Mia terbang jauh dari New York hanya untuk mendampingi saya meeting di Singapura. Setelah pertemuan usai, saya langsung bersiap pulang ke Jakarta. Sore itu kami duduk santai di sebuah café di Changi, menunggu waktu boarding. Di luar jendela, pesawat-pesawat hilir mudik seperti metafora dunia yang terus bergerak, sementara kami diam di tengah pusaran informasi dan kebisingan global.

“Apakah informasi sekarang benar-benar langka? Atau orang seperti Pak Dharmawan tadi memang tak paham apa yang sedang terjadi dengan ekonomi kita?” tanya Mia, sambil menyeruput kopinya. Rupanya dia mendengar percakapan saya dengan Dharmawan tadi pagi, saat kami tak sengaja bertemu di Sheraton Orchard.

Saya tersenyum tipis. “Informasi itu tersedia luas, Mia. Tapi literasi keuangan? Itu barang langka. Banyak yang punya akses, tapi tak tahu cara membaca. Lebih parah lagi, bahkan yang kaya pun belum tentu paham keuangan. Apalagi kalau kekayaannya cuma hasil rente, bukan hasil berpikir.”

Mia mengangguk pelan. “Makanya mudah sekali mereka dipengaruhi buzzer dan influencer. Seperti argumen utang terhadap PDB yang katanya masih aman dibanding negara lain. Mereka telan mentah-mentah narasi pemerintah. Padahal kalau ngerti Debt Service Ratio, atau proporsinya terhadap pajak dan ekspor, ceritanya beda.”

Dia menatap saya dengan sorot mata setajam laporan Bloomberg.

“Kadang malah, yang jadi influencer ya pemerintah itu sendiri,” lanjutnya sambil tersenyum sinis.

Saya tertawa kecil. “Dulu sebelum kamu masuk ke dunia keuangan, kamu jauh lebih parah. Walau sarjana, wawasan kamu nyaris kosong. Tapi setelah Harvard dan setahun magang di AMG, di tim fund structuring, baru kamu bisa duduk tenang di meja ini dan bicara seperti ini.”

Mia tertawa, lalu mencubit lengan saya pelan. “Makanya dulu setiap kita ketemu, Bapak nggak pernah mau ajak diskusi ya?”

Saya hanya mengangguk, mengenang masa lalu. “Orang seperti kamu dulu… sekarang mungkin 80% populasi Indonesia. Bahkan bisa jadi lebih. Jadi ketika survey bilang 80% puas terhadap pemerintah, ya saya tidak heran. Karena yang disurvey nggak ngerti esensi pertanyaannya. Surveinya bias, dan kesimpulannya absurd.”

Mia menatap langit-langit café sejenak, lalu berkata pelan, “Itulah kenapa civil society kita lemah. Tidak mampu jadi penyeimbang dalam demokrasi. Dan ironisnya, pemerintah menikmati kebodohan ini.”

Saya tidak menjawab. Hanya tersenyum—senyum getir yang tahu, bahwa perang hari ini tidak lagi pakai peluru. Tapi statistik dan narasi.

Ale…”

Seseorang menyapa dari arah samping, membuat saya refleks menoleh. Suara itu familiar, tapi tak saya duga akan muncul di tempat seperti ini—lounge bandara Changi yang steril dan kosmopolitan.

“Eh, Alfian!” seru saya, langsung berdiri dan tersenyum lebar.

“Assalamualaikum, ya saudaraku,” ucap saya sambil merangkulnya erat.

Dia sahabat lama saya. Tapi waktu mengubah banyak hal—termasuk cara kami melihat dunia. Mia yang di samping saya tampak agak terkejut. Tanpa sadar, dia sedikit merapat ke arah saya, matanya menatap lekat pria di depan kami.

Datuk Alfian mengenakan gamis putih bersih. Janggutnya rapi, wajahnya tenang, tapi sorot matanya tajam. Saya pernah dengar dari teman di KL—beberapa tahun lalu, Fian masuk dalam lingkaran Tablighi Jamaat. Bukan sekadar ikut, tapi sudah jadi bagian inti.

“Dari tadi saya perhatikan kau, Ale,” katanya dengan logat Melayu yang kental. “Mau tegur tapi ragu. Kau nampak agak gemuk. Tak seperti dulu… kurus.”

Saya tertawa kecil, menahan sedikit canggung.

Matanya lalu beralih ke Mia. Lirikan yang menguliti, menilai dalam sekejap.

“Dia… Chindo? China Singapura? Atau China daratan?” tanyanya dingin.

“Oh, kenalkan,” saya cepat menengahi. “Ini staf dari kantor New York,” jawab saya singkat.

