“Ale, seru Esther. ” Kamu tahu kan. Tahun 1996, aku hijrah ke Hong Kong. Aku tahu kamu berusaha menahanku. Tapi aku tetap bersikeras pergi dengan alasan mau kembangkan karir. Sebenanya alasanku karena aku benci Soeharto. Dia yang membuat mamaku menderita dan terhina. Sementara karena G30S PKI, Soeharto jadi pahlawan dan dengan mudah melenggang ke istana negara. Padahal korban kemanusiaan akibat itu sangat besar dan tak bisa terungkapkan secara jujur sempai sekarang. 

Kami minum kopi di Schwellenmätteli, restoran / gastronomic oasis yang berada langsung di tepi sungai Aare, di lingkungan yang unik antara air dan tanah kota Bern-Swiss. Esther menatap kosong ke arah luar, tangannya meremas cangkir kopi yang mulai dingin. Wajah nya lebih mirip ayahnya dari German bukan wajah ibunya dari Solo, Jawa. “ Aku benci kopi sebenarnya,” katanya lirih. “Tapi sejak meninggalkan tanah air, aku belajar menikmatinya. Entah kenapa rasanya seperti pahit getir hidup kami.”

Aku terdiam, menunggu dia melanjutkan.

“Ibu-ku ex-tapol, kau tahu?” suaranya bergetar. “Dia ditahan bertahun-tahun, tanpa pengadilan, hanya karena pernah jadi pengurus organisasi perempuan yang dekat dengan PKI. Setelah keluar, dia tak pernah benar-benar bebas. Orang-orang memandangnya seperti penyakit. Aku sendiri, anaknya, ikut dicap.”

Ia berhenti sejenak, menelan perih. “Aku ingat waktu mendaftar sekolah negeri. Petugas berbisik, ‘Hati-hati, ini anak bekas PKI. Kami catat, jangan harap bisa maju terlalu jauh.’ Dari situ aku tahu, masa depanku di negeri sendiri sudah ditutup rapat.”

Aku menatap Esther, mencoba menahan empati yang mengalir. “Itu sebabnya kau pergi?” tanyaku pelan.

“Ibu yang memaksa,” jawabnya. “Dia bilang: ‘Pergilah, jangan terjebak seperti aku. Negeri ini sudah melabelimu sejak lahir.’ Bayangkan, seorang ibu yang harus mengusir anaknya sendiri, demi memberi hidup yang layak. Aku menangis waktu itu. Tapi akhirnya aku menurut.”

Hening. Suara sendok beradu dengan cangkir dari meja sebelah menjadi musik latar. “Di luar negeri, aku bebas. Tapi bebas itu mahal. Aku selalu merasa menjadi bagian yang tercerabut. Aku mencintai tanah airku, tapi tanah air tak pernah mau menerima aku.” Esther menatapku dengan mata berkaca. “Kadang aku iri pada orang-orang yang bisa pulang kampung, mencium bau tanahnya sendiri tanpa rasa takut.”

Aku menarik napas panjang. “Esther, sejarah kita memang kejam. Ada generasi yang dikorbankan, dijadikan kambing hitam. Tapi justru cerita seperti ibumu dan kamu, yang dipaksa pergi, itulah yang membuktikan bahwa luka 1965 belum pernah benar-benar sembuh.”

Dia tersenyum pahit. “Dan luka itu aku bawa ke mana-mana. Tapi juga di kekuatan untuk tetap bertahan.”

Aku teringat ucapan seorang penyair: diaspora bukan sekadar meninggalkan tanah air, tapi juga meninggalkan bagian dari dirimu sendiri. Esther adalah bukti hidupnya.

“ Kini lihatlah nasip bangsa kita yang kaya SDA dan populasi yang besar. Namun kecil harga dirinya. Terjebak dengan hutang dan yang kekayaannya mengalir kepada elite oligarki, sementara mayoritas rakyat di eksploitasi oleh pemilik modal. Miskin dan tak pernah benar benar mandiri. Mereka bukan jadi asset bangsa, malah jadi beban, sehingga program populis laku untuk menempatkan seseorang jadi presiden, dan akhirnya menipu rakyat dengan janjinya.” Kata Esther. Selama di luar negeri dia berkarir sebagai banker. Kini jadi direktur bank Eropa, cabang Hongkong.

