Hujan baru saja reda di Jakarta. Lampu-lampu kota memantul di kaca jendela kamar hotel Hyatt, membentuk garis-garis cahaya yang bergetar oleh sisa embun. Lili mengundang saya untuk ngopi di kamar Hotel nya. Rencananya besok pagi dia kembali ke London. Dia Economist pada Yuan institute di London. Mulai bergabung di Yuan tahun 2014. Dia Phd ekonomi dari Harvard. Lahir di Bandung dan besar di Jakarta. Usianya  kini 40 tahun.

Saya duduk di ujung tempat tidur , sementara Lili duduk di sofa menghadap saya. “Jadi, tahun 2024 Sri Mulyani benar-benar hadir ya pada acara retreat Bretton Woods at 80?” tanya saya, suara saya pelan tapi penuh antusias ingin tahu.  Bretton Woods bukan sekadar nama kota kecil di New Hampshire, tapi simbol lahirnya tatanan global pasca perang dunia. Dari sana lahir IMF dan World Bank. Dan sekarang, delapan puluh tahun kemudian, dunia kembali menatap ke sana.

“ Ya. Sebagai External Advisor.” Jawab Lili. Yang saya suka ketemu Lili atau peneliti di Yuan adalah ngobrol dan diskusi. Mereka bukan hanya ahli tetap juga hebat dalam berbicara dan menulis.  “ Dari 2008 ia sudah di komite reformasi internal IMF, sekarang kembali lagi di momen ulang tahun Bretton Woods.” Kata saya.

Saya mengangguk dan menyimak

“Itu konsistensi. Tahun 2008 dia mendesak IMF berubah dari dalam, kini ia diminta membimbing reformasi ke depan. “

Lili berdiri dari duduknya dan melangkah ke pintu kamar. Dia membuka pintu kamar. Room service datang membawa pesanan Kopi, teh dan Pisang Goreng keju. Ia Menghidangkan kopi ke hadapan saya “ Tapi di Indonesia, dia sering dicap neokolonialis. Seakan setiap langkahnya hanya untuk kepentingan Barat.”

Saya tersenyum tipis.

“Neoliberal itu alat propaganda, bukan analisis. Kata Lili dengan serius. “ Itu narasi oligarki. Mereka yang terbiasa memainkan APBN untuk rente politik, yang menolak disiplin fiskal. Padahal justru Sri Mulyani itu moneteris moderat dengan disiplin tinggi, percaya stabilitas makro sebagai syarat utama pertumbuhan.

“Moneteris…” saya mengulang seperti mengecap kata itu. “Artinya apa, sebenarnya?”

“Artinya dia percaya inflasi adalah fenomena moneter. Bahwa uang beredar harus dijaga sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Disiplin fiskal bukan pilihan, tapi keharusan. Karena kalau pemerintah bebas mencetak uang atau membiarkan defisit liar, pasar akan menghukum dengan melemahnya obligasi, anjloknya mata uang, hilangnya kepercayaan.”

Saya seruput kopi saya.. Walau tanpa rokok terkesan boring namun demi ilmu saya memilih untuk focus kepada Lili. “Jadi itu alasan dia selalu menolak kompromi soal defisit?”

“Tepat sekali. Dia tahu, prinsip moneterisme tak bisa hidup tanpa demokrasi dan transparansi. Bank sentral harus independen, bebas dari tekanan politik jangka pendek. Data moneter harus dibuka ke publik. APBN harus diaudit. Semua itu menjaga trust. Tanpa itu, negara jatuh ke jurang seperti Zimbabwe atau Venezuela: inflasi meledak, utang tersembunyi, krisis tak terhindarkan.”

Hening sejenak.

“Dan ironisnya,” Kata saya, “pihak yang menuduh dia neokolonialis adalah mereka yang justru ingin kembali ke pola Keynesian semu, pemerintah belanja seenaknya, siklus ekonomi dikendalikan politik, bukan aturan pasar. Mereka menolak batasan.”

