Ia lahir pada 7 Maret 1961 di Yamatokōriyama, Prefektur Nara, Jepang. Ia menempuh pendidikan di Universitas Kobe dan meraih gelar Sarjana Administrasi Bisnis (BBA). Sebelum memasuki politik penuh, ia sempat bekerja sebagai penulis dan staf legislative. Menandai transisi awalnya dari dunia non-politik ke arena partai.

Tahun 1993 ia terpilih ke Dewan Perwakilan Rakyat Jepang sebagai wakil independen. Pada 1996, ia bergabung dengan partai dominan Jepang, Liberal Democratic Party (LDP). Sepanjang kariernya, Takaichi telah menjabat berbagai posisi dalam kabinet, termasuk Menteri Urusan Dalam Negeri dan Komunikasi, serta Menteri Keamanan Ekonomi.  Pada Oktober 2025, Takaichi terpilih sebagai Presiden LDP, dan kemudian secara resmi dilantik sebagai Perdana Menteri Jepang. Ia menjadi Perdana Menteri wanita pertama dalam sejarah Jepang.

Takaichi dikenal sebagai politisi yang memiliki orientasi konservatif hingga ultrakonservatif. Ia vokal mendukung penguatan militer Jepang, revisi Konstitusi Pasal 9, serta pengurangan ketergantungan ekonomi Jepang terhadap China. Gaya kepemimpinannya kerap dibandingkan dengan figur seperti Margaret Thatcher, karena ketegasan, orientasi nasional-konservatif, dan citra “Iron Lady” di Jepang. Meskipun menjadi wanita pertama menjabat jabatan tertinggi pemerintahan Jepang, ia mempertahankan sikap konservatif terhadap isu sosial seperti hak perempuan, imigrasi, dan pernikahan LGBT.

Rivalitas China- Jepang memanas.

Kepemimpinan Takaichi bukan sekadar perubahan domestik. Tindakannya memiliki implikasi internasional. Menandai bahwa Jepang bersedia memainkan peran lebih aktif dalam keamanan regional Asia Timur.
Kebijakan ekonomi-keamanan yang proaktif dapat merombak struktur investasi dan rantai pasok di Asia.
 Dengan gaya kepemimpinan yang lebih asertif, Jepang berpotensi lebih keras menghadapi China, yang berarti peningkatan ketegangan geopolitik di kawasan.


Secara geografis, Kepulauan Senkaku (versi Jepang) atau Diaoyu (versi China) hanya titik kecil di peta. Namun secara simbolik, itulah panggung pertarungan kedaulatan, martabat nasional, dan memori sejarah. Bagi China, sengketa ini adalah bagian dari upaya mengoreksi apa yang disebut sebagai “abad penghinaan” oleh kekuatan asing (Kissinger, 2011). Ia tidak hanya soal wilayah, tetapi legitimasi politik dalam negeri.

Bagi Takaichi, isu ini bukan nostalgia kekaisaran, melainkan keamanan nasional. Taiwan, yang berada di dekat garis laut Jepang dipandang sebagai buffer strategis utama. Jika Beijing berhasil mengubah status quo Taiwan, Jepang akan menghadapi risiko langsung terhadap suplai energi, jalur perdagangan, dan pertahanan regional. Seperti dianalisis dalam Japan’s Security Renaissance oleh Christopher W. Hughes (2016), transformasi Jepang dari negara pasif pasca-Perang Dunia II menjadi aktor keamanan aktif adalah respons rasional atas kebangkitan militer China.

Kebijakannya menaikan belanja belanja militer hingga 2 % GDP, ini sikap yang keras dan sinyal kepada China. Bahwa Jepang engga lagi bisa lunak. Namun di sinilah tragedi geopolitik Jepang muncul. Secara keamanan, Jepang bersandar pada Amerika Serikat.
Namun secara ekonomi, Jepang masih terikat kuat pada China. Data OECD (2023) menunjukkan bahwa China tetap menjadi mitra dagang terbesar atau kedua terbesar Jepang, terutama untuk sektor otomotif, mesin industri, dan semikonduktor. Upaya “de-risking” memang semakin gencar, tetapi seperti dicatat oleh Richard Baldwin dalam The Great Convergence (2016), relokasi rantai pasok global bukan sekadar keputusan politik, melainkan transformasi struktural yang mahal, kompleks, dan memakan waktu.