Mia mengulurkan tangan sopan. Fian hanya mengangguk, menolak jabatan itu dengan sopan, tapi tegas. Muslim memang dilarang bersentuhan dengan wanita. Mia pun langsung menyodorkan kartu nama, tanpa canggung.

“Tentu saja saya Chindo,” jawab Mia datar, dengan senyum yang sulit diterjemahkan—antara sinis dan diplomatis.

Fian sempat membaca kartu itu sekilas.“Head of Trading Support,” gumamnya.

Saya tawarkan dia duduk bersama kami. Dia mengangguk pelan, lalu menarik kursi.

“Ale… sudah lebih dari 55.700 korban di Gaza sejak Oktober 2023. Serangan terus berlanjut. 130.000 lebih luka-luka. Banyak dari mereka anak-anak dan perempuan,” katanya tanpa basa-basi. Nada suaranya dalam, berat—penuh empati.

Saya tahu, sebagai muslim yang aktif di komunitas dakwah, Fian punya perhatian besar terhadap Gaza. Tapi saya juga tahu, dia membawa kerangka pikir yang berbeda.

“Gaza adalah residu dari era unipolar,” kata saya pelan. “Dan juga dari ketidakmampuan rakyat Palestina menyatu dalam perjuangan. Oslo I dan II hanya melibatkan Fatah dan Israel. Hamas tak pernah diajak bicara. Itu kesalahan sejarah.”

Fian mengangguk pelan, sorot matanya gelap.

“Akar masalahnya jelas,” katanya. “Fatah dan Hamas tak bisa duduk bersama. Fatah dukung solusi dua negara dan pengakuan Israel. Tapi Hamas tolak pengakuan itu. Bagi mereka, perjuangan hanya sah lewat jihad bersenjata.”

Saya tak menjawab. Senyum kecil terbit di bibir saya—senyum yang tak berpihak.

Kemudian dia menatap saya dalam.

“Pendapat Ale bagaimana… soal Palestina?” tanyanya pelan. Tapi saya tahu, itu bukan sekadar pertanyaan. Itu pengujian. Barikade halus antara dua cara pandang yang tak selalu bisa bersanding.

Saya menatap Mia sekilas, lalu kembali menatap sahabat lama saya itu“Secara realistis, Fian,” kata saya pelan, menatap matanya, “dalam konteks geopolitik dan militer saat ini, menghapus Israel dari peta dunia adalah ilusi. Itu sama saja menolak takdir sejarah. Menolak eksistensi Israel sebagai negara Yahudi di tanah yang telah mereka klaim sejak Balfour. Solusi yang realistis hanya satu: dua negara. Bukan pemusnahan salah satu pihak.”

Saya menarik napas sejenak sebelum melanjutkan.“Dan terus terang, upaya Hamas mengubah hasil Perang Arab-Israel 1948 atau pendudukan 1967 dengan jihad bersenjata… terdengar sangat naif.”

Wajah Fian mengeras. “Fatah terlalu cinta dunia. Itulah penyakitnya. Tidak seperti Hamas.”

Nada bicaranya mengeras, emosinya memuncak. Tapi saya menahan diri untuk tidak menanggapi. Sikap seperti itu justru yang membuat solusi semakin menjauh. Saya sempat bertanya dalam hati: mengapa sesuatu yang sesungguhnya sederhana—berbagi tanah, berbagi hidup—bisa menjadi begitu rumit? Mengapa selalu memilih jalan berdarah, yang mustahil? Dan mengapa harga dari semua ini harus dibayar oleh rakyat yang tidak bersalah?

“Yang saya tidak habis pikir,” lanjut Fian, suaranya meninggi, “mengapa negara-negara Arab hanya diam melihat saudara-saudara muslimnya di Gaza dibantai Israel?”

Saya tersenyum—senyum getir. “Apa yang bisa mereka perbuat, Fian? Sementara mereka sendiri… secara tidak langsung juga sedang dijajah. Tapi bukan dengan tank dan pasukan, melainkan dengan kontrak migas dan perjanjian pertahanan.”

Fian diam.

“Negara-negara Arab,” lanjut saya, “sangat bergantung pada AS untuk stabilitas. Dan mereka sadar, terlalu kuat menunjukkan solidaritas ke Palestina hanya akan memicu instabilitas di dalam negeri mereka sendiri. Jangan lupa… mayoritas negara Arab itu otoriter. Tidak demokratis. Mereka takut api solidaritas berubah menjadi api revolusi.”

Fian menatap saya dalam, lalu berkata dengan nada berat, “Tapi kamu muslim, Ale. Apakah kamu tak bisa berpihak kepada saudara kita di Gaza?”

