Hujan baru saja selesai menyapu dedaunan ketika aku tiba di Pesanggrahan, rumah kayu tua yang terletak sunyi di lereng bukit, jauh dari keramaian kota. Di beranda, dua orang sudah menunggu: Ira, analis geopolitik yang selalu bicara berdasarkan peta kekuatan global, dan Aling, perempuan berwajah tenang yang pernah lama bekerja dalam jaringan pangan global di Singapura. Malam itu, kami diskusi santai.

“Program makan siang ini bukan program tulus pemerintah. Ini pesanan elite global.” Kalimat itu keluar dari mulut Aling saat aku baru duduk.

“Saya harus bicara terus terang. Agenda makan siang bergizi yang sekarang jadi sorotan nasional itu bukan murni ide dalam negeri. Itu dimasukkan lewat jalur diplomatik sejak 2022. Nama resminya: School Meal Coalition. Tapi aktor di belakangnya adalah jaringan yang itu-itu juga. WFP, Bank Dunia, IMF, Gates Foundation, Rockefeller Foundation, WEF.”

Aku diam sejenak. Jadi benar, ada pesan politik di balik proyek makan siang nasional.

“Kalau niatnya tulus, tiru China, Brazil, dan India.” Kata Ira.

Ira menatap gelap pepohonan di luar jendela, lalu berkata pelan namun tegas “Memberi makan anak sekolah itu mulia. Tapi caranya menentukan apakah ini kedaulatan atau penjajahan. China bisa tanpa utang, Brazil bisa melibatkan petani kecil, India bisa memakai dapur komunitas. Kenapa kita malah tunduk pada standar global, konsultasi global, dan donor global?”

Aku menyimak.

“Kalau pemerintah benar-benar ingin memperbaiki gizi anak sekolah, caranya sederhana: biarkan sekolah mengadakan sendiri bahan pangan dari petani sekitar. Pendanaan jangan terpusat. Cukup gotong royong, dari APBD, dana desa, CSR lokal, zakat, atau donasi masyarakat. Tidak perlu melibatkan lembaga asing!”

Aku mengangguk. Itu logis. Itu masuk akal. Itu Indonesia banget.

“WFP itu bukan lembaga suci. Rekam jejaknya penuh skandal. Di Irak, korupsi USD 1,8 miliar dalam program Food-for-Oil. Di Haiti, beras impor bantuan WFP mematikan petani lokal. Di Nigeria, bantuan pangan mereka memicu protes nasional. Semua polanya sama. Mereka buka pasar pangan impor atas nama kemanusiaan.” Kata Aling.

Ira menatapku tajam. “Dan sekarang jaringan yang sama sedang masuk ke dapur sekolah kita lewat School Meal Coalition.”

“ Solusi nya ? tanyaku.

“Solusinya ada, hanya kalau kita berani melawan narasi kolonial.” Jawab Ira.

Ira menyandarkan tubuh ke kursi kayu. “Solusi program makan siang itu simpel kalau kita tidak menjadi pengecut. Jangan sentralisasi. Jangan pakai vendor nasional yang dikendalikan cukong. Jangan pakai standar impor gizi asing. Jangan biarkan nutrisi jadi alat bisnis. Biarkan sekolah memasak sendiri. Libatkan BUMDes, koperasi tani, nelayan, dan peternak lokal. Bangun dapur rakyat. “ Kata Ira.

“ Sumber dana? Tanyaku lagi.

“ Gampang. “ Jawab Ira cepat. “ Gotong royong bangsa, yaitu lewat CSR, zakat institusi atau donasi lintas agama, APBD, dan partisipasi masyarakat. Bukan utang IMF, bukan hibah Bank Dunia, bukan filantropi asing. “

“ Ya. Jangan sampai anggaranya dari APBN yang berasal dari hutang, yang pada giliran memperbesar defisit dan menghentikan program ekspansi produktifitas real.” Tambah Aling.

Aku menatap mereka berdua. Untuk pertama kalinya aku merasa, perang masa depan bukan hanya di pasar modal, bukan hanya di teknologi, bukan hanya di ruang politik. Perang sesungguhnya dimulai dari dapur sekolah.