Lili menatap saya dalam-dalam. “Demokrasi dan moneterisme bukan musuh. Justru saling membutuhkan.” Lili menatap keluar jendela, Jakarta berkilau basah di bawah sana. “Benar. Demokrasi memberi fondasi, moneterisme memberi disiplin. Tanpa keduanya, negara hanya jadi mesin cetak uang bagi penguasa.”

Saya tersenyum samar, seakan memahami sesuatu yang lama saya ingin tahu “Malam ini, di kamar hotel ini, saya merasa sedang belajar lebih banyak daripada di ruang kuliah manapun.”

Lili tertawa kecil. “Mungkin karena kamu butuh dimensi kejujuran dalam menilai ekonomi dan Politik. Dan jujur, dalam politik maupun moneter, adalah barang langka. Bahwa menjaga keuangan negara adalah soal integritas, bukan sekadar angka.

Hening merayap. Hujan sudah berhenti, hanya lampu-lampu kota Jakarta yang berkilau dari jendela kamar Hyatt. Lili duduk bersila di atas ranjang, matanya tajam menatap saya.

“Tapi, LI…” Saya berhenti sebentar, lalu menarik napas. “Kalau moneterisme memang begitu ideal, kenapa rakyat kecil tetap merasa APBN tidak berpihak pada mereka? Harga beras naik, listrik mahal, pekerjaan formal makin sedikit. Disiplin fiskal bagus di mata investor, tapi apa artinya bagi pedagang kecil di Pasar Senen?” Sambung saya.

Lili terdiam, merasakan hantaman pertanyaan saya. Lalu perlahan menjawab, “Itu luka lama, B. Moneterisme menjaga stabilitas, tapi stabilitas bukan jaminan keadilan. Sama seperti pagar rumah, ia melindungi, tapi tidak otomatis memberi makanan di meja. Yang memberi makanan adalah kebijakan pembangunan, distribusi, dan keberanian melawan rente.”

Saya kenbali seruput kopi. “Jadi, rakyat kecil itu selalu jadi korban benturan ideologi? Keynesian dipakai, utang menumpuk, inflasi pecah. Moneteris dipakai, stabilitas terjaga, tapi kemiskinan jalan terus.”

Lili menatap saya sejurus. “Itulah paradoksnya. Sri Mulyani tahu, moneterisme tanpa demokrasi dan transparansi hanya jadi alat elit. Kalau demokrasi dibajak oligarki, disiplin fiskal pun terasa seperti beban rakyat, bukan perlindungan.”

Saya mengangkat alis . “Jadi di mana ruang kompromi? Atau memang tak ada kompromi?”

Lili berdiri, berjalan ke arah jendela, menatap jalan Sudirman yang lengang. “Kompro­mi selalu ada, tapi bukan dalam bentuk utang tak terbatas atau subsidi populis yang membius. Kompromi itu harus hadir dalam bentuk kebijakan cerdas. APBN yang transparan, pajak progresif, investasi pendidikan dan riset. Disiplin fiskal memberi ruang, lalu demokrasi menentukan ke mana ruang itu dipakai. Sayangnya, di negeri kita, ruang itu sering dijual.”

Saya terdiam lama. Lalu, berdiri di sampingnya “Kadang aku berpikir, Li, apa benar demokrasi kita cukup matang untuk menopang moneterisme? Atau sebenarnya kita sedang menegakkan prinsip Friedman di atas tanah yang masih rapuh?”

Lili menoleh, menatap saya. Matanya bening. “Mungkin memang rapuh. Tapi kalau kita tidak mulai dari disiplin dan transparansi, kita hanya akan terus berputar dalam lingkaran, utang, defisit, inflasi, krisis. Dan rakyat kecil akan tetap jadi korban. Itu sebabnya peran orang seperti Sri Mulyani penting, bukan sempurna, tapi setidaknya ia menolak menyerah pada ilusi.”