“Indonesia memang lahir dari perjuangan darah dan revolusi,” kataku pelan, “tapi jangan lupa, diplomasi juga yang menentukan. Setelah Belanda melancarkan agresi, dunia mulai terbelah. Amerika Serikat awalnya netral, tapi akhirnya menekan Den Haag. Mereka tahu, jika republik muda ini dibiarkan, ia bisa jatuh ke pengaruh komunis. Maka lahirlah Konferensi Meja Bundar 1949. Dari situlah Belanda dipaksa mengakui kedaulatan Indonesia. Dan sejak saat itu, Washington merasa punya saham dalam lahirnya republik ini.”

Esther mengangguk pelan. “Aku paham. Makanya Tan Malaka dalam Naar de Republiek Indonesia atau kompilasi tulisannya esai Gerpolek. Ia  menolak kemerdekaan yang dicapai melalui diplomasi dan kompromi elit. Ia menuntut 100% merdeka  yang hanya bisa diperjuangkan melalui kekuatan massa dan revolusi. Terbukti saham itu AS  pakai untuk mengendalikan kita, bukan? Artinya kemerdekaan hanyalah jalan menjadi terjajah dengan cara baru, Neocolonialism

Aku melanjutkan, “Betul. Lalu datang babak kedua. Irian Barat. Tahun 1960-an, Sukarno melawan Belanda dengan Trikora. Uni Soviet memberi kapal perang, pesawat MIG. Tentu politik luar negeri Soekarno ini membuat AS kawatir Indonesia makin condong ke Moskow. Maka Kennedy turun tangan, menekan Belanda melalui Perjanjian New York 1962. Sukarno menang diplomasi, Irian kembali. Tapi bagi Washington, ini menambah utang budi yang harus dibayar.”

Esther tersenyum getir. “ Semakin nyata apa yang dikawatirkan Tan Malaka.”

Aku menghela napas. “Ya. Tapi bagi elite kita, politik itu selalu soal kalkulasi berstrategi dan taktik. Dan terbukti kemudian Sukarno malah membelot.  Alih-alih masuk orbit Barat, ia memimpin Gerakan Non-Blok bersama Tito, Nasser, dan Nehru. Ia merangkul Mao dan Khrushchev. Bahkan berani menolak bantuan AS dengan pidato terkenal: Go to Hell with Your Aid! Lalu keluar dari PBB. Dari mata Washington, Sukarno berubah dari mitra potensial menjadi ancaman yang membandel.”

Esther menatapku tajam. “Itu sebabnya ibuku selalu bilang, tragedi G30S 1965 itu bukan hanya soal PKI. Ada tangan asing yang ingin menjatuhkan Sukarno. Dan asing menggunakan kekuatan kelompok militer yang tidak puas kepada Soekarno, dengan menjadikan PKI sebagai musuh bersama. Tujuannya agar mendapat dukungan dari rakyat yang mayoritas islam, yang memang anti komunis. Karena menurut mereka komunis itu anti Tuhan“

Aku mengangguk. “Benar. Babak keempat dimulai. CIA sudah lama membina perwira AD, sejak akhir 1950-an. Soeharto, low profile, bukan kesayangan Sukarno, dianggap bisa diajak kerjasama. Saat G30S meledak, enam jenderal terbunuh, kekacauan merebak, Soeharto bergerak cepat. Dan Washington tak sekadar menonton. Mereka memasok daftar nama kader PKI, membantu dana, logistik, bahkan menggerakkan media anti-komunis. Hasilnya sesuai harapan. PKI musnah, Sukarno tersingkir, Soeharto naik.”

