“Sebaiknya tunda saja dulu kepergian ke Pyongyang,” kata Chang pelan, seolah mengingatkan saya akan bahaya. “Korea Utara adalah negeri yang paling tertutup di dunia. Mereka hidup di bawah sistem politik satu-partai, dipimpin oleh Partai Buruh Korea dengan ideologi Juche, gagasan Kim Il-sung.” Suaranya dalam, mengandung peringatan yang saya tahu lahir dari pengalaman panjangnya.

Namun saya menggeleng. “Saya harus datang lebih dulu sebelum tim dari CWDP tiba. Kunjungan ini terlalu penting untuk ditunda. Ini bukan sekadar perjalanan, melainkan lobi kemanusiaan. Saya harus membujuk otoritas Korut agar bersedia memenuhi standar kepatuhan pembiayaan program perumahan rakyat miskin. Formalitas tak akan cukup—saya datang secara informal, lebih leluasa berbicara.”

Chang menatap saya lama, lalu menghela napas. “Baiklah. Aku akan atur jalannya.” Ia tersenyum kecil. Saya tahu senyum itu menyimpan banyak hal—koneksi, jaringan, sekaligus risiko. Politik Korea Utara sesungguhnya hanya bayangan dari Beijing: para elite negeri itu tak lebih dari penjaga halaman belakang China, sebuah benteng dari infiltrasi Amerika.

Pagi 2008, saya meninggalkan Beijing menuju Shandong, kota di timur laut yang berdekatan dengan perbatasan Korea Utara. Penerbangan singkat satu setengah jam. Di bandara, seorang lelaki dari konsulat Korut menjemput saya. Ia ditugaskan Chang untuk menyiapkan keberangkatan saya ke Pyongyang. Saya harus menanti semalam di Shandong untuk mendapatkan visa—aturan yang terasa lebih seperti ujian kesabaran daripada birokrasi.

Esoknya, dengan pesawat tua buatan Rusia, saya terbang ke Pyongyang. Penumpang sebagian besar lelaki Korea Utara kelas elite, mungkin hanya 0,001% dari populasi negeri itu. Mereka mengenakan jas gelap dengan pin merah bergambar Kim Il-sung, ikon abadi yang harus selalu tersemat di dada. Simbol kecil, tapi cukup menunjukkan bagaimana ideologi telah merasuk hingga ke pakaian.

Penerbangan singkat. Setiba di Pyongyang, udara sejuk menyambut. Di bandara, semua barang diperiksa dengan ketat; telepon genggam diteliti, buku disita jika dianggap berbahaya. Di luar gate, seorang perempuan berpenampilan sederhana berdiri dengan poster bertuliskan nama saya. Senyumnya hangat.

“Nama saya Myung,” katanya dalam bahasa Inggris yang fasih. “Saya ditugaskan mendampingi Anda selama kunjungan. Selamat datang di Pyongyang.” Saya tahu senyum itu pun bagian dari disiplin militer.

Saya menginap di Hotel Sosan, bintang empat. Chang tak memilih hotel bintang lima—katanya, hotel besar di Pyongyang sering kotor dan kosong. Pertemuan-pertemuan dengan pejabat partai berlangsung cepat, tanpa banyak diskusi. Mereka menandatangani dokumen kepatuhan pendanaan proyek, asal tidak ada pihak asing lain yang ikut serta. Syaratnya sederhana tapi tegas: proyek hanya boleh dikerjakan oleh perusahaan lokal, dan pengawasan diserahkan pada China. Mereka membawa saya meninjau lokasi proyek.

Di sela-sela kunjungan Myung mengajak saya menjelajahi Pyongyang yang sore itu berwarna oranye pucat, seolah matahari ikut menjaga jarak dari tanah yang penuh rahasia. Saya berjalan di bawah rindang pepohonan menuju Mansudae Grand Monument, tempat patung perunggu Kim Il-sung dan Kim Jong-il menjulang setinggi 22 meter. Di sekeliling saya, rombongan pelajar berbaris rapi dengan bunga krisan plastik di tangan, wajah mereka tanpa ekspresi, seakan senyum pun harus menunggu izin. Patung itu memantulkan cahaya senja, megah sekaligus menakutkan, lebih mirip altar daripada monumen.

