Sore itu kafe kecil di sudut kota terasa hangat. Aroma kopi menyelinap bersama sisa hujan yang masih menetes di luar jendela. Saya duduk bareng Han. Ia seorang dosen pada PTN. Kami bersahabat lebih dari 20 tahun. Dia memandang saya sambil mengaduk cappuccino yang mulai mendingin.

“ Menurut data, terdapat sekitar 1.046 BUMN, di mana 52% mengalami kerugian, dengan total estimasi kerugian mencapai sekitar Rp 50 triliun per tahun. Sementara Deviden yang diterima negara 97% bersal dari 8 BUMN unggulan. Total Asset BUMN mencapai 40% dari PDB. Namun pajak langsung dan tidak langsung dari eksistensi BUMN berupa PNBP,PPH, PPN sekitar 21% dari total penerimaan negara. Sangat tidak sehat. Sementara Presiden berharap BUMN menjadi tulang punggung pembangunan nasional, terutama disaat APBN tidak punya daya melakukan ekspansi sector real.” Kata Han.

Saya senyum aja.

“Katanya, kebangkitan Tiongkok itu ajaib, ya, Ale?” tanyanya dengan suara pelan. “Padahal tahun 80-an mereka masih miskin. Sumber daya manusianya low class, anggaran negara sempit, teknologinya pun bergantung pada asing. Bagaimana mereka bisa mengejar ketertinggalan dengan penduduk sebanyak itu?”

Saya tersenyum tipis. “Itulah keajaiban disiplin sejarah. Tiongkok tahu kalau telat sedikit saja melangkah, hambatan akan makin berat. Mereka tidak bisa sekadar berjalan cepat. Mereka harus melompat jauh.”

Han mengernyit. “Melompat lewat FDI, seperti negara lain?”

“Tidak. Negara lain biasanya menyerahkan sumber daya alam kepada asing demi jadi modal pembangunan. Tiongkok berbeda. Mereka jadikan BUMN sebagai mesin utama lompatan. Ada misi yang disebut kode 60/70/80/90: BUMN harus menyumbang 60% PDB, menghasilkan 70% inovasi, menyediakan 80% pekerjaan perkotaan, menciptakan 90% pekerjaan baru, menguasai 70% investasi, dan mendominasi 90% ekspor. Dengan kata lain, BUMN adalah motor industrialisasi dan penyalur efek trickle down bagi rakyat.”

Han terdiam, lalu tersenyum “ Wah, Tiongkok itu seperti BigCorp, ya? Sebuah perusahaan raksasa.”

“Benar,” kata saya “BigCorp yang dikelola secara oligarki. Pemerintah, Partai, dan korporasi negara berjalan dalam satu sinergi. BUMN dikoordinasi lewat SASAC, komisi pengawas aset negara yang terhubung dengan universitas, pusat riset, pemerintah daerah, Kementerian Keuangan, dan Bank Sentral. Walau beroperasi di pasar bebas, BUMN tetap dikomandani negara. Mereka tidak didesain hanya untuk laba, tapi sebagai lokomotif pembangunan dan pengawal kedaulatan ekonomi.”

Saya menambahkan, suara saya agak menekankan, “BUMN memang melaksanakan agenda negara yang sejalan dengan visi Partai Komunis Tiongkok. Dan yang membuatnya kuat adalah disiplin tinggi dalam menerapkan sistem meritokrasi. Ukuran untuk menempati posisi di dalam perusahaan bukan politik atau koneksi, melainkan kompetensi dan prestasi. Dengan cara itu, struktur kepemimpinan BUMN tetap kokoh, fokus pada target, dan mampu menjaga keberlanjutan misi negara.”

Saya berhenti sejenak, menatap uap kopi yang mulai hilang. “BUMN itu difokuskan ke industri hulu dan HigTech. Petrokimia, Mineral logam dan lain lain. Proses produksi nya disubsidi oleh negara. Artinya barang atau jasa yang mereka hasilkan adalah barang negara. Makanya tidak boleh diekspor. Kalaupun ada yang ekspor itu diatur negara dengan ketat. Tentu tujuannya adalah mendukung terciptanya industry downstream dalam negeri. Banyak FDI masuk ke China membangun downstream Industri karena alasan bahan baku industry murah.”

” Oh baru paham saya. ” Han mengangguk. ” Jadi bukan hanya upah murah daya tarik investasi di China, tetapi yang significant bagi ivestor asing maupun domestik adalah bahan baku industri dalam negeri murah”

Han menghela napas.

