Di sebuah kafe kecil, saya ngobrol dengan Lona dan Chan. Di hadapan kami, tiga cangkir cappuccino mengepulkan uap. Mereka semua sahabat masa muda saya. Kami sudah berteman lebih 30 tahun. Chan punya bisnis di Singapore dan Lona berbisnis logistik di Indonesia.

“ Lihat kerusuhan kemarin rasanya mengingatkan peristiwa 98. Sangat mengkawatirkan chaos akan meluas ” kata Lona dengan nada getir. Chan sepertinya ikut dalam suasana kawatir. Mereka punya trauma dengan tragedy Mey 98. Saya senyum aja. “ Ale, malah jumat sore habis meeting di Singapore dia langsung pulang ke Jakarta. Padahal Jakarta sedang chaos “ Kata Chan.

“ Kita kan udah engga muda lagi. Punya pengalaman dengan chaos di Indonesia. “ Kata saya tersenyum. “ Pada akhirnya apapun motive dibalik kerusuhan, apakah karena murni kehendak spontanitas rakyat atau rekayasa dari elite, tetap aja kerusuhan itu cepat diatasi dan cepat berlalu dan dilupakan. “ Sambung saya.

“ Menurut kamu apakah kerusuhan itu murni rakyat atau karena ada rekayasa semacan operasi intelijen  dalam intrik politik kekuasaan? Tanya Lona.

Saya terdiam sebentar dan seruput kopi. “ Kerumunan massa dan teriakan kemarahan kepada pemerintah dan DPR, itu tentu murni rakyat, gerakan spontanitas. Namun aksi anarkis membakar sarana umum, kantor DPRD, kantor Polisi, itu by design. Itu udah operasi intelijent, yang butuh skill, dan logistic melakukannya. Rakyat engga mampu lakukan sendiri. “

“ Jadi ada narasi kuat, yang dipersepsikan kepada publik berbulan bulan. Sehingga sangat mudah membuat massa berkumpul dan kemudian ada operasi intelijent yang menunggangi kerumunan itu sehingga terjadi chaos. “ Kata Lona menyimpulkan penjelasan saya.

“Ya. “Seru Chan. “ Operasi intelijen menunggangi kerumunan, bisa disetarakan dengan konsep crowd manipulation atau information warfare, yaitu strategi yang memanfaatkan psikologi massa untuk mengarahkan perilaku kelompok tertentu secara terencana. Target dari taktik tersebut sering kali adalah untuk menciptakan konflik, mengalihkan perhatian publik, atau memecah konsolidasi massa sehingga menguntungkan pihak tertentu secara politik atau strategis taktik yang dikenal sebagai cognitive warfare “

“ Apa masalahnya sampai harus chaos? Apa target nya? Tanya Lona.

“ Sebenarnya banyak spekulasi walau belum tentu pasti benar. “ Kata saya tersenyum. “ Yang jelas ini terkait dengan bisnis dibalik kekuasaan. “ sambung saya.

“ Oh ya.” Chan terkejut dan Lona juga.  “ Bisa jelaskan “ tanya Chan.

“ Ini terkait dengan RUU Kelistrikan dan Kasus impor BBM. Karena mereka yang berada dibalik dukungan electoral Pilpes merasa dibohongan oleh Presiden, yang ingin membersihkan mafia energi listrik dan BBM. “ kata saya sambil seruput kopi. “ Kita semua tahu. RUU Kelistrikan itu yang dirugikan adalah oligarki tambang batubara dan LNG. Padahal kita semua tahu, rente dibalik skema bisnis PLN itu sangat besar, mungkin terbesar dari semua rente yang ada. Kemudian impor BBM, yang terlibat bukan hanya local tetapi international. “

“ Oh ya saya ingat. “ Kata Lona “ Tanggal 25 agustus demo dengan narasi bubarkan DPR, tanggal 26 ada RDP di DPR soal RUU Kelistrikan. Aksi demo dengan narasi bubarkan DPR “ sambung Lona mengangguk angguk.

“ Chaos itu sudah dipersiapkan lama. Engga mendadak. Namun otak dibalik kerusuhan itu, lupa satu hal. “ Kata saya. Diam sebentar. Sambil melihat keluar jendela.

“ Apa yang mereka lupa, bro.” Kejar Lona.