Esther menutup matanya sejenak. “Dan setelah itu… kami yang jadi korban. Ibuku ditahan, dicap seumur hidup, dan aku dipaksa pergi. Diaspora.”

Aku meraih tangannya. “Dan babak kelima. Hadiah untuk Barat. Orde Baru mengesahkan UU Penanaman Modal Asing 1967. Freeport masuk, perusahaan minyak AS mendominasi Sumber day amigas Indonesia, IMF dan Bank Dunia memegang kendali. Bagi AS, ini balas jasa yang setimpal. Mereka merasa telah membantu Indonesia lahir, menambah wilayah, dan akhirnya membawa republik ini masuk orbit kapitalisme global.”

Esther menarik tangannya perlahan, menatapku dengan mata berkaca. “Jadi semua ini… bukan hanya soal sejarah, tapi juga hidupku. Aku diaspora karena Soekarno dijatuhkan, karena neokolonialisme itu masuk. Utang budi diplomatik jadi jerat untuk generasi berikutnya.”

Aku terdiam. Kata-kata Esther menusuk lebih dalam daripada catatan arsip manapun. Sejarah yang selama ini kubaca di buku, ternyata hidup di tubuhnya sendiri.

***

Sejarah mencatat 17 Agustus 1945 sebagai tonggak lahirnya bangsa Indonesia. Namun, jika dicermati lebih jernih, proklamasi itu tidak dipersiapkan dengan matang. Ia lahir dari desakan situasi, dari kekosongan kekuasaan pasca menyerahnya Jepang, bukan dari perencanaan platform negara yang bulat.

Teks proklamasi sendiri sederhana, bahkan terkesan tergesa-gesa. Disusun hanya dalam waktu semalam di kediaman Laksamana Maeda, teks itu tidak disertai platform pemerintahan yang jelas, melainkan sekadar deklarasi kemerdekaan. Sejarawan sering menekankan, proklamasi lebih merupakan “pintu gerbang” ketimbang “bangunan rumah” itu sendiri.

Memang sebelum proklamasi, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) telah merumuskan dasar negara dan rancangan UUD. Pancasila yang disampaikan Soekarno pada 1 Juni 1945 memberi arah ideologis, sementara Panitia Perancang UUD, yang diketuai Soepomo menyusun kerangka hukum dasar.

Namun, baik Pancasila maupun UUD 1945 sebenarnya belum dianggap final. Banyak kompromi yang diambil secara cepat demi mencapai kesepakatan minimum. Misalnya, Piagam Jakarta dengan tujuh kata “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” yang kemudian dihapus sehari setelah proklamasi. Semua pihak sadar, jika perdebatan dipaksakan, proklamasi bisa gagal. Maka dipilihlah kompromi politik: membiarkan perbedaan mendasar itu tetap menggantung.

Fakta ini menunjukkan bahwa fondasi ideologis negara sejak awal sudah rapuh oleh tarik menarik kepentingan kelompok. Pertama,  kelompok Nasionalis sekuler, yang dipelopori oleh Soekarno, Hatta, dan kawan-kawan. Kedua, kelompok Islam politik, yang diwakili oleh tokoh-tokoh seperti Ki Bagus Hadikusumo dan K.H. Wahid Hasyim. Kelompok ketiga. Komunis dan kiri radikal, meski PKI sebagai organisasi sempat dibubarkan Belanda, arus pemikiran kiri tetap hadir melalui tokoh-tokoh progresif dalam pergerakan.

Dialektika di antara tiga kekuatan ini tidak pernah mencapai titik temu yang tuntas. Pertarungan ideologi ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang Nusantara. Selama masa kolonial, kerajaan-kerajaan lokal dijadikan alat kekuasaan, boneka di bawah kendali VOC dan kemudian Hindia Belanda. Pengalaman itu melahirkan trauma sekaligus semangat perlawanan.

Tiga kekuatan utama yang kemudian membentuk republik — Islam, nasionalis, dan kiri — lahir dari proses panjang melawan kolonialisme. Tetapi warisan kolonialisme juga mewariskan ketidakpercayaan, fragmentasi, dan kerapuhan dalam membangun konsensus.