“ Ya coba di Indonesia. Industri Hulu seperti Baja, Nikel, Aluminium, batubara, Petrokimia hanya dikelola oleh BUMN, dan tidak boleh ekspor kecuali atas dasar kuota. Sehingga industri downstream tumbuh. Bukan hanya sebatas intermediately product, tetapi sampai kepada produk konsumen akhir. Cara ini tentu sangat efektif memaksa orang asing buat pabrik kalau inginkan bahan baku dari Indonesia dan tentu lapangan kerja tersedia luas. Ini malah bahan setengah jadi diekspor untuk kepentingan downstream luar negeri. ” Suara Han terkesan geram.

Saya senyum aja.

” Tapi bukankah mereka pernah juga dilanda chaos politik? Tiananmen, misalnya tahun 1989. Mahasiswa menuduh pemerintah mengorbankan sumber daya demi investor asing. ” Lanjut Han.

“Ya, itu Machiavellianisme” Kata saya tersenyum. ” Cara Elite China melakukan revolusi politik lewat Chaos yang didesain lewat operasi intelligent. Akibat kerusuhan itu, elite China punya alasan kuat melakukan reformasi dan menegakkan disiplin partai menuju pemerintahan yang bersih. Elite korup dihukum mati. Sejak itu memang banyak eite partai dan pejabat yang mati depan regu tembak. ”

” Dan hasilnya ?

” Pemerintah semakin kuat legitimasinya. Semakin dihormati rakyat. Semakin dapat kepercayaan dari rakyat. Pembangunan terus berlanjut. Hasilnya? Awal 2000-an industri hilir meledak. Dari pengimpor kaca, baja, kertas, dan suku cadang mobil, Tiongkok berubah menjadi produsen dan eksportir global utama.”

Han mencondongkan tubuhnya. “Padahal tadinya mereka tidak punya keunggulan SDM atau SDA khusus. Bagaimana bisa?”

“Jawabannya, subsidi dan arus modal yang diarahkan negara ke BUMN,” jelas saya “Dimotori Central Huijin Investment Ltd, Sovereign Wealth Fund, bersama bank-bank BUMN seperti Bank of China, CCB, ICBC, Agricultural Bank, dan tentu People’s Bank of China. Semua diarahkan ke sektor strategis.”

Saya melanjutkan, “Bahkan devisa ekspor tidak dihambur-hamburkan. Tapi diinvestasikan lewat holding seperti CIC dan CIITC ke surat berharga luar negeri. Tujuannya dua: menjaga kurs tetap stabil dan memastikan pasokan bahan baku industri hulu aman. BUMN pun berubah jadi agen global, bukan hanya mencari modal, tapi juga teknologi.”

Mata Han melebar. “Jadi skalanya… seberapa besar?”

Saya menghela napas panjang. “Itu yang mengejutkan, Han. Tidak ada yang tahu pasti berapa jumlah BUMN beserta unit bisnisnya. Ada analisis yang menyebut jika digabung antara BUMN dan BUMD, totalnya bisa mencapai 391.000 unit. Dari angka itu, sekitar 363.000 murni milik negara, 629.000 unit dengan kepemilikan 30% saham negara, dan hampir 867.000 unit hanya ada penyertaan modal negara tanpa kendali langsung. Belum lagi perusahaan swasta dengan ekuitas negara tersamar, ya semacam Shadow holding beroperasi di seluruh dunia.

Han terdiam, mencoba mencerna.

Saya menambahkan, “Bahkan di Fortune Global 500, ada 109 perusahaan Tiongkok yang masuk daftar. Yang swasta? Hanya 16. Sisanya adalah BUMN. Total aset seluruh BUMN pada 2023 mencapai 817 triliun yuan, atau sekitar US$115–116 triliun. Itu enam kali PDB mereka yang hanya US$17,8 triliun tahun itu.”

“Luar biasa…” gumam Han.

Saya mengangguk. “Memang luar biasa. Meski utang domestik publik mereka di atas 300% PDB, sebagian besar adalah utang BUMN, bukan pemerintah pusat. Itu engga significant dibandingkan dengan total asset BUMN yang mencapai 6 kali dari PDB. Bandingkan dengan Indonesia yang hanya 40% dari PDB.  Dan lagi utang publik itu mayoritas berbentuk thematic bonds, sukuk, atau revenue bonds yang berbunga rendah dan berbasis proyek. Jadi sifatnya lebih produktif daripada beban fiskal.”