Saya tatap sekilas ke Lona dan seruput kopi. “ Bahwa presiden punya skil kontra intelijen. Itu bukan karena think thank nya, tetapi dia secara personal memang ahli kontra intelijen. Walau sebagian besar kebinet adalah loyalis oligarki masa presiden sebelumnya dan aparat keamanan dibawah kendali mereka, tetapi dia bisa dengan mudah membalik situasi, yang justru membuat dia menjadi lebih kuat dan superior secara politik. “ Kata saya.

Lona mengangguk. “ Dalam logika Machiavellian, chaos tidak perlu ditakuti, tetapi dikelola. Dan di Indonesia, di mana oligarki ekonomi dan politik begitu erat berjalin, itu bisa saja sangat mudah meledakan kerusuhan untuk alasan menjatuhkan pemerintahan dan diganti dengan pemimpin yang bisa diatur. Namun disikapi dengan tenang oleh presiden. Baginya itu justru panggung teater untuk mendapatkan superioritas dihadapan mereka yang anggap dia lemah.”

Chan menambahkan“ Bagi penguasa, krisis bukanlah sekadar kondisi yang harus dihindari, melainkan peluang untuk memperkuat kendali. Kekacauan social, baik berupa kerusuhan, atau konflik elite, sering dimanfaatkan untuk membenarkan langkah-langkah represif, memperluas kewenangan, dan menutup ruang lawan politik. Dengan kata lain, kekacauan berfungsi sebagai panggung untuk menampilkan diri sebagai penyelamat.”

“ Fenomena ini bukan hal baru dalam sejarah politik dunia. Kebakaran Reichstag pada tahun 1933 dijadikan dalih Hitler untuk memperkuat Nazi. Ledakan apartemen Moskow pada tahun 1999 membuka jalan bagi Putin. Kudeta gagal di Turki (2016) justru mengukuhkan Erdogan. Semua menunjukkan pola yang sama, kerusuhan bisa berfungsi sebagai false flag operation, atau setidaknya ditunggangi untuk membalik arus legitimasi. “ Kata Lona.

Saya senyum aja.  Dari perspektif intelijen, kerusuhan 25–31 Agustus 2025 adalah perang narasi yang diselimuti asap dan api. Ia berawal dari kekecewaan oligarki migas, PLN, diorkestrasi oleh elite yang tidak suka pada presiden, namun akhirnya direkayasa ulang oleh presiden melalui operasi kontra-intelijen.

Hasilnya paradoks: apa yang semula dimaksudkan untuk mendelegitimasi rezim, justru memperkuatnya. Kerusuhan bukan sekadar gejolak sosial, melainkan arena pertarungan intelijen yang kompleks, di mana kemenangan ditentukan bukan oleh siapa yang menguasai jalanan, melainkan siapa yang mengendalikan narasi. Semoga setelah badai mereda, kabut tersibak, cuaca tenang, Prabowo bisa mengarahkan bahtera Indonesia ke dermaga harapan. Negeri makmur dibawah lindungan Tuhan.

***

Bisnis dibalik kerusuhan

Bisnis migas di Indonesia kerap dipandang bukan hanya sebagai sektor energi, melainkan sebagai arena politik rente. Minyak dan gas bukan sekadar komoditas strategis, tetapi juga sumber legitimasi, patronase, dan kekuasaan. Di balik subsidi, kontrak impor, hingga proyek LNG dan kilang, terdapat pola lama: energi menjadi ladang distribusi rente antara oligarki ekonomi, elite politik, dan birokrasi negara.

Secara ekonomi, economic rent adalah keuntungan berlebih yang diperoleh bukan karena efisiensi atau produktivitas, melainkan karena akses istimewa terhadap sumber daya. Dengan kata lain, rente migas lahir bukan dari inovasi teknologi atau efisiensi logistik, melainkan dari koneksi politik dan kelemahan tata kelola.

Dalam konteks migas Indonesia, rente muncul dalam beberapa bentuk: Kuota impor BBM dan LPG yang hanya bisa diakses oleh kelompok tertentu. Kontrak jangka panjang (take-or-pay) antara Pertamina dengan IPP (Independent Power Producer) atau pemasok LNG. Penetapan harga yang tidak transparan, sering diselipkan mark-up. Keterlibatan proxy lokal dalam transaksi internasional, di mana perusahaan tanpa infrastruktur migas menjadi “pintu rente” karena kedekatan politik.

Mengapa ?