Dari sana, Myung, mengajak menyusuri jalan menuju Arch of Triumph. Bangunan megah putih itu dibangun lebih tinggi dari Arc de Triomphe di Paris, katanya, untuk memperingati kemenangan melawan Jepang. Di sekelilingnya, lalu lintas lengang. Mobil hanya sesekali lewat, kebanyakan mobil hitam tua dengan kaca gelap. Di trotoar, orang-orang berjalan pelan dengan wajah tertutup keseriusan. Tidak ada yang tampak terburu-buru, tapi juga tidak ada yang tampak bebas.

Myung lalu membawa saya ke Metro Pyongyang, salah satu jaringan bawah tanah terdalam di dunia. Tangga berjalan menuruni perut bumi, dan begitu masuk, saya merasa berada di museum yang kebetulan memiliki kereta. Lampu gantung kristal menyala, dinding dihiasi mosaik raksasa dengan gambar tentara dan pekerja yang digambarkan heroik. Orang-orang duduk dengan tenang di bangku kayu, hampir semuanya membaca koran partai. Hanya ada satu atau dua yang menatap saya, lalu segera menunduk, seolah takut pandangan mereka bisa salah arti.

Di permukaan, Myung mengajak saya ke Kim Il-sung Square, lapangan luas yang biasanya dijadikan tempat parade militer. Sore itu lapangan lengang, hanya angin berhembus membawa kertas iklan murahan. Gedung-gedung bergaya brutalist mengitari alun-alun, kaku dan dingin. Di salah satu sudut, anak-anak kecil berlari mengejar balon warna merah, tapi langkah mereka dijaga ketat oleh seorang perempuan berpakaian militer.

Kami berjalan menuju Tower of the Juche Idea, monumen tinggi yang menjulang ke langit, puncaknya berhiaskan obor merah. Dari atas menara, Pyongyang tampak seperti kota maket: deretan apartemen warna pastel—merah muda, hijau mint, biru langit—yang dari jauh terlihat indah, tapi dari dekat catnya mengelupas. Di kejauhan sungai Taedong membelah kota, airnya berkilau samar, seolah menyimpan cerita yang tidak terucap.

Malam hari, Myung membawa saya ke Kaeson Funfair, taman hiburan dengan lampu neon redup. Ada bianglala besar yang berputar lambat, kursinya kosong. Hanya ada beberapa keluarga tentara yang datang dengan anak-anak mereka. Musik patriotik mengalun dari pengeras suara, bercampur dengan suara mesin permainan yang berderit. Saya mencoba melempar bola ke arah botol, permainan sederhana, dan penjaga stand menatap saya penuh rasa ingin tahu, seolah ia jarang sekali melihat orang asing bermain dengan riang.

Kami menutup hari di Science and Technology Center, bangunan berbentuk atom di tepi sungai. Interiornya penuh layar besar yang menampilkan teknologi pertanian, ruang angkasa, dan mesin-mesin industri. Namun semua terasa seperti panggung: brosur tebal tapi isi seadanya, komputer nyaris tidak tersambung internet, dan para petugas hanya berdiri kaku memberi senyum tipis. Saat keluar, saya melihat sekumpulan anak muda duduk di tepi sungai Taedong. Mereka tertawa pelan, berbagi roti dan botol minuman murahan. Wajah-wajah itu sederhana, tapi senyumnya tulus. Saya menyadari, di balik parade, monumen, dan propaganda, ada manusia-manusia biasa yang tetap mencari kebahagiaan kecil dalam hidup yang terkekang.

Myung menatap saya sebelum masuk kamar hotel. “Pyongyang indah, bukan?” tanyanya, dengan nada yang seperti hafalan. Saya mengangguk, tidak ingin mematahkan senyumnya. Tapi dalam hati saya tahu: kota ini indah seperti lukisan di dinding gua—penuh warna, tapi membeku, tanpa napas.

Myung selalu di sisi saya. Ia cantik, kulitnya putih bersih, tatapannya menyimpan misteri. Pada hari terakhir, saat saya menyerahkan uang 10.000 yuan sebagai honor perpisahan, matanya berkaca-kaca. “Seumur hidup, saya tidak akan bisa menabung sebanyak ini,” katanya lirih. Ia menangis. “Saya akan selalu merindukan Anda.” Saya terdiam. Tak ingin mengucapkan janji yang tak bisa saya tepati.

