari luar, baik berupa tarif perdagangan, sanksi finansial, pembatasan arus modal, maupun manipulasi pasar, tidak lagi dipersepsikan rakyat sebagai ancaman terhadap kedaulatan. Rakyat justru memilih diam. Mereka tidak membela negara, bukan karena cinta pada asing, tetapi karena kehilangan rasa memiliki terhadap rezim. Muncullah sikap sinis yang berbahaya: “Biarkan saja. Mungkin ini memang waktunya.”

Tekanan eksternal tidak lagi dilawan, melainkan ditunggu, seolah menjadi alat koreksi yang tidak mampu dilakukan dari dalam. Di titik inilah demokrasi yang sakit menjadi rapuh. Pemerintahan kehilangan tameng sosialnya. Ketika rezim akhirnya goyah, entah oleh krisis ekonomi, kerusuhan sosial, atau intervensi geopolitik, yang muncul bukan transisi damai, melainkan chaos. Dan dari chaos, sejarah hampir selalu mencatat satu hal, yaitu balas dendam. Balas dendam terhadap elite lama.
Balas dendam terhadap institusi.
Balas dendam terhadap sistem yang dianggap menipu dan menindas.

Ironisnya, kekacauan ini sering dijadikan pembenaran oleh pihak asing untuk masuk lebih jauh: menawarkan “bantuan”, “stabilisasi”, atau “restrukturisasi”, yang pada akhirnya kembali membuka pintu penjajahan ekonomi dalam bentuk baru. Karena itu, pertahanan terbaik terhadap tekanan asing bukanlah retorika nasionalisme, melainkan demokrasi yang sehat. Demokrasi yang memberi ruang keadilan, transparansi, dan kesejahteraan nyata. Demokrasi yang membuat rakyat merasa bahwa negara ini—dengan segala kekurangannya—masih layak dibela.

Jika tidak, maka setiap krisis yang ditimbulkan oleh faktor eksternal akan berubah menjadi pemicu runtuhnya kepercayaan internal. Dan ketika rakyat berhenti membela negaranya sendiri, tidak ada tarif, sanksi, atau rekayasa keuangan yang lebih berbahaya daripada itu. Itu pelajaran dari Venezuela” Kata Abeng. Kami semua terhenyak. Abeng udah usia 70 tahun. Dia senior saya. Mendengar nasehat orang tua yang bijak adalah keharusan agar tidak tersesat di jalan.

***

Venezuela, Dolar, dan Strategi Amerika

Intervensi Amerika Serikat terhadap Venezuela sering dipersempit sebagai isu demokrasi, legitimasi pemilu, atau pelanggaran hukum international. Namun dalam literatur ekonomi politik internasional, pendekatan normatif semacam itu justru berisiko menutupi logika struktural yang lebih dalam. Dalam kerangka international political economy, tindakan negara besar hampir selalu berkaitan dengan upaya mempertahankan posisi dalam arsitektur sistem global, bukan sekadar merespons krisis domestik negara lain (Gilpin, 2001).

Kasus Venezuela harus dibaca dalam konteks ini.

1. Venezuela dan Upaya Amerika “Membonsai” BRICS

Sejak awal 2010-an, literatur tentang hegemonic transition mencatat meningkatnya tekanan terhadap dominasi moneter Amerika Serikat, terutama melalui konsolidasi BRICS dan inisiatif dedolarisasi bertahap (Eichengreen, 2011; Tooze, 2021). Salah satu pilar terpenting dominasi dolar—petrodollar system—mulai menunjukkan retakan ketika negara-negara produsen energi membuka kemungkinan settlement non-USD.

Perubahan sikap Arab Saudi, yang dalam beberapa tahun terakhir bersedia mempertimbangkan perdagangan energi dengan mata uang alternatif, merupakan momen simbolik dan material sekaligus. Dalam perspektif structural power (Strange, 1988), ini bukan sekadar variasi teknis, melainkan ancaman terhadap posisi dolar sebagai unit of account dan store of value global.

Dalam konteks inilah Venezuela menjadi strategis. Dengan cadangan minyak terbesar di dunia dan posisi geopolitik yang relatif dekat dengan Amerika Serikat, Venezuela berfungsi sebagai penyeimbang struktural. Mengendalikan Venezuela berarti mengunci volume energi besar ke dalam orbit dolar dan secara simultan membatasi ruang ekspansi BRICS dalam membangun ekosistem energi non-USD. Intervensi AS, dengan demikian, dapat dibaca sebagai strategi containment moneter, bukan sekadar tekanan politik bilateral.