Malam itu ditutup oleh kalimat Aling yang tak akan pernah kulupakan “Jangan pernah biarkan anak-anak kita makan dari agenda orang lain. Jika dapur mereka dikuasai asing, maka pikiran dan masa depan mereka ikut dijual.”

***

Tidak banyak yang menyadari bahwa masuknya Indonesia ke dalam School Meal Coalition (SMC) bukanlah peristiwa spontan, bukan pula gagasan orisinal kebijakan nasional. Ia berjalan diam-diam, melalui jalur diplomasi teknis internasional, perjanjian multilateral, dan skema program pangan global yang dibungkus narasi kemanusiaan. Prosesnya tidak pernah dibahas dalam ruang publik, tidak melalui uji visi ideologis, dan tidak diuji dari perspektif kedaulatan pangan nasional.

Penelusuran terhadap risalah pertemuan internasional, dokumen kebijakan global, serta laporan internal forum PBB menunjukkan bahwa agenda ini masuk secara sistematis ke Indonesia sejak 2022.

Tahun	Peristiwa	Keterangan
2022	Indonesia bergabung dalam School Meal Coalition	Dicatat dalam First Global SMC Ministerial Meeting
2022	MoU edukasi gizi & bantuan pangan	Indonesia mulai kerja sama teknis dengan WFP
2023	WFP menggelar pilot project makanan sekolah di NTT, Papua	Masuk lewat isu “penurunan stunting”
2023	Bank Dunia & UNICEF ajukan School Food Policy Framework	Mulai mendorong desain kebijakan makan sekolah
2024	Agenda makan siang masuk visi politik nasional	Isu tiba-tiba menjadi agenda negara, didorong lembaga donor dan forum global
2024	Proposal investor & vendor asing masuk	Sodexo & perusahaan pangan global lobi kontrak logistik
2025	SMC siap masuk ke program nasional secara formal	Tekanan teknis melalui WFP: standardisasi gizi, impor f

***

Ada banyak cara sebuah bangsa dijajah. Dulu dengan meriam dan kapal perang, kini dengan kata-kata manis dan perjanjian kerja sama. Dulu tanah direbut dengan invasi, kini pikiran direbut lewat narasi. Dan tahukah kita, hari ini penjajahan tidak lagi datang lewat tentara—ia datang lewat makanan.

Seorang tokoh elite global pernah berbisik di sebuah forum ekonomi dunia:

“Siapa yang menguasai food, akan mengendalikan manusia. Siapa yang menguasai feed (pakan ternak dan sumber pangan strategis), akan mengendalikan industri. Dan siapa yang menguasai energy, akan mengendalikan negara.”

Kalimat itu bukan teori bentuk konspirasi. Itu blueprint kekuasaan. Karena dari situlah logika kekuatan global bekerja. Pangan sebagai kendali, energi sebagai tekanan, utang sebagai borgol, dan kebijakan sebagai pintu masuk.

Masuk lewat Program Kemanusiaan

Cerita hampir selalu dimulai dengan kalimat yang tak seorang pun tega membantah “Anak-anak lapar harus ditolong.” Narasi tentang stunting, gizi buruk, kemiskinan, dan akses pendidikan yang timpang digelar di ruang publik—rapat kabinet, forum donor, hingga linimasa media. Setelah simpati terkumpul, muncul proposal intervensi pangan: program makan sekolah, bantuan bahan pangan, fortifikasi nutrisi, dan paket “rekomendasi kebijakan,  yang diklaim mengikuti standar global.

Di panggung ini, para aktor punya peran yang jelas. Program makan sekolah biasanya dibawa World Food Programme (WFP) bersama School Meals Coalition—janji sarapan atau makan siang bergizi agar anak hadir di kelas. Bantuan pangan kerap datang melalui USAID atau lagi-lagi WFP, dengan fokus darurat dan jaring pengaman. Fortifikasi nutrisi didorong jaringan filantropi dan riset seperti Gates Foundation, yang mempromosikan pengayaan mikronutrien pada tepung, minyak, atau garam. Sementara Bank Dunia, IMF, dan UNICEF masuk lewat rekomendasi kebijakan: standar gizi, skema pendanaan, hingga tata kelola data dan pengadaan.