Han menatapku dengan pandangan dalam, seakan melihat jauh ke arah masa depan. “Kalau begitu, Ale… apakah Indonesia bisa belajar dari Tiongkok?”

Saya tersenyum tipis. “Itulah pertanyaan kita semua, Han. Bisakah kita menata BUMN sebagai agen pembangunan, dengan meritokrasi dan disiplin, bukan sebagai sapi perah politik? Kalau bisa, mungkin kita juga akan menemukan lompatan jauh kita sendiri.”

Han mengangguk pelan dan berkata lirih. “ Kalau perhatikan profile komirasis BUMN yang sebagian besar eksis karena alasan politik electoral, direksi BUMN yang nepotisme dan patronisme, sulit Indonesia akan bisa meniru China.

Hening sejenak. Hujan di luar benar-benar berhenti. Kota terlihat bersih, seakan memberi isyarat bahwa setiap bangsa memang punya kesempatan untuk menulis bab barunya. Masalahnya mau engga berubah? ***

Reformasi BUMN di Tiongkok.

Reformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Tiongkok merupakan salah satu isu paling sensitif dalam pembangunan ekonomi negara sosialis ini. Hal ini wajar, mengingat sekitar 30% Produk Domestik Bruto (PDB) Tiongkok masih bergantung pada kontribusi BUMN (OECD, 2015). Lebih jauh, hampir semua kader politik Partai Komunis Tiongkok (PKT) terhubung dengan lingkaran BUMN, menjadikan institusi ini bukan sekadar aktor ekonomi, tetapi juga instrumen politik.

Hampir semua kader partai memiliki posisi strategis di ratusan BUMN pusat maupun daerah. BUMN bukan hanya sumber daya ekonomi, tetapi juga mesin pembiayaan politik PKT. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) melahirkan banyak konglomerat baru di Tiongkok pada dekade 1990–2000-an (Li & Zhou, 2005). Namun, di sisi lain, kondisi ini melemahkan kinerja BUMN.

Reformasi BUMN berlangsung lebih dari empat dekade, dengan karakter gradualis. Setiap pemimpin Tiongkok sejak era Deng Xiaoping hingga Xi Jinping berkomitmen melanjutkan reformasi, namun dengan penuh kehati-hatian. Tekanan terlalu keras berisiko menimbulkan konflik internal partai, mengingat BUMN kerap menjadi basis keuangan sekaligus arena patronase politik (Naughton, 2007).

Sebagai ilustrasi, pada tahun 2003 hanya enam BUMN Tiongkok yang masuk dalam daftar Fortune Global 500. Padahal, secara aset dan pelanggan, ukuran BUMN Tiongkok sudah raksasa. Hal ini menandakan lemahnya manajemen, rendahnya efisiensi, dan ketergantungan pada utang. Pada akhir 2017, utang BUMN tercatat mencapai RMB 100 triliun (sekitar US$ 15 triliun), setara dengan 120% PDB nasional (IMF, 2019).

Reformasi BUMN mencapai momentum baru pada era Xi Jinping. Setelah mengamendemen konstitusi untuk menghapus batas masa jabatan presiden, Xi memusatkan kekuasaan politik dan menempatkan dirinya sebagai pemimpin tunggal dalam arah reformasi. Sejak itu langkah reformasi yang lebih keras dilakukan, mencakup empat strategi utama (OECD, 2019; SASAC, 2021):

Klasifikasi BUMN Berdasarkan Indeks PSO

BUMN dikategorikan berdasarkan Public Service Obligation (PSO). Jika indeks PSO < 50%, BUMN diwajibkan diprivatisasi. Sebaliknya, jika PSO ≥ 50%, negara memperkuat modal dan subsidi untuk memperbesar peran pelayanan publik. Strategi ini menyeimbangkan antara kepentingan sosialisme dan efisiensi pasar.

Pemisahan Fungsi Operasional dan Pengawasan

Negara hanya bertindak sebagai pengelola aset, bukan manajemen operasional. Kader partai dilarang duduk di kursi direksi maupun komisaris. BUMN harus dikelola profesional dengan standar good corporate governance (GCG). Bahkan, untuk mengejar efisiensi, BUMN diperbolehkan merekrut direktur asing dan melakukan privatisasi terbatas melalui bursa saham atau skema employee stock ownership.