Sejak diproklamasikan hingga Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada 1949, pemerintahan republik praktis tidak efektif dalam mengelola ekonomi. Pemerintah lebih banyak sibuk dengan diplomasi internasional dan perjuangan militer menghadapi agresi Belanda dan juga pemberontakan. Terjadi pemberontakan PKI dalam peristiwa Madiun 1948. PKI menolak dominasi negara yang dianggap tunduk pada “kapitalisme” dan kompromi dengan Belanda. Mereka ingin menegakkan sosialisme revolusioner. Islam politik (DI/TII 1949–1950-an). Dipimpin Kartosuwiryo, DI/TII menolak sistem republik sekuler yang dianggap terlalu kompromistis, apalagi berunding dengan Belanda. Mereka memperjuangkan negara Islam sebagai antitesis kapitalisme Barat maupun sosialisme komunis.

Belum lagi menghadapi kekacauan sosial terhadap kerajaan di Sumatera dan Kalimantan. Revolusi sosial menghancurkan kesultanan yang menolak tunduk sepenuhnya pada republik. Ekonomi rakyat hancur akibat blokade Belanda, inflasi tinggi karena peredaran uang Jepang, dan birokrasi negara yang belum mapan. Dalam periode ini pula muncul perbedaan tajam mengenai jalan kemerdekaan: diplomasi atau revolusi total. Tan Malaka menolak jalan kompromi, menuntut revolusi penuh.

Ketika akhirnya Indonesia diakui secara internasional melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949 dan kemudian menjadi anggota PBB (1950), republik memasuki fase baru. Pemerintah mulai membangun sistem politik formal. Agenda utama adalah mempersiapkan pemilu untuk membentuk Konstituante yang akan menyusun UUD baru, serta memilih wakil rakyat secara demokratis. Harapan saat itu, dengan pemilu yang sah, Indonesia akan memiliki landasan hukum dan politik yang lebih kuat, menggantikan kompromi tergesa-gesa pada 1945.

Pemilu pertama tahun 1955 digelar dengan antusiasme tinggi. Bahkan disebut Pmeilu paling jujur dan terbuka sejak republic ini berdiri. Empat partai besar—PNI, Masyumi, NU, dan PKI—mendominasi suara. Namun, Konstituante yang terbentuk justru gagal merumuskan UUD baru. Islam menuntut dasar negara Islam. Nasionalis bertahan pada Pancasila. Komunis mendorong ideologi kerakyatan ala Marxis.

Kebuntuan ini membuat republik kembali gamang. Karena Konstituante gagal mencapai konsensus, Soekarno akhirnya mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, membubarkan Konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945. Tujuannya: menyelamatkan persatuan dan kesatuan. Langkah ini menandai lahirnya era Demokrasi Terpimpin, di mana Soekarno memimpin bukan hanya sebagai kepala negara, tetapi juga kepala pemerintahan. Seluruh roda politik terpusat pada figur Bung Karno.

Sejak saat itu, sistem parlementer yang membuka ruang kontrol legislatif praktis ditinggalkan. Partai-partai dipaksa tunduk pada konsep Nasakom (Nasionalis–Agama–Komunis). Militer, PKI, NU, dan PNI ditarik dalam satu orbit politik di bawah payung Sukarno. Dalam wacana resmi, Indonesia dianggap memasuki tahap baru revolusi. Namun di balik retorika megah itu, fondasi ekonomi bangsa mulai rapuh.