Formatnya rapi. Mula-mula frame moral dibangun. Laporan prevalensi stunting, perbandingan antarnegara, dan kurva kerugian ekonomi jangka panjang. Berikutnya pilot project digelar dengan MoU yang membuka akses data, gudang, dapur sekolah, dan jaringan distribusi. Jika berhasil, pilot ini diskalakan melalui hibah dan pinjaman, sering kali disertai prasyarat kebijakan : standar fortifikasi tertentu, tata niaga impor bahan baku, atau model pengadaan yang “direkomendasikan”. Pada titik ini, sistem pangan nasional mulai berinteraksi erat dengan protokol, vendor, dan metrik yang dibawa oleh program.

Apakah ini salah? Tidak otomatis. Banyak program benar-benar menyelamatkan anak dari kelaparan dan meningkatkan partisipasi sekolah. Namun, di sinilah kecermatan negara diuji. Di balik narasi luhur, selalu ada arsitektur kebijakan dan pasar: siapa yang memasok bahan, siapa yang menguji mutu, model pembiayaan apa yang dipakai, dan bagaimana data gizi penduduk dipertukarkan. Jika tak diawasi, niat baik bisa berubah menjadi ketergantunganpada impor atau pemasok tertentu, penguncian spesifikasi yang sulit ditinjau ulang, dan normalisasi standaryang tidak selalu cocok dengan konteks lokal.

Menguasai “Dapur Nasional”

Begitu simpati publik terkumpul, langkah berikutnya menyasar ruang paling sunyi namun strategis: dapur. Bukan hanya dapur rumah tangga, tetapi dapur sekolah—gerbang menuju seluruh rantai logistik pangan. Dari sini, agenda kemanusiaan bergeser menjadi arsitektur pasok.

Mula-mula, program masuk lewat kantin dan dapur sekolah. Standar menu global—merujuk pedoman gizi WHO/FAO/UNICEF—didorong sebagai resep tunggal. Di atas kertas, tujuannya mulia: seragam, bergizi, terukur. Di lapangan, seragam sering berarti menyingkirkan pangan lokal: jagung, sagu, umbi, dan lauk kampung yang tak mudah masuk daftar standar. Selera, musim, dan kearifan lokal pelan-pelan tersisih oleh tabel nutrisi yang kaku.

Langkah berikutnya adalah skala. Pemerintah didorong menunjuk segelintir jaringan catering, yang terhubung dengan nama-nama multinasional yang piawai mengelola ribuan titik layanan seperti Sodexo atau Compass. Efisiensi dijanjikan, konsistensi dikampanyekan. Namun di balik itu, ekonomi desa meredup: BUMDes, koperasi petani, dan UMKM katering lokal kehilangan akses ke pasar yang semestinya menjadi peluang mereka.

Ketika paket makanan siap saji impor masuk sebagai solusi cepat, ketergantungan mulai terbentuk. Rantai pasok—dari gudang, pengolahan, hingga distribusi—kian dikelola oleh jaringan asing/korporat atau mitra logistik yang mereka tunjuk. Kedaulatan panganberubah menjadi kedaulatan prosedur: apa yang boleh dimasak, dari mana dibeli, siapa yang mengantar. Dalam skenario ekstrem, pasar layanan makan sekolah—yang nilainya bisa mencapai ratusan triliun rupiah per tahun—digenggam oleh segelintir pemasok berskala global.

Apakah standardisasi dan vendor besar selalu buruk? Tidak. Ada manfaat: kontrol mutu, keselamatan pangan, dan audit yang rapi. Tetapi tanpa desain kebijakan yang melindungi pelaku lokal, standardisasi berubah menjadi sentralisasi, dan vendor besar menjelma pengunci pasar. Di titik inilah “program gizi” bisa secara tak sengaja mematikan ekonomi desa, menyingkirkan bahan pangan lokal, dan mengikis daya tahan sistem pangan nasional.

Mengunci Rantai Pasok Pangan

Sesudah “dapur” dikuasai, permainan bergeser ke medan yang menentukan harga, akses, dan kedaulatan: rantai pasok. Prinsipnya sederhana: siapa memegang spesifikasi, memegang pasar. Dari benih sampai standar sertifikasi, alur dibuat rapi agar kebutuhan program makan sekolah dan jaring pengaman gizi hanya bisa dipenuhi oleh jaringan tertentu—dari hulu ke hilir.

Begini polanya bekerja (narasi singkat tiap mata-rantai):

Benih & bibit. Melalui varietas “unggul” dan rezim hak kekayaan intelektual, pemasok global, sekelas Bayer, Monsanto, Syngenta—menjadi penentu awal. Petani masuk ke paket teknologi yang sukar ditinggalkan (benih dan pestisida tertentu), sementara bank benih lokal meredup.

Pupuk & kimia pertanian. Rekomendasi dosis “standar” ditautkan ke rantai pasok produsen besar (mis. Yara, Cargill, BASF). Subsidi dan pengadaan massal memperkuat ketergantungan pada formula impor alih-alih diversifikasi sumber dan produksi domestik.

Bahan pangan impor (gandum/soy/maize). Trader global—ADM, Bunge, Cargill—menyediakan volume konsisten dengan kontrak jangka menengah. Ketika menu sekolah diseragamkan berbasis gandum/kedelai, ketergantungan valuta asing terkunci.

Pengolahan pangan. Perusahaan multinasional—Nestlé, Danone—menawarkan pabrikasi higienis dan audit kelas dunia; bagus untuk mutu, tetapi meminggirkan pengolahan lokal jika tidak diimbangi kemitraan dan co-packing UMKM.

Logistik & distribusi.Jaringan kemanusiaan/komersial—WFP, DHL, Maersk—menguasai gudang, kontainer, dan last mile. Efisiensi naik, namun kapasitas nasional tak kunjung tumbuh jika sekadar menjadi perpanjangan tangan.

Pembiayaan pangan. Bank Dunia/IMF menyediakan pinjaman program dan dukungan kebijakan. Baik untuk arsitektur fiskal, tetapi syarat teknis bisa mengunci spesifikasi input/standar yang tak selalu cocok dengan ekologi lokal.

Sertifikasi & standar. Pedoman WHO/FAO dan kerangka jejaring global (mis. WEF) menjadi “pintu masuk”. Jika diadopsi tanpa adaptasi, biaya kepatuhan berubah menjadi palang yang sulit dilompati koperasi dan UMKM.

Tujuan (atau akibat) akhirnya jelas yaitu sebuah ketergantungan sistemik—negara sulit mengoperasikan program pangannya tanpa suplai, jasa, dan sertifikasi dari jaringan asing/korporat. Bukan karena niat buruk semata, melainkan karena desain kebijakan yang tidak memberi ruang tumbuh bagi kapasitas lokal.

Intinya, global value chain bisa membawa mutu, efisiensi, dan disiplin. Tetapi kedaulatan pangan lahir dari desain—bukan dari slogan. Program gizi yang kuat adalah yang menyatukan dua dunia: standar internasional yang akuntabel dan ekosistem lokal yang hidup. Anak kenyang, petani berdaya, devisa hemat, dan sendok tetap di tangan kita.

Ketergantungan Permanen

Pada fase ini, bahasa “bantuan” sudah berubah menjadi aturan main. Menu diseragamkan, vendor terkunci, dan standar diimpor utuh—membuat negara tak lagi leluasa menentukan apa yang ditanam, diproses, dan dibeli. Kedaulatan pangan bergeser dari meja rapat pemerintah ke dokumen kontrak dan pedoman teknis yang disusun jauh di luar negeri.

Gejalanya tampak jelas. Kebijakan pangan tak mandiri. Rencana tanam dan impor mengikuti jadwal kontrak serta standar yang diikat donor/vendor, bukan kebutuhan agro-ekologi lokal. Petani tergeser importir. Subsidi, pengadaan, dan spesifikasi menu lebih mudah dipenuhi oleh pemasok besar luar negeri ketimbang koperasi dan BUMDes.Pangan jadi alat tekan geopolitik. Akses kredit, logistik, bahkan izin standar dapat dipakai sebagai tuas tawar di meja diplomasi. Harga dikendalikan korporasi global. Pasar domestik merujuk ke benchmark internasional dan biaya kepatuhan standar—bukan biaya produksi lokal.