Penguatan Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan BUMN dipusatkan pada State-owned Assets Supervision and Administration Commission (SASAC). SASAC mengawasi kebijakan strategis, sementara Kementerian Keuangan mengawasi SASAC itu sendiri. Untuk sektor keuangan, pengawasan dilakukan oleh Central Huijin Investment Ltd., bagian dari China Investment Corporation (CIC). Skema ini menciptakan check and balance agar fungsi pengawasan tidak tumpang tindih.

Fokus pada Industri Strategis

Penyertaan modal negara hanya difokuskan pada sektor strategis seperti baja, energi, listrik, kereta api, pertahanan, dan konstruksi. Industri ini tidak boleh diprivatisasi, sementara sektor lain diperbolehkan melakukan privatisasi parsial.

Hasil Reformasi

Hasil reformasi sangat signifikan. Jika tahun 2003 hanya ada enam BUMN Tiongkok di daftar Fortune Global 500, maka pada tahun 2019 jumlahnya melonjak menjadi 129 perusahaan, sebagian besar BUMN, melampaui Amerika Serikat (Fortune, 2019). BUMN Tiongkok berhasil bertransformasi menjadi perusahaan kelas dunia dengan efisiensi lebih tinggi dan tata kelola yang lebih baik.

Seorang CEO BUMN Tiongkok pernah mengatakan “Kunci suksesnya adalah menggeser peran pemerintah dari manajemen perusahaan ke manajemen aset. Negara berperan sebagai pengelola portofolio, sementara operasional dijalankan manajer profesional. Kami konsisten melaksanakan transformasi kepemilikan campuran, merekrut profesional, dan membentuk dewan independen. Itu sebabnya BUMN kini efisien dan berkelas dunia.”

Reformasi ini menegaskan bahwa keberhasilan BUMN tidak ditentukan oleh kapasitas kader partai, melainkan oleh meritokrasi, efisiensi, dan tata kelola modern.

Kehebatan Tiongkok bukan hanya pada keberhasilan membesarkan BUMN, melainkan pada kemauan politik untuk menyingkirkan dominasi kader partai dalam manajemen. Para kader partai selama ini menjadikan BUMN sebagai sumber rente pribadi, bukan sebagai instrumen pembangunan. Reformasi BUMN Tiongkok membuktikan bahwa tanpa meritokrasi, BUMN hanya akan menjadi beban fiskal dan lahan patronase.

Bagi Indonesia, pelajaran ini sangat relevan. Dengan total aset BUMN Indonesia mencapai Rp 10.800 triliun pada 2023 (Kementerian BUMN, 2023), persoalan tata kelola dan intervensi politik tetap menjadi tantangan besar. Reformasi Tiongkok menegaskan bahwa transformasi hanya mungkin berhasil jika: Kader politik tidak diberi akses langsung pada jabatan BUMN. Pemerintah bertindak sebagai pengelola aset, bukan manajer operasional. Pengawasan dilakukan lembaga independen yang kuat. Meritokrasi menjadi fondasi dalam pengisian jabatan strategis.

Kesimpulan

Reformasi BUMN Tiongkok adalah proses panjang, penuh risiko politik, namun menghasilkan transformasi luar biasa. Dari hanya enam perusahaan kelas dunia pada 2003, kini BUMN Tiongkok mendominasi ekonomi global. Kunci suksesnya adalah pemisahan politik dari bisnis, pergeseran negara ke peran manajemen aset, dan penerapan meritokrasi ketat.

Bagi Indonesia, keberhasilan ini menjadi cermin: BUMN hanya bisa berfungsi sebagai agen pembangunan jika dijalankan dengan prinsip profesionalisme, efisiensi, dan tata kelola modern, bukan sebagai arena patronase politik.

Referensi

Fortune (2019). Fortune Global 500. Fortune Media. IMF (2019). People’s Republic of China: Staff Report for the 2019 Article IV Consultation. International Monetary Fund. Kementerian BUMN RI (2023). Laporan Kinerja BUMN 2023. Li, H., & Zhou, L.-A. (2005). Political turnover and economic performance: the incentive role of personnel control in China. Journal of Public Economics, 89(9–10), 1743–1762. Naughton, B. (2007). The Chinese Economy: Transitions and Growth. MIT Press. OECD (2015). State-Owned Enterprises in the Global Marketplace. OECD Publishing. OECD (2019). Ownership and Governance of State-Owned Enterprises: A Compendium of Reform. OECD Publishing. SASAC (2021). Annual Report on the Reform of State-owned Enterprises in China.