Lili tersenyum samar, ada getir di baliknya. “Dan Elit partai terutama elite Partai Islam dan Pro Rakyat ? Apa peran mereka di sini, Li? Apakah mereka hanya penonton dari balkon Istana yang mewah, sementara di luar sana orang antre beras murah?” Pertanyaan itu menggantung di udara. Saya tahu, jawaban sederhana tidak ada.

Saya menarik napas panjang

“ Seharusnya tidak, B. Mereka tidak boleh jadi penonton. Kalau disiplin fiskal hanya berhenti di angka, memang benar rakyat kecil tak akan merasakan apa-apa. Tapi ada jalan, menghubungkan disiplin dengan kebijakan yang tepat sasaran.”

Saya melipat tangan di dada. “Contohnya?”

Lili  berjalan ke meja, mengambil pena, lalu menulis di kertas kosong: Pajak Progresif. “Kalau orang kaya menikmati hasil pembangunan, mereka harus membayar lebih. Bukan hanya pajak penghasilan tetapi kekayaan. Pajak progresif bukan hanya adil, tapi juga menciptakan ruang fiskal tanpa utang tambahan. Dengan begitu, APBN bisa digunakan untuk investasi jangka panjang, bukan hanya bayar bunga.

Subsidi Tepat Sasaran. “Bukan subsidi energi yang menguntungkan orang kaya dengan mobil mewah, tapi subsidi pangan, kesehatan, dan pendidikan bagi kelas bawah. Itu tidak melanggar disiplin fiskal, karena ada transparansi siapa penerimanya, berapa biayanya, dan dampaknya jelas.”

Reformasi Belanja. “Sebagian besar APBN kita masih tersedot ke belanja rutin dan birokrasi. Padahal kalau dialihkan ke riset, infrastruktur produktif, dan industrialisasi, efeknya langsung terasa ke lapangan kerja.”

Kemandirian Daerah. “Transfer ke daerah harus berbasis kinerja, bukan politik. Kalau Pemda hanya habiskan dana tanpa capaian, harus ada sanksi. Demokrasi lokal bukan sekadar pilkada, tapi juga akuntabilitas fiskal.”

Saya menatap Lili dan mengangguk pelan. “Ini, B, yang saya maksud. Moneterisme memberi kerangka, jangan jebol defisit, jangan sembarang cetak uang. Tapi keadilan sosial lahir dari bagaimana pemerintah mengalokasikan ruang fiskal yang ada. Sri Mulyani selalu bicara disiplin fiskal, dan itu untuk memastikan disiplin itu tidak jadi alasan untuk abai pada rakyat.”

Saya terdiam, lalu perlahan tersenyum. “Jadi, kuncinya bukan memilih antara Keynesian atau Moneteris secara buta. Tapi bagaimana menyeimbangkan, disiplin di satu sisi, keberpihakan di sisi lain, seperti kata Anies Baswedan dalam kampanye”

LIli mengangguk. “Benar. Keynes memberi jiwa pada pasar kerja, Friedman memberi otot pada stabilitas. Demokrasi dan transparansi yang sehatlah yang menjaga keduanya agar tidak disalahgunakan.”

Lili meraih cangkir tehnya dan berkata lirih, “Kadang aku berpikir, kalau Sri Mulyani tidak pernah kompromi, mungkin karena dia tahu kompromi dengan oligarki sama saja menjual masa depan.”

Saya menatapnya lama. “Ya, dan itu pelajaran untuk kita juga. Jangan pernah menukar integritas dengan kenyamanan sesaat. Karena kalau trust hilang, bukan hanya pasar yang runtuh, tapi juga harapan rakyat kecil.”

Jam 7 malam saya undur diri. Lili antar saya sampai pintu Lift dan tak lupa memeluk saya. “ Jaga Kesehatan, ya B.”