Saya terdiam. Sejenak saya melirik ke Mia. Entah kenapa saya berharap dia yang menjawab.

Dan Mia pun membuka suara. Tenang, tajam, seperti biasa.

“Fian, jangan hanya lihat Israel sebagai entitas tunggal. Lihat siapa yang menciptakannya. Di balik berdirinya Israel ada bayang-bayang Amerika Serikat. Proyek Israel bukan sekadar proyek Yahudi—tapi bagian dari politik hegemoni pasca-Perang Dunia II. AS tidak ingin hanya Inggris dan Prancis yang menguasai tanah-tanah bekas Ottoman. Khususnya kawasan Teluk yang kaya minyak.”

Fian mendengarkan dengan seksama.

“Jadi benar, Israel itu bagian dari proyek kolonial modern,” kata Mia. “Bukan sekadar tanah yang direbut, tapi alat untuk mengamankan kepentingan. Sykes-Picot Agreement hanyalah awal dari proyek pemotongan kekuasaan Islam di Timur Tengah. Dan ujung dari semua ini selalu: kendali atas sumber daya.”

Fian mengangguk. “Saya paham. Tidak ada proyek kolonial tanpa motif ekonomi. Dan ujungnya selalu: uang.”

“Betul,” jawab Mia cepat. “Lihat saja. Hampir 90% sumber daya migas di Timur Tengah dikuasai TNC Amerika. ExxonMobil pegang Irak, UEA, Arab Saudi, Qatar. Chevron di Irak-Kurdistan dan Israel. Occidental, ConocoPhillips, semuanya punya jejak di Oman, Teluk, bahkan Mesir. Belum termasuk Halliburton, Schlumberger, dan Baker Hughes yang nyaris memonopoli servis migas di seluruh wilayah GCC. Di balik bendera, ada neraca laba-rugi.”

Saya mengangguk pelan. Mia baru saja menguraikan peta kekuasaan global seperti orang membaca peta cuaca—dingin, presisi, tak menyisakan ruang romantisme.

“Dan yang lebih gila…” Mia menatap kami berdua. “Para korporat ini kadang malah menciptakan instabilitas agar harga minyak naik. Mereka percaya AS akan jaga stabilitas regional. Dan kalau ada nyawa rakyat sipil yang hilang? Itu hanya collateral. Mereka tak peduli.”

Mia tersenyum tipis, tapi senyum itu terasa seperti luka terbuka. Fian terdiam. Bahkan kemarahannya pun kini tertahan oleh perasaan pahit.

Saya tahu percakapan ini belum selesai. Tapi untuk malam itu, kami bertiga duduk dalam diam. Di tengah ruang transit dunia yang tenang, kami menyadari satu hal: di balik setiap peluru yang ditembakkan, ada grafik harga minyak yang naik.

“Artinya,” kata Fian sambil melipat tangan di dada, “suka tidak suka, Timur Tengah adalah kawasan kunci bagi dominasi AS atas energi global… dan secara tidak langsung, pengaman utama dolar sebagai mata uang dunia. Para raja itu, yang katanya berdaulat, sebenarnya cuma sleeping partners dari hegemoni Amerika.”

Matanya tajam menusuk saya. “Begitu maksudmu, kan?”

Mia mengangguk. “Kehadiran korporasi migas dan jasa energi asal AS bukan semata bisnis, Fian. Itu geostrategic footprint Washington. Maka harus ada justifikasi permanen agar mereka tetap eksis, baik lewat pangkalan militer maupun diplomasi tekanan.”

Fian menimpali, “Itulah kenapa ada pangkalan militer AS di Qatar, Bahrain, Kuwait, dan Arab Saudi. Belum lagi kapal induk yang terus siaga di Selat Hormuz. Semua demi satu hal: menjaga arteri pasokan energi dunia.”

“Wajar,” kata Mia dingin, “kalau AS turun tangan dalam konflik Israel-Iran, atau Gaza. Karena instabilitas di kawasan itu bisa menghantam langsung kepentingan strategis mereka. Seperti waktu mereka invasi Irak tahun 2003—atas nama senjata pemusnah massal. Padahal jelas, motif utamanya: kontrol minyak, dan memperkuat Saudi sebagai aliansi utama.”

Fian menggeleng pelan. Wajahnya muram. “Sulit saya pahami… bagaimana manusia bisa bertindak sekejam itu… demi uang.”

Ia menatap saya. “Lantas apa motif Iran begitu keras melawan AS dan mendukung Hamas?”

Saya tak langsung menjawab. Tapi Mia menyambar, seperti sudah menyiapkan jawabannya sejak tadi. “Ceritanya agak panjang,” katanya tenang. Fian siap menyimak. Saya hanya tersenyum kecil.

