Di negeri ini, mimpi selalu dijual dengan harga promo. Kita hidup di pasar yang penuh etalase ilusi: skincare menjanjikan wajah cerah dalam tujuh hari, pil diet mengiming-imingi tubuh ramping tanpa keringat. Politik pun meniru pola dagang itu—kebijakan publik disulap menjadi iklan serum, dengan efek samping yang disembunyikan dalam huruf kecil di pojok brosur.

Tahun 2002, Menteri Agama Said Agil Husin Al Munawar percaya ada emas Prabu Siliwangi di Batu Tulis, Bogor, yang konon bisa melunasi utang negara US$36,4 miliar. Ekskavasi pun dilakukan dengan rasa khidmat, seolah kita sedang mengadakan ritual nasionalisme. Hasilnya? Tanah kosong. Tapi kita tetap tersenyum, karena di negeri ini mitos lebih memikat ketimbang akuntansi.

Era SBY menghadirkan kisah banyu geni, di mana air dihipnotis menjadi bahan bakar. Publik pun memuja, karena subsidi BBM adalah iblis APBN. Ketika kotak banyu geni dibongkar, yang terlihat hanya kabel dan variac. Kebohongan itu tetap tak memalukan, karena bangsa ini punya satu kesaktian: kemampuan memaafkan penipuan yang dikemas dengan harapan.

Lalu datang SoftBank tahun 2020, membawa janji US$100 miliar untuk IKN. Nama-nama seperti Masayoshi Son, Tony Blair, dan Mohamed Bin Zayed diarak seperti nabi ekonomi. Presiden meyakinkan publik bahwa ibu kota baru ini tidak akan menggerus APBN. Namun pada 2022, SoftBank pergi, meninggalkan kita seperti kekasih yang lupa janji di altar. Dan kita, seperti biasa, hanya sibuk mencari mitos baru untuk mengganti luka lama.

Danantara lahir dengan jargon “tidak membebani APBN,” padahal itu sekadar memindahkan bom waktu ke ruang gelap off-balance sheet. Asian Development Bank (2023) memperingatkan, SPV seperti ini rawan menelurkan contingent liabilities yang tak pernah dibicarakan. Namun kita terlalu sibuk memoles angka-angka dengan bedak akuntansi agar tampak cantik di hadapan rating agency.

Surplus neraca perdagangan international selama 60+ bulan sejak 2020 membuat kita bangga. Tapi seperti wajah yang dipoles make-up, di bawahnya terdapat luka: defisit jasa. Logistik, transportasi, financial, insurance hingga teknologi digital kita berada di tangan asing. Data center? Server? Semua berdiri di bawah bendera Google Cloud dan AWS. Kita tak lebih dari penyewa di rumah data milik orang lain.

Perjanjian tarif resiprokal, yang menurunkan tarif impor ke AS dari 32% ke 19%, kita rayakan seolah kemenangan diplomasi. Padahal, komoditas kita hanya setetes di lautan impor AS—1% dari total. Sebaliknya, mereka mengantongi akses ke data digital, transaksi e-commerce, bahkan perilaku konsumsi nasional.

CEPA adalah panggung besar di mana kita diminta ikut tarian waltz teknokrat Eropa sambil menanggalkan sebagian kedaulatan ekonomi. Semua demi ilusi ekspor besar dan investasi megah, meski risiko kolonialisme regulasi sudah tercium di udara. CEPA bukan kemenangan diplomasi Indonesia, melainkan tanda bahwa pemimpinnya tidak punya nation interest vision. Kita tersenyum manis di podium, tapi pulang dengan kantong bolong, karena kebijakan lokal, UMKM, dan petani kecil harus bayar tagihan hidden cost dari perjanjian ini.

Kenapa kita begitu mudah percaya? Survei OJK (2022) menunjukkan literasi keuangan kita hanya 49,7%. LPEM UI (2023) menyebut 60% pejabat eselon I bahkan tak memahami ekosistem financial global. Jika mereka buta produk keuangan global, bagaimana mungkin mereka memahami jebakan digital colonization di balik perjanjian dagang?

Indonesia kini adalah wajah dengan foundation tebal: “surplus barang” dioleskan di pipi, “ekonomi digital” dilukis di bibir, sementara mata kita buta terhadap defisit jasa dan kehilangan kedaulatan data. Jika emas Prabu dulu hanyalah mimpi kosong, maka “perlindungan data” dalam perjanjian tarif resiprokal adalah mimpi baru yang lebih mahal. Bedanya, dulu yang hilang hanya ilusi; sekarang yang hilang adalah martabat.