Akibatnya, Jepang terjebak dalam dilemma. Terlalu keras pada China, maka  risiko pembalasan ekonomi meningkat.
 Terlalu lunak akibatnya risiko strategis membesar.
 Inilah paradoks yang juga muncul dalam laporan IMF (2023) terkait ekonomi Jepang: tekanan geopolitik kini berkelindan dengan masalah struktural domestik seperti penuaan populasi, deflasi kronis, dan beban utang negara yang ekstrem.

Dalam drama ini, Rusia memainkan peran penting sebagai penyeimbang tidak langsung bagi China. Sebagaimana dianalisis oleh Bobo Lo dalam Russia and China: From Strategic Partnership to Asymmetric Entente (2022), hubungan Rusia–China bukanlah aliansi ideologis, melainkan simbiosis kepentingan. Rusia menyediakan energi dan tekanan geopolitik; China menyediakan pasar dan dukungan ekonomi.

Kerja sama ini memperkuat posisi China dalam menghadapi Barat dan Jepang, serta menciptakan tekanan strategis dua arah bagi Tokyo: dari selatan (China) dan dari utara (Rusia). Dalam istilah Gabuev (2023) di Carnegie Endowment, Rusia kini bertindak sebagai strategic depth bagi China. Memperluas ruang geraknya dalam konflik regional tanpa harus konfrontatif secara langsung.

Banyak analis liberal klasik beranggapan bahwa interdependensi ekonomi akan mencegah konflik besar. Namun, Paul Kennedy telah sejak lama mengingatkan dalam The Rise and Fall of the Great Powers (1987) bahwa sejarah justru menunjukkan sebaliknya: kekuatan besar sering berperang justru saat ekonominya saling terkait. Interdependensi China–Jepang hari ini menciptakan ilusi stabilitas, tetapi juga meningkatkan risiko kesalahan kalkulasi. Seperti dikemukakan Graham Allison dalam Destined for War (2017), rivalitas kekuatan besar sering jatuh dalam jebakan struktural—bukan karena niat jahat, tetapi karena dinamika sistem.

Jika eskalasi dibiarkan tanpa mekanisme manajemen krisis yang efektif, Asia Timur berisiko berubah dari zona pertumbuhan menjadi zona ketegangan. Dalam situasi dunia tanpa hegemon tunggal, seperti digambarkan Charles Kupchan dalam No One’s World (2012). Stabilitas tidak lagi datang dari dominasi, melainkan dari kesadaran kolektif untuk mengelola rivalitas. Masalahnya, kesadaran itu sering kalah oleh nasionalisme, politik domestik, dan ambisi jangka pendek.

Dampak kepada ekonomi Global.

Pada Oktober 2025, Sanae Takaichi resmi menjadi Perdana Menteri Jepang, ia mengusung kebijakan ekonomi yang sangat aktif, yang diperkirakan akan memiliki dampak global, bukan hanya domestik Jepang. Beberapa poin utama kebijakannya. Paket stimulus besar: Jepang siap meluncurkan paket pengeluaran ekstra terbesar sejak pandemi, sebesar ¥17.7 triliun (≈ US$112 miliar) atau lebih, melalui anggaran tambahan (extra budget).

Fokus pada investasi strategis: Pemerintah menyatakan akan memprioritaskan investasi di sektor-sektor seperti semikonduktor, teknologi, energi strategis, serta memperkuat infrastruktur ekonomi untuk “resiliensi terhadap krisis”.

Perubahan dalam pendekatan fiskal: Alih dari logika “menyeimbangkan anggaran terlebih dahulu”, pemerintahan Takaichi menyatakan akan menggunakan belanja aktif untuk mendorong pertumbuhan dan kemudian memperbaiki rasio utang negara.