Soekarno kerap menekankan pentingnya nation and character building, tetapi realitas ekonomi justru merosot tajam. Inflasi melesat dari dua digit ke tiga digit. Tahun 1965, inflasi mencapai lebih dari 600%, membuat harga kebutuhan pokok melonjak tak terkendali. Proyek-proyek mercusuar — pembangunan Monas, Stadion Senayan, Hotel Indonesia, hingga Konferensi Asia-Afrika — menjadi simbol kebesaran sekaligus beban fiskal. Anggaran

Soekarno berutang besar, baik ke blok Barat (pada 1950-an) maupun ke blok Timur (Uni Soviet, RRC) untuk memperkuat alutsista. Persenjataan modern memang datang, tetapi tidak diiringi produktivitas ekonomi. Sektor pertanian stagnan, industri lemah, distribusi barang tersendat karena birokrasi dan infrastruktur yang buruk. Kelangkaan barang terjadi di mana-mana, pasar gelap subur, rakyat menderita.

Di tengah krisis itu, Soekarno semakin giat dengan retorika anti-imperialisme. Ia menggagas Konfrontasi Malaysia (1963–1966), keluar dari PBB (1965), dan memperkuat hubungan dengan Beijing dan Moskow. Namun, politik luar negeri yang penuh gebrakan tidak sejalan dengan kondisi domestik. Rakyat di kampung dan kota menghadapi kelangkaan beras, pakaian, obat-obatan, bahkan uang yang nilainya anjlok. Sementara di atas panggung, Sukarno berpidato tentang revolusi, Nasakom, dan perlawanan terhadap Nekolim. Di sinilah jurang mulai melebar: antara retorika besar seorang pemimpin dengan kenyataan pahit kehidupan rakyat.

Krisis ekonomi bukan sekadar angka statistik. Ia menciptakan ketidakpuasan sosial yang mudah dieksploitasi. Partai,  meski punya basis massa besar, gagal menawarkan solusi ekonomi. PKI justru memprovokasi rakyat kecil dengan menuduh elite yang hidup hedonis. Nah dalam situasi itulah, militer memosisikan diri sebagai penyelamat stabilitas. Amerika Serikat, yang merasa kecewa karena jasa mereka dalam KMB (1949) dan Irian Barat (1962) tidak “dibayar” dengan kesetiaan politik, melihat momentum untuk mendorong perubahan rezim. Dukungan diberikan kepada Angkatan Darat.

Akhirnya, setelah G30S 1965, semua akumulasi krisis itu pecah. Soekarno terpojok, kehilangan dukungan militer, ekonomi ambruk, rakyat tidak lagi percaya, dan pada Maret 1967, ia dipaksa menyerahkan kekuasaan.

Soekarno hanya bertahan 6 tahun penuh sebagai presiden sekaligus kepala pemerintahan (1959–1965) sebelum krisis ekonomi mengguncang fondasi kekuasaannya. Sejarah menunjukkan bahwa karisma politik dan retorika internasional tidak bisa menahan runtuhnya sebuah rezim ketika ekonomi gagal menopang kehidupan rakyat.

Sukarno tumbang bukan semata karena intrik politik atau intervensi asing, tetapi karena rakyat kehilangan harapan akibat krisis yang tak tertangani. Dan dari reruntuhan itu lahirlah Orde Baru dengan wajah stabilitas semu dan ketergantungan baru pada modal asing. Dan kalau akhirnya Soeharto jatuh setelah 32 tahun berkuasa, juga karena alasan yang sama yaitu, krisis ekonomi dan moneter. Semua karena ketidak mandirian sebagai bangsa merdeka.

Penutup.

Sejak 17 Agustus 1945, bangsa ini meyakini dirinya merdeka. Namun, jika menelusuri perjalanan hampir delapan dekade, pertanyaan yang patut diajukan,  merdeka untuk siapa? Sejarah mencatat bahwa proklamasi lahir tergesa, tanpa platform final. Pancasila dan UUD 1945 disusun sebagai kompromi minimum, bukan konsensus tuntas. Konstituante hasil Pemilu 1955 gagal melahirkan UUD baru, memaksa Soekarno mengeluarkan Dekrit 1959. Dari titik itu, jalan menuju Demokrasi Terpimpin, krisis ekonomi, dan tragedi 1965 terbuka lebar.