“Tahun 2006, Hamas memenangkan pemilu legislatif Palestina. Dunia barat—terutama AS dan Eropa—panik. Karena Hamas menolak Oslo. Maka pecahlah benturan dengan Fatah. Sejak 2007, ada dua pemerintahan Palestina: Fatah di Tepi Barat, Hamas di Gaza,” ujar Mia. “Dan kebetulan, tahun itu pula multipolaritas mulai menggeliat. AS tak lagi satu-satunya adidaya. China dan Rusia mulai bergerak.”

Fian mendengarkan dalam diam.

“Iran membaca peluang itu. Mereka sadar, Hamas bisa jadi proxy untuk membendung pengaruh Israel dan AS. Maka dukungan logistik, dana, dan jaringan diberikan. Tidak hanya di Gaza, tapi juga ke Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, milisi Syiah di Suriah dan Irak. Semua disusun untuk satu tujuan: menghantam jantung kepentingan Barat di Timur Tengah.”

Saya menyisipkan, “Dan lebih strategis lagi, Hamas itu Sunni. Iran Syiah. Tapi Iran cerdas. Mereka tahu, dengan memposisikan diri sebagai pembela Palestina, mereka merangkul sentimen umat Islam sedunia.”

Mia mengangguk. “Iran melihat normalisasi Israel dengan UAE, Bahrain, Maroko, dan bahkan Saudi—lewat Abraham Accords—sebagai ancaman strategis. Maka konflik Gaza pun dimanfaatkan. Tujuannya: menciptakan tekanan moral dan reputasi pada negara-negara Teluk yang ingin menjalin aliansi dengan Israel.”

“Jadi… perang ini bukan sekadar soal tanah?” tanya Fian lirih.

“Bukan,” jawab Mia. “Ini soal hegemoni. Dalam konflik itu, Iran membungkus peran geopolitiknya dengan baju solidaritas. Dan saat Israel bereaksi brutal, opini publik global mengarah ke Tel Aviv. Iran justru menang di panggung simbolik. Di dalam negeri pun, itu jadi alat konsolidasi ideologi rezim Mullah.”

Fian mendesah. “Lalu… apa keuntungan ekonomi Iran dari semua ini?”

“Besar,” jawab Mia. “Meski kena sanksi, Iran tetap beroperasi lewat jaringan keuangan di Lebanon, Dubai, Qatar. Mereka juga dapat dukungan ekonomi masif dari China—bukan lewat utang, tapi lewat counter-trade. China investasi infrastruktur dan energi, Iran balas dengan minyak.”

Saya menambahkan, “Dan itu bukan sekadar transaksi biasa. Iran kini jadi bagian penting dalam CPEC—Koridor Ekonomi China-Pakistan, juga jalur darat ke Asia Tengah via Turkmenistan dan Kazakhstan. Artinya, China tak lagi harus andalkan Selat Malaka atau Hormuz—yang notabene dijaga AS.”

“Aliansi dengan Rusia juga berkembang cepat,” kata Mia. “Bukan hanya jual beli minyak. Mereka bangun lapangan gas, LNG, sistem transportasi energi bersama. Mereka bahkan kembangkan sistem transaksi anti-SWIFT.”

“Artinya,” saya menimpali, “multipolaritas bukan teori. Ia sedang hidup. Barat tak lagi dominan tunggal. Di balik diamnya dunia, kekuatan alternatif sedang menyusun order baru.”

Fian tertunduk. Terdiam cukup lama. Akhirnya ia bergumam lirih, seperti bicara pada dirinya sendiri.

“Benarlah… semua ini hanyalah fitnah akhir zaman. Manusia tak lagi hidup untuk nilai, tapi hanya nafsu ekonomi.”

Saya tidak ingin mendebat perasaannya. Tapi satu hal saya tahu: akar luka Palestina ada pada dirinya sendiri. Persatuan belum pernah benar-benar terjadi. Blokade eksternal oleh Israel, ditambah kekacauan internal akibat konflik Fatah dan Hamas, ditambah lagi krisis kepemimpinan… membuat kemerdekaan hanya jadi mimpi yang terjebak di retorika.

“Kalau tidak dimulai dari rekonsiliasi politik yang menyeluruh—termasuk menerima Hamas sebagai bagian dari PLO—maka tidak akan pernah ada kemerdekaan,” kata saya akhirnya. “Sampai kapanpun, Gaza akan tetap jadi residu kelam dari era unipolar. Dan masa depan Palestina… akan tetap berada dalam bayang-bayang konflik, jika mereka sendiri tidak memilih bersatu.”