Kebijakan tersebut berdampak lebih dari sekadar dalam negeri Jepang — berikut beberapa mekanismenya:

Efek ke pasar obligasi global. Stimulus dan belanja besar Jepang berarti penerbitan obligasi (JGB) akan meningkat. Risiko “bond vigilantes” menjadi perhatian investor global. Bloomberg mencatat bahwa paket ekstra ini “menaruh Jepang pada pengawasan pasar global.”. Karena Jepang adalah ekonomi terbesar ketiga dunia, perubahan besar kebijakan fiskal dan obligasi Jepang bisa memunculkan tekanan naik di suku bunga global dan mempengaruhi spread negara berkembang.

Rerouting modal global. Dengan stimulus besar dan prioritas sektor strategis, perusahaan Jepang dan investor global akan mencari peluang baru di Jepang. Ini bisa menimbulkan kompetisi modal antara Jepang dan kawasan lain, termasuk Asia Tenggara. Negara seperti Indonesia bisa merasakan alihan investasi, baik positif maupun negatif.


Perubahan rantai pasok global.Fokus Jepang pada teknologi tinggi dan investasi strategis memperkuat proporsi Jepang sebagai hub global. Hal ini bisa mempercepat tren “China+1” yang sebelumnya dibahas. Artinya China bukan lagi satu-satunya basis produksi. Jepang bisa menarik rantai manufaktur kembali atau memperkuat hub teknologi. Ini akan berdampak ke negara yang selama ini dijadikan basis produksi oleh perusahaan Jepang atau global, termasuk di Asia Tenggara.


Ketidakpastian ekonomi regional. Jepang yang mendorong belanja besar di tengah utang publik tinggi dan demografi sulit.  Jika kebijakan gagal atau pasar merespon negative, itu dapat memunculkan gejolak finansial: depresiasi yen, capital outflow dari aset Jepang, tekanan pada eksportir Jepang (yang termasuk mitra di Asia). Ketidakpastian ini bisa menular ke negara-kawasan yang sangat terintegrasi dengannya.


Refleksi geopolitik. Kebijakan ekonomi Takaichi tidak hanya bersifat ekonomi murni. Ia menghubungkan ekonomi dengan keamanan (defense) dan strategi teknologi. Ini memperjelas bahwa Jepang memasuki fase “ekonomi keamanan” yang bisa mengubah arsitektur kerjasama regional. Negara-mitra Jepang, termasuk Indonesia, harus menyesuaikan strategi investasi dan diplomasi ekonominya.


Implikasi bagi Indonesia

Indonesia harus memperhitungkan kemungkinan aliran investasi Jepang yang meningkat kembali, terutama ke sektor teknologi, manufaktur tingkat tinggi, dan rantai pasok alternatif. Ini peluang, namun juga kompetisi untuk menarik modal Jepang.
 Pada saat yang sama, peningkatan belanja Jepang dapat menaikkan permintaan terhadap input produksi dan komoditas global; Indonesia sebagai eksportir komoditas strategis bisa mendapat manfaat jangka pendek.


Namun, jika Jepang menghadapi masalah pasar obligasi atau risiko fiskal, arus modal yang keluar dari Jepang bisa berdampak ke pasar Asia, termasuk Indonesia,  terutama melalui dampak valas, suku bunga global, dan investor asuransi yang melakukan rebalancing portofolio.


Dari sisi kebijakan, Indonesia perlu memperkuat daya saing infrastrukturnya, memastikan stabilitas regulasi dan keamanan investasi agar bisa menangkap aliran modal Jepang yang bisa teralihkan dari China atau kawasan lain.
 Diplomasi ekonomi Indonesia juga harus dibekali dengan kemampuan menyikapi “ekonomi keamanan” Jepang, misalnya kerjasama teknologi, semikonduktor, dan rantai pasok strategis bisa jadi pintu masuk baru.


Dalam dunia multipolar, netralitas pasif adalah kemewahan yang semakin tidak relevan. Indonesia harus membaca konflik China–Jepang bukan sebagai konflik orang lain,
tetapi sebagai dinamika yang akan membentuk masa depannya sendiri. Sebagaimana ditekankan Acharya (2014), masa depan Asia bukan ditentukan oleh kekuatan besar saja, tetapi oleh kemampuan negara-negara Asia mengelola rivalitas di antara mereka. Indonesia bisa menjadi korban jika pasif.
Atau menjadi aktor yang menentukan jika cerdas membaca zaman.