Sekitar 70% kebutuhan migas nasional dipenuhi melalui impor. Pertamina, sebagai gatekeeper, tidak pernah bekerja sendirian: pasokan sering diperoleh melalui tender dengan trading house global seperti Vitol, Trafigura, atau Glencore. Namun di balik itu, selalu ada perusahaan lokal proxy yang berperan sebagai mitra resmi, meski secara operasional hanya menjadi perantara.

Spot trading (pembelian jangka pendek) menjadi ruang paling rawan rente. Harga fluktuatif, margin bisa tinggi, dan pengawasan lemah. Di sinilah broker lokal masuk: menghubungkan trader global dengan Pertamina, sambil mengamankan “fee” politik.

Banyak transaksi dilakukan melalui SPV (Special Purpose Vehicle) di Singapura, Labuan, atau Cayman. Skema ini memungkinkan praktik profit shifting, keuntungan dipindahkan keluar negeri, sementara Indonesia hanya menanggung biaya impor. Transparansi lenyap, akuntabilitas sulit ditelusuri.

Asosiasi energi (seperti Aspermigas) kadang dijadikan pintu lobi kebijakan. Di baliknya, terdapat shadow players: pengusaha yang tak terlihat di publik, namun mengendalikan SPV dan jaringan perdagangan migas. Mereka inilah yang menjaga kesinambungan rente lintas rezim.

Petral (Pertamina Energy Trading Ltd) di Singapura, yang dibubarkan 2015, adalah simbol rente migas. Skandal mark-up harga dan dominasi broker memperlihatkan bagaimana institusi negara bisa dijadikan “ATM politik”. Pasca-Petral, pola tidak hilang, hanya berganti wajah. Kini, peran rente menyebar dalam bentuk konsorsium lokal, perusahaan perantara, dan SPV luar negeri. Kasus impor LNG 2023–2025 juga menunjukkan indikasi sama: perusahaan-perusahaan kecil tanpa pengalaman migas mendapat kuota besar, karena faktor kedekatan politik.

Prabowo tahu, ini sangat merugikan negara, apalagi ditengah situasi ekonomi tidak baik baik saja. Kalau dibiarkan akan membawa Indonesia sebagai negara gagal. Karena negara terjebak pada ekonomi tidak efisien. Mengapa ?

Ketergantungan Fiskal: Subsidi energi mencapai Rp 70–100 triliun per tahun, sebagian besar terserap bukan untuk rakyat miskin, tetapi untuk menopang struktur harga yang sudah terdistorsi oleh rente. State Capture: Oligarki migas berhasil “menangkap negara” (Hellman, Jones & Kaufmann, 2000). Regulasi dibuat bukan demi efisiensi atau kedaulatan energi, tetapi demi mempertahankan arus rente. Delegitimasi Politik: Setiap kenaikan harga BBM memicu protes sosial. Namun isu ini sering dipolitisasi, dijadikan amunisi untuk memperlemah pemeritah.

Dan yang lebih buruk adalah Inovasi Tertunda. Investasi pada EBT (Energi Baru Terbarukan) sering kalah prioritas karena oligarki migas lebih berkepentingan menjaga status quo impor fosil.

Bisnis rente migas dan. PLN adalah cermin lemahnya tata kelola energi Indonesia. Ia memperlihatkan bagaimana sumber daya strategis digunakan sebagai alat distribusi kekuasaan, bukan untuk kedaulatan energi. Untuk keluar dari jerat ini, diperlukan: Transparansi impor migas: semua kontrak harus diumumkan publik. Audit SPV dan jaringan offshore: mencegah profit shifting yang merugikan negara. Subsidi tepat sasaran: agar energi murah tidak lagi menjadi dalih untuk rente. Akselerasi transisi energi: mengurangi ketergantungan pada impor, sekaligus memotong rantai rente fosil.

Tanpa langkah struktural, Indonesia hanya akan terus hidup dari “cahaya semu”—listrik dan bensin yang sebenarnya dibeli mahal dari kompromi politik antara trader global, proxy lokal, dan elite kekuasaan.

Referensi

Hellman, J., Jones, G., & Kaufmann, D. (2000). Seize the State, Seize the Day: State Capture, Corruption, and Influence in Transition Economies. World Bank. Robison, R., & Hadiz, V. (2004). Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets. Routledge. Aspinall, E., & van Klinken, G. (2010). The State and Illegality in Indonesia. KITLV Press. BPK & KPK Reports on Pertamina (2015–2022).