2. Migas Venezuela dan Putaran Uang Dolar.

Kesalahpahaman umum dalam diskursus publik adalah anggapan bahwa Amerika Serikat mengejar profit migas. Literatur tentang exorbitant privilege justru menunjukkan bahwa keuntungan utama AS bukan berasal dari margin komoditas, melainkan dari kontrol atas arus keuangan global (Gourinchas & Rey, 2007).

Minyak adalah systemic commodity. Setiap barel yang diproduksi menciptakan rantai transaksi: kontrak jangka panjang, pembiayaan perdagangan, asuransi maritim, lindung nilai, derivatif, dan penyelesaian lintas yurisdiksi. Selama lebih dari setengah abad, seluruh rantai ini beroperasi dalam satu bahasa moneter: dolar AS.

Dalam kerangka monetary power (Cohen, 2015), menguasai produksi minyak bukan berarti memiliki ladangnya, melainkan menentukan mata uang settlement, mengendalikan kontrak dan pembiayaan, serta memastikan arus kas global tetap berdenominasi USD.

Kehadiran transnational corporations (TNC) berbasis AS dalam eksploitasi migas Venezuela memungkinkan kontrol ini terjadi tanpa nasionalisasi formal. Seperti dicatat oleh Stopford & Strange (1991), kekuasaan modern sering kali bekerja melalui perusahaan multinasional yang menjadi perpanjangan struktur negara, terutama dalam sektor strategis.

Dengan demikian, minyak Venezuela bukan sekadar sumber energi, melainkan underlying asset bagi sistem keuangan dolar—penjamin arus kas jangka panjang yang menopang stabilitas moneter AS di tengah meningkatnya kompetisi global.

3. Industri Jasa AS dan Kebutuhan Ekspansi Eksternal

Struktur ekonomi Amerika Serikat memperkuat logika ini. Lebih dari 60 persen PDB AS berasal dari sektor jasa—keuangan, logistik, asuransi, hukum, teknologi, dan manajemen aset. Literatur ekonomi struktural menunjukkan bahwa ekonomi berbasis jasa membutuhkan ekspansi eksternal yang berkelanjutan untuk menjaga pertumbuhan dan profitabilitas (Rodrik, 2016).

Dalam konteks ini, Venezuela berfungsi sebagai pasar jasa eksploitasi migas, simpul logistik dan shipping, objek sekuritisasi aset berbasis sumber daya, dan basis kontrak jangka panjang yang menguntungkan industri jasa global AS.

Melalui mekanisme resource-backed financing, cadangan minyak Venezuela dapat diubah menjadi arus kas masa depan yang dijaminkan kepada pasar keuangan internasional. Instrumen semacam ini—yang dibahas luas dalam literatur financialization of commodities (Ghosh, 2010)—memungkinkan stabilisasi fiskal jangka pendek Venezuela, namun sekaligus mengunci kedaulatan fiskal jangka panjangnya. Di sinilah kekuasaan bekerja. bukan melalui pendudukan teritorial, melainkan melalui pengelolaan neraca dan kontrak.

Penutup.

Kasus Venezuela menegaskan tesis utama ekonomi politik kontemporer. Konflik global abad ke-21 semakin jarang dimenangkan melalui invasi militer langsung, dan semakin sering ditentukan melalui kontrol atas sistem keuangan, mata uang, dan arus kas (Farrell & Newman, 2019).

Intervensi Amerika Serikat terhadap Venezuela bukan anomali, melainkan manifestasi dari strategi mempertahankan arsitektur dolar di tengah erosi petrodollar dan fragmentasi sistem global. Bagi negara berkembang, termasuk Indonesia. Pelajaran utamanya bukan sekadar bagaimana memonetisasi sumber daya alam, melainkan bagaimana menghindari kehilangan kedaulatan fiskal saat memasuki sistem keuangan global.

Dalam dunia di mana kekuasaan diukur lewat neraca, bukan senjata, Venezuela adalah peringatan bahwa kedaulatan politik tanpa kedaulatan finansial hanyalah ilusi yang menunggu waktu. Pasti bankrupt. No hope in future.


Eksplorasi konten lain dari Berpikir dan bertindak

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Tinggalkan komentar

Eksplorasi konten lain dari Berpikir dan bertindak

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca