Ada suara yang tidak pernah usai. Seperti kabut yang enggan meninggalkan subuh, tangisan itu menetes, membelah hujan, dan merusak harmoni malam. Desa yang mestinya tenang, berubah jadi ruang rawan: sepi yang berisik.

Tangisan itu bukan sekadar isak. Ia adalah arsip bangsa. Catatan panjang tentang janji-janji pemilu yang retak, tentang elite baru yang gemuk di kursi kekuasaan, tapi kurus di lumbung nurani.

“Siapa yang menangis?” tanya seorang warga, matanya waspada seperti tikus yang baru saja mencuri beras.

“Mungkin dari kampung sebelah,” jawab yang lain, lirih, seakan rahasia negara. “Kampung itu kan anak-anaknya banyak yang stunting. Puskesmas kehabisan anggaran, sementara baliho calon bupati tak pernah kehabisan cat.”

Atau, mungkin, dari desa yang sawahnya digusur untuk kebun sawit. Di sana, kabarnya seorang bocah tewas karena ketahuan mencuri buah sawit—bukan untuk dijual, hanya untuk makan.

“Bisa juga dari petani kita sendiri,” timpal lelaki tua. “Di tanah yang katanya subur ini, harga gabah lebih cepat jatuh daripada moral politisi, pupuk lebih mahal daripada sumpah menteri. Kemerdekaan? Ah, itu poster kampanye, bukan realita.”

Semua diam. Karena semua tahu, tangisan itu milik mereka juga. Tapi mereka sudah terlalu lama belajar berpura-pura percaya pada Pak Lurah, yang katanya “berjuang untuk rakyat.” Dana desa pun berputar, tapi orbitnya hanya mengitari kantong segelintir orang. Di keramaian mereka tertawa, di kesunyian mereka menangis, dan itu pun tanpa jeda.

Tangisan itu makin aneh. Kadang seperti bayi lapar, kadang seperti perempuan yang ditampar suami setelah kalah judi online. Kadang seperti buruh yang baru saja di-PHK, atau buruh UMR yang 1/3 upahnya habis untuk transfort, beda dengan DPR yang dapat fasilitas bensin 2 kali upah UMR sebulan.

Kadang terdengar seperti bunyi malam yang tergores: ketika pajak PBB terasa mencekik, sementara pemerintah sibuk membela diri.  Demi cicilan utang dan bunga yang harus dibayar , dana transfer daerah dipenggal, pembangunan desa dipreteli, dan rakyat disuruh berbesar hati menerima retorika “stabilitas fiskal.”

Hari demi hari, tangisan itu jadi semacam musik latar. Warga melapor ke Pak RT, lalu ke RW, lalu ke kelurahan—hingga sampai ke kantor walikota. Dugaan pun berkembang: mungkin suara itu dari dekat TPA, di mana seorang ayah bunuh diri setelah membunuh istri dan anak-anaknya. Ketika harapan dipreteli, maut pun jadi opsi rasional.

Tangisan itu lalu merayap lebih jauh. Ia masuk ke ruang rapat DPR yang para anggotanya menerima tunjangan rumah Rp 50 juta per bulan, padahal kompetensinya sering tak lebih dari lakon dalam drama politik. Ia merambat ke meja menteri, yang kini dikelilingi deretan wakil menteri dan staf khusus bak rombongan karnaval, fasilitas melimpah yang bukan demi pelayanan publik, melainkan upeti politik. Semua itu hanya bagi-bagi kursi, pesta kemenangan pemilu yang menipu.

Dan di atas semua itu, berdirilah sebuah rezim yang sibuk membela diri, menyanjung diri, seperti cermin yang hanya menatap bayangannya sendiri. Mereka lantang bicara, tapi lemah bertindak; lihai menyusun jargon, tapi kerdil dalam solusi. Di bawah bendera mereka, terpidana bisa bebas, ikut jadi tim sukses pemilu, bahkan duduk manis sebagai komisaris BUMN. Mafia migas yang mestinya diborgol malah dibiarkan melancong ke luar negeri, dan ketika negara lain menolak mendeportasi, mereka menyalahkan takdir.

Tangisan itu juga menyelinap di meja hakim yang menjual putusan, mengalun di kantor polisi dan jaksa yang penuh “transaksi .” Ia bahkan mampir ke media massa, yang terpaksa jadi prostitusi jurnalistik demi laba. Meresap ke desk lembaga survey yang melacurkan akademis demi uang. Suara rakyat yang dulu disebut “suara Tuhan,” kini tak lebih dari ringtone murahan.

“Mungkin itu tangisan buruh pabrik tekstil Sritex yang dijanjikan tak akan di-PHK, tapi tetap saja dirumahkan dengan pesangon dan THR berupa janji.”

“Atau petani yang kalah melawan harga pupuk yang sudah menembus langit.”

“Atau pedagang pasar tradisional, yang kiosnya mati pelan-pelan dimakan e-commerce.”

Tangisan itu akhirnya terdengar di istana. Presiden yang tengah tidur siang mendadak terbangun. “Apa itu?” tanyanya gusar.

“Bukan apa-apa, Pak,” jawab ajudan, sambil tersenyum miring. “Mungkin rakyat. Tapi survei bilang 78% mereka puas dengan bapak.”

“Oh… survei…” Presiden menarik napas, lalu menelepon wakilnya.

“Tenang saja, Pak,” jawab sang Wakil dengan suara sejuk. “Besok bagikan bansos. Tangisan itu akan berhenti. Atau setidaknya lupa barang sesaat.”

Presiden kembali berbaring. Tapi ia tahu, ada suara yang tak bisa ditutup kardus berisi mie instan.

Tangisan itu pun jadi paduan suara—bersahutan dengan tawa oligarki dari balik jendela gedung pencakar langit. Negeri ini resmi jadi panggung sandiwara, dengan GINI yang makin lebar. Negara hadir bukan untuk melayani, tapi untuk mengatur: siapa boleh tertawa, siapa wajib menangis.

Sampai tibalah 17 Agustus. Bendera dikibarkan dengan air mata buatan. Anak-anak bernyanyi dengan perut kosong. Para pejabat berdiri gagah dalam pakaian adat mahal, sambil pidato tentang “cinta tanah air”. tanah yang sudah mereka gadaikan, air yang sudah diprivatisasi.

Meriah. Di istana ada joget dan nyanyian riang. Di kampung, balap karung, panjat pinang, makan kerupuk. Semua seremonial, semua karikatural. Rakyat menonton, sambil menghitung uang receh untuk beli beras.

Lalu pertanyaan itu muncul, tak bisa dielak: untuk siapa sebenarnya kemerdekaan ini? Hegel mungkin akan tersenyum getir, Marx sekadar mengangkat bahu. Kebebasan selalu ditagih, harapan selalu ditipu. Di negeri ini, kemerdekaan hanya berarti satu hal: kemenangan kaum komprador dalam pesta kleptokrasi.

Kau dengar?