“ Dan kamu cepatlah menikah. “ sambut saya. Dia tersenyum dan berusaha menghindar kalau ditanya kapan menikah.

***

Dalam sejarah pemikiran ekonomi, Keynesian dan Friedman seolah menjadi dua kutub yang tak pernah bertemu. Keynes, dengan teori permintaan agregatnya, memandang negara sebagai aktor sentral yang boleh — bahkan wajib — menguasai sumber daya untuk menstabilkan ekonomi. Intervensi fiskal, belanja besar, dan utang negara dipandang sah demi menjaga siklus ekonomi dan, tidak jarang, menjadi alat politik bagi penguasa untuk meneguhkan legitimasi.

Friedman berdiri di sisi seberang. Bagi sang monetaris, bahaya terbesar justru muncul ketika negara terlalu jauh mencampuri pasar. Ia menekankan bahwa demokrasi dan transparansi adalah fondasi dari disiplin moneter. Pemerintah tidak boleh semena-mena mengatur suplai uang atau memperluas defisit. Sebab tanpa batasan, negara bisa tergelincir menjadi predator ekonomi yang menjadikan fiskal alat rente.

Dalam perjalanan pulang, di tengah lampu-lampu kota Jakarta yang gemerlap, pikiran saya berputar: apa gunanya moneterisme, disiplin fiskal, Bretton Woods, dan teori-teori besar itu, jika di jalanan wajah-wajah masih menunduk di bawah beban hidup? Pertanyaan sederhana itu lebih menusuk daripada grafik inflasi atau tabel APBN.

Jawabannya tidak pernah tunggal. Keynesianisme, bila diterjemahkan oleh penguasa yang lapar kekuasaan, bisa berubah menjadi politik anggaran untuk membeli dukungan. Friedmanisme, bila diterjemahkan tanpa nurani, bisa menjelma menjadi pagar dingin yang hanya melindungi pasar, sementara rakyat kecil tetap lapar.

Sri Mulyani tampaknya memahami dilema ini. Disiplin fiskalnya bukan sekadar angka kaku, tetapi usaha menjaga kepercayaan pasar agar Indonesia tidak terjerembab ke krisis. Namun ruang politik tetap harus ada, keberanian untuk menentukan siapa yang berhak ditolong oleh APBN yang terbatas.

Jakarta adalah paradox moneteris: gedung-gedungnya angkuh, jalan-jalannya penuh peluh. Keynesian memberi jiwa pada ekonomi, Friedman memberi otot. Tetapi tanpa demokrasi yang sehat dan nurani yang hidup, keduanya hanya akan jadi alat bagi oligarki.

Akhirnya, ekonomi hanyalah bahasa. Yang penting adalah siapa penerjemahnya. Jika diterjemahkan oleh oligarki, ia menjadi penjara. Jika diterjemahkan dengan nurani, ia menjadi jembatan menuju keadilan.Angka tanpa nurani adalah penjara, nurani tanpa disiplin adalah fatamorgana. Kita butuh keduanya. Agar ekonomi tidak hanya milik pasar, tapi juga milik manusia. Milik semua.

Kembali kepada kita sebagai manusia untuk bersikap, Manusia yang bermartabat adalah manusia yang tahu diri. Ia sadar bahwa dirinya tidak bebas tanpa batas. Ada hukum sosial yang mengikat, ada norma moral yang menuntun, ada hukum positif yang mengatur, dan ada hukum kausalitas yang tak pernah bisa ditawar. Maka disiplin bukanlah sekadar sikap keras kepada diri sendiri, melainkan pagar yang menjaga agar kita tetap berada di jalan tahu diri.