Regulasi asing ikut menentukan. Audit, sertifikasi, dan protokol pelaporan mengikuti rulebook eksternal; pemerintah lebih mirip pelaksana daripada perancang kebijakan. Output akhirnya: Negara tidak dijajah dengan tentara, melainkan dengan gandum, bubur fortifikasi, dan kontrak logistik asing.

Jejak kasus yang kerap dikutip (dinamika tiap negara tentu kompleks, namun polanya mirip): Haiti. Pasar beras impor mendominasi; program bantuan berperan besar dalam logistik dan preferensi konsumsi. Nigeria. Ketergantungan gandum impor menekan daya saing serealia lokal; petani kesulitan masuk rantai pasok terstandar. Kenya. Konsumsi gandum meningkat lebih cepat dari produksi; impor menjadi penyangga tetap sistem pangan. Pakistan. Siklus impor gandum berulang, sering disertai pembiayaan luar negeri; fiskal rentan saat harga dunia naik. Ghana. Program bantuan pangan jangka panjang membentuk kebiasaan logistik dan spesifikasi yang sulit diputus.

Inilah strategi kolonialisme pangan modern. Mereka tidak datang dengan senjata; mereka datang dengan proposal bantuan, spesifikasi, dan kontrak jangka panjang.

Solusi

Ada hal-hal yang tampak kecil di mata banyak orang, padahal di situlah letak kedaulatan sebuah bangsa diuji. Salah satunya, siapa yang memberi makan anak-anak kita?. Karena pada akhirnya, siapa yang menguasai dapur, kelak akan menentukan arah pikiran, budaya, bahkan keberanian suatu generasi. Tidak ada penjajahan yang lebih halus daripada yang menyusup lewat hal yang paling sederhana, makanan.

Maka adil jika kita berkata begini. Bantuan boleh diterima, tetapi kehormatan tidak dijual. Kerja sama internasional boleh datang, tapi aroma dapur bangsa ini tidak boleh berubah menjadi bau pesanan asing. Kita boleh berdialog dengan dunia, namun kendali tetap berada di tangan kita sendiri. Itu bukan sikap keras kepala—itu syarat kewarasan sebuah bangsa yang ingin berdiri tegak di masa depan.

Sebelum sebuah bangsa membuka pintu kerja sama, ia wajib bertanya pada dirinya tiga hal: Apakah hal ini sejalan dengan jati diri kami? Apakah martabat kami tetap terjaga? Dan apakah kami kelak mampu berdiri tanpa bergantung selamanya? Karena kerja sama tanpa kemampuan mengambil kembali kendali pada akhirnya hanyalah bentuk baru dari penyerahan diri—seindah apa pun narasinya, sesopan apa pun tampilannya.

Program makan sekolah, misalnya, bukan sekadar urusan gizi, bukan sekadar urusan dapur, bahkan bukan hanya urusan kemiskinan. Ia adalah cermin arah sebuah bangsa: ingin menjadi mandiri atau ingin berjalan dengan tangan digandeng selamanya. Program makan sekolah yang benar tidak hanya mengenyangkan perut anak-anak, tetapi menumbuhkan akar ekonomi di desa, memuliakan petani, memperkuat tanah, dan menjaga identitas pangan kita. Karena di balik sebutir padi, ada harga diri.

Menjahit Kedaulatan dari Hal yang Sederhana

Agar program ini tidak menjadi perangkap ketergantungan, ia harus berpijak pada prinsip yang bijaksana: Standar gizi nasional harus memberi ruang nafas pada pangan lokal: sagu, jagung, pisang, ikan laut, hasil kebun, semua adalah kekayaan yang tak perlu disubstitusi dengan serbuk instan impor bernama fortifikasi. Ekonomi desa harus berdiri di tengah roda program. Kalau sekolah diberi makan, biarkan tangan yang memberi adalah petani desa, ibu dapur lokal, nelayan kecil, dan UMKM sekitar sekolah.

