Di ruang Sauna saya mendengar keluhan dari teman teman. Ada yang sudah cut loss. Tutup pabrik. Karena mitra internasional nya suruh hengkang ke Malaysia dan Vietnam. Ada juga yang terpaksa berhenti produksi dan lakukan PHK. Jual aset untuk bayar utang bank. Milih hidup tenang dengan deposito. Ada juga yang hilang dari peredaran karena sibuk di pengadilan PKPU.

“ Mengapa PHK terus melanda ? Tanya David saat bersantai di lounge spa.

“ Karena ekonomi domestic sedang lesu.” Kata saya sekenanya.

“ Apa karena seperti kata Menteri keuangan akibat ekonomi global yang serba tidak pasti.”  David tetap tidak bisa menerima alasan saya itu. Pemerintah selalu menjadikan factor geopolitik dan eksternal sebagai cara menangkis issue domestic terkait dengan PHK dan daya beli lesu. Saya mau jelaskan gimana lagi? Persepsi itu sudah terbentuk pada David.

“ Coba jelaskan Ale. Gua mau dengar secara konkrit. Lue kan berbisnis bersama mitra global, pastilah lue ngerti “ Pinta David. Kini dia berada dipersimpangan. Antara percaya dan tidak percaya dengan alasan pemerintah. “ Bisnis gua kan hanya pabrik ukuran kecil yang pasarnya tergantung dalam negeri dan  bahan kemasanya juga impor “ Sambungnya.

Saya tatap David sejurus dan hembuskan asap rokok. “ Potensi bisnis di Indonesia itu ada dua. Yaitu pasar ekspor dan pasar domestic. Pasar domestic menyumbang 55% dari PDB. Itu menyerap produksi dalam negeri namun sebagian supply chain masih impor. Bahkan produk pertanian, untuk produksi pupuk, Gas masih impor. Pestisida juga impor. Pakan ternak juga impor. Sepeti kamu, kan produksi air mineral kemasan. Bahan kemasannya kamu impor kan. “ Kata saya tersenyum. David mengangguk.

“Nah ketika kurs terus melemah dari tahun ketahun. Ongkos produksi terus meningkat. Kan kamu harus naikan harga. Sementara pendapatan real masyarakat kelas menengah tidak meningkat significant.  Mau gimana?  Harga naik, permintaan drop. Engga naik, terpaksa menerima margin rendah. Engga dijual, harus menanggung biaya tetap. Ya kan. “ Kata saya.

“ Benar banget. Itu yang gua rasakan sekarang. “ kata David. “ Terus kenapa sampai kurs melemah?  Apa karena spekulan? Tanya David. Ini juga issue yang selalu ditiupkan pemerintah sebagai penyebab kurs melemah.

“ Saya tanya sekarang. Yang menjamin stablitas kurs rupiah itu apa ?  David mengerutkan kening. “ Cadev ? Katanya. Saya menggeleng.  Engga mau lagi dia jawab. Lebih memilih menyimak.” Ya dijamin oleh neraca pembayaran atau cash flow valas. Sementara Cadev itu hanya ukuran kemampuan kita belanja valas dalam kurun waktu tertentu. Bukan sustain. Yang sustain adalah kinerja necara pembayaran.” Kata saya.

“ Kan ekspor kita besar.  Bahkan udah lebih dua tahun selalu surplus necara perdagangan kita ” David mengerutkan kening. Keliatan bingung. Karena memang selalu yang jadi alasan pemerintah bahwa ekonomi kita baik baik saja berdasarkan data kinerja ekspor surplus. Padahal surplus itu karena impor berkurang. Impor berkurang karena ekspansi ekonomi domestik menurun. ” Mengapa sampai desifit neraca pembayan“ tanya David.

“ Sumbangan ekspor  terhadap PDB hanya 22%. Itupun sebagian besar berasal dari industry ekstraksi SDA. Yang tidak menyerap angkatan kerja luas namun padat modal. Kalaupun ada industry yang ekspor seperti TPT, Alas kaki, table ware dan lain lain, Sebagian besar linked produk tergantung supply chain impor. Hampir sebagian besar jasa logistic ekspor maupun impor kita tergantung luar negeri. Engga significant menopang kinerja naraca pembayaran. “ kata saya. David termenung.

“ Belum lagi BUMN, BI, pemerintah dan Korporat juga harus bayar utang luar negeri. Yang jumlahnya terus membesar dari tahun ke tahun. Itu juga berdampak significant membuat neraca pembayaran kita defisit“ Lanjut saya.

“ Berapa hutang luar negeri kita ? tanya David.

“ Sekitar USD 420 miliar. Itu terdiri dari hutang pemerintah dan BI sebesar USD 207 miliar dan sisanya hutang swasta dan BUMN” kata saya. “ Nah yang jadi masalah adalah ketergantungan aliran modal asing itu semakin besar dari tahun ke tahun. Bukan untuk bangun pabrik atau biaya riset tetapi untuk menjaga stabilitas rupiah. Peran BI dan pemerintah tidak lagi focus kepada kebijakan create job. Contoh Dana BPJS Tenaga kerja itu kan harusnya dimaksimalkan untuk ciptakan lapangan kerja tapi malah dipakai beli SBN”  lanjut saya.