Yang mencolok adalah pola berulang, elite selalu menentukan arah bangsa, sementara rakyat sekadar menjadi latar belakang. Dari kerajaan feodal yang menjadi boneka VOC, ke kolonialisme Belanda, lalu ke republik muda, wajah kekuasaan boleh berganti, tetapi logika kekuasaan tetap sama, rakyat tidak pernah menjadi subjek sejarah.

Kita bisa menyebut nama besar—Soekarno, Soeharto, bahkan para teknokrat Orde Baru. Tetapi semua berada di orbit yang sama. Menjaga stabilitas politik demi kepentingan elite dan modal asing. Orde Baru bahkan terang-terangan membuka pintu neokolonialisme lewat UU Penanaman Modal Asing 1967. Sejak itu, Freeport masuk, IMF dan Bank Dunia mengatur kebijakan, dan rakyat kembali hanya jadi penonton dalam panggung besar “pembangunan.”

Artinya? kemerdekaan sejati belum pernah terjadi. Rakyat membayar harga dengan darah, tenaga, dan kemiskinan, tetapi buah kemerdekaan dipetik oleh segelintir elite. Republik ini lahir atas nama rakyat, tetapi dikelola jauh dari rakyat.

Ini bukan untuk menafikan arti proklamasi, melainkan untuk menegaskan tugas yang belum selesai. Kemerdekaan tidak boleh berhenti pada simbol, melainkan harus diwujudkan dalam kedaulatan nyata atas tanah, ekonomi, dan politik. Selama rakyat tetap hanya angka statistik dan bukan pengambil keputusan, kita masih hidup dalam bayang-bayang kolonialisme lama yang berganti wajah menjadi neokolonialisme.

Pertanyaannya kini.  apakah kita rela terus-menerus menjadi bangsa yang merdeka di atas kertas, tetapi terjajah dalam kenyataan? Sikap kita hari ini akan menentukan eksistensi Indonesia di masa depan.

Referensi.

John Roosa, Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto (2008). Benedict Anderson & Ruth McVey, A Preliminary Analysis of the October 1, 1965, Coup in Indonesia (1966) — dikenal sebagai Cornell Paper. Salim Said, Gestapu 1965: PKI, Aidit, Soekarno dan Soeharto (1998). Asvi Warman Adam, Pelurusan Sejarah Indonesia (2004). Hermawan Sulistyo, Palu Arit di Ladang Tebu: Sejarah Pembantaian Massal yang Terlupakan (2000). Bradley Simpson, Economists with Guns: Authoritarian Development and U.S.–Indonesian Relations, 1960–1968 (2010). Peter Dale Scott, The CIA and Indonesia, 1965. George Washington University, National Security Archive – Indonesia 1965. Foreign Relations of the United States (FRUS), Indonesia, 1964–1968. Soekarno, Di Bawah Bendera Revolusi (1964). Daniel S. Lev, The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics, 1957–1959 (1966). Mohammad Hatta, Memoir (1979). Konferensi Asia-Afrika 1955 – arsip resmi dan pidato-pidato Sukarno. Richard Robison, Indonesia: The Rise of Capital (1986). Anne Booth, The Indonesian Economy in the Nineteenth and Twentieth Centuries (1998). Hal Hill, The Indonesian Economy since 1966: Southeast Asia’s Emerging Giant (1996). Vedi R. Hadiz & Richard Robison, Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets (2004). Saskia Wieringa, Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia (1999). Hilmar Farid, “Indonesia’s Original Sin? Mass Killings and Capitalist Expansion, 1965–1966.” Benedict Anderson, Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia (1990). Catatan dan testimoni eksil politik 1965, misalnya di Tapol Bulletin dan International People’s Tribunal 1965. Tan Malaka, Naar de Republiek Indonesia (1925) dan Gerpolek (1948). George McTurnan Kahin, Nationalism and Revolution in Indonesia (1952). Frantz Fanon, The Wretched of the Earth (1961). Kwame Nkrumah, Neo-Colonialism: The Last Stage of Imperialism (1965). Immanuel Wallerstein, The Modern World-System. Pramoedya Ananta Toer, Tetralogi Buru.