***

Chang menjemput saya di Beijing. “Saya dengar misi Anda berhasil,” katanya dengan senyum penuh arti. “Apa kesanmu tentang Pyongyang?”

Saya menjawab, “Pembangunan fisiknya ada, tapi lebih banyak kepura-puraan. Tidak ada pembangunan peradaban. Politik isolasi hanya membuat penguasa semakin berkuasa atas rakyatnya.”

Chang mengangguk. “Mereka hidup dalam lingkaran ambisi yang sakit. Presiden jadi wayang, elit jadi pengendali. Anak-anak mereka dididik untuk melanjutkan kekuasaan dengan hasrat yang sama: ambisius, haus puja, megalomania. Negara itu tidak akan pernah bergerak maju.”

Saya tersentak. Ambisi sejatinya bisa mulia, bila ditemani pengetahuan dan sikap baik. Ia memberi daya dorong tanpa perlu paksaan, menumbuhkan optimisme. Tapi ambisi kosong, tanpa ilmu dan spiritualitas, menjelma menjadi kerakusan. Dalam politik Korea Utara, itulah yang terjadi: presiden dan elit menjadi alat kepentingan Beijing, menindas ke bawah, menjilat ke atas.

Saya melirik Chang. Di samping saya duduk seorang predator yang mengerti permainan. Di Pyongyang, saya baru saja bertemu hipokrit yang pandai bersembunyi.

***

Negosiasi untuk membuat pemerintah Korut setuju pada standar hibah internasional memakan waktu dua tahun. Mereka paranoid pada segala hal yang berbau asing. Saya belajar bersabar, tidak pernah mengingkari kekhawatiran mereka, hanya meluruskan dengan hati-hati. Myung selalu mendampingi, sebagai asisten sekaligus penerjemah.

Tahun 2011, akhirnya mereka luluh. Proposal proyek disetujui. Program perumahan untuk rakyat miskin mulai berjalan. Saya beralih ke urusan bisnis, tapi proyek itu membuka jalan bagi NGO lain untuk masuk. Samjiyon berdiri sebagai simbol kecil kemanusiaan di tanah yang kaku.

Namun kabar pahit datang tahun 2013: Myung dikirim ke kamp isolasi kerja pertanian. Hati saya berat. Saya pakai semua akses ke China untuk membebaskannya. Setahun lebih ia menderita, sampai akhirnya bisa kembali ke keluarganya, bahkan mendapat jabatan terhormat.

Saat saya menjemputnya dari kamp isolasi, ia menangis dalam pelukan singkat. “Aku tak pernah yakin akan keluar. Aku tinggal menunggu ajal. Tapi kau datang.” Suaranya pecah.

Saya hanya menjawab lirih, “Kamu kuat. Kini jalan itu sudah terbuka, bukan karena aku, tapi karena keberanianmu.”

Myung tersenyum di tengah tangis. “Awalnya tidak ada yang berani memulai. Tapi setelah kamu datang, jalannya terbuka. NGO lain ikut. Dan rakyatku punya harapan.”

Saya menatapnya. Saya tak ingin baper, tak ingin menjanjikan cinta. Saya hanya ingin tetap menjadi sahabatnya. Karena di negeri yang penuh propaganda, sahabat sejati adalah kemewahan yang lebih langka daripada emas.

***

Garis demarkasi di Panmunjom bukan sekadar pagar kawat berduri; ia adalah simpul dari satu abad sejarah yang berputar pada kolonialisme, perang, dan rasa takut. Korea Utara lahir dari sisa-sisa kekaisaran Jepang, dibesarkan dalam ketegangan Perang Dingin, lalu dewasa sebagai negara dinasti bersenjata nuklir. Di balik jargon juche—kemandirian—tersembunyi pelajaran pahit: ketika keamanan dijadikan agama, ekonomi dan manusia dibayar sebagai tebusannya.