Karena Kedaulatan Bukan Slogan

Kedaulatan bukan bendera yang dikibarkan setahun sekali saat upacara. Ia bukan slogan pembangunan. Kedaulatan adalah keputusan sehari-hari. Ia hadir saat kita memilih menanam kembali benih lokal daripada tergantung pada bibit impor berlisensi. Ia hidup saat pemerintah memilih membeli dari petani sendiri meski harganya sedikit lebih mahal demi memelihara kehidupan desa. Ia nyata saat negara menolak program yang mematikan kemampuan berdiri sendiri.

Sendok di Tangan Kita

Kita boleh mengambil ilmu dari luar, tetapi jangan sampai kehilangan keberanian berpikir sendiri. Kita boleh menerima bantuan, tetapi jangan sampai kehilangan rasa percaya diri membangun kemampuan sendiri. Dunia boleh ikut memberi saran, tetapi yang memutuskan arah perjalanan bangsa ini tetap kita sendiri.

Pada akhirnya, ukuran kemajuan bukan sekadar teknologi, bukan angka pertumbuhan ekonomi, bukan pula rangking indeks pembangunan. Ukuran kemajuan adalah ketika sebuah bangsa mampu memberi makan anak-anaknya dari tanahnya sendiri, dengan tangannya sendiri, tanpa menunggu belas kasih siapa pun.

Anak harus kenyang, desa harus berdaya, dan bangsa harus tetap memegang sendoknya sendiri. Sebab bila sendok sudah berpindah tangan, menyusul akan berpindah pula nasib bangsa ini.

Referensi

School Meals Coalition. First Global Ministerial Meeting on School Meals – Final Communiqué. Paris, 2022. World Food Programme (WFP). State of School Feeding Worldwide Report. Rome: United Nations WFP, 2020 & 2022. World Bank. School Feeding – Roadmap for Investment in Human Capital. Washington D.C., 2021. UNICEF. Framework for School Nutrition Programmes. New York, 2022. FAO & WHO. Guidelines on School-Based Food and Nutrition Programmes. Geneva, 2019. IMF Policy Tracker. Food Security and Global Supply Fragility. Washington, 2022. OECD. Global Food Systems and Policy Influence. OECD Publishing, 2020.

United Nations Independent Inquiry Committee. Report on the Oil-for-Food Programme – Iraq Corruption Findings. UN Records, 2005. The Guardian. “UN food aid ‘killing local agriculture’ in Haiti.” The Guardian, 14 June 2010. Reuters. “Nigeria accuses aid agencies of undermining food markets.” Reuters Africa, 2022. Human Rights Watch. Crisis of Dependency: Food Aid and Africa. 2019. Al Jazeera Investigative Unit. Weaponization of Food Aid in Ethiopia, 2023.

Walden Bello. Food Wars. Verso Books, 2009. Susan George. How the Other Half Dies: The Real Reasons for World Hunger. Penguin, 2010. Vandana Shiva. Who Really Feeds the World?. Zed Books, 2016. Philip McMichael. Development and Social Change: A Global Perspective. SAGE, 2021. Michael Fakhri (UN Special Rapporteur on Right to Food). UN Report: The Corporate Capture of Food Systems. United Nations, 2021.

Linsey McGoey. No Such Thing as a Free Gift: The Gates Foundation and the Price of Philanthropy. Verso Books, 2015. Global Justice Now. Gates Foundation – Charity or Corporate Power? Policy Paper, 2018. Rockefeller Foundation. Transforming Food Systems for the Future, 2020. World Economic Forum (WEF). Shaping the Future of Food Systems, 2021. Sodexo Group. School Food Service Global Strategy, Corporate Report, 2021. Compass Group PLC. Public Sector Catering Global Programmes. London, 2022.

Eric Holt-Giménez. Food Rebellions: Crisis and the Hunger for Justice. Pambazuka Press, 2009. UN General Assembly. UN Declaration on the Rights of Peasants and Rural Workers (UNDROP), 2018. La Via Campesina. Food Sovereignty: A Right, Not a Commodity. 2020. The New York Times. “How Big Food Infiltrates UN Nutrition Policy.” April 2021. Politico. “Inside the Gates Foundation’s Global Influence Campaign on Agriculture.” 2020. The Intercept. “Aid as Control: The Hidden Agenda of Global Food Policy.” 2023. Deutsche Welle (DW). “Africa becomes dumping ground for Western food surplus.” 2021.