Tidak ada yang salah dengan berhutang. Hutang bisa menjadi alat, jembatan menuju pertumbuhan, sarana untuk memperluas usaha. Tetapi hutang hanya bermakna bila dikelola dengan amanah, dengan disiplin, dan sesuai dengan kemampuan. Hutang yang jujur adalah hutang yang hidup bersama bisnis nyata, bukan sekadar angka dalam permainan manipulatif. Hutang yang menumbuhkan adalah hutang yang dijaga dengan integritas, bukan hutang yang dipelintir demi keinginan sesaat.

Orang berduit dan berharta yang benar-benar berdisiplin tidak akan hidup dalam kemewahan semu. Ia sederhana dalam gaya, besar dalam hati, dan luas dalam berbagi. Kekayaan baginya bukan mahkota untuk pamer, melainkan amanah yang harus dijaga, ditumbuhkan, dan disalurkan kembali kepada masyarakat. Harta yang dikelola dengan disiplin akan melahirkan ketenangan, bukan kerakusan.

Saya tidak merasa bangga ketika SIDC dan Yuan dipercaya oleh investor global. Kepercayaan itu bukan trofi yang dipajang, melainkan beban yang harus dijaga. Saya menjaganya dengan disiplin: tidak pernah ada manipulasi neraca, tidak pernah ada window dressing untuk menipu pasar. Saya menjaga dengan disiplin tanpa nepotisme, memastikan transparansi, agar setiap sen uang investor benar-benar digunakan sesuai standar kepatuhan. Saya disiplin memisahkan urusan personal dan urusan perusahaan, karena saya tahu: kepercayaan hanya hidup bila batas itu dijaga dengan tegas.

Pada akhirnya, tahu diri dan menjaganya dengan disiplin adalah ciri utama manusia berakal dan cerdas secara spiritual. Tidak ada yang “too good to be truel”, tidak ada jalan pintas dengan nekat dan menggampangkan urusan. Pengetahuan yang mumpuni, moral yang kokoh, dan disiplin yang konsisten adalah syarat agar hidup berjalan dengan martabat. Karena martabat bukanlah hasil dari harta, kekuasaan, atau prestise. Martabat lahir ketika manusia tahu batas dirinya, dan dengan sadar memilih untuk hidup dalam disiplin, amanah, dan integritas. ***

Referensi

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual. Jakarta: Sekretariat Negara. Peraturan Menteri Keuangan No. 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Kementerian Keuangan RI. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta: Sekretariat Negara. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semesteran atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Friedman, Milton. (1968). The Role of Monetary Policy. The American Economic Review, 58(1), 1–17. Keynes, John Maynard. (1936). The General Theory of Employment, Interest and Money. London: Macmillan. International Monetary Fund (IMF). (2014). Fiscal Transparency Code. Washington, D.C. World Bank. (2019). Public Expenditure Review: Indonesia. Washington, D.C. Tanzi, Vito & Schuknecht, Ludger. (2000). Public Spending in the 20th Century: A Global Perspective. Cambridge: Cambridge University Press. Musgrave, Richard A. (1959). The Theory of Public Finance. New York: McGraw-Hill.

Basri, Chatib. (2021). Fiscal Policy in Indonesia: Between Crisis Management and Structural Reform. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 57(1). Indrawati, Sri Mulyani. (2008). Reforming the IMF: Lessons from the Asian Crisis. Speech at Brookings Institution. AMRO (ASEAN+3 Macroeconomic Research Office). (2023). Fiscal Surveillance Report: Indonesia. Singapore. Stiglitz, Joseph E. (2002). Globalization and Its Discontents. New York: W.W. Norton. (relevan untuk kritik “neo-kolonialisme” IMF/World Bank). Helleiner, Eric. (1994). States and the Reemergence of Global Finance: From Bretton Woods to the 1990s. Cornell University Press. Boughton, James M. (2001). Silent Revolution: The International Monetary Fund 1979–1989. Washington, D.C.: IMF. Eichengreen, Barry. (2008). Globalizing Capital: A History of the International Monetary System. Princeton: Princeton University Press.