Pada masa kolonial (1910–1945), Jepang membangun basis industri berat di utara: tambang, baja, listrik. Infrastruktur itu memudahkan rekonstruksi pascaperang, tapi juga mewariskan pola pikir mobilisasi total. Setelah kekalahan Jepang, semenanjung dibelah di paralel 38: Soviet mengasuh utara, Amerika Serikat memayungi selatan. Tahun 1948 berdirilah dua negara, dua sistem. Tiga tahun kemudian, Perang Korea memusnahkan cadangan optimisme. Gencatan senjata 1953 menciptakan status quo yang ganjil: perang berhenti, damai tak pernah ditandatangani. Korut pun dilahirkan kembali sebagai negara yang selalu “berperang” bahkan di waktu damai.

Kim Il-sung membaca zaman secara jernih: kedaulatan tanpa gandar militer adalah utopia. Ia menumpas faksi lawan, mendirikan kultus pribadi, dan memoles juche menjadi ideologi negara. Dengan bantuan Soviet–Tiongkok, industri berat dibangun, pendidikan teknis didorong, dan negara kesejahteraan ala blok sosialis dijanjikan. Namun, sejak 1970-an mesin itu seret: teknologi mandek, utang menumpuk, dan dunia bergerak ke arah yang tak lagi menguntungkan Pyongyang.

Tragedi 1990-an—kelaparan besar—menjadi titik balik. Runtuhnya blok Soviet memutus sokongan, bencana alam merusak panen, dan tata-niaga terpusat gagal memberi makan rakyatnya. Kim Jong-il merespons dengan songun—militer di atas segalanya—sementara pasar informal (jangmadang) dibiarkan hidup sebagai katup penyelamat. Sejak saat itu, logika rezim makin sederhana: kelangsungan kekuasaan menuntut deterensi absolut. Proyek nuklir bukan penyimpangan, melainkan hasil rasional dari negara yang merasa terpojok.

Kim Jong-un mewarisi formula itu dan memodernkannya. Wajah Pyongyang dipercantik—apartemen, boulevard, kembang api—sementara program nuklir dan rudal antarbenua dipacu. Uji coba meyakinkan dunia bahwa Korea Utara adalah negara nuklir de facto. Diplomasi pun dijalankan ala zig-zag: foto damai di Panmunjom, pertemuan puncak di Singapura dan Hanoi, lalu kembali ke sanksi dan uji rudal. Moral ceritanya jelas: tanpa jaminan keamanan yang kredibel, Pyongyang tidak akan menukar hulu ledak dengan janji.

Di panggung regional, Tiongkok adalah tali napas ekonomi, Rusia kini menjadi mitra oportunistik di tengah perang Ukraina, sementara sanksi PBB membatasi—tapi tak mematikan—napas rezim. Celah-celah diisi oleh perdagangan lintas perbatasan, operasi siber, dan ekonomi bayangan. Rakyat bertahan dengan kombinasi kupon negara, pasar mikro, dan propaganda yang menafsirkan kekurangan sebagai “harga kemandirian”.

Apa yang harus dibaca dunia dari semua ini? Pertama, Korea Utara bukan anomali irasional. Ia bertindak rasional dalam kerangka kepentingan rezim; nuklir adalah polis asuransi tertinggi. Kedua, sanksi tanpa peta jalan politik hanya memperkuat narasi “dikepung” yang menyatukan elite dan aparat. Ketiga, humanitarian channel yang steril dari muatan politik perlu dijaga; kelaparan bukan instrumen tawar yang bermartabat.

Bagi Jakarta dan ASEAN, hikmahnya dua. Jangan meromantiskan autarki—kemandirian yang dipaksakan adalah jalan pintas menuju stagnasi. Jangan pula menutup pintu dialog—deterrence perlu diimbangi engagement yang terukur: verifikasi bertahap, insentif ekonomi yang nyata, dan jaminan keamanan yang bisa diuji, bukan sekadar deklarasi.

Korea Utara adalah cermin buram: ia memperlihatkan betapa cepat sebuah bangsa berubah ketika kedaulatan didefinisikan semata sebagai hak untuk takut. Selama nuklir tetap menjadi mata uang legitimasi, perubahan besar tidak akan lahir dari ancaman, melainkan dari tata kelola insentif—keselamatan rezim ditukar dengan masa depan rakyatnya yang lebih layak. Pertanyaannya tinggal satu: apakah dunia siap menawarkan deal yang cukup kredibel, dan apakah Pyongyang berani membayarnya dengan sebagian rasa takut yang selama ini memelihara kekuasaannya