“ Kan tahu akar masalahnya. Yaitu akibat hutang luar negeri BUMN, BI, pemerintah dan Korporat. Mengapa itu tidak segera diatasi? Kenapa engga focus aja ke domestic. Kan bisa pakai rupiah.” Kata David. Ini pertanyaan awam namun rumit menjawabnya. Karena ia bagian dari kebijakan ekonomi makro yang berimplikasi kepada mikro.

“ Gua tanya sama lue sekarang. “ Kata saya. “ 50 puluh konglomerat di Indonesia itu besar karena apa ? Tanya saya. Menurut laporan dari Credit Suisse (sekarang menjadi bagian dari UBS) dan Oxfam, Indonesia termasuk negara dengan tingkat ketimpangan kekayaan tertinggi di dunia. Sekitar 1% orang terkaya menguasai lebih dari 45% kekayaan nasional (Oxfam, 2017). 4 orang terkaya di Indonesia kekayaannya setara dengan gabungan 100 juta orang termiskin.


“ Ya property, minerba, perbankan, CPO, otomotif, consumer goods” Kata David.

“ Dari mana mereka dapat modal ?  tanya saya dengan tersenyum.

“ Ya dari investor asing dan hutang Bank. “ jawab David.

“ Nah, uang investor itu dijamin lewat surat utang atau skema counter trade atau inkind loan. Artinya walau perusahaan itu atas nama konglo tetapi sejatinya pengendali operasional tetaplah investor asing. Artinya lagi, semua hasil ekspor itu pasti sebagian besar parker di luar negeri. Itulah yang membuat neraca jasa kita jadi tekor.   Kata saya seraya seruput kopi.


“ Tentu ada juga mengandalkan modal dalam negeri lewat hutang bank, seperti Property, real estate, consumer goods, otomotif. Sebagian besar uang berasal dari luar negeri. Bank berhutang ke luar negeri lewat skema selling credit untuk membiayai ekspansi korporat itu. Pada akhirnya itu akan membebani neraca pembayaran sector jasa lagi. “ Sambung saya.

David terdiam. Seakan berpikir. Saya biarkan saja seraya udut rokok. “ Gimana kalau andai rupiah menguat. Apakah itu bagus?  Ekonomi akan bagus juga.” Tanya David. “ Kamu berandai andai untuk hal yang tak mungkin ? Jawab saya cepat. ” Andai Rupiah menguat karena aliran likuiditas hutang. Itu beresiko bila terjadi pembalikan. Pasti BI akan jaga jangan sampai rupiah terlalu kuat. Kalaupun Rupiah menguat karena adanya windfall kenaikan harga komodita utama, tetap aja BI akan buat rupiah undervalue.” Sambung saya.

“Mengapa ?

“ Karena struktur ekonomi kita tidak ditopang oleh industry nilai tambah tinggi. Sebagian besar karena SDA, yang rendah nilai tambahnya. Rupiah terlalu kuat akan mengurangi penerimaan pajak APBN. “ kata Saya.

“ Artinya selama ini keberadaan Konglo dan BUMN itu hanya trouble maker yang membuat ekonomi kita stuck. Ngerti engga pemerintah dengan masalah ekonomi kita ? “ Kata David dengan nada miris.

“ Ngertilah. “ kata saya sekenanya.

“ Terus kenapa dibiarkan?

“ Konglo itu juga bagian dari politik terbentuknya kekuasaan di negeri ini. Baik caleg, maupun capres diongkosi oleh mereka. Termasuk sebagian besar orang jadi Menteri berkat lobi Konglo. Bahkan terpilihnya kepala Badan dan Lembaga Negara termasuk TNI dan POLRI ada peran konglo. Belum lagi 80% pajak PPH berasal dari mereka. Mau gimana lagi “ Kata saya dengan tersenyum.

“ Yang apes orang seperti gua. Kerja keras bangun pabrik akhirnya terpaksa harus PHK. “Kata David dengan mimic geram. “  Gua mungkin termasuk yang beruntung masih bisa bertahan. Karena lue bantu cash flow. Tetapi yang lain udah banyak yang bangkrut sejak COVID. Kalau sampai akhir tahun omzet terus turun, terpaksa gua give up, Ale. Sedih banget kalau mikirin korban PHK. Tapi mau gimana lagi “ Kata David.

Menurut catata Asosiasi Pengusaha Indonesia bahwa hingga 10 Maret 2025, jumlah pekerja yang terkena PHK mencapai 73.992 orang. Tentu jumlah itu akan terus membesar sampai tahun depan. Sekuat apapun polisi dan tentara mengawal politik, tidak akan bisa menghadapi rakyat yang marah karena